Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi perhatian publik. THR bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan Lebaran, tetapi juga berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi nasional.

Untuk tahun 2026, skema THR PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Meski nominal resminya masih menunggu pengumuman pemerintah, gambaran komponen dan perhitungannya sudah dapat diprediksi berdasarkan regulasi tersebut.

Jadwal THR PNS 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri mulai dicairkan pada pekan pertama Ramadan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp55 triliun yang masuk dalam belanja negara triwulan I 2026 sebesar Rp809 triliun, dengan penyaluran dilakukan di awal puasa untuk menopang daya beli dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan.” ujarnya.

Namun jika mengacu pada pencairan THR pada tahun 2025, dana ditransfer ke rekening penerima 10-15 hari kerja sebelum idulfitri, maka THR PNS 2026 kemungkinan cair pada 4 hingga 9 maret 2026.

Siapa Saja yang Berhak Menerima THR 2026?

Berdasarkan regulasi, penerima THR tidak hanya PNS aktif. Berikut kelompok yang berhak menerima:

1. PNS dan CPNS
2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
3. Prajurit TNI
4. Anggota Polri
5. Pejabat Negara
6. Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara
7. Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian aparatur dan pensiunan.

Komponen THR PNS 2026

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, THR PNS terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Gaji pokok
   Disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja.
2. Tunjangan keluarga
   Meliputi tunjangan suami/istri dan anak sesuai ketentuan.
3. Tunjangan pangan
   Biasanya dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
   Termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan umum bagi ASN non-jabatan.
5. Tunjangan kinerja (tukin)
   Pemberiannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah. Bisa dibayarkan penuh atau sebagian.

Untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah (TPP) maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Secara prinsip, THR dibayarkan 100 persen tanpa potongan iuran.

Cara Menghitung THR PNS 2026

Perhitungan THR ASN umumnya mengacu pada masa kerja:

• Masa kerja lebih dari 12 bulan
  = 1 bulan gaji pokok + tunjangan tetap (jika berlaku)
• Masa kerja kurang dari 12 bulan
  = (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok

Skema ini memastikan ASN yang baru diangkat tetap memperoleh hak secara proporsional.

Ketentuan Khusus THR Guru, Dosen, CPNS, dan PPPK

Beberapa kelompok ASN memiliki skema berbeda:

1. Guru ASN

Guru yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, maksimal setara satu bulan.

2. Dosen ASN

Dosen yang tidak menerima tukin berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor sesuai ketentuan.

3. CPNS

CPNS menerima:

• 80% gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan/umum
• Tunjangan kinerja (jika tersedia)

4. PPPK

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: THR dibayarkan secara proporsional.
• Masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum Hari Raya: tidak menerima THR.
  

Tunjangan yang Tidak Masuk Komponen THR

Tidak semua tunjangan dihitung dalam THR. Beberapa yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah (Papua, daerah perbatasan, dan sejenisnya)
• Tunjangan khusus lain di luar komponen resmi

Tujuan Pemberian THR PNS

Pemberian THR memiliki beberapa tujuan strategis:

• Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Lebaran
• Meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan
• Memberikan penghargaan atas pengabdian aparatur negara

Dengan dasar hukum yang jelas, kebijakan THR PNS 2026 diharapkan memberikan kepastian dan manfaat nyata bagi seluruh penerima. Masyarakat kini tinggal menunggu pengumuman resmi terkait nominal dan jadwal pencairan dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hak yang paling dinantikan pekerja menjelang Idulfitri. Pada 2026, baik karyawan swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS dipastikan kembali menerima THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi karyawan swasta, aturan pemberian THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, baik dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Jadwal Pencairan THR 2026

THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Apabila Idulfitri 2026 diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran THR bagi karyawan swasta adalah 13 Maret 2026. Jika pengusaha terlambat membayarkan THR, maka akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Meski dikenakan denda, kewajiban membayar THR tetap harus dipenuhi. Sementara itu, perusahaan yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain pekerja swasta, pemerintah juga menyiapkan THR bagi ASN dan PNS, baik di instansi pusat maupun daerah. Jika mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR ASN biasanya dilakukan sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Idulfitri dan dibayarkan secara bertahap. Dengan perkiraan Lebaran jatuh pada 20 Maret 2026, maka THR ASN berpotensi cair pada awal hingga pertengahan Maret 2026.

Besaran THR untuk karyawan swasta ditentukan berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Upah yang dimaksud dapat berupa upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah bersih tanpa tunjangan. Sebagai contoh, jika seorang pekerja menerima gaji setara UMP Jakarta sebesar Rp5.729.876 dan telah bekerja selama dua tahun, maka ia berhak menerima THR sebesar Rp5.729.876.

Cara Menghitung THR

Besaran THR karyawan swasta ditentukan berdasarkan masa kerja:

• Masa kerja 12 bulan atau lebih
  Mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah (upah pokok + tunjangan tetap atau upah bersih).
• Masa kerja kurang dari 12 bulan
  Dihitung secara proporsional dengan rumus:
  (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.
• Pekerja harian lepas
  Masa kerja ≥ 12 bulan: dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir.
  Masa kerja < 12 bulan: dihitung dari rata-rata upah selama masa kerja.

Komponen THR PNS dan ASN 2026

Mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025, THR PNS dan ASN terdiri dari beberapa komponen.

1. Untuk ASN/PNS Pusat:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja sesuai pangkat atau kelas jabatan

2. Untuk ASN/PNS Daerah:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tambahan penghasilan sesuai kemampuan fiskal daerah
Secara umum, besaran THR ASN mengikuti skema satu bulan penghasilan bagi yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih. Sementara bagi ASN yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai lama bekerja.

Ketentuan Khusus THR Guru, Dosen, CPNS, dan PPPK

• Guru ASN yang tidak menerima tunjangan kinerja
  Menerima tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan maksimal setara satu bulan.
• Dosen ASN yang tidak menerima tunjangan kinerja
  Berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor.
• CPNS
  Menerima 80 persen gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja jika tersedia.
• PPPK
  Masa kerja < 1 tahun: dihitung proporsional sesuai bulan kerja.
  Masa kerja < 1 bulan sebelum hari raya: tidak menerima THR.

Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), THR diberikan sebesar 80 persen dari gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja apabila tersedia. Sementara itu, PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima THR secara proporsional sesuai jumlah bulan kerja. Namun, PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum hari raya tidak mendapatkan THR.

Dengan ketentuan tersebut, pekerja swasta maupun ASN diharapkan dapat menerima THR tepat waktu sesuai aturan. THR tidak hanya menjadi hak pekerja, tetapi juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan tambahan saat perayaan Lebaran.