Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi perhatian publik. THR bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan Lebaran, tetapi juga berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi nasional.

Untuk tahun 2026, skema THR PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Meski nominal resminya masih menunggu pengumuman pemerintah, gambaran komponen dan perhitungannya sudah dapat diprediksi berdasarkan regulasi tersebut.

Jadwal THR PNS 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri mulai dicairkan pada pekan pertama Ramadan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp55 triliun yang masuk dalam belanja negara triwulan I 2026 sebesar Rp809 triliun, dengan penyaluran dilakukan di awal puasa untuk menopang daya beli dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan.” ujarnya.

Namun jika mengacu pada pencairan THR pada tahun 2025, dana ditransfer ke rekening penerima 10-15 hari kerja sebelum idulfitri, maka THR PNS 2026 kemungkinan cair pada 4 hingga 9 maret 2026.

Siapa Saja yang Berhak Menerima THR 2026?

Berdasarkan regulasi, penerima THR tidak hanya PNS aktif. Berikut kelompok yang berhak menerima:

1. PNS dan CPNS
2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
3. Prajurit TNI
4. Anggota Polri
5. Pejabat Negara
6. Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara
7. Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian aparatur dan pensiunan.

Komponen THR PNS 2026

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, THR PNS terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Gaji pokok
   Disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja.
2. Tunjangan keluarga
   Meliputi tunjangan suami/istri dan anak sesuai ketentuan.
3. Tunjangan pangan
   Biasanya dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
   Termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan umum bagi ASN non-jabatan.
5. Tunjangan kinerja (tukin)
   Pemberiannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah. Bisa dibayarkan penuh atau sebagian.

Untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah (TPP) maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Secara prinsip, THR dibayarkan 100 persen tanpa potongan iuran.

Cara Menghitung THR PNS 2026

Perhitungan THR ASN umumnya mengacu pada masa kerja:

• Masa kerja lebih dari 12 bulan
  = 1 bulan gaji pokok + tunjangan tetap (jika berlaku)
• Masa kerja kurang dari 12 bulan
  = (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok

Skema ini memastikan ASN yang baru diangkat tetap memperoleh hak secara proporsional.

Ketentuan Khusus THR Guru, Dosen, CPNS, dan PPPK

Beberapa kelompok ASN memiliki skema berbeda:

1. Guru ASN

Guru yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, maksimal setara satu bulan.

2. Dosen ASN

Dosen yang tidak menerima tukin berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor sesuai ketentuan.

3. CPNS

CPNS menerima:

• 80% gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan/umum
• Tunjangan kinerja (jika tersedia)

4. PPPK

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: THR dibayarkan secara proporsional.
• Masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum Hari Raya: tidak menerima THR.
  

Tunjangan yang Tidak Masuk Komponen THR

Tidak semua tunjangan dihitung dalam THR. Beberapa yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah (Papua, daerah perbatasan, dan sejenisnya)
• Tunjangan khusus lain di luar komponen resmi

Tujuan Pemberian THR PNS

Pemberian THR memiliki beberapa tujuan strategis:

• Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Lebaran
• Meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan
• Memberikan penghargaan atas pengabdian aparatur negara

Dengan dasar hukum yang jelas, kebijakan THR PNS 2026 diharapkan memberikan kepastian dan manfaat nyata bagi seluruh penerima. Masyarakat kini tinggal menunggu pengumuman resmi terkait nominal dan jadwal pencairan dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi angin segar untuk memenuhi kebutuhan Lebaran sekaligus menjaga daya beli dan mendorong perputaran ekonomi nasional.

Pada 2026, pemerintah kembali menyiapkan kebijakan THR PNS yang mengacu pada regulasi terbaru. Meski besaran resminya masih menunggu pengumuman lanjutan, gambaran skema dan perhitungannya sudah bisa diprediksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR PNS 2026 diperkirakan cair 10–15 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Pemerintah biasanya menyalurkan THR lebih awal agar ASN memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran.

Kebijakan pencairan THR ini diharapkan kembali dilakukan secara serentak, baik untuk PNS pusat maupun daerah, setelah Peraturan Presiden terkait THR resmi diterbitkan.

Siapa Saja Penerima THR PNS 2026?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, penerima THR tidak hanya terbatas pada PNS aktif. Berikut kelompok yang berhak menerima THR:

• PNS dan CPNS
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat Negara
• Pensiunan PNS
• Pensiunan TNI dan Polri
• Pensiunan Pejabat Negara
• Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Pemberian THR ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian aparatur dan pensiunan kepada bangsa dan negara.

Komponen Besaran THR PNS 2026

Hingga saat ini, nominal resmi THR PNS 2026 memang belum diumumkan. Namun, jika merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen THR PNS meliputi:

• Gaji pokok, sesuai pangkat, golongan, dan masa kerja
• Tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami/istri dan anak
• Tunjangan pangan, berupa tunjangan beras atau pengganti nilai beras
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin), dengan catatan menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah

Untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah, maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Secara prinsip, THR dibayarkan 100 persen tanpa potongan dan tidak dikenakan iuran. Namun, khusus komponen tunjangan kinerja, besarannya bisa diberikan penuh atau sebagian sesuai keputusan pemerintah pusat.

Perhitungan THR PNS 2026 Berdasarkan Masa Kerja

Perhitungan THR ASN umumnya mengacu pada masa kerja pegawai, dengan skema sebagai berikut:

1. Masa kerja lebih dari 12 bulan
   THR sebesar 1 bulan gaji pokok (ditambah tunjangan tetap jika berlaku)
2. Masa kerja kurang dari 12 bulan
   (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok

Skema ini dianggap lebih adil karena memberikan hak proporsional bagi ASN yang baru diangkat, tanpa mengurangi hak ASN senior.

Ketentuan Khusus THR Guru, Dosen, CPNS, dan PPPK

Pemerintah juga menetapkan aturan khusus bagi beberapa kelompok ASN:

1. Guru ASN
   Guru yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, maksimal setara satu bulan.
2. Dosen ASN
   Dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor, sesuai ketentuan.
3. CPNS
   CPNS menerima 80 persen gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja apabila tersedia.
4. PPPK
   PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima THR secara proporsional sesuai bulan kerja. Sementara PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya tidak menerima THR.

Tidak semua tunjangan masuk dalam komponen THR. Beberapa tunjangan yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah (Papua, daerah perbatasan, dan sejenisnya)
• Tunjangan khusus lainnya di luar komponen resmi THR
• Tujuan Pemberian THR PNS

Pemberian THR memiliki tujuan strategis, antara lain:

• Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
• Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan
• Memberikan penghargaan atas pengabdian kepada negara

Dengan dasar hukum yang jelas melalui PP Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah berharap kebijakan THR PNS 2026 dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.