Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman buka suara perihal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan aktivitas perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting, salah satunya di Pasar Senen.

Maman menjelaskan bahwa substitusi pakaian impor bekas dengan produk lokal berkualitas bukan hanya merupakan kepentingan Pemprov Jakarta, melainkan juga kepentingan kementeriannya.

“Namun, substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses, step by step,” kata Maman kepada wartawan usai meninjau kegiatan thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengatur kegiatan thrifting adalah adanya perputaran ekonomi yang harus diselamatkan.

Dia mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas jual beli antara pedagang dengan pelanggan terus berlanjut.

Di sisi lain, dia tak menamlik bahwa aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

Oleh karenanya, Maman berujar bahwa kesempatan duduk bersama asosiasi pedagang pakaian impor bekas ini merupakan langkah positif untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil.

“Di satu sisi ada aturan, di sisi lain juga ada kepentingan pedagang, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah, ini nanti kita akan coba cari dalam formulasinya,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan terkait larangan praktik thrifting atau penjualan barang bekas impor.

Menurut Pramono, aktivitas para pedagang pakaian bekas impor tersebut justru merugikan pedagang dan produsen lokal, termasuk pegadang grosir di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Pemprov pun berencana memberikan pelatihan agar para pedagang tak hanya menjadi reseller.

"Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta," kata Pramono, Jumat (24/10/2025), sebagaimana dikutip dari portal berita Pemprov DKI.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk menemui pedagang pakaian bekas dan meninjau kegiatan thrifting pada hari ini, Minggu (30/11/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Maman tampak didampingi sejumlah pejabat kementerian serta Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.

Dia lantas berkeliling toko baju impor bekas di lantai 2 Blok III Pasar Senen dan berdialog bersama sejumlah pedagang.

Sejumlah pedagang terdengar meneriakkan aspirasi mereka, terutama agar kegiatan thrifting pakaian impor di Pasar Senen tak dihentikan pemerintah.

“Thrifting jangan dihapus, Pak,” teriak sejumlah pedagang saat ditemui Maman.

Tak hanya itu, sejumlah pedagang bahkan mengangkat poster sederhana dari kardus bertuliskan bahwa pedagang thrifting Pasar Senen juga membayar pajak.

Beberapa pedagang yang berkesempatan berdialog dengan Maman juga menyampaikan bahwa kegiatan thrifting pakaian bekas impor merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka.

Usai meninjau aktivitas di pasar, Maman mengatakan telah berdialog dengan asosiasi pedagang thrifting setempat.

Maman menyebut bahwa di satu sisi, aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

Namun demikian, dia mengakui bahwa pemerintah dan legislatif harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang.

“Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman kepada wartawan.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

“Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah akan melarang impor baju bekas, termasuk praktik thrifting, tetapi tetap menyiapkan solusi agar pelaku usaha di sektor tersebut tetap bisa berjualan.

Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

“Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan,” kata Maman.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Kementerian UMKM menyiapkan solusi agar para pedagang thrifting dapat tetap menjalankan kegiatan ekonominya dengan menjual produk lokal.

“Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” ujarnya.

Maman mencontohkan bahwa pemerintah akan mendorong pedagang di sejumlah lokasi seperti Pasar Senen untuk beralih menjual produk buatan anak bangsa.

Apalagi, dia menekankan bahwa produk lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing, bahkan mampu menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen.

“Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak baju-baju kita, yang bagus-bagus, dan bahkan teman-teman distro di Bandung itu aja, mereka sekarang lagi, ya artinya produk-produknya bagus-bagus semua kayak baju-baju itu. Jadi didorong ke arah sana. Jadi supaya produk lokal kita juga tidak, artinya mempunyai pasar,” tutur Maman.

Menanggapi anggapan bahwa harga pakaian thrifting lebih murah, Maman menilai hal itu tidak selalu benar. Dia menyebut bahwa Kementeriannya telah memanggil sejumlah asosiasi terkait dan pelaku thrifting untuk duduk bersama dalam melihat kondisi di lapangan.

“Ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali. Karena kan itu kan enggak ada aturan gitu. Bebas saja kan, penentuan harganya kan tergantung dagang,” ujarnya.

Maman menegaskan bahwa kebijakan pelarangan impor barang bekas bertujuan untuk melindungi industri dan UMKM dalam negeri. Dia optimistis pelaku UMKM dalam negeri dapat bersaing dari segi harga, kualitas, hingga tren fesyen.

Maman menambahkan bahwa pemerintah juga tetap memperhatikan nasib pedagang thrifting yang telah lama beraktivitas di sektor tersebut.

“Tapi di sisi lain, kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagang thrifting yang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya, agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi. Oke?” tandas Maman.