Menteri Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti dampak pemadaman listrik atau blackout terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, gangguan pasokan listrik tidak hanya berdampak pada masyarakat luas, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian langsung bagi usaha-usaha kecil yang bergantung pada listrik untuk menjalankan aktivitasnya.

"Pada saat terjadi blackout di Jawa, pertama impactnya ke masyarakat, yang kedua ke UMKM. Yang jualan di daerah, ya misalnya mereka yang jualan es. Pada saat mati ya esnya cair, enggak bisa jualan mereka. Terus frozen food segala macem," kata Maman, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia menilai gangguan listrik pada akhirnya memunculkan efek sosial dan ekonomi yang menjalar ke berbagai sektor. "Nah ini aja sebetulnya jadi impact sosialnya tuh kemana-mana," ungkap dia.

Maman menambahkan, meski persoalan kelistrikan bukan menjadi ruang lingkup tugasnya, isu potensi blackout sebenarnya telah lama menjadi perhatian saat dirinya masih bertugas di DPR, khususnya di Komisi VII.

"Ini kan ada di PLN. Yang dari dulu saya selalu bilang bahwa, waktu saya di Komisi VII DPR, kita sudah dorong bahwa potensi blackout yang tiga tahun lalu itu berpotensi terjadi lagi kalau supply chain managemen yang ada di PLN tidak segera dibenahi dan ditata secara baik," ujarnya.

Maman juga menyinggung adanya perbedaan harga batu bara untuk pasar ekspor dan kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation/DMO) yang menurutnya sempat menjadi perhatian dalam pembahasan sebelumnya.

Ia mengungkapkan, saat itu pernah muncul usulan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Batu Bara untuk menjembatani selisih harga antara pasar ekspor dan domestik.

"Misalnya harga ekspornya 80 dolar, lalu yang harga domestiknya 50 dolar. Ada selisih perbedaan kan, 30 dolaran. Nah nanti mereka yang ekspor itu diambil selisihnya untuk mensubsidi mereka yang memiliki kebutuhan domestik," katanya.

Menurut Maman, mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi persoalan yang berpotensi memengaruhi pasokan energi di dalam negeri. "(Tapi) Itu dulu kita ada usulkan seperti itu. Ini untuk menyelesaikan problematika seperti ini. Itu aja, tapi sekali lagi ini isu yang dulu ya, 3 tahun yang lalu," pungkas Maman.

Menteri Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa kewajiban pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM tidak berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menarik pajak.

Menurutnya, NIB merupakan identitas usaha yang diperlukan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh berbagai fasilitas dan program dukungan dari pemerintah.

Penegasan tersebut, disampaikan Maman terkait pembangunan sistem SAPA UMKM yang dirancang menjadi ekosistem layanan terpadu bagi pelaku usaha di Indonesia. Dalam skema tersebut, pelaku UMKM akan didorong untuk masuk ke dalam sistem dan memiliki NIB.

"Ini sekaligus saya klarifikasi, saya jelaskan. Mengurus NIB bukan berarti harus wajib bayar pajak, enggak ada hubungannya itu. Jadi saya ini banyak ditanya, 'Waduh Pak Maman ini orang didorong ke SAPA UMKM lalu wajib mengurus NIB'," kata Maman di Main Hall Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menegaskan tidak ada hubungan langsung antara kepemilikan NIB dengan pengurusan pajak. NIB, kata dia, berfungsi layaknya kartu identitas bagi pelaku usaha.

Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM akan lebih mudah mendapatkan berbagai fasilitas, insentif, maupun program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah.

“Supaya apa? Supaya mereka punya identitas agar fasilitas-fasilitas insentif yang nanti akan diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah kita itu bisa lebih mudah,” katanya.

Maman menambahkan manfaat NIB juga akan dirasakan oleh pelaku usaha yang ingin memperluas pasar, termasuk menembus pasar ekspor maupun mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan dan perusahaan teknologi finansial.

“Jadi saya sampaikan dalam kesempatan ini enggak ada korelasinya kepengurusan NIB dan juga onboarding di SAPA UMKM dengan pajak kita, enggak ada,” tegasnya.

Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengakui dirinya sempat menerima banyak kritik setelah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang mewajibkan pemberian diskon 50% biaya layanan marketplace bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurut Maman, kritik tersebut muncul karena sebagian pihak menilai Kementerian UMKM telah mencampuri urusan bisnis antara platform digital dan para pelaku usaha yang berjualan di marketplace.

“Saya banyak dikritik pada saat kami mengeluarkan permen ini. Apa kritiknya? Ini kok Kementerian UMKM jadi ikut ngatur-ngatur harga atau ngatur-ngatur biaya admin antara marketplace dengan UMKM?” ujar Maman di Hall Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan daya saing UMKM yang memasarkan produknya melalui platform digital itu lahir setelah Kementerian UMKM menerima banyak masukan dari pelaku usaha terkait meningkatnya berbagai biaya yang dikenakan marketplace.

“Selama ini kita tahu bahwa banyak aspirasi ke Kementerian UMKM bahwa biaya admin fee, biaya promo dan lain sebagainya di marketplace kita cenderung naik terus yang akhirnya menjadi beban cost of produksi dari UMKM kita,” katanya.

Meski demikian, Maman menegaskan Kementerian UMKM tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga maupun model bisnis platform digital. Ia menilai tugas pemerintah adalah memastikan pelaku UMKM mendapatkan perlakuan yang adil dalam menjalankan usahanya.

“Kementerian UMKM berdasarkan arahan dari Presiden, kami ditugaskan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing kepada usaha mikro, kecil dan menengah kita,” ujarnya.

Maman menilai pelaku usaha mikro dan kecil tidak bisa diperlakukan sama dengan usaha menengah maupun besar karena memiliki kemampuan dan sumber daya yang berbeda. Karena itu, pemerintah memandang perlu menghadirkan kebijakan afirmatif agar persaingan di ekosistem digital berlangsung lebih adil.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan marketplace memberikan potongan 50% pada komponen biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurut Maman, kebijakan itu difokuskan pada biaya layanan yang porsinya mencapai sekitar 40% hingga 50% dari total biaya yang dikenakan platform kepada penjual.

“Bagi pengusaha mikro dan kecil, biaya layanannya wajib diberikan diskon 50%,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak mengatur komponen biaya promosi yang menjadi bagian dari kebijakan bisnis masing-masing platform. Fokus kebijakan ini semata-mata untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital.

“Yang kita minta di diskon adalah biaya layanan. Kalau terkait biaya promo, kita mengerti itu bukan domennya kami,” kata Maman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan aturan baru yang mewajibkan pelaku UMKM masuk ke dalam sistem Sapa UMKM apabila ingin memperoleh berbagai fasilitas pemerintah, mulai dari akses pembiayaan hingga bantuan legalitas usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah basis data UMKM dari sebelumnya bersifat statis menjadi data dinamis yang terintegrasi dengan berbagai layanan.

“Jadi kami akan dorong aturan bahwa kalau mau dibilang UMKM, harusonboardingdalam sistem ini [Sapa UMKM],” kata Maman dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang disiarkan melalui YouTube Otoritas Jasa Keuangan, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, ke depan seluruh pelaku UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas usaha, akses pembiayaan, hingga bantuan permodalan wajib terdaftar dalam sistem Sapa UMKM.

“Nanti ke depan semua mereka yang akan mendapatkan fasilitas-fasilitas usaha mikro, kecil dan menengah, akses pembiayaan, permodalan, syaratnya mereka harus masuk dalam sistem ini [Sapa UMKM],” ujarnya.

Maman mengakui kebijakan tersebut berpotensi menuai kontroversi. Namun, dia menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah berani untuk mempercepat transformasi digital UMKM nasional.

Lebih lanjut, Maman menjelaskan Sapa UMKM nantinya akan menjadi sistem layanan terpadu yang menghubungkan berbagai kebutuhan legalitas dan pengembangan usaha UMKM, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, BPOM, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, platform tersebut juga akan terintegrasi dengan QRIS, payment gateway, layanan pelatihan, pembiayaan, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI). Bahkan, pemerintah juga menyiapkan Sapa UMKM sebagai cikal bakal marketplace lokal nasional yang terhubung dengan platform PaDi UMKM milik Telkom Indonesia.

“Ini nanti akan menjadi salah satu cikal bakal marketplace dalam negeri kita,” ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah sengaja membangun ekosistem yang menarik agar pelaku UMKM terdorong masuk ke dalam sistem tersebut. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak ada sanksi bagi UMKM yang tidak bergabung ke Sapa UMKM. Namun, mereka tidak akan memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang terintegrasi dalam sistem tersebut.

“Mereka hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sistem ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sistem pembiayaan satu pintu melalui platform Sapa UMKM untuk menekan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal berbunga tinggi yang banyak menjerat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan banyak pelaku UMK di daerah kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal sehingga kerap terjebak pinjaman online berbunga tinggi.

Menurutnya, melalui platform Sapa UMKM, pemerintah akan menyediakan fitur pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan, fintech, hingga lembaga pembiayaan formal dan nonformal agar pelaku usaha memiliki akses pendanaan yang lebih mudah dan terarah.

“Saudara-saudara kita, pengusaha mikro kecil dari Papua mereka bingung, teriak. ‘Pak, saya punya usaha A, tapi saya nggak punya modal, nggak punya pembiayaan, ke mana saya harus pergi?’ Masuk ke sistem Sapa UMKM ini, yaitu kita siapkan fitur tentang modal dan pembiayaan, kita integrasikan dengan bank-bank penyalur, kita integrasikan denganfintech-fintech, kita integrasikan denganfinancing-financingnonformal maupun formal di Tanah Air,” kata Maman dalam acara Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Maman menilai minimnya kanal pembiayaan yang terintegrasi membuat banyak pelaku UMKM akhirnya terjebak pinjol berbunga tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena belum adanya sistem yang mampu menghubungkan kebutuhan pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan resmi secara langsung.

“Tapi kalau Sapa UMKM ini bisa hadir dan berjalan secara maksimal, mereka nggak lagi terjebak dengan pinjol-pinjol yang menyesatkan dan membebankan mereka itu,” ujarnya.

Maman menjelaskan Sapa UMKM akan menghadirkan fitur modal dan pembiayaan secara formal maupun nonformal agar pelaku usaha dapat mengakses layanan pembiayaan resmi dengan lebih mudah dan aman. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman online yang membebani pelaku usaha dengan bunga tinggi.

Dia menambahkan Sapa UMKM nantinya juga menyediakan fitur QRIS, payment gateway, pembukuan digital, legalitas usaha, sertifikasi halal, BPOM, hingga kanal konsultasi dan pengaduan pungutan liar yang terhubung dengan aparat penegak hukum.

Untuk itu, Maman menegaskan seluruh pelaku UMKM nantinya diwajibkan melakukan onboarding ke platform Sapa UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut kemungkinan akan memunculkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha.

Meski demikian, Maman mengaku siap menghadapi kritik dari pelaku UMKM karena kewajiban tersebut dinilai penting agar seluruh pelaku usaha dapat terhubung dengan sistem layanan pemerintah secara terintegrasi.

Dia menilai onboarding wajib diperlukan supaya pelaku UMKM dapat mengakses seluruh fasilitas yang tersedia dalam ekosistem Sapa UMKM, mulai dari pembiayaan, legalitas, sertifikasi, pelatihan, hingga akses pemasaran.

“Kata wajib itu tujuannya bukan sanksi kalau misalnya nggak masuk [Sapa UMKM], tetapi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Ya nggak mungkin juga kita memberikan sanksi bagi UMKM kita yang nggak onboarding di dalam Sapa UMKM,” tuturnya.

Maman menjelaskan kewajiban onboarding ke platform Sapa UMKM bertujuan agar pelaku UMKM dapat terhubung dengan seluruh layanan pemerintah secara terintegrasi. Menurutnya, pelaku usaha yang tidak masuk ke dalam sistem berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memanggil TikTok menyusul informasi kenaikan biaya yang dibebankan kepada seller di platform TikTok Shop.

Merujuk kebijakan baru TikTok Shop by Tokopedia yang mulai berlaku per 1 Juni 2026, penjual akan ikut menanggung sebagian biaya retur atau pengembalian barang.

Dalam skema baru tersebut, seller dikenakan kontribusi ongkos kirim maksimal Rp5.000 per satu arah pengiriman untuk transaksi retur, termasuk pada kasus pembeli berubah pikiran. Namun, biaya tersebut tidak berlaku apabila kerusakan atau kegagalan pengiriman disebabkan oleh pihak logistik.

Selain itu, TikTok Shop juga memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per 18 Mei 2026, dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah sebelumnya telah meminta seluruh platform e-commerce menahan kenaikan biaya layanan di tengah polemik tingginya beban biaya yang dikeluhkan para penjual daring.

“Kami minta tahan [biaya] dulu ya supaya jangan ada polemik. Ini kan kita nggak tau nih, saya dengar dapat informasi, kami juga dalam waktu dekat juga akan panggil TikTok, informasinya yang sampai ke kami, ini kan biaya ada kenaikan, nanti kami akan panggil dulu,” kata Maman saat ditemui seusai Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Maman menjelaskan skema biaya retur sebenarnya telah dipersiapkan platform e-commerce sejak lama. Sebelumnya, ongkos pengiriman barang retur sepenuhnya ditanggung marketplace. Namun kini biaya pengembalian barang mulai dibagi antara platform dan penjual.

“Kalau sekarang biaya-biaya yang retur itu, pengembalian, dibagi dua tuh. Jadi dibebankan kedua belah pihak, baik itu ke marketplace juga ke seller,” ujarnya.

Meski demikian, Kementerian UMKM mengaku telah meminta platform digital menahan terlebih dahulu kenaikan biaya tambahan kepada seller agar tidak memicu polemik baru di tengah keluhan pedagang soal tingginya biaya layanan marketplace.

“Nah cuman memang pada saat kami memanggil e-commerce, kami memang mendorong kepada semua e-commerce supaya jangan ada polemik dulu gitu loh maksud kami,” tuturnya.

Menurutnya, kenaikan biaya layanan seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni seller dan platform e-commerce. Namun, pemerintah menilai saat ini para pelaku UMKM masih mengeluhkan tingginya biaya administrasi dan layanan di marketplace.

Sebelumnya, Kementerian UMKM tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Salah satu poin beleid tersebut mewajibkan marketplace memberikan diskon biaya layanan hingga 50% bagi usaha mikro dan kecil yang telah terdaftar di platform Sapa UMKM.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, komitmen memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kolaboratif dan pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi. Salah satunya melalui akad massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali.

“Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha, hingga fasilitasi formalisasi dan sertifikasi UMKM,” ujar Maman dalam keterangan pers, dikutip Jumat (15/5/2026).

Terkait pembiayaan UMKM sektor ekonomi kreatif, Maman menyampaikan pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026, dengan alokasi Rp10 triliun untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurutnya, kreativitas, inovasi, merek, desain, dan berbagai karya intelektual tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat mendukung akses pembiayaan UMKM melalui valuasi HKI.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat kemitraan antara UMKM dan usaha besar melalui kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Salah satunya melalui pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 95.

Maman menilai kebijakan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam menciptakan ekosistem kemitraan usaha yang lebih adil, inklusif, dan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pengusaha UMKM.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator wirausaha sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 135. Program tersebut difokuskan pada pengembangan wirausaha berbasis komoditas unggulan dan teknologi tinggi agar UMKM semakin inovatif dan berdaya saing.

Di sisi lain, percepatan formalisasi dan sertifikasi UMKM terus dilakukan, khususnya bagi pegiat ekonomi kreatif, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi HKI seperti merek, hak cipta, hingga Perseroan Perorangan guna memperkuat legalitas dan perlindungan usaha.

Pada kesempatan itu, Maman juga memperkenalkan platform SAPA UMKM sebagai sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Platform tersebut dikembangkan pemerintah untuk mempermudah akses layanan UMKM secara lebih terintegrasi.

“Melalui SAPA UMKM, UMKM nantinya dapat mengakses berbagai layanan dalam satu sistem, mulai dari pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan pembukuan dan keuangan. Sistem ini merupakan arahan Presiden agar pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh UMKM di tanah air,” ujar Maman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merombak struktur organisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dan pembenahan Satu Data UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penyegaran jabatan dilakukan seiring dengan adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, sekaligus untuk meningkatkan kinerja kementerian yang kini berdiri sendiri.

Dalam perombakan tersebut, posisi Sekretaris Kementerian UMKM diisi oleh Loto Srinaita Ginting. Maman menilai pengalaman Loto di berbagai instansi, mulai dari Kementerian Keuangan hingga BUMN menjadi modal penting untuk memperkuat kelembagaan.

“Kami berharap pengalaman ataupun jam terbang experience yang dimiliki Bu Loto bisa ikut men-support dan mendukung kemajuan Kementerian UMKM,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Selain itu, Maman juga menugaskan Riza Damanik memimpin Kedeputian Kewirausahaan. Dia menilai rekam jejak Riza di sektor UMKM, khususnya saat menjabat Deputi Mikro, mampu mendorong pencapaian target rasio kewirausahaan nasional.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya penguatan monitoring, pemetaan, serta akselerasi pembiayaan UMKM, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyatakan pembenahan Satu Data UMKM menjadi prioritas agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Pasalnya, hingga kini belum ada satu sistem data yang diakui bersama sebagai acuan dalam pemberian fasilitas maupun keberpihakan kepada UMKM.

Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan sistem data terintegrasi dan terpercaya dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN, guna memastikan data UMKM lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama.

“Sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan misalnya keberpihakan kepada UMKM, baik kelas mikro misalnya ataupun kelas kecil, ataupun ultramikro, maka dari data itu kita bisa rekomendasikan bahwa inilhoyang memang perlu mendapatkan dukungan dalam waktu yang memang ditentukan,” ujar Loto.

Dia menjelaskan, data terintegrasi tersebut juga memungkinkan pemerintah mengukur dampak program pembinaan secara konkret, seperti peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Riza Damanik menekankan pentingnya penguatan kewirausahaan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengembangan KopDes Merah Putih.

Riza menyampaikan penguatan kewirausahaan juga diarahkan untuk memastikan KopDes Merah Putih dapat beroperasi sebagai entitas bisnis yang berkelanjutan, termasuk penyaluran kredit ke sektor strategis.

“… termasuk juga dalam kerangka untuk memperkuat spirit kewirausahaan di dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar betul-betul beroperasi sebagai unit bisnis yang kuat,” ucap Riza.

Di samping itu, Riza juga mendapat mandat untuk meningkatkan rasio kredit UMKM hingga mencapai target 25% pada 2029, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menilai program Gentengisasi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan menjadi katalis pertumbuhan baru bagi UNKM, khususnya di sektor bahan bangunan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa kebijakan tersebut secara langsung menguntungkan pelaku UMKM di berbagai daerah.

“Gentengisasi? Oh paten. Pokoknya yang paling diuntungkan itu buat UMKM lah udah,” kata Maman saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurut Maman, peningkatan permintaan genteng akibat program tersebut justru akan berdampak langsung pada kenaikan pesanan bagi sentra-sentra produksi genteng di daerah, seperti Jogja hingga Banyumas.

“Akhirnya pasti order genteng akan semakin banyak. Ini kan teori supply and demand. Di saat demandnya meningkat, pasti mau nggak mau supply-nya harus memenuhi demand,” ujarnya.

Dia menambahkan, lonjakan permintaan ini akan memacu kreativitas dan inovasi pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor penyediaan peralatan dan material bangunan.

Selain itu, Maman menyebut pemerintah akan bergerak menuju standarisasi dan pendataan sentra genteng untuk memastikan keamanan dan kualitas produk.

Dia menyebut bahwa gentengisasi merupakan bagian dari rangkaian kebijakan yang membentuk ekosistem ekonomi baru, setelah program makan bergizi gratis (MBG), perumahan, hingga pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Maman menilai tujuan utama kebijakan tersebut adalah mempersempit disparitas ekonomi dengan memperkuat sektor menengah ke bawah, termasuk melalui pemerataan akses pembiayaan.

Terlebih, Maman menuturkan, penyaluran kredit bank masih banyak mengalir ke usaha besar. Untuk itu, pemerintah ingin mendorong pemerataan agar usaha menengah dan kecil juga mendapat akses pembiayaan, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Jadi ini kan semangatnya Pak Presiden. Jadi didorong ke ekonomi kerakyatannya. Jadi diturunkan sedikit ke sektor menengah ke bawah,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana pelaksanaan proyek gentengisasi secara nasional dalam Taklimat Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Kepala Negara RI itu menilai penggunaan atap seng yang masih dominan di banyak wilayah tidak mendukung kenyamanan hunian maupun estetika lingkungan.

Menurutnya, seng bersifat panas dan mudah berkarat sehingga tidak sejalan dengan visi keindahan Indonesia. Untuk itu, Prabowo menginginkan agar seluruh atap rumah di Indonesia menggunakan genteng.

“Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi ini nanti gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.

Selain itu, bahan baku genteng dinilai melimpah karena berasal dari tanah yang dapat dicampur dengan berbagai zat limbah agar lebih ringan dan kuat.

Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan akademisi, limbah batu bara berupafly ashdapat dicampur dengan tanah untuk menghasilkan bahan genteng yang berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku UMKM yang telah mengadopsi sistem pembayaran digital melalui QRIS tetap perlu membuka ruang bagi transaksi tunai.

Pernyataan itu disampaikan Maman menanggapi adanya UMKM yang menolak pembayaran uang tunai dan hanya menerima QRIS.

“Tujuannya memang kita mendorong semakin banyak UMKM yang menggunakan QRIS. Tapi di satu sisi, UMKM yang sudah onboarding ke pembayaran digital juga harus tetap membuka ruang pembayaran dengan sistem cash,” kata Maman ditemui di Jakarta, Selasa.

Maman menyatakan bahwa pemerintah mendukung UMKM menuju digitalisasi pembayaran. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus.

“Artinya ini proses transisi, tidak bisa sekaligus. Kita tidak bisa mengesampingkan konsumen yang memang belum bisa masuk ke sistem QRIS,” ujarnya.

Sebagai solusi, Maman mengusulkan agar UMKM menerapkan sistem ganda, yakni tetap menerima pembayaran tunai sekaligus membuka opsi pembayaran digital.

“Saya pikir dibuat dual saja, jadi sistem cash tetap diterima, tapi digital payment juga bisa dibuka,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa pembayaran tunai tetap diperlukan meski bank sentral mendorong transaksi rupiah nontunai.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan tantangan demografi dan geografis di Indonesia membuat uang tunai masih sangat dibutuhkan dalam berbagai transaksi.

Adapun penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam Pasal 33 ayat (2) UU tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban dan transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan penanganan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Sumatera melalui pemetaan tiga zona sebagai dasar pemulihan ekonomi.

"Nanti (UMKM yang terdampak bencana) dipetakan, dibagi menjadi tiga zona," kata Maman ditemui seusai kegiatan Bisnis Indonesia Group Conference di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan Kementerian UMKM dalam sepekan mengagendakan rapat koordinasi bersama bank penyalur untuk memetakan pelaku usaha terdampak sebagai dasar perumusan kebijakan KUR pascabencana lebih tepat sasaran.

Pemetaan tersebut membagi UMKM ke dalam tiga zona yakni terdampak permanen, semipermanen, serta ringan guna memastikan kebijakan pemulihan disesuaikan dengan tingkat kerusakan usaha masing masing daerah terdampak bencana alam.

"Kita dalam satu minggu ini akan rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur untuk memetakan UMKM-UMKM yang terdampak," ujarnya.

UMKM yang terdampak permanen seperti kehilangan rumah dan tempat usaha menjadi perhatian utama pemerintah karena membutuhkan langkah khusus agar dapat kembali bangkit.

Maman menegaskan saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan institusi terkait memfokuskan penanggulangan darurat.

Sementara, Kementerian UMKM mengambil peran lanjutan pada fase pemulihan ekonomi pascabencana bagi pelaku usaha kecil yang terdampak banjir dan tanah longsor baik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menuturkan kebijakan pembebasan kredit usaha rakyat (KUR) bagi korban bencana sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta negara hadir meringankan beban ekonomi masyarakat pada situasi krisis berlapis akibat bencana alam.

"Kalau kami masuk kepada pemulihan ekonomi. Jadi, penanggulangan pasca bencana, kita lebih masuk kepada pemulihan ekonominya. Nah, ini yang lagi kita bicarakan. Pak Presiden kan juga sudah menyampaikan akan membebaskan KUR bagi yang terkena dampak bencana," terang Maman.

Meski begitu, dia belum menyampaikan data jumlah debitur maupun nilai pinjaman karena kondisi lapangan masih dinamis dan jumlah korban bencana terus bertambah di berbagai wilayah Sumatera.

Ia menegaskan akses wilayah yang terputus akibat jalan dan jembatan rusak menjadi kendala pendataan sehingga pemerintah memilih berhati-hati sebelum menetapkan angka resmi terkait UMKM terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.

"Nanti kita detailkan seperti apa, nanti kriterianya, klasifikasi seperti apa. Tapi yang penting kita harus memberikan keringanan, beban terhadap kondisi mereka. Jadi, rasa empati itu yang harus kita tunjukkan sekarang," kata Maman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan perlu adanya pengawasan ketat impor barang melalui kargo dan ekspedisi demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam negeri.

"Nah selama ini kita ter-framing di kepala kita bahwa ini ulah mafia-mafia impor. Tetapi ternyata salah satu penyebabnya adalah tak ada pengawasan ketat dan baik terhadap perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo," kata Menteri Maman seusai kegiatan Bisnis Indonesia Group Conference di Jakarta, Senin.

Ia menilai perlindungan produk domestik penting agar UMKM serta industri kecil menengah dapat berkembang sehat menopang ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan melalui kebijakan perdagangan adil dan konsisten.

Menurutnya, derasnya arus impor berdampak berat karena volumenya sangat besar tidak tersaring objektif sehingga membanjiri pasar dan menekan daya saing produsen lokal dan nasional secara signifikan.

Dia menuturkan masalah tersebut sebelumnya sering dikaitkan dengan mafia impor, namun kini diidentifikasi lemahnya pengawasan terhadap perusahaan kargo dan ekspedisi sebagai pintu utama masuk barang asing berskala besar nasional tanpa kendali memadai.

Menurutnya, jalur kargo memungkinkan pembelian barang luar negeri dalam jumlah sangat besar kemudian diimpor tanpa kejelasan batas kuantitas per komoditas yang seharusnya diatur secara tegas transparan adil nasional konsisten berkelanjutan berimbang.

"Jadi mereka bisa beli barang dalam jumlah sangat banyak dari China, lalu bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi dan kargo, mengimpor dalam jumlah yang nggak ada ukurannya berapa kualifikasinya. Misalnya item barang A, berapa yang boleh diimpor? Apakah 10.000 item, 20.000 item, atau 30.000 item, atau 100.000 item? Ini nggak jelas," ucapnya.

Maman juga menyoroti kemudahan praktik impor yang terlihat terbuka pada platform digital menunjukkan lemahnya pengawasan sehingga transaksi lintas negara berlangsung tanpa kontrol memadai oleh otoritas teknis terkait nasional terpadu berlapis.

Dia menegaskan fenomena tersebut menandakan persoalan impor bukan terbatas pakaian bekas ilegal melainkan juga produk baru dari luar negeri yang masuk masif menghantam UMKM dan industri kecil menengah dalam negeri nasional luas.

"Buka aja tuh di TikTok, jelas sekali. Terbuka kok. Kalau kalian mau belanja-belanja barang dalam jumlah besar, misalnya sepatu, baju, celana apa lagi tuh, semua produk-produk itu tinggal kerja sama dengan perusahaan importir, kargo barang, ekspedisi, udah masuk selesai. Begitu mudah kan?," bebernya.

Dia bahkan mengajak awak media untuk melakukan investigasi independen guna mengungkap praktik impor merajalela sekaligus mendorong transparansi dan pengawasan publik berkelanjutan demi kepentingan UMKM nasional dan industri domestik yang berkelanjutan.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak anti impor, namun dia mendorong agar adanya pembatasan produk yang telah mampu diproduksi dalam negeri guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan industri kecil menengah di dalam negeri.

Maman optimistis penguatan pengawasan importir dan ekspedisi akan menciptakan perdagangan adil, memulihkan kepercayaan produsen lokal dan mendorong pertumbuhan UMKM berkelanjutan secara inklusif dan berdaya saing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025