Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Muhammad Tito Karnavian menyebut Transfer ke Daerah (TKD) untuk kabupaten/kota di Sumatra-Aceh bertambah hingga Rp10,6 triliun.

Tito mengatakan penambahan anggaran tersebut setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk wilayah Aceh mendapatkan suntikan TKD Rp1,6 triliun, Sumatra Utara Rp6 triliun, dan Sumatra Barat Rp2 triliun.

"Ini dikawal agar digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan di wilayah masing-masing yang mereka mampu dan kami sudah menginventarisir rencana kegiatan mereka semua," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Tito menjelaskan tambahan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk daerah di Sumatra merupakan pengembalian alokasi anggaran 2025 yang sebelumnya sempat dipangkas. Alhasil pengembalian ke Sumatra Utara lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

"Itu sebetulnya anggaran tahun 2025 yang waktu itu dikurangi, dikembalikan lagi seperti semula. Sumatra Utara kenapa paling banyak? Karena lebih banyak dipotong waktu itu, otomatis dikembalikan lagi semula dia tambah banyak dapatnya," jelasnya.

Dia melanjutkan untuk Aceh memperoleh tambahan sekitar Rp1,6 triliun lantaran pemotongan anggaran sebelumnya relatif lebih kecil. Meski demikian, Tito menyebut masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus, terutama delapan wilayah di Aceh yang dinilai masih menghadapi tantangan cukup berat.

Dia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Sumatra Utara yang memberikan hibah antardaerah kepada Aceh sebesar Rp260 miliar dan Sumatra Barat Rp24 miliar guna membantu 11 kabupaten yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus.

Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan tahap penanganan pascabencana di Sumatra-Aceh masuk tahap pemulihan permanen.

Pemerintah, katanya, menggelontorkan total dana Rp100,166 triliun untuk penanganan selama 3 tahun terhitung sejak 2026 sampai 2028 yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Secara rinci, dia menyebut, untuk tahun 2026 anggaran yang diserap sebanyak Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebanyak Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebanyak Rp28,2 triliun. Adapun pengeluaran terbesar adalah sektor infrastruktur mencapai Rp69 triliun

"Terbesar adalah infrastruktur (Kementerian PU) total Rp69 Triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 Triliun. Di samping itu juga, hunian tetap Kementerian PKP Rp7,4 Triliun selama 2 tahun," ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Huntap rampung pada tahun 2027, di tahun ini juga pemerintah akan mengupayakan optimalisasi sungai agar kembali berfungsi normal.

Nantinya setiap kementerian atau lembaga diminta membuat timeline awal Juni dan akan dievaluasi setiap dua Minggu oleh Satgas PRRP dan dilaporkan ke DPR.