Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Muhammad Tito Karnavian menyebut Transfer ke Daerah (TKD) untuk kabupaten/kota di Sumatra-Aceh bertambah hingga Rp10,6 triliun.

Tito mengatakan penambahan anggaran tersebut setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk wilayah Aceh mendapatkan suntikan TKD Rp1,6 triliun, Sumatra Utara Rp6 triliun, dan Sumatra Barat Rp2 triliun.

"Ini dikawal agar digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan di wilayah masing-masing yang mereka mampu dan kami sudah menginventarisir rencana kegiatan mereka semua," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Tito menjelaskan tambahan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk daerah di Sumatra merupakan pengembalian alokasi anggaran 2025 yang sebelumnya sempat dipangkas. Alhasil pengembalian ke Sumatra Utara lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

"Itu sebetulnya anggaran tahun 2025 yang waktu itu dikurangi, dikembalikan lagi seperti semula. Sumatra Utara kenapa paling banyak? Karena lebih banyak dipotong waktu itu, otomatis dikembalikan lagi semula dia tambah banyak dapatnya," jelasnya.

Dia melanjutkan untuk Aceh memperoleh tambahan sekitar Rp1,6 triliun lantaran pemotongan anggaran sebelumnya relatif lebih kecil. Meski demikian, Tito menyebut masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus, terutama delapan wilayah di Aceh yang dinilai masih menghadapi tantangan cukup berat.

Dia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Sumatra Utara yang memberikan hibah antardaerah kepada Aceh sebesar Rp260 miliar dan Sumatra Barat Rp24 miliar guna membantu 11 kabupaten yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus.

Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan tahap penanganan pascabencana di Sumatra-Aceh masuk tahap pemulihan permanen.

Pemerintah, katanya, menggelontorkan total dana Rp100,166 triliun untuk penanganan selama 3 tahun terhitung sejak 2026 sampai 2028 yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Secara rinci, dia menyebut, untuk tahun 2026 anggaran yang diserap sebanyak Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebanyak Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebanyak Rp28,2 triliun. Adapun pengeluaran terbesar adalah sektor infrastruktur mencapai Rp69 triliun

"Terbesar adalah infrastruktur (Kementerian PU) total Rp69 Triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 Triliun. Di samping itu juga, hunian tetap Kementerian PKP Rp7,4 Triliun selama 2 tahun," ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Huntap rampung pada tahun 2027, di tahun ini juga pemerintah akan mengupayakan optimalisasi sungai agar kembali berfungsi normal.

Nantinya setiap kementerian atau lembaga diminta membuat timeline awal Juni dan akan dievaluasi setiap dua Minggu oleh Satgas PRRP dan dilaporkan ke DPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto meminta maaf karena belum dapat mengunjungi seluruh lokasi terdampak bencana banjir di Sumatra hingga Aceh.

Prabowo memahami bahwa dirinya beberapa kali mengunjungi kegiatan penting di sejumlah wilayah, tetapi tidak menyampingkan wilayah lainnya karena turut mengalami dampak yang besar.

Dia menyebut kerap mendapatkan laporan dari pemerintah daerah maupun jajaran kabinetnya karena tak kunjung mendatangi sejumlah wilayah.

"Saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak Mendagri dari gubernur bahwa banyak kabupaten lain bertanya 'ko presiden belum sampai'. Saya minta maaf belum bisa ke semua titik," jelas Prabowo saat kunjungan ke Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025).

Namun, dirinya sudah berkoordinasi dengan gubernur dan Mendagri agar dapat mengunjungi seluruh wilayah yang terdampak.

"Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur dan Mendagri nanti Insyallah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangin," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh pihak yang berjibaku membantu penanganan pascabencana Sumatra-Aceh.

Menurutnya, pejabat negara yang datang ke lokasi bencana berupaya mencarikan solusi dengan menghimpun berbagai masalah dan berkoordinasi bersama pejabat daerah setempat.

"Kita ingin katakanlah [bukan] sekadar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah," terangnya.

Dia menyampaikan pejabat pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan kerja nyata kepada masyarakat melalui langkah-langkah strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memaparkan langkah-langkah penanganan dan pemulihan infrastruktur pascabencana yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum sejak hari pertama bencana melanda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Dody saat memberikan laporan dalam pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta gubernur dan para bupati di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Dody menjelaskan, Kementerian PU telah bekerja hampir di seluruh kabupaten di Aceh sejak awal kejadian. Koordinasi intensif dilakukan dengan Wakil Gubernur Aceh serta para bupati di daerah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang dan Pidie Jaya yang sejak awal dinilai sebagai wilayah dengan dampak terparah.

“Dari hari pertama sebenarnya kita sudah bekerja di hampir seluruh kabupaten di Aceh. Fokus awal memang Aceh Tamiang dan Pidie Jaya karena informasi awal menunjukkan dua daerah itu yang paling parah terdampak,” ujar Dody.

Seiring berjalannya waktu, kata dia, pemerintah pusat mengetahui bahwa sejumlah kabupaten lain juga mengalami kondisi serupa, dengan genangan lumpur mencapai satu hingga dua meter. Kondisi tersebut menuntut penanganan yang tidak ringan dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Dalam kesempatan itu, Dody menyampaikan apresiasi kepada Kasatgas Darurat Jembatan beserta tim yang dinilai banyak membantu di lapangan, terutama dalam pemasangan jembatan bailey dan pekerjaan pembersihan berbagai fasilitas publik.

“Mulai dari pondok pesantren, RSUD, jalan-jalan kota, sekolah, dan fasilitas lainnya, banyak dibantu oleh tim Satgas Darurat Jembatan,” katanya.

Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU saat ini melakukan pekerjaan secara nonstop selama 24 jam. Bahkan pada malam hari, proses pembersihan dan perbaikan tetap berjalan agar infrastruktur dasar dapat segera difungsikan kembali.

Dody juga menyebutkan, masyarakat terdampak serta relawan yang ikut membantu di lapangan dilibatkan melalui skema padat karya. Langkah ini dilakukan agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga memberikan dukungan ekonomi langsung.

“Kita masukkan ke dalam padat karya sehingga mereka dibayar. Harapannya, masyarakat yang terdampak dan yang ikut membantu mendapat semangat bahwa negara hadir,” ujarnya.

Selain itu, Dody menegaskan pentingnya penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia menilai, upaya perbaikan di wilayah hilir akan sia-sia apabila persoalan di daerah hulu tidak ditangani secara serius dan terintegrasi, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah bupati, termasuk dari Gayo Lues dan Aceh Tengah.

“Permasalahan utama ada di daerah hulu yang memang harus kita tangani bersama-sama. Kalau tidak, apa yang kita kerjakan di hilir bisa menjadi sia-sia,” kata Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

“Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

“Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.

Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan.

Wapres menegaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan BUMN terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

“Tadi saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” pungkasnya.