Bisnis.com, JAKARTA — Polda Maluku mengungkap motif pelaku pembunuhan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi mengatakan motif pelaku pembunuhan Nus Kei didorong karena balas dendam.

"Motif pelaku adalah balas dendam," ujar Rositah saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, dendam itu muncul lantaran pelaku menilai Nus Kei merupakan otak dibalik pembunuhan saudara kandung pelaku yakni Fenansius Wadanubun alias Dani Holat. Pembunuhan itu terjadi di Apartemen Metro Galaxy Kalimalang, Bekasi pada 2020.

"Kedua pelaku dendam karena korban Nus Kei adalah otak dibalik pembunuhan saudara kedua pelaku atas nama Fenansius Wadanubun alias Dani Holat yang terjadi pada tahun 2020," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nus Kei tewas usai ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu (19/4/2026).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.25 WIT di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra setelah melakukan perjalanan mengunakan pesawat dari Jakarta.

Tiba-tiba, Nus Kei ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Setelah itu, pelaku langsung melarikan diri usai kejadian. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubud pada pukul 12.00 WIT.

Namun nyawa Nus Kei tidak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit karena luka cukup para yang dialaminya. Sementara itu, terduga pelaku berinisial HR (28) dan FU (36) telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan intensif di Sat Reskrim Polres Malra.

Kehadiran Torasera itu diharapkan menjadi model penguatan ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia

Probolinggo, Jatim (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Toko Rakyat Serba Ada (Torasera) yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid dapat memperkuat ekosistem koperasi desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

"Kehadiran Torasera itu diharapkan menjadi model penguatan ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia," katanya saat meresmikan Torasera Nurja Berkah yang berada di lingkungan Ponpes Nurul Jadid Kabupaten Probolinggo, Minggu.

Ia mengapresiasi Ponpes Nurul Jadid dan seluruh pihak yang telah berinisiatif menghadirkan Torasera sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis koperasi.

Torasera Nurja Berkah merupakan salah satu dari dua Torasera yang telah berdiri di Indonesia.

“Itu menjadi kebanggaan sekaligus membangkitkan optimisme kami di Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam menjalankan amanah untuk mengembangkan koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Ia menjelaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, sebanyak 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, dan pemerintah tengah memasuki tahap pembangunan fisik berupa gudang, gerai, serta sarana pendukung lainnya.

“Sebanyak 30 ribu unit ditargetkan rampung dan siap operasional pada April 2026. Selanjutnya, pembangunan terus berlanjut hingga mencapai target nasional,” katanya.

Ia menekankan bahwa keberadaan Torasera memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi (hub) dan integrator dalam ekosistem koperasi.

Selain menyuplai kebutuhan barang ke koperasi desa, Torasera juga berfungsi sebagai off-taker yang menyerap hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga UMKM.

“Melalui Torasera, produk-produk masyarakat desa dapat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan secara lebih luas. Ini akan mendorong perputaran ekonomi di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya transformasi masyarakat desa dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan melalui berbagai instrumen, termasuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), serta dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Ia mengatakan penguatan koperasi desa merupakan bagian dari upaya mengembalikan sistem ekonomi nasional pada nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa.

“Koperasi adalah instrumen utama untuk memastikan ekonomi berpihak kepada rakyat. Kita ingin memastikan perputaran ekonomi terjadi di desa, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Selain itu, Menkop juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pesisir, termasuk penyediaan infrastruktur seperti pabrik es dan sarana pendukung bagi nelayan di wilayah Probolinggo.

Ia berharap Torasera Nurja Berkah dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan koperasi berbasis pesantren dan masyarakat.

“Semoga Torasera ini menjadi usaha yang berkah, berkembang, dan menjadi bagian penting dalam penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini menjelaskan kehadiran Torasera Nurja Berkah akan menjadi pendukung bisnis bagi ekososistem Kopdes Merah Putih di Kabupaten Probolinggo, khususnya wilayah Paiton.

Ia berharap dapat mendorong produk-produk unggulan Kabupaten Probolinggo agar dikenal lebih luas oleh masyarakat.

"Tentu keberadaan Torasera itu juga bukan sekedar pusat perbelanjaan tetapi juga merupakan wujud nyata kemandirian ekonomi pesantren serta kontribusi pesantren dalam memperkuat ekonomi keumatan,” katanya.

Sementara itu Kepala Ponpes Nurul Jadid Abdul Hamid Wahid mengatakan Torasera itu tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan, tetapi juga sentra perekonomian masyarakat sekitar.

“Lebih dari itu, kami bercita-cita menjadikan sebagai bisnis hub yang menyokong beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih khususnya di wilayah Paiton dan sekitarnya,” katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Kementerian Koperasi menyusun model bisnis serta studi kelayakan (feasibility study) koperasi desa dan kelurahan berbasis praktik terbaik Toko Rakyat Serba Ada (ToraSera) dan koperasi pesantren sebagai pedoman nasional pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Presiden ingin koperasi kembali mengejar ketertinggalan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta. Karena itu, kami diminta menyiapkan model bisnis, modul pelatihan, dan studi kelayakan yang bisa direplikasi secara nasional," kata Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono saat peresmian pusat distribusi koperasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dia mengatakan penyusunan model tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat kembali peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menurut dia, pengalaman operasional ToraSera di Kubu Raya serta keberhasilan Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat menjadi rujukan utama dalam merancang sistem bisnis koperasi modern yang profesional, efisien, sekaligus berpihak kepada masyarakat.

Model tersebut nantinya akan menjadi pedoman pendirian koperasi sekunder atau agregator di tiap kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok sekaligus penampung hasil produksi warga desa.

Ferry menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Hingga kini, tercatat lebih dari 83 ribu koperasi telah berbadan hukum.

Selain itu, pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas pendukung juga dipercepat melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Sebanyak 30 ribu unit sedang dibangun dan ditargetkan selesai pada April mendatang, sebelum dilanjutkan tahap berikutnya hingga akhir tahun.

"Setelah badan hukum dan pembangunan fisik, tahap paling krusial adalah operasionalisasi. Koperasi harus dikelola profesional dan menghasilkan keuntungan agar berkelanjutan," katanya.

Ia menilai ToraSera di Kubu Raya layak menjadi model nasional karena telah memiliki fasilitas lengkap seperti gudang distribusi, gerai ritel, restoran, ATM, serta sistem manajemen modern.

Keberadaan pusat distribusi ini tidak hanya memasok kebutuhan pokok bagi koperasi desa, tetapi juga berfungsi sebagai offtaker atau penampung hasil produksi petani, nelayan, peternak, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga pelaku industri rumahan.

"Ini bukan sekadar toko, tetapi pusat ekonomi rakyat. Keuntungan kembali ke anggota dan masyarakat, bukan ke pemegang saham," kata Ferry.

Konsep tersebut juga diharapkan mampu memutus mata rantai distribusi panjang yang menyebabkan harga barang mahal di desa, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ilegal.

Dia mengatakan, pemerintah menargetkan koperasi desa menjalankan tiga fungsi utama, yakni menyediakan kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, menyerap hasil produksi masyarakat, serta menyalurkan program pemerintah agar tepat sasaran.

Dengan perputaran ekonomi di desa, kata Ferry, kesejahteraan masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional ikut terdorong.

"Koperasi harus menjadi pelaku utama ekonomi rakyat. Dengan model bisnis yang matang dari ToraSera dan koperasi pesantren, kami optimistis sistem ini bisa direplikasi di seluruh Indonesia," kata dia.

Kementerian Koperasi menargetkan dokumen model bisnis dan studi kelayakan rampung dalam waktu dekat untuk kemudian dijadikan panduan resmi pembentukan pusat distribusi koperasi di berbagai daerah.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah akan membagikan tanah negara kepada 1 juta warga miskin.

Tanah yang akan dibagikan tersebut merupakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Bagi-bagi tanah ini merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berikut penjelasan TORA.

PT Freeport Indonesia (PTFI) berkontribusi dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) Papua melalui pengembangan pendidikan vokasi di pusat pelatihan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN), Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

IPN merupakan lembaga pendidikan vokasi non-formal yang dirancang agar generasi muda Papua memiliki kemampuan teknis dan disiplin kerja yang dibutuhkan di dunia industri, terutama sektor pertambangan. Lulusan IPN diharapkan dapat langsung mengaplikasikan ilmu untuk membangun karier secara berintegritas, dan berperan penting di berbagai bidang profesional.

Senior Vice President (SVP) Community Development PTFI, Nathan Kum menyatakan, investasi di sektor pendidikan merupakan bagian strategis dalam investasi sosial Freeport Indonesia.

"Fokus kami untuk memastikan generasi muda Papua mendapatkan keterampilan nyata yang dapat dipakai untuk bekerja dan membangun karier," kata Nathan.

Nathan menjelaskan, PTFI mengembangkan berbagai program pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk sekolah vokasi seperti IPN dan beasiswa lanjutan. Secara keseluruhan, PTFI bertujuan menyiapkan generasi Papua yang terampil, siap kerja, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Sejak didirikan pada 2003, IPN telah berkembang menjadi pusat pelatihan vokasi berkelas industri dengan pelatihan berbasis Kompetensi Kerja Khusus, serta berbagai program pengembangan SDM lainnya dengan lebih dari 4 ribu alumni. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan saat ini, 71 persen lulusan sudah bekerja di PTFI maupun perusahaan kontraktor.

"Beragam program yang kami jalankan membentuk sebuah ekosistem pendidikan yang terintegrasi, mulai dari pelatihan di kelas hingga pengalaman langsung di lapangan. Pendekatan ini memastikan mereka bisa terus meningkatkan kemampuan mereka dari waktu ke waktu," tutur Nathan.

Salah satu alumni IPN, Isai Kum mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti program Apprentice sebagai Operator Haul Truck (HE-Operator). Setelah menempuh pelatihan intensif dan menjalani program internship di area operasi PTFI, pemuda asal Suku Amungme ini bekerja sebagai karyawan tetap di perusahan.

"Di IPN, saya tidak hanya belajar teknik, tetapi juga disiplin, keselamatan kerja, dan kerja sama tim. Program magang membuat saya merasakan langsung dunia kerja di tambang. Saya bangga bisa kembali bekerja di tanah kelahiran saya dan ikut membangun Papua lewat pekerjaan ini," kata Isai Kum.

Sementara, peserta program pelatihan jurusan Electrician, Sri Ningsih W. Watora mengakui bahwa IPN membuka pintu baginya dan perempuan lain untuk berkarier di industri yang dulu terasa jauh.

"Sertifikasi, pengalaman praktik, dan bimbingan instruktur membuat saya percaya diri bersaing di perusahaan manapun. Saya selalu bilang ke adik-adik di kampung, kalau mau serius, IPN adalah salah satu jalan terbaik untuk mengubah masa depan," ujarnya.

Pada 2024, sebanyak 289 peserta terpilih mengikuti Program Pelatihan Siswa (Apprentice) setelah melalui seleksi ketat dari 4.938 pendaftar. Secara rinci, sebanyak 82 orang dari Suku Amungme, 96 orang dari Suku Kamoro, dan sisanya dari 5 suku kekerabatan lainnya. Dari total jumlah peserta, 70 orang di antaranya adalah perempuan.

"Ini adalah komitmen IPN dalam keberpihakan kepada masyarakat asli daerah dan inklusivitas gender," kata Nathan.

Program pelatihan di IPN terdiri dari Pelatihan Mekanikal dan Pelatihan Operator Alat Berat dan Pekerja Tambang Bawah Tanah (Miner). Pelatihan Mekanikal sendiri dibagi menjadi empat keterampilan, yakni Kelistrikan, Pengelasan, Mekanik Alat Berat, dan Mekanik Pabrik.

Selain pelatihan teknis, IPN juga memberikan pelatihan Kewirausahaan bagi anak muda Papua yaitu Papuan Bridge Program Youth Entreprenuership (PBP YET).

"Melalui program ini, anak-anak muda Papua belajar bagaimana menciptakan peluang usaha, inovasi bisnis, dan kemandirian ekonomi melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya," pungkas Nathan.

Lahan tersebut bentuknya tidak hak milik, tapi hak pakai. Bisa dipakai, tidak bisa dijual, tapi bisa dipakai seumur hidup.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berwenang menetapkan objek tanah yang digunakan sebagai TORA, dan kami memastikan tanah-tanah tersebut selaras dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya bagi masyarakat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 dan 2,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Desil merupakan sistem peringkat kesejahteraan masyarakat yang digunakan pemerintah. Berdasarkan tingkat kesejahteraan terdapat 10 kategori (desil), dua di antaranya adalah kategori sangat miskin (desil 1) serta kategori miskin dan rentan (desil 2).

Terkait penentuan penerima TORA, berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2023, penerima hanya dibatasi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tanah.

Namun, hasil koordinasi terbaru menambahkan dua kriteria utama, yaitu masuk dalam DTKS desil 1 atau desil 2, serta memiliki penghidupan yang bergantung pada tanah, seperti petani dan buruh tani.

Artinya, jika penerima yang memenuhi kriteria tersebut tidak tersedia di lokasi TORA, pemerintah membuka opsi migrasi dari daerah lain, dengan prioritas tetap diberikan kepada masyarakat sekitar.

Program TORA menyediakan tanah yang dapat ditanami untuk tanaman pangan seperti singkong, maupun untuk kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, atau peternakan.

Pemerintah tidak menetapkan luas baku per keluarga, melainkan menyesuaikan dengan potensi pendapatan yang layak dari lahan tersebut.

“Luas lahan tergantung skala keekonomian (economic of scale). Yang penting tanah dapat menghasilkan pendapatan yang cukup, bisa tiga hektare, bisa dua, tergantung komoditasnya,” kata Nusron.

Untuk mencegah penjualan tanah, TORA tidak diberikan dalam bentuk Hak Milik, melainkan melalui sertifikat Hak Pakai.

“Lahan tersebut bentuknya tidak hak milik, tapi hak pakai. Bisa dipakai, tidak bisa dijual, tapi bisa dipakai seumur hidup. Kalau anaknya akan melanjutkan bisa, tapi tidak bisa dijual. Sertifikat Hak Pakai ini juga bisa diagunkan ke bank bila dibutuhkan untuk modal,” ujar Nusron.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa target pengentasan kemiskinan adalah nol persen pada 2026 dan maksimal 5 persen pada 2029.

Sehubungan dengan itu, ia menilai distribusi aset produksi, terutama tanah, sebagai salah satu langkah paling efektif dalam pengentasan kemiskinan jangka panjang.

“Seluruh pelaksanaan Reforma Agraria harus melibatkan masyarakat desil 1 dan 2 sebagai penerima utama. Pak Nusron menyampaikan ada banyak program distribusi tanah untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Target kami, sedikitnya 1 juta orang miskin dapat menikmati program Redistribusi Tanah melalui TORA,” ujar Abdul Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan membagikan tanah negara kepada 1 juta warga miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tanah yang akan dibagikan tersebut merupakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Lalu, apa itu Tanah Objek Reforma Agraria?

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan tanah yang dikuasai oleh negara atau yang telah dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.

TORA meliputi tanah yang berasal dari kawasan hutan, non-kawasan hutan, dan hasil penyelesaian konflik agraria.

Tanah tersebut masuk ke dalam program reformasi agraria yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Reformasi agraria adalah program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Dalam pasal 2 Perpres tersebut, pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui berbagai strategi, yakni legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat.

Adapun, terdapat 4 subjek reforma agraria yang mencakup perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat, dan badan hukum.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan hal ini sejalan dengan percepatan dan perbaikan program reforma agraria.

"Kita membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama," kata Cak Imin usai Rapat dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11), seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan setidak-tidaknya 1 juta orang miskin (ekstrem) yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)," sambungnya soal syarat warga miskin yang berhak mendapatkan tanah tersebut.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid optimistis target 1 juta masyarakat miskin ekstrem menerima Tanah Objek Reforma Agraria bisa terlaksana secara efektif.

Terlebih, program TORA akan mengkoordinasikan sejumlah kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Menko Muhaimin sesuai mandat Inpres 8/2025.

"Kami menyiapkan lahannya, beliau yang mengkoordinasi karena memang tugas Pak Menko (Muhaimin) yang melakukan itu," jelas Nusron.