Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin Rakor Penanganan Persampahan Serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Wilayah Jabar Tahun 2026 di Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD), Kamis (4/6/2026).

Hadir KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani untuk memberikan informasi terkini kepada peserta rakor.

Bupati/wali kota di 27 kabupaten dan kota di Jabar hadir mengikuti rakor secara langsung, sedangkan rakor juga diikuti Dandim di wilayah Jabar melalui video conferences.

KDM–sapaan akrab gubernur–mengatakan rakor membahas dua agenda penting yang dalam waktu dekat akan dihadapi masyarakat di Jabar.

Pertama, ancaman penumpukan sampah karena kapasitas TPA Sarimukti maksimal hanya akan mampu menampung sampah dalam waktu 6 bulan lagi.

Kedua, musim kemarau pada tahun ini akan cukup panjang karena munculnya El Nino. Jabar merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang akan terdampak oleh fenomena El Nino ekstrem atau El Nino Godzila.

"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati/wali kota, memetakan penanganan masalah," ujar KDM.

KDM menegaskan langkah antisipasi harus sudah dilakukan secepatnya tanpa menunggu bencana muncul terlebih dulu. Oleh karena itu, ia mengajak TNI dan juga masyarakat lainnya yang peduli untuk bersama-sama mengantisipasi kemarau panjang dan permasalahan sampah.

Langkah yang harus dilakukan secepatnya yaitu mendata wilayah yang selalu kesulitan air saat kemarau agar kebutuhan harian dan pertanian terpenuhi.

"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerja sama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," tambahnya.

Terkait penanganan sampah, gubernur mendukung rencana TNI untuk membangun pengolahan sampah berbasis waste to fuel. Melalui metode Pirolisis, sampah plastik akan diolah menjadi bahan bakar (BBM).

"Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh 6 bulan ke depan, sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI," ujar gubernur.

Upaya yang sama juga perlu dilakukan untuk wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya, dan Tasikmalaya. Upaya jangka pendek dengan menyosialisasikan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dan jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi, seperti waste to energy dan waste to fuel.

"Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa dan air bersih, serta pengelolaan sampah," tuturnya.

Jenderal Maruli terkesan dengan gerak cepat KDM yang sudah melihat potensi masalah besar bakal terjadi karena permasalahan sampah dan kemarau panjang.

"Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami laporkan jika TNI sudah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih, namun memang belum terdata dengan baik, kami akan segera lakukan pendataan untuk antisipasi kemarau khususnya di Jabar," ujarnya.

Keterlibatan TNI dalam penanganan sampah tampak dari pembangunan waste to fuel di beberapa lokasi di Jabar, seperti di TPA Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti KBB.

Menurutnya, waste to fuel di Sarimukti siap mengolah sampah saat ini sebanyak 10 juta ton atau hampir separuh dari kapasitas yang ada saat ini sebanyak 25 juta ton.

Pengolahan dengan insinerator bersuhu di atas 800 derajat celcius juga sudah mulai beroperasi di Ciwastra Kota Bandung pada bulan Mei lalu. Insinerator tersebut memiliki kapasitas pembakaran sebesar 800 ton per hari.

"Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun," tuturnya.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan kemarau panjang yang bakal terjadi di Jabar. Bahkan, musim kemarau sudah mulai terjadi di wilayah pesisir pantai utara Jabar.

"Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September," jelasnya.

Menurutnya secara umum musim kemarau di Jabar akan berlangsung 3-7 bulan, sehingga tentunya diperlukan antisipasi kemungkinan bencana kekeringan.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah pascapenolakan status darurat sampah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas pengelolaan limbah di wilayah Kota Kembang tetap terjaga.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meskipun tidak mendapatkan legalitas status darurat.

"Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda," ujar Farhan.

Farhan menjelaskan, Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan sistem pengelolaan sampah masih bergantung penuh pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketergantungan ini berdampak pada terbatasnya fleksibilitas Pemkot Bandung dalam pengangkutan sampah, termasuk dalam hal pengaturan kuota harian dan perizinan pembuangan residu.

Sebagai langkah taktis jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut rencana dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan.

"Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya," kata Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung tengah menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA mandiri sebagai solusi jangka panjang.

Namun, upaya ekspansi infrastruktur tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi yang representatif serta pemenuhan aspek perizinan yang ketat.

Dalam masa transisi ini, Farhan menekankan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir yang memadai.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber yang bertajuk "Gaslah". Hingga saat ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menunjukkan tren peningkatan.

"Dari sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan, kini meningkat menjadi 20 rumah. Target kami minimal 60 rumah per RT," ungkapnya.

Meski menunjukkan progres, Farhan mengakui capaian tersebut masih berada di kisaran 30% dari target total. Oleh karena itu, Pemkot Bandung tetap memprioritaskan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat ketimbang langkah represif.

Farhan menambahkan, meski aturan sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan telah tersedia secara legal, namun penerapannya belum menjadi prioritas utama karena mempertimbangkan aspek sosial dan sosiologis warga.

"Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap," ujarnya.

Pihaknya optimistis melalui kombinasi penguatan infrastruktur, dukungan lintas pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, krisis sampah di Kota Bandung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kami akan terus berupaya maksimal. Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji usulan penetapan status darurat sampah yang diajukan Pemerintah Kota Bandung.

Usulan ini menyusul menumpuknya sampah di sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) setelah libur panjang Iduladha 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, usulan tersebut akan ditelaah secara cermat sebelum diputuskan. Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke Pak Gubernur KDM," ujar Herman saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Terkait kemungkinan intervensi langsung Pemprov Jabar seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penanganan sampah di TPS Ciwastra melalui penambahan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti, Herman menegaskan langkah tersebut masih akan dibahas bersama gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut dia, penanganan persoalan sampah harus dilakukan secara sinergis antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, mengingat kapasitas TPA Sarimukti juga perlu dijaga agar tidak mengalami kelebihan beban.

"Kami akan berkoordinasi dahulu. Yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Ia menjelaskan, Kota Bandung hingga kini belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga pengelolaan sampah residu masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Farhan pun mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke Sarimukti saat terjadi lonjakan volume sampah.

"Yang punya kewenangan untuk menambah kuota dan membuka pintu Sarimukti itu hanya Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung tidak punya TPA," katanya.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung terus berupaya memaksimalkan pengolahan sampah di dalam kota. Namun, masih terdapat sampah residu yang tidak dapat diolah dan harus dibuang ke fasilitas pemrosesan akhir.

Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu persoalan mendasar yang membuat Kota Bandung rentan menghadapi krisis sampah ketika terjadi peningkatan volume produksi maupun gangguan operasional di TPA regional.

Karena itu, Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Kota Bandung ditetapkan dalam kondisi darurat sampah sesuai kategori yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya.

Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas usulan tersebut. Jika disetujui, status darurat sampah dinilai dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan percepatan penanganan sampah.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan persoalan sampah di Kota Bandung harus segera ditangani melalui langkah-langkah konkret.

Menurutnya, fokus utama saat ini bukan pada penetapan status darurat, melainkan upaya penanganan agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Dia mengingatkan bahwa penetapan status darurat secara terburu-buru justru berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"Status darurat sampah nanti kita lihat dulu. Jangan dibikin buru-buru darurat, nanti orang panik. Tetapi yang harus dilakukan bukan masalah daruratnya, melainkan langkah-langkah penanganan kedaruratannya dulu," kata KDM, Selasa (2/6/2026).

Dia mengungkapkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga sekitar enam bulan ke depan. Karena itu, Pemprov Jabar telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA regional tersebut.

"Sampah itu Sarimukti enam bulan ke depan sudah penuh. Karena itu kita harus menyiapkan langkah mitigasinya dari sekarang," ujarnya.

Salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah pengadaan alat pengolahan sampah di tingkat kelurahan dengan kapasitas sekitar lima ton per hari. Teknologi tersebut telah diuji coba di lingkungan Gedung Sate dan dinilai berhasil mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

"Di Gedung Sate sudah ada alat yang mengubah sampah menjadi bahan bakar. Bahasa sederhananya menjadi briket. Kapasitasnya lima ton per hari dan uji cobanya sudah berhasil," katanya.

KDM mengatakan fasilitas serupa nantinya akan ditempatkan di berbagai kelurahan untuk mempercepat penanganan sampah dari sumbernya. Namun, pembiayaan program tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah karena tidak memungkinkan seluruh kebutuhan anggaran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Nanti akan saya ajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya. Tidak mungkin semuanya ditanggung provinsi," ujarnya.

Dia juga memastikan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak bertentangan dengan aturan lingkungan karena prosesnya menghasilkan produk berupa briket yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri, bukan melalui pembakaran sampah secara terbuka.

Dengan langkah tersebut, KDM berharap persoalan sampah di Bandung dapat ditangani secara berkelanjutan sekaligus mengurangi tekanan terhadap TPA Sarimukti yang kapasitasnya semakin terbatas.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mempercepat program pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring berkurangnya kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kuota pembuangan sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti terus dikurangi secara bertahap setiap dua pekan. Saat ini, kuota yang sebelumnya sekitar 980 ton per hari ditargetkan turun hingga 600 ton per hari.

“Kondisi sampah saat ini masih terkendali, tetapi harus diwaspadai karena kuota terus berkurang. Ini membutuhkan langkah antisipasi yang serius,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, Pemkot Bandung akan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang mendominasi volume sampah harian.

Salah satu kebijakan yang disiapkan ialah pembatasan operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemkot berencana menutup TPS setiap akhir pekan mulai Jumat hingga Minggu guna mendorong masyarakat mengelola sampah dari sumbernya.

“Warga harus mulai mencari solusi di wilayah masing-masing, khususnya untuk sampah organik. Tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada TPS,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Bandung akan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan untuk mencegah masuknya sampah dari luar daerah. Pembatasan kapasitas TPS juga dilakukan guna menghindari penumpukan sampah.

Farhan menilai persoalan sampah memerlukan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pemilahan sampah rumah tangga.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Darto mengatakan saat ini tersedia 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun kapasitas tersebut dinilai belum cukup untuk menampung sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari.

Pemkot Bandung menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit di seluruh RW untuk memperkuat pengolahan sampah berbasis wilayah.

“Setiap RW minimal memiliki empat unit komposter agar sampah organik bisa dikelola di wilayah masing-masing selama kurang lebih tiga bulan sebelum dipanen,” jelas Darto.

Selain pengomposan, Pemkot juga mengembangkan pengolahan sampah melalui budidaya maggot, loseda, serta konversi sampah menjadi pakan ternak.

Pemkot Bandung juga akan mengoperasikan kembali 18 unit alat pengolah sampah berkapasitas total 18 ton per hari dan menambah dua unit alat berbasis teknologi Air Pollution Control (APC).

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan pengembangan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Sarimukti sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah regional.

“Kita harus bergerak bersama. Kalau tidak, kondisi ini bisa semakin berat,” pungkas Farhan.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Lingkungan Hidup sepakat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik di Sarimukti di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut merupakan langkah konkret untuk mengatasi persoalan sampah yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan secara tuntas.

Menurutnya, sampah dari sejumlah daerah di Jawa Barat nantinya akan diproses di Sarimukti dan diubah menjadi energi listrik, sekaligus mengurangi volume timbunan di tempat pembuangan akhir.

Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat serta para kepala daerah yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, di antaranya bupati dari Sumedang, Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur, dan Kabupaten Bandung.

Ia menyebutkan, TPA Sarimukti saat ini mampu menampung dan mengolah sekitar 3.700 ton sampah per hari dan kapasitas tersebut masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

Menurut Dedi, pembangunan PLTSa ini juga merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh.

Ia berharap dalam beberapa tahun ke depan pengelolaan sampah di Jawa Barat dapat mengalami perubahan signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan teknologi yang digunakan dalam PLTSa Sarimukti akan disesuaikan dengan volume timbunan sampah harian yang dihasilkan masyarakat Jawa Barat.

Menurutnya, penyesuaian teknologi menjadi faktor penting agar fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat beroperasi optimal dalam mengelola sampah perkotaan sekaligus menghasilkan energi listrik.

Kesepakatan ini melibatkan Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Sebelumnya,Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan persoalan sampah di Provinsi Jabar akan menemukan titik terang setelah Danantara turun tangan.

Dedi Mulyadi mengatakan PLTSa di Jabar akan dibangun di empat kawasan aglomerasi, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor–Depok, Kota Bekasi–Kabupaten Bekasi dan terakhir adalah Purwakarta–Karawang–Subang–Kota Bandung–Cimahi–Cianjur–Sukabumi–Kabupaten Bandung.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengerahkan 1.025 personel untuk menangani tumpukan sampah di 71 titik pascalibur Lebaran 2026, setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti kembali beroperasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung Salman Faruq mengatakan, pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti kembali berjalan sejak H+2 Lebaran. Kondisi ini membuat penanganan sampah di tingkat tempat penampungan sementara (TPS) dan ruas jalan kembali dilakukan.

“H+2 kemarin sebetulnya kami sudah mulai bisa mengirimkan lagi sampah ke Sarimukti. Alhamdulillah, jadi penanganan di TPS-TPS dan di rute jalan sudah mulai bisa dilakukan kembali,” ujar Salman, Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan, TPA Sarimukti sempat tidak menerima kiriman sampah pada Hari H Lebaran dan H+1 karena libur operasional. Kondisi tersebut menyebabkan pengangkutan sampah sempat tertahan di sejumlah titik.

“Pada saat Hari H itu TPA tutup, kemudian H+1 karena hari Minggu memang tidak menerima kiriman sampah. Baru pada H+2 kami sudah bisa kirim kembali ke Sarimukti,” jelasnya.

Untuk mempercepat penanganan, DLH mengerahkan 1.025 personel yang terdiri atas 619 petugas penyapu dan 406 petugas angkutan. Mereka didukung 134 unit armada, yakni 66 truk, 7 pikap, 57 motor sampah, 2 road sweeper, dan 2 alat berat.

Penanganan difokuskan pada 71 titik pantau di seluruh Kota Bandung, terutama di kawasan dengan aktivitas tinggi seperti pusat kota, destinasi wisata, pasar, dan ruas jalan utama. Selain itu, DLH juga melakukan pemantauan aktif di 66 titik strategis, termasuk Alun-alun, Braga, Gasibu, dan Asia Afrika.

“Secara visual memang ada peningkatan karena kunjungan wisatawan ke pusat kota cukup tinggi. Kami lihat di Asia Afrika dan Braga sampai malam masih ramai,” kata Salman.

Meski begitu, dia mengakui penanganan sampah pada H+2 belum sepenuhnya tuntas. Keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti membuat tidak semua TPS bisa langsung dibersihkan secara menyeluruh.

“Memang belum seluruh TPS itu 'clear'. Tetapi yang penting tidak meluber ke jalan, tidak mengganggu lalu lintas. Jadi kami kendalikan supaya tetap aman,” ujarnya.

DLH juga menurunkan tim taktis berjumlah 25 personel untuk menangani titik-titik dengan potensi penumpukan tinggi. Penanganan sampah turut diperkuat oleh personel Gaslah dan Gober yang mulai kembali beroperasi di sejumlah wilayah.

“Beberapa kecamatan sudah mulai berjalan sesuai target pengumpulan sampah organik oleh Gaslah. Mudah-mudahan segera optimal, karena ini masih suasana Lebaran,” katanya.

Di sisi lain, fasilitas pengolahan sampah juga mulai kembali beroperasi. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Siliwangi dan fasilitas pengolahan di Gedebage telah kembali menerima sampah.

“Di Gedebage sudah menerima input hampir 8 ton. Ini cukup positif karena pengolahan juga sudah berjalan kembali,” ungkapnya.

Pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan TPS skala lingkungan yang dikelola kewilayahan maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) juga mulai kembali optimal untuk membantu mengurangi beban pengangkutan ke TPA.

DLH pun mulai mengalihkan fokus penanganan ke titik-titik pembuangan liar yang muncul selama periode Lebaran.

“Kami akan menyisir titik-titik yang tiba-tiba jadi tempat buang sampah liar. Kalau dibiarkan, itu akan memicu timbulan sampah yang lebih besar,” jelas Salman.

Menurut DLH, volume sampah pada malam Lebaran mencapai 438 meter kubik atau setara 208 ton, meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, penanganan sampah dari H-1 hingga H+2 mencakup 263 titik pantau dengan dukungan 2.266 personel dan 423 armada. Rinciannya, pada H-1 terdapat 66 titik pantau dengan 926 personel dan 127 armada, Hari H sebanyak 17 titik dengan 200 personel dan 47 armada, H+1 sebanyak 108 titik dengan 445 personel dan 115 armada, serta H+2 sebanyak 71 titik dengan 1.025 personel dan 134 armada.

Dengan kembali normalnya pengangkutan ke TPA Sarimukti serta dukungan fasilitas pengolahan dan personel lapangan, DLH optimistis kondisi kebersihan Kota Bandung akan berangsur membaik pascaperayaan Idulfitri.

Bisnis.com, BANDUNG - Masalah sampah masih menjadi persoalan berulang dan belum teratasi di Kota Bandung. Pembatasan kiriman sampah ke TPA Sarimukti yang kini hanya diperbolehkan sebanyak 981 ton per hari, memaksa Kota Bandung mengolah sisa timbulan sampah secara mandiri di dalam kota.

Sementara itu, total produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton setiap hari. Artinya, terdapat sekitar 500 ton sampah yang pengolahannya harus diselesaikan di tingkat kota.

Saat ini, kapasitas pengolahan baru mencapai 300 ton per hari sehingga masih ada sisa sekitar 200 ton yang berpotensi menumpuk apabila tidak segera ditangani secara sistematis dan menyeluruh.

Menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Keragaman jenis sampah terutama sampah organik seperti sisa makanan dan sisa masakan menuntut penerapan berbagai teknologi yang adaptif.

“Tidak mungkin hanya satu teknologi menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Karena itu, kami memanfaatkan beragam pendekatan, terutama untuk sampah organik yang volumenya sangat besar,” ujar Farhan.

Strategi pertama yang ditempuh Pemkot Bandung adalah penguatan aspek kelembagaan dan regulasi. Mulai dari payung hukum undang-undang hingga peraturan wali kota, seluruh perangkat kebijakan telah disiapkan sebagai dasar pengelolaan sampah terpadu.

Langkah kedua adalah pembenahan infrastruktur dasar, seperti optimalisasi tempat penampungan sementara (TPS), armada pengangkut, akses jalan, hingga penguatan sumber daya manusia pengelola sampah.

Salah satu contoh pengelolaan berbasis masyarakat terlihat di TPS 3R4 Rakomala yang dikelola kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Fasilitas dibangun pemerintah, sementara operasional dan pengelolaan sehari-hari dilakukan oleh warga setempat. Model ini dinilai menjadi kunci keberhasilan karena mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Namun hingga kini, baru sekitar 30% atau sekitar 500 RW di Kota Bandung yang memiliki sistem pengolahan sampah mandiri. Dari jumlah tersebut, total pengolahan masih kurang dari 40 ton per hari jauh dari kebutuhan 500 ton yang harus diselesaikan di dalam kota.

Untuk mempercepat pengelolaan di tingkat akar rumput, Pemkot Bandung meluncurkan program “Gaslah” (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Program ini menempatkan satu petugas di setiap RW yang bertugas mengedukasi dan memastikan warga memilah sampah dari sumbernya.

Petugas ini akan mendatangi rumah-rumah warga dan mengingatkan pentingnya pemilahan sampah. Ke depan, program ini direncanakan diperkuat hingga level RT guna menjangkau lebih banyak rumah tangga.

Selain itu, Pemkot melanjutkan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), mengembangkan kawasan bebas sampah, serta mengintegrasikan pengolahan sampah dengan urban farming melalui program Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Konsep ini membentuk rantai ekonomi sirkular, sampah organik diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk urban farming. Hasil panen mendukung dapur sehat. Kemudian, seluruh sisa dapur kembali diolah di fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Ini strategi utama kami tahun ini. Sampah harus selesai dari hulunya,” kata Farhan.

Inovasi teknologi juga mulai diterapkan, salah satunya penggunaan bioaktivator di TPS 3R4 Rakomala. Bioaktivator merupakan cairan hasil fermentasi mikroorganisme pengurai yang mampu mempercepat dekomposisi sampah organik menjadi kompos.

Selain mempercepat proses pengomposan, teknologi ini efektif mengurangi bau tidak sedap dan menekan populasi lalat di sekitar TPS.

“Kalau ada bau, langsung disemprot dan baunya hilang. Lalat pun berkurang. Ini masih tahap percobaan, mudah-mudahan ke depan hasilnya lebih baik,” jelas Farhan.

Keunggulan bioaktivator ini adalah kemudahannya untuk diproduksi secara mandiri oleh warga tanpa proses manufaktur rumit. Dengan demikian, masyarakat didorong belajar mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemkot Bandung menargetkan seluruh 500 ton sampah yang harus dikelola di dalam kota dapat tertangani sepenuhnya paling lambat akhir semester pertama tahun ini.

Meski penegakan hukum tetap akan diterapkan, terutama terhadap pelaku pembuangan sampah lintas wilayah dan pengelola kawasan yang tidak menerapkan zero waste management, pendekatan utama tetap berbasis partisipasi warga.

“Karena sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita yang harus bertanggung jawab,” ujar Farhan.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun ini gelontorkan Rp348 miliar untuk pengelolaan persampahan. Anggaran ini mencakup anggaran untuk gaji penyapu jalan hingga tipping fee TPA Sarimukti.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Salman Faruq mengatakan, dari total Rp348 miliar, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan utama pengelolaan sampah.

“Anggaran ini mencakup gaji petugas kebersihan, penyapu jalan, sopir, kru lapangan, pembayaran tipping fee ke TPA Sarimukti, biaya pengangkutan, BBM, serta operasional TPS 3R dan TPST,” jelasnya, Jumat (6/2/2026).

Selain itu, DLH Kota Bandung juga mengalokasikan anggaran sebagai stimulus sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kewilayahan, seperti tempat sampah terpilah dan gerobak sampah.

“Harapannya, ini bisa mendorong warga untuk mengelola sampah secara mandiri dan lebih ramah lingkungan,” kata Salman.

Pemkot Bandung juga menyiapkan anggaran khusus untuk Program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Program ini melibatkan 1.596 petugas Gaslah yang bertugas di setiap RW dan menerima honor bulanan.

“Total anggaran Gaslah sekitar Rp23 - 24 miliar. Petugas akan kami pantau dan awasi kinerjanya, serta secara bertahap dilengkapi sarana pendukung,” ujarnya.

Selain Gaslah, penguatan edukasi masyarakat juga dilakukan melalui program Kawasan Bebas Sampah (KBS). Saat ini, RW KBS di Kota Bandung telah mencapai sekitar 500 RW atau sekitar 30% dari total RW.

“Target 2026 bisa mencapai 750 sampai 800 RW. Selain jumlah, kami juga menargetkan tingkat kepatuhan pemilahan meningkat dari 30% menjadi 50% atau lebih,” ungkap Salman.

Dari sisi regulasi, pengelolaan sampah di Kota Bandung telah memiliki landasan yang cukup kuat dan lengkap.

“Mulai dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan wali kota turunannya sudah tersedia. Termasuk Perwal Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan Jakstrada Kebijakan dan Strategi Daerah,” ujar Salman.

Dia menjelaskan regulasi tersebut mencakup seluruh aspek pengelolaan sampah, mulai dari operasional kebersihan, pembentukan UPT BLUD pengelolaan sampah, penetapan tarif layanan, hingga mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

“Secara regulasi, Pemerintah Kota Bandung sudah cukup lengkap dalam mendukung pengelolaan sampah,” katanya.

Salman menambahkan, penyusunan regulasi di Kota Bandung selalu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM.

“Dalam penyusunan peraturan, kami selalu berkoordinasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, upaya peningkatan partisipasi publik juga diperkuat melalui optimalisasi Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit, kampanye edukasi berkelanjutan, serta penerbitan surat edaran Wali Kota Bandung terkait penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Pemkot Bandung juga mendorong integrasi program Kang Pisman dengan program lain seperti Buruan SAE dan Dapur Dahsat, sehingga tercipta sistem pengelolaan sampah yang sirkular.

Terkait penegakan hukum lingkungan, Salman menegaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah telah diatur dalam Perda. DLH akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak pelanggar, termasuk pembuang sampah sembarangan.

“Penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan pembuangan sampah liar,” katanya.

Dia juga menegaskan Pemkot Bandung akan patuh terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk penyegelan insinerator yang dilakukan untuk memastikan tidak beroperasi kembali.

Untuk 2026, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan signifikan pengolahan sampah harian. Dari sebelumnya sekitar 300 ton per hari, diharapkan bisa meningkat menjadi 500 hingga 600 ton per hari.

“Dengan penghentian teknologi termal, kami akan mengkaji teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti RDF, maggot, pengolahan organik, dan pengurangan sampah dari sumber,” ujar Salman.

Dia menuturkan Pemkot Bandung juga tengah mengidentifikasi lahan-lahan milik pemerintah kota yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pengolahan sampah berbasis RDF, guna mendukung peningkatan kinerja pengelolaan sampah di tengah keterbatasan kuota TPA Sarimukti.

“Targetnya, kinerja pengelolaan sampah Kota Bandung terus meningkat,” pungkasnya.