Kalau tidak segera saya ambil langkah konkret sebagai kepala daerah, ini akan berdampak luas. Efek dominonya bisa ke mana-mana,

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat bergerak cepat merespons krisis solar bersubsidi yang memicu lumpuhnya aktivitas angkutan air di Kecamatan Rasau Jaya, dengan menyiapkan dispensasi atau surat rekomendasi pembelian BBM solar subsidi bagi sejumlah sektor strategis masyarakat.

"Kalau tidak segera saya ambil langkah konkret sebagai kepala daerah, ini akan berdampak luas. Efek dominonya bisa ke mana-mana," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo usai memimpin rapat koordinasi terkait kelangkaan solar di Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa.

Sujiwo mengatakan, dispensasi tersebut akan diberikan bagi pelaku usaha mikro, sektor pertanian, hingga kapal perikanan di bawah tujuh Gross Ton (GT) sebagai langkah sementara sambil menunggu keputusan resmi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Langkah cepat itu diambil setelah pemerintah daerah menerima laporan terhentinya operasional transportasi air akibat sulitnya memperoleh solar subsidi serta tingginya harga BBM non-subsidi.

Menurut dia, lumpuhnya transportasi air menjadi persoalan serius karena jalur sungai masih menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dari Kecamatan Rasau Jaya menuju sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, hingga konektivitas antarkecamatan dan desa.

"Mogoknya pengusaha transportasi air ini fatal. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Maka saya minta semua elemen dikumpulkan hari ini juga untuk mencari solusi," tuturnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri wakil bupati, sekretaris daerah, perangkat daerah terkait, DPRD, unsur Pertamina, hingga asosiasi jasa transportasi air.

Dari hasil pembahasan, pemerintah daerah memutuskan mengambil langkah sementara dengan menerbitkan dispensasi pembelian solar bersubsidi guna menjaga keberlangsungan layanan transportasi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir serta perairan.

"Bismillah, demi kepentingan masyarakat dan kepentingan publik, saya akan tanda tangani surat dispensasi itu. Tapi sebelumnya akan dikaji dulu oleh Sekda, Asisten, dan Bagian Hukum," katanya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek agar distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada transportasi sungai tetap berjalan normal di tengah keterbatasan pasokan BBM subsidi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset dan publikasi NEXT Indonesia Center melaporkan bahwa jumlah uang beredar mengalami lonjakan tinggi pada Lebaran 2026, yakni mencapai Rp1.370 triliun.

NEXT Indonesia Center menilai bahwa besarnya uang yang beredar menunjukkan bahwa lebaran menjadi momen penting bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan likuiditas yang tajam memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan daya beli masyarakat serta kesiapan konsumsi rumah tangga nasional.

“Dari hasil riset yang kami lakukan berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah uang kartal atau uang tunai dalam bentuk kertas maupun logam yang diedarkan untuk kebutuhan [jelang] Lebaran 2026 mencapai Rp1.370 triliun,” ungkap Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis melalui siaran pers, dikutip pada Senin (29/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa jumlah uang beredar tersebut lebih tinggi 10,4% atau naik Rp130 triliun dibandingkan periode jelang Lebaran 2025, yang berada di angka Rp1.240 triliun.

Menurutnya, kenaikan pertumbuhan uang tunai menjelang momen Idulfitri mencerminkan resiliensi ekonomi nasional. Hal tersebut juga menjadi bukti adanya penguatan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

NEXT Indonesia Center mencatat adanya hal lain yang patut diperhatikan, yaitu jumlah uang yang berada langsung di kantong masyarakat alias di luar kas perbankan. Menjelang Lebaran 2026, dana siap belanja tersebut mencapai Rp1.241 triliun, naik Rp104 triliun atau 9,1% dibandingkan Lebaran 2025, yaitu sebesar Rp1.137 triliun.

Ade Holis melihat bahwa hal tersebut menjadi modalitas ekonomi daerah yang sangat kuat.

“Tambahan uang tunai sebesar Rp104 triliun yang dipegang masyarakat merupakan likuiditas segar yang siap memutar roda ekonomi di berbagai daerah tujuan pemudik,” ujarnya.

Pertumbuhan likuiditas yang terjadi juga hadir seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dalam mudik Lebaran 2026. Kementerian Perhubungan sendiri mencatat adanya kenaikan volume penumpang yang signifikan pada semua moda transportasi dalam periode arus mudik, yaitu 8 hari menjelang Lebaran (H-8) hingga Hari H Lebaran 2026

Tambahan jumlah pemudik terbanyak terjadi dalam perjalanan transportasi air menggunakan kapal, yang disokong oleh ASDP yang dimiliki negara.

Sektor transportasi air melalui kapal (ASDP) menjadi lini dengan penambahan jumlah pemudik terbesar. Jumlah penumpang yang pergi melalui kapal pada 2026 mencapai 2.697.459 orang, bertambah 360.840 pemudik dari jumlah 2.336.619 orang pada 2025.

Menurut Ade Holis, peningkatan penumpang di jalur laut ini merupakan hal sangat penting karena mengindikasikan pemerataan sirkulasi ekonomi antarpulau. Artinya, uang tidak hanya berputar di pusat Indonesia, tetapi mengalir dengan kencang ke berbagai wilayah lain.

Peningkatan jumlah pemudik juga terjadi pada angkutan umum jalur darat, seperti bus. Pada Lebaran 2026, terdapat 1.586.595 penumpang yang berangkat menggunakan bus, bertambah 145.085 pemudik dari 1.441.510 orang pada Lebaran tahun sebelumnya.

Kemudian, jumlah pemudik yang berangkat menggunakan kereta api juga bertambah. Pada Lebaran tahun ini, terdapat 1.832.584 penumpang, naik 193.805 penumpang dari jumlah 1.638.779 penumpang pada Lebaran 2025.

Tidak ketinggalan, peningkatan penumpang juga terjadi di moda transportasi udara. Menjelang Lebaran 2026, sebanyak 2.400.544 orang memilih menggunakan pesawat terbang untuk bepergian, bertambah 71.993 orang dari jumlah pada tahun sebelumnya, yaitu 2.328.551 penumpang.

Ade Holis menilai bahwa sinkronisasi antara likuiditas dan mobilitas masyarakat merupakan hal yang positif, terutama karena menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, masyarakat menjadi menghidupkan ekosistem ekonomi lokal karena mereka memiliki daya beli dan memilih akses mobilitas untuk melakukan belanja di kampung halaman.

Lembaga tersebut memproyeksikan bahwa gabungan antara dana siap belanja sebesar Rp1.241 triliun dan besarnya arus mudik akan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal I/2026.

“Lebaran 2026 adalah momentum emas. Dengan sirkulasi uang kartal atau uang tunai yang mencapai rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir, kita sedang menyaksikan mesin ekonomi domestik bekerja pada kapasitas optimal,” ujar Ade. (Laurensius Katon Kandela)