Bisnis.com, SEMARANG - Viral di media sosial, seorang sopir bus tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) gasoil Dex di salah satu SPBU di wilayah Ambarketawang, DI Yogyakarta. Sopir tersebut menunjukkan kekecewaannya lantaran kesulitan mendapatkan Biosolar di sepanjang perjalanan.

Kejadian tersebut tak cuma terjadi di DI Yogyakarta, pelaku usaha logistik di Jawa Tengah mengaku ikut mengalami hal yang sama. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Bambang Widjanarko, menyebut kelangkaan Solar biasanya terjadi di pengujung tahun. Namun untuk tahun ini, sejak pertengahan tahun, pelaku usaha mulai kesulitan untuk mengakses BBM jenis gasoil tersebut.
"Biasanya kelangkaan Biosolar itu terjadi Oktober, November, Desember, tetapi ini sudah mulai terasa. Sejak pertengahan tahun ini sudah mulai sulit. Dari anggota Aptrindo melaporkan sudah terjadi di semua tempat, tidak cuma di Jawa Tengah, tapi juga sampai di Pulau Sumatera, Kalimantan apalagi," ungkapnya saat dihubungi Bisnis pada Rabu (24/6/2026).
Bambang menyebut, saat ini sopir truk memang masih bisa mendapatkan Biosolar di beberapa SPBU, namun prosesnya memakan waktu berjam-jam lantaran harus mengantre dengan pengguna jalan lain. Hal ini, kata Bambang, menimbulkan masalah baru. "Kalau sopir mengalami kelelahan fisik dan mental setelah antre BBM, bisa berbahaya bagi keselamatan, karena antrean itu tidak bisa ditinggal tidur," imbuhnya.
Antrean tersebut juga ikut memengaruhi ritase atau jumlah perjalanan pulang-pergi dari satu armada truk. Bambang menyampaikan, antrean BBM membuat pelaku usaha khawatir ketika harus mengangkut barang-barang yang rawan busuk seperti sayur atau buah, juga barang-barang yang mendesak seperti paket atau dokumen dengan batas waktu pengiriman tertentu.
"Kerugiannya jelas penurunan ritase, sekitar 30-40% dari hari biasanya. Padahal orderang kita lagi kencang-kencangnya, kebanyakan antar kota antar provinsi. Kalau barat ya ke Jakarta, timur ya ke Surabaya. Banyak juga yang ke Sumatera," ungkap Bambang.
Sebagian pelaku usaha mulai menaikkan biaya pengirimannya, imbas dari sulitnya mengakses BBM jenis Biosolar tersebut. Bambang menyebut, ada pelaku usaha yang menaikkan ongkos muat hingga 15%, meskipun masih ada juga yang mempertahankan ongkos sebelumnya. Diperkirakan, kenaikan ongkos pengiriman itu masih akan berlangsung dan akan mengalami kenaikan secara bertahap.
Di sisi lain, Bambang mengaku tak berharap banyak terhadap pemerintah ataupun Pertamina, karena kelangkaan BBM tersebut diyakini sebagai dampak dari perang Iran-Amerika Serikat yang entah sampai kapan akan berlangsung. "Semoga bisa cepat berdamai dan pulih semuanya. Karena kalau suplai BBM dari Timur Tengah ini semakin sulit, efeknya ke kita juga. Semoga saja tidak benar-benar kosong ya, paling tidak masyarakat dan pelaku usaha seperti kami masih bisa mengakses, walaupun sulit yang penting kita masih bisa jalan," tuturnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tidak mengalami gangguan apalagi kelangkaan. Respon tersebut diberikan usai viralnya video seorang sopir yang mengaku kesulitan mendapat BBM jenis Biosolar di SPBU.
"Stok di Jawa Tengah-DI Yogyakarta itu dalam kondisi aman. Karena untuk hari ini, stoknya di angka 15 kali lipat konsumsi normal. Kalau konsumsi normalnya sekitar 6.300 KL, berarti stoknya 90.000-an KL. Jadi no issue," jelas Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan saat dihubungi Bisnis pada Rabu (24/6/2026).
Taufik menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran terkait laporan konsumen yang diunggah di media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, disebutkan ada kelangkaan di dua titik SPBU yaitu di Ambarketawang, DI Yogyakarta, dan di Sragen, Jawa Tengah.
Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa di kedua wilayah tersebut tidak ada kelangkaan BBM jenis Biosolar, seperti yang disebutkan pengguna media sosial.

"Kejadiannya itu, memang ada lonjakan konsumsi di SPBU Ambarketawang, itu dari bus Transjogja dan bus lainnya. Ketika dia mau isi Biosolar, kebetulan sedang bongkar mobil tangki, jadi sedang di-refill, bukan tidak ada stok," jelas Taufik.
Taufik menerangkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan BBM, baik untuk jenis gasoil seperti Biosolar dan Dex, juga gasoline seperti Pertaline dan Pertamax.

"Kami menjamin stoknya ada, aman semua. SPBU yang buka 24 jam juga masih melayani, penyalurannya normal karena tidak ada yang memicu tingginya permintaan konsumsi," tegasnya.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan langkah antisipasi jelang musim liburan yang jatuh pada 22 Juni-3 Juli 2026. Stok Pertalite ditambah sebesar 10-18% untuk seluruh SPBU di wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi kenaikan konsumsi BBM jenis gasoline.
Penebalan stok BBM akan terus dilakukan Pertamina Patra Niaga secara berkala, sesuai dengan evaluasi konsumsi harian di titik-titik tujuan wisata yang diprediksi bakal mengalami peningkatan mobilitas.
Terpisah, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DI Yogyakarta mengungkapkan sulitnya mendapatkan BBM jenis Biosolar. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak "Biasanya kelangkaan Biosolar itu terjadi Oktober, November, Desember, tetapi ini sudah mulai terasa. Sejak pertengahan tahun ini sudah mulai sulit," ungkap Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Bambang Widjanarko.
Bambang mengakui bahwa saat ini sopir truk memang masih bisa mendapatkan Biosolar, namun mereka mesti mengantre berjam-jam. "Kalau sopir mengalami kelelahan fisik dan mental setelah antre BBM, bisa berbahaya bagi keselamatan, karena antrean itu tidak bisa ditinggal tidur," imbuhnya.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan risiko gangguan pasokan bahan bakar global jika jalur pengiriman minyak di Selat Hormuz tidak kembali normal. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu krisis energi di tengah puncak permintaan musim panas di Belahan Bumi Utara.

"Persediaan minyak global sedang terkuras pada laju rekor sebagai respons terhadap hilangnya pasokan besar melalui Selat Hormuz," demikian pernyataan bersama pimpinan International Monetary Fund, World Bank, dan International Energy Agency dikutip The Daily Star, Sabtu (30/5/2026).

Dalam pernyataan yang dirilis Jumat (30/5), ketiga lembaga tersebut menegaskan bahwa jika arus pengiriman minyak tidak segera pulih, maka penurunan cepat cadangan minyak global akan meningkatkan risiko terhadap keamanan energi, stabilitas pasar, serta ketahanan ekonomi secara luas.

Gangguan ini terjadi di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memicu ketegangan di Timur Tengah. Aksi balasan Teheran terhadap sekutu Washington di kawasan tersebut berdampak pada terhambatnya jalur strategis Selat Hormuz, yang selama ini dilalui sekitar seperlima pasokan energi dunia.

Kondisi tersebut mendorong lonjakan harga energi dan pupuk, yang menurut ketiga lembaga internasional itu berdampak lebih besar pada negara berpenghasilan rendah. Kenaikan harga pupuk dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama ketika banyak negara tengah memasuki musim tanam.

IMF, Bank Dunia, dan IEA sebelumnya telah membentuk kelompok koordinasi sejak April untuk merespons krisis ini, dengan fokus pada dukungan bagi negara-negara yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi global.

Kepala IMF Kristalina Georgieva menyatakan konflik tersebut telah memaksa penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Ia memperkirakan negara-negara rentan membutuhkan bantuan keuangan antara USD20 miliar hingga USD50 miliar untuk menghadapi dampak krisis.

IMF juga mengungkapkan Bangladesh telah mengajukan permintaan paket bantuan keuangan, dan saat ini tengah dilakukan pembahasan untuk menyusun program dukungan bagi negara Asia Selatan tersebut.

Dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga meluas ke berbagai negara yang bergantung pada impor minyak dan gas dari Teluk, termasuk negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Selain energi, pasokan pupuk global turut terganggu sehingga meningkatkan risiko terhadap ketahanan pangan, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor komoditas tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan solar subsidi di kawasan Indonesia Timur menekan operasional industri logistik dan mendorong pelaku usaha mempertimbangkan percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk armada distribusi.

Persoalan tersebut terjadi di tengah tingginya kebutuhan logistik di wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto melihat pasokan Solar di Jabodetabek memang dalam kondisi aman. Namun, ketika truk-truk nya memasuki wilayah Sumatra, misalnya, BBM menjadi barang langka.

“Kami mulai nyebrang ke Lampung, Palembang, SPBU-nya udah antre panjang, ketersediaannya ada beberapa yang kurang. Akhirnya terpaksa isi Dex. Harganya 400 kali lipat lebih mahal,” keluhnya.

Sementara Direktur Utama PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (LAJU) James Budiarto Tjandrakesuma mengungkapkan di samping kenaikan harga BBM, sulitnya memperoleh pasokan solar subsidi di sejumlah daerah operasional perusahaan seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Menurut dia, antrean pengisian solar subsidi di SPBU dapat berlangsung hingga dua hari. Bahkan, tidak jarang pengemudi tetap gagal memperoleh bahan bakar karena stok habis sebelum giliran pengisian tiba.

“Logistik di daerah Indonesia Timur itu mengalami kesulitan. Harganya ada, barangnya ada, tapi harus antre dua hari. Itu pun kalau tidak kehabisan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sama halnya dengan Mahendra, James terpaksa beralih menggunakan Dexlite atau Pertamina Dex dengan harga jauh lebih mahal dibandingkan solar subsidi. Dampaknya langsung terasa terhadap struktur biaya operasional perusahaan.

Saat ini, harga Solar Subsidi dibanderol senilai Rp6.800 per liter, sementara Dexlite seharga Rp26.000 per liter dan Pertamina Dex dapat dibeli dengan harga Rp27.900 per liter.

James mengatakan kontribusi biaya bahan bakar terhadap operasional meningkat signifikan dari sekitar 30% menjadi hampir 50% setelah penggunaan BBM nonsubsidi meningkat.

Melihat kondisi itu, LAJU mulai beralih ke kendaraan listrik untuk armada logistik. Meski membutuhkan investasi awal yang besar, langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM yang selama ini menjadi persoalan utama di lapangan.

Dirinya menargetkan pengadaan 500 truk listrik sampai dengan 2030, dengan pengadaan awal sebanyak 150 unit truk niaga listrik.

Masalah Infrastruktur

Meski ada opsi beralih moda, kalangan asosiasi logistik menilai peralihan menuju energi alternatif di sektor transportasi belum dapat berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya mengatakan keterbatasan akses BBM di luar Pulau Jawa memang membuka ruang pemanfaatan energi alternatif seperti kendaraan listrik maupun bahan bakar gas.

“Keterbatasan akses BBM di luar Pulau Jawa dapat memanfaatkan teknologi atau energi alternatif seperti EV atau BBG, namun tetap harus disiapkan infrastruktur yang proper agar kelancaran suplai energi dapat optimal dimanfaatkan pelaku usaha,” ujarnya.

Menurut Trismawan, pengembangan infrastruktur distribusi energi, baik fisik maupun sistem pendukung, perlu dilakukan untuk menjamin kepastian pasokan dan efisiensi ekonomi bagi industri logistik.

Dia menilai penggunaan kendaraan listrik di sektor logistik saat ini masih terbatas pada truk ringan dengan jarak operasional tertentu. Hambatan utama berasal dari minimnya fasilitas charging station untuk kendaraan niaga.

Sementara itu, penggunaan biodiesel seperti B35 maupun B50 juga dinilai membutuhkan perhatian khusus karena sebagian besar mesin kendaraan logistik belum sepenuhnya dirancang untuk bahan bakar biodiesel.

Di sisi lain, penyedia pasokan BBM, yakni Pertamina Patra Niaga, memastikan stok BBM subsidi di luar Jawa dalam kondisi aman.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, persoalan di lapangan lebih berkaitan dengan distribusi tepat sasaran dan praktik penyalahgunaan BBM subsidi.

Menurut dia, sejumlah faktor seperti praktik pengerit, penyelewengan, hingga penggunaan tangki modifikasi menjadi tantangan distribusi BBM subsidi di daerah.

“Untuk stok di luar Jawa dalam kondisi aman. Kondisi di luar Jawa lebih berhadapan pada distribusi tepat sasaran,” ujarnya.

Pertamina, kata dia, terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memperbaiki distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Insentif Truk Listrik Belum Ada

Di tengah persoalan distribusi BBM tersebut, dorongan percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan barang mulai menguat.

Wakil Ketua Forum Angkutan Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Hadi Pranoto menilai konversi armada logistik ke kendaraan listrik dapat membantu menekan impor solar sekaligus mengurangi beban subsidi energi negara.

Menurut dia, teknologi kendaraan listrik untuk sektor logistik sebenarnya sudah tersedia. Namun, implementasinya masih terkendala minimnya dukungan kebijakan dan infrastruktur pendukung.

Hadi menilai pemerintah perlu menyiapkan insentif khusus bagi kendaraan niaga listrik apabila ingin mempercepat transisi energi di sektor transportasi logistik.

Padahal, menurut perhitungannya, negara dapat hemat ribuan triliun apabila setop impor solar. Misalnya, dari satu juta truk kapasitas 45 ton dengan jarak tempuh sekitar 200 kilometer, membutuhkan 80 liter solar.

Untuk waktu satu tahun (300 hari) dan harga solar non subsidi (Rp27.000), artinya membutuhkan 24 miliar liter solar atau setara dengan anggaran Rp648 triliun. Sementara di Indonesia, Hadi menyampaikan ada sekitar 15 juta truk.

Dia juga mengkritik tingginya bea masuk kendaraan listrik niaga yang dinilai belum sejalan dengan agenda transisi energi nasional.

“Problemnya ini kenapa justru truk EV bea masuk harus besar kalau kita mau berpindah ke energi biru,” ujarnya.

Namun, hingga kini pemerintah mengakui belum memiliki skema insentif khusus untuk truk listrik. Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan sejauh ini belum ada insentif yang disiapkan pemerintah untuk kendaraan niaga listrik.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pola pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM untuk nelayan disesuaikan dengan musim melaut agar tidak kembali langka seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Samsudin menilai distribusi yang selama ini dibagi rata setiap bulan kurang sesuai dengan pola aktivitas nelayan yang sangat dipengaruhi cuaca.

"Pada bulan-bulan tertentu ada saatnya nelayan tidak pergi melaut, tapi kuota (distribusi) tetap sama. Ke depan, proses penyaluran BBM harus disesuaikan," ujar dia saat ditemui di Mataram, Jumat.

Bahan bakar yang didistribusikan tanpa melihat musim menyebabkan penyaluran tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan, sehingga memicu keresahan di kalangan nelayan.

Samsudin menyampaikan saat musim tangkap ikan dan aktivitas melaut meningkat, maka distribusi BBM perlu diperbanyak oleh pihak operator.

Sebaliknya, ketika aktivitas nelayan menurun akibat cuaca buruk, maka penyaluran BBM dapat dikurangi sementara.

Dia menceritakan persoalan kelangkaan BBM nelayan yang terjadi di Lombok Timur akibat mekanisme distribusi dan kendala administrasi.

Salah satu persoalan utama di lapangan adalah gangguan aplikasi XStar yang digunakan untuk input data penerima kuota BBM nelayan karena sedang dalam proses perbaikan.

Dinas ESDM NTB bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) NTB telah membahas persoalan tersebut dengan Pertamina selaku operator penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan.

Samsudin menuturkan pihaknya mengusulkan ada diskresi bagi nelayan yang belum melengkapi persyaratan administrasi agar tetap bisa memperoleh BBM subsidi untuk pergi melaut.

"Kami segera konsultasi ke Kementerian ESDM dan BPH Migas terkait diskresi bagi nelayan-nelayan yang belum memiliki prasyarat yang dibutuhkan karena bagaimanapun mereka harus ke laut," ujar dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kalau tidak segera saya ambil langkah konkret sebagai kepala daerah, ini akan berdampak luas. Efek dominonya bisa ke mana-mana,

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat bergerak cepat merespons krisis solar bersubsidi yang memicu lumpuhnya aktivitas angkutan air di Kecamatan Rasau Jaya, dengan menyiapkan dispensasi atau surat rekomendasi pembelian BBM solar subsidi bagi sejumlah sektor strategis masyarakat.

"Kalau tidak segera saya ambil langkah konkret sebagai kepala daerah, ini akan berdampak luas. Efek dominonya bisa ke mana-mana," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo usai memimpin rapat koordinasi terkait kelangkaan solar di Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa.

Sujiwo mengatakan, dispensasi tersebut akan diberikan bagi pelaku usaha mikro, sektor pertanian, hingga kapal perikanan di bawah tujuh Gross Ton (GT) sebagai langkah sementara sambil menunggu keputusan resmi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Langkah cepat itu diambil setelah pemerintah daerah menerima laporan terhentinya operasional transportasi air akibat sulitnya memperoleh solar subsidi serta tingginya harga BBM non-subsidi.

Menurut dia, lumpuhnya transportasi air menjadi persoalan serius karena jalur sungai masih menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dari Kecamatan Rasau Jaya menuju sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, hingga konektivitas antarkecamatan dan desa.

"Mogoknya pengusaha transportasi air ini fatal. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Maka saya minta semua elemen dikumpulkan hari ini juga untuk mencari solusi," tuturnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri wakil bupati, sekretaris daerah, perangkat daerah terkait, DPRD, unsur Pertamina, hingga asosiasi jasa transportasi air.

Dari hasil pembahasan, pemerintah daerah memutuskan mengambil langkah sementara dengan menerbitkan dispensasi pembelian solar bersubsidi guna menjaga keberlangsungan layanan transportasi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir serta perairan.

"Bismillah, demi kepentingan masyarakat dan kepentingan publik, saya akan tanda tangani surat dispensasi itu. Tapi sebelumnya akan dikaji dulu oleh Sekda, Asisten, dan Bagian Hukum," katanya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek agar distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada transportasi sungai tetap berjalan normal di tengah keterbatasan pasokan BBM subsidi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman menyoroti fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi IV DPR ini meminta agar truk pupuk diprioritaskan di tengah kondisi kelangkaan solar.

Dia melihat kondisi tersebut berdampak serius terhadap distribusi pupuk subsidi, terutama di wilayah terdampak bencana seperti jalur Lembah Anai yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan pascabanjir akhir November 2025 lalu. “Angkutan distribusi pupuk subsidi, layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU selang waktu terakhir,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menuturkan, ruas jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat serta provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Pembatasan kendaraan di jalur tersebut membuat truk pengangkut pupuk subsidi harus memutar dan menghadapi antrean panjang solar subsidi di SPBU.

Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR ini berpendapat, perlakuan khusus terhadap kendaraan distribusi pupuk subsidi penting dilakukan guna mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang telah memangkas jalur distribusi pupuk langsung dari gudang pelaku usaha distribusi ke Kios Pupuk Lengkap di lini akhir distribusi.

“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi,” ujar Alex.

Lebih lanjut Alex mengatakan bahwa ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan hasil produksi pertanian, sebab jadwal pemupukan harus menyesuaikan usia tanaman. “Jika pemupukan dilakukan di luar jadwal, tentunya berpotensi akan mengganggu hasil panen,” imbuhnya.

Maka itu, Alex meminta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi di seluruh lini distribusi, khususnya menjelang musim tanam, agar target swasembada pangan nasional tidak terganggu. “Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Alex.

Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat ini menuturkan bahwa secara umum stok pupuk subsidi nasional masih aman karena distribusi telah dibagi berdasarkan regional pengelolaan perusahaan pupuk negara. “Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4, harus terus diupayakan,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.

Zona barat sudah ada dua, yakni di Sampit dan Pangkalan Bun, sedangkan tengah ada di Pulang Pisau, dan zona timur tidak ada

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran telah meminta Pertamina melakukan penambahan fuel terminal atau depo di wilayah provinsi setempat untuk menjaga stabilitas suplai bahan bakar minyak (BBM) agar tetap terjaga secara berkelanjutan.

"Kalteng ini ada tiga zona yakni barat, tengah dan timur. Zona barat sudah ada dua, yakni di Sampit dan Pangkalan Bun, sedangkan tengah ada di Pulang Pisau, dan zona timur tidak ada," kata Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Minggu.

Fuel Terminal Pertamina merupakan tempat penerimaan, penyimpanan sekaligus penyaluran BBM skala besar, dengan fungsi transit utama sebelum didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ataupun lainnya.

Gubernur Kalteng menilai minimal diperlukan penambahan satu fuel terminal terutama di zona timur yang meliputi Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya. Tujuannya agar alur dan suplai distribusi BBM lebih terjaga dan stabil secara berkelanjutan.

Keberadaan fuel terminal di wilayah tengah yang hanya ada satu unit, serta wilayah timur belum tersedia, dinilai belum sepenuhnya ideal.

"Melalui pertemuan dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, kami telah menyampaikan usulan terkait ini dan semoga bisa terwujud," tuturnya.

Lebih lanjut Agustiar juga mengingatkan agar masyarakat tak perlu melakukan pembelian panik atau panic buying terhadap BBM, mengingat saat ini upaya pemerintah maupun Pertamina sudah berjalan optimal, sehingga diharap tidak ada terjadi lagi antrean panjang BBM di SPBU.

Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Isfahani memaparkan di Kalimantan Tengah tersedia sedikitnya mencapai 75 SPBU reguler, kemudian sebanyak tiga depo atau fuel terminal, delapan SPBE, serta lainnya.

Dia mengatakan, pihaknya terus menjalin koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, termasuk menerima berbagai masukan atau usulan agar di antaranya penyaluran BBM dapat terlaksana dengan baik.

"Pertamina dalam pengembangan fasilitas terminal itu mengukur tentang kebutuhan, jangkauan. Karena dalam perekonomian, sebuah investasi juga perlu dipertanggungjawabkan secara pengembaliannya. Namun yang paling utama tentu bagaimana jangkauan, ketersediaan sampai dengan seluruh wilayah yang didistribusikan," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali tersedia di SPBU Shell Indonesia setelah mengalami kelangkaan sejak awal 2026, dengan harga Rp 30.890 per liter.

“Terima kasih sudah setia menanti. Shell V-Power Diesel mulai tersedia kembali secara bertahap di SPBU Shell,” tulis manajemen Shell Indonesia melalui akun Instagram resminya @shell_indonesia, dikutip di Jakarta, Ahad (10/5/2026).

Harga solar di SPBU Shell juga mengalami lonjakan sebagaimana stasiun pengisian bahan bakar umum lainnya, seiring harga minyak dunia yang meroket akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Harga solar di SPBU Shell yang semula Rp 14.620 per liter pada 1 Maret 2026 melonjak menjadi Rp 30.890 per liter.

Melalui laman resminya, Shell Indonesia mengumumkan Shell V-Power Diesel tersedia di sejumlah wilayah Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung. Sementara itu, untuk BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ masih belum tersedia sejak awal 2026.

Tak hanya Shell yang mengalami perubahan harga BBM.

Pertamina juga mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak untuk sejumlah wilayah yang berlaku mulai 4 Mei 2026. Jenis BBM nonsubsidi solar dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan, sementara harga Pertamax tetap.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip di Jakarta, Senin, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM. Di wilayah Jabodetabek, harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) meningkat menjadi Rp 19.900 per liter dari sebelumnya Rp 19.400 per liter pada April 2026.

Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut juga mengalami kenaikan. Harga Dexlite (CN 51) naik menjadi Rp 26.000 per liter dari sebelumnya Rp 23.600 per liter pada April 2026.

Pertamina Dex (CN 53) juga naik menjadi Rp 27.900 per liter dari sebelumnya Rp 23.900 per liter.

Sementara itu, Pertamina masih menahan harga Pertamax (RON 92) di level Rp 12.300 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) di level Rp 12.900 per liter sejak Maret 2026, tepat sebelum perang antara AS-Israel dan Iran. Harga BBM penugasan dan subsidi juga tidak mengalami perubahan, yakni Pertalite Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah resmi memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di seluruh SPBU. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul antrean panjang kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir akibat kelangkaan BBM di sejumlah titik pengisian.

Dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.1/V/2026 yang diterbitkan pada Selasa 5 Mei 2026, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua dibatasi maksimal Rp50.000 per pengisian.

Sementara untuk kendaraan roda empat, pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp200.000 dan wajib menggunakan QR Code Subsidi Tepat MyPertamina.

Tak hanya Pertalite, pembelian BBM nonsubsidi jenis Pertamax juga ikut dibatasi. Kendaraan roda dua maksimal membeli Rp100.000, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp400.000.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyebut kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan distribusi BBM agar lebih merata dan mencegah praktik penimbunan maupun pembelian berulang di SPBU.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menjelaskan bahwa pengaturan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran BBM lebih tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan di lapangan.

“Selain itu, kebijakan ini juga menjadi respons terhadap kondisi distribusi yang membutuhkan pengendalian agar tetap merata di seluruh wilayah,” ucapnya dikutip dari laman palangkaraya.go.id, pada Jumat (8/5/2026).

Selain itu, pengelola SPBU juga dilarang melayani kendaraan dengan tangki modifikasi serta pembelian menggunakan jeriken atau drum untuk diperjualbelikan kembali.

Fairid juga menegaskan bahwa pemerintah kota melarang praktik pengisian BBM berulang-ulang dalam waktu singkat.

Selain itu, SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian menggunakan jerigen atau drum yang bertujuan untuk diperjualbelikan kembali oleh pengecer.

Meski demikian, pengecualian diberikan untuk sektor pertanian dan perikanan yang masih diperbolehkan membeli BBM menggunakan jeriken dengan syarat membawa rekomendasi darig perangkat daerah terkait.

"Kami ingin memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan pengaturan ini, diharapkan tidak ada lagi penumpukan atau penyalahgunaan di lapangan,” tegasnya.

Dalam aturan tersebut, kendaraan dinas berpelat merah juga dilarang menggunakan Pertalite dan Biosolar, kecuali ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah daerah.

Kebijakan pembatasan ini muncul di tengah isu nasional mengenai pengendalian distribusi BBM subsidi. Sebelumnya, BPH Migas juga sempat mewacanakan pembatasan pembelian Pertalite maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat guna menjaga konsumsi BBM subsidi tetap terkendali.

NTT - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil mengungkap 27 kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pengungkapan ini merupakan komitmen dalam menjaga distribusi energi agar tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, penanganan ini mengindikasikan adanya jaringan ilegal yang beroperasi secara terorganisir dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Menurut Irjen Rudi, penindakan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir melalui Polda NTT untuk memastikan praktik yang merugikan masyarakat tidak terus berlanjut.

“Pengungkapan ini merupakan langkah nyata Polda NTT dalam memutus rantai mafia energi yang menjadi penyebab kelangkaan BBM. Polda NTT telah memetakan sekitar 40 orang yang berpotensi menjadi tersangka. Sebagian telah ditetapkan dan proses hukum masih berjalan,” katanya, Rabu (6/5/2026).

Menurut Irjen Rudi, penyidik Polda NTT terus melakukan pendalaman dengan dukungan ahli agar penanganan perkara ini komprehensif.

“Dari hasil penanganan kasus, praktik penyalahgunaan ini diduga telah berlangsung sekitar tiga tahun. Total BBM subsidi yang disalahgunakan mencapai hampir 2.900 ton. Temuan ini menunjukkan bahwa pola penyalahgunaan dilakukan secara sistematis dan dalam skala yang cukup besar,” tegasnya.

Polda NTT juga menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap internal. Dua anggota Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 April 2026, yakni Iptu HPD, Danki 4 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda NTT, serta Aipda DGL, Kanit Paminal Polres Manggarai Timur. “Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas institusi,” ujarnya.

Lihat video: Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Hingga Akhir 2026



Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menambahkan, Polda NTT tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran, termasuk oleh aparat. Sanksi tegas akan diberikan, mulai dari kode etik hingga pidana. Dua personel yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini menjalani proses sidang kode etik sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan publik.

“Polda NTT juga mengidentifikasi berbagai modus yang digunakan pelaku, mulai dari penyalahgunaan surat rekomendasi wilayah terpencil, kerja sama dengan operator SPBU, hingga praktik pengisian berulang menggunakan kendaraan berbeda,” katanya.

Menurut Kombes Henry, BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru dialihkan ke sektor industri dan kapal dengan harga lebih tinggi. Wilayah perbatasan seperti Malaka, Belu, dan TTU menjadi titik rawan karena adanya perbedaan harga BBM dengan negara tetangga. Kondisi ini kerap dimanfaatkan untuk memperluas distribusi ilegal. Namun melalui langkah penegakan hukum yang konsisten, Polda NTT terus mempersempit ruang gerak praktik tersebut.

“Langkah ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi. Dengan semakin terkendalinya praktik penyalahgunaan, diharapkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin meningkat,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam aliansi Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) melakukan demonstrasi di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas beberapa kebijakan perusahaan plat merah tersebut yang diklaim mereka merugikan konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, khususnya di sektor pengiriman barang atau logistik.

Koordinator GSJT Supriyono menjelaskan pihaknya mempersoalkan kebikakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang (barcode) serta pembatasan pembelian harian yang disebutnya telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap para sopir truk hingga distribusi komoditas-komoditas menjadi terhambat. Supriyono menyebut bila kode batang yang dikantongi para sopir tersebut terblokir, maka mereka harus membeli BBM non subsidi dengan harga yang terlampau tinggi.

"Sehingga kawan-kawan tidak mampu mendapatkan solar. Kalau toh ada itu akan berkurang, mulai jatah 200 liter tinggal 50 liter, tinggal 100 liter, dan itu mengganggu. Apalagi, hari ini kawan-kawan ketika trans (mengirim barang ke luar daerah), ke Kalimantan itu sangat-sangat susah kita mencari BBM," bebernya.

Supriyono menyebut pihaknya sudah mengonfirmasi langsung mengenai kebijakan pemblokiran kode batang tersebut kepada Pertamina. Padahal, ia menyatakan segenap sopir truk telah mengikuti seluruh aturan maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembelian solar bersubsidi.

"Kami ini punya uang lho, kami tidak mau mencuri, kami juga mempunyai harga yang sama dengan orang-orang yang beli. Kenapa kami dipersulit? Ini kan tidak adil gitu lho. Kalau masih terindikasi, kenapa kami ditindak? Sehingga kami tidak dapat pekerja dan ini berpengaruh pada ekonomi kami di keluarga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Supriyono menegaskan sopir truk sebenarnya tidak mempersoalkan terkait kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang yang telah berjalan. Namun, dengan catatan kebijakan tersebut tidak sampai mengganggu kuota BBM, mengingat jarak tempuh yang sampai luar daerah.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan kebijakan pembatasan kuota solar bersubsidi 200 liter selama durasi 1x24 jam tersebut memperlambat distribusi barang. Supriyono mengungkapkan kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan truk dapat 300 hingga 400 liter.

"Kalau misalnya dari Banyuwangi kirim ke Jakarta itu kan juga satu kali berangkat gitu kan. Sedangkan batasan kami 1x24 jam. Jadi kami harus berhenti, tunggu hari berikutnya baru mengisi kembali. Itu kan mempersulit," ungkapnya.

Hingga hari ini, Supriyono juga menerangkan masih banyak sopir truk mengalami kendala imbas kebijakan pemblokiran kode batang yang digunakan untuk membeli bio solar. Akibatnya, mereka harus mengisi kendaraan mereka dengan BBM non-subsidi.

"Sampai hari ini kami banyak mengalami [pemblokiran]. Sedangkan ongkosan hari ini kan belum ada. Standar ongkosan dari pemerintah untuk kami kan nggak ada. Kami kalau mau beli BBM non-subsidi, jelas upah kami berkurang. Apa yang akan kami bawa pulang kalau ongkosannya tinggi? Itu kan problem. Kalau kawan-kawan ini nurut sebenarnya. Jangan batasi kami, biarkan kami beli. Kalau memang ada pencurian, kalau memang ada mafia BBM, tangkap," ucapnya.

Sembari menunggu pembukaan blokir kode batang pembelian BBM bersubsidi tersebut, Supriyono mengatakan proses verifikasi atau pembaruan lewat aplikasi MyPertamina disebut hanya menghabiskan waktu selama 2-3 jam. Namun, pada praktiknya para sopir truk tersebut mengaku harus menunggu selama sepekan bahkan enam bulan.

Oleh karena itu, GSJT meminta penghapusan kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang secara nasional, hingga pendistribusian merata terhadap BBM di daerah luar Jawa karena terjadi kelangkaan di sejumlah jalur distribusi yang vital.

"Hapus barcode secara nasional, sehingga kami tidak terdampak apa pun. Kalaupun mau dibikin aturan, aturan yang cantik, yang di mana kami tidak dirugikan sistem. Yang ketiga berkaitan soal pemenuhan BBM di luar Jawa karena jalur-jalur distribusi kami tidak kekurangan BBM," jelasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan kebijakan tersebut diterapkan pemerintah dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi baik Biosolar maupun Pertalite tepat sasaran.

"Pertamina sebagai pelaksana distribusi menjalankan penugasan dari pemerintah," tegas Ahad.

Terkait kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang, tutur dua, akan terdapat mekanisme pantauan data kendaraan yang didaftarkan dan pola penggunaan. Hal tersebut menjadi solusi bagi sopir truk yang mengalami kendala saat bertransaksi di SPBU.

Ia menjelaskan anomali yang ditemukan ketika transaksi, seperti misalnya pengisian volume besar pada waktu yang berdekatan hingga pengisian di beberapa SPBU yang berbeda di waktu yang berdekatan adalah beberapa dugaan kode batang tersebut telah disalahgunakan.

"Atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian perlu diverifikasi ulang," terangnya.

Guna melayani kebutuhan supir truk yang mengalami kendala untuk saat bertransaksi menggunakan kode batang, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membuka 87 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Hal tersebut dimaksudkan guna mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali agar dapat digunakan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU," pungkasnya.

Demonstrasi sopir truk di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026)./Bisnis-Julianus P.