Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana menggratiskan transportasi publik khusus bagi peserta BTN Jakarta Internasional Marathon (JAKIM) 2026.

Hal ini dia sampaikan dalam acara konferensi pers BTN Jakarta Internasional Marathon (JAKIM) 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2026). Pramono mengatakan acara tersebut memberikan dampak bagi perekonomian Jakarta.

"Untuk itu saya akan menggunakan event ini karena berkaitan dengan ulang tahun Jakarta. Saya lagi berpikir apakah kemudian saya juga mau kasih kado buat BTN. Transportasinya pada hari itu saya gratiskan. Gratis bagi pelari ya," katanya.

Pramono menambahkan sektor perhotelan dan UMKM dinilai akan berdampak besar dari perhelatan marathon skala internasional itu, mengingat peserta berasal dari dalam negeri dan mancanegara.

Terlebih, peserta yang mendaftar lebih dari 40.000 sehingga dinilai memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian DKI Jakarta.

"Jadi Jakarta kenapa saya bilang beruntung, penyelenggaraan ini pasti akan mendapatkan multiplier effect yang luar biasa. Hotel-hotel pasti penuh. Masyarakat datang dari mana saja dan UMKM kita pasti berjalan dengan baik," jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN Nixon L.P. Napitupulu menyambut baik upaya Pemprov DKI Jakarta memberikan transportasi gratis bagi peserta JAKIM 2026.

Selain transportasi gratis, pihaknya juga tengah mengupayakan memberikan diskon transportasi bagi para peserta melalui kerja sama dengan perusahaan transportasi terkait.

"Kita juga lagi coba jajaki pesawat dan transportasi kereta api ya untuk ada promo khusus untuk selama acara JAKIM," jelasnya.

Sebagai informasi, acara ini akan berlangsung selama dua hari, yakni 13 Juni 2026 untuk kategori 5K-10K dan 14 Juni 2026 untuk kategori 21K dan 42K. Selama perhelatan berlangsung, akan ada rekayasa lalu lintas agar acara berlangsung kondusif.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai event BTN Jakarta Internasional Marathon (JAKIM) 2026 mampu mendongkrak perekonomian daerah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan acara taraf internasional itu mampu memberikan multiplier efek di sektor ekonomi khususnya perhotelan hingga UMKM.

"Jadi Jakarta kenapa saya bilang beruntung, penyelenggaraan ini pasti akan mendapatkan multiplier efek yang luar biasa. Hotel-hotel pasti penuh. Masyarakat datang dari mana saja dan UMKM kita pasti berjalan dengan baik," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurut Pramono, acara marathon telah dinanti oleh banyak orang dan telah menjadi bagian hidup masyarakat di era saat ini. Baginya, acara tersebut dapat menjadi kado ulang tahun Jakarta ke-499 tahun yang jatuh pada bulan Juni 2026.

Pramono menyebut berencana memberikan hadiah kepada peserta marathon berupa gratis menggunakan transportasi publik.

"Untuk itu saya akan menggunakan event ini karena berkaitan dengan ulang tahun Jakarta.

Saya lagi berpikir apakah kemudian saya juga mau kasih kado buat BTN. Transportasinya pada hari itu saya gratiskan. Gratis bagi pelari ya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT BTN, Nixon L.P. Napitupulu efek multiplier terhadap perekonomian Jakarta tidak lepas dari jumlah peserta lari yang mencapai 45.000 dan ditargetkan pada tahun depan naik menjadi 50.000.

Dia menuturkan bahwa estimasi pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta menyentuh Rp200 miliar, dibandingkan tahun lalu mencapai Rp125 miliar.

Nixon menambahkan bahwa pihaknya juga berupaya bekerja sama dengan perusahaan transportasi terkait untuk memberikan diskon kepada para peserta.

"Dugaan kita sih di atas Rp200 (miliar) ya. Angkanya akan terus naik karena kalau saya lihat hotel penuh. Gitu ya itu itu satu animo juga ya hotel penuh, ya terutama yang di Sudirman dan Thamrin lah ya itu penuh dan kita juga lagi coba jajaki pesawat dan transportasi kereta api ya untuk ada promo khusus untuk selama acara JAKIM," jelasnya.

Lebih lanjut, acara ini melibatkan banyak sektoral mulai dari Satpol PP, Dishub, sampai TNI-Polri. Acara akan berlangsung pada 13 Juni-14 Juni 2026 dan akan ada rekayasa lalu lintas agar event berjalan kondusif.

Bisnis.com, JAKARTA — Australia menghadapi krisis BBM imbas perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Sejumlah langkah dilakukan Pemerintah Australia, termasuk menggratiskan transportasi publik.

Seiring dengan konflik di Timur Tengah, pasokan minyak dunia terganggu akibat penutupan Selat Hormuz. Australia pun menghadapi krisis BBM. Ratusan stasiun pengisian bahan bakar alias SPBU di Australia dilaporkan mengalami kekurangan.

Pemerintah Australia pun melakukan sederet strategi untuk menghadapi krisis tersebut, termasuk menggratiskan layanan transportasi publik. Dilansir dari SBS News, pengguna transportasi umum di negara bagian Victoria akan mendapatkan layanan gratis selama sebulan di tengah krisis BBM yang sedang berlangsung.

Para komuter di Victoria tidak perlu lagi menempelkan kartu Myki mereka, karena semua gerbang transportasi umum di seluruh jaringan kereta api, trem, dan bus di negara bagian tersebut akan dibuka sepenuhnya selama bulan April.

Pemerintah negara bagian Victoria juga telah menambahkan ribuan layanan tambahan untuk menangani lonjakan permintaan yang diperkirakan.

"Ini adalah langkah sementara untuk membantu mengatasi biaya hidup; ini akan mengurangi tekanan pada bahan bakar dan membantu berhemat," kata Perdana Menteri Victoria Jacinta Allan, dilansir dari SBS News pada Minggu (29/3/2026).

Negara bagian Tasmania pun menyusul dengan masa bebas biaya yang lebih lama. Warga Tasmania akan mendapatkan manfaat dari periode transportasi umum gratis yang lebih lama, dengan perjalanan gratis di bus dan feri yang berlaku mulai 30 Maret hingga 30 Juni.

Sementara itu, pemerintah federal Australia pun telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi tekanan pasokan BBM. Di antara langkah lainnya yang diambil adalah pelonggaran standar bahan bakar diesel dalam kurun waktu enam bulan.

Lalu, terdapat upaya pelepasan sebagian cadangan bahan bakar nasional untuk menstabilkan distribusi di pasar domestik. Langkah lainnya adalah bahwa Australia memesan cadangan bahan bakar darurat dari AS.

Sebelumnya, terdapat enam kapal kargo minyak yang menuju Australia dari Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan yang dibatalkan. Menteri Energi Chris Bowen mengatakan China akan menggantikan enam kapal tanker tersebut.

“Situasinya tetap sama, seperti yang telah saya indikasikan sebelumnya, bahwa enam pengiriman ke Australia yang dibatalkan yang sebelumnya telah saya umumkan setransparan mungkin, telah digantikan oleh sumber alternatif berupa kargo baru,” kata Bowen dilansir dari Sky News.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berusaha menjelaskan bahwa semakin lama perang di Timur Tengah berlangsung, semakin besar dampaknya terhadap pasokan BBM di Australia.

"Tetapi kami terus bertindak untuk mempersiapkan dan melindungi warga Australia dari dampak terburuknya," kata Albanese.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung bergeliat mengatasi macet di Jakarta lewat berbagai cara, mulai dari TransJabodetabek hingga perluasan golongan gratis transportasi publik.

Pramono mengatakan persoalan macet secara terus menerus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas operasional TransJakarta menjadi TransJabodetabek.

“Kami telah buka [TransJakarta] dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta karena kemacetan terjadi pada pagi atau sore. 4 juta orang masuk ke Jakarta dan kembali ke kediamannya masing-masing,” ujar Pramono usai peresmian Primaya Hospital Kelapa Gading pada Selasa (27/1/2026).

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas golongan yang bisa memanfaatkan transportasi publik secara gratis. Kebijakan tersebut telah dijalankan sejak tahun lalu dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis.

“Harapannya dengan memakai kendaraan publik itu kemacetan berkurang. Saat ini, kemacetan ada, tapi menurun,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Pramono mengklaim bahwa tren penurunan tingkat kemacetan di Jakarta juga tergambarkan dalam survei TomTom Traffic Index. Adapun jika mengutip pada data TomTom Traffic Index 2024, secara global Jakarta berada di urutan ke-90. Bandung menempati urutan ke-12, Medan ke-15, Palembang ke-53, dan Surabaya ke-70.

Pemprov DKI Jakarta pun telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun ini. Terdapat fokus Pemprov DKI Jakarta terhadap upaya penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dengan anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan subsidi transportasi umum. Secara rinci, subsidi TransJakarta sebesar Rp3,75 triliun, subsidi Bus Sekolah sebesar Rp105,38 miliar, subsidi MRT Jakarta sebesar Rp536,70 miliar, subsidi LRT Jakarta sebesar Rp325,28 miliar, dan layanan angkutan kapal perairan sebesar Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda pekerja swasta dengan gaji maksimal Rp6,2 juta, kini bisa naik LRT, BRT, dan MRT secara gratis.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Fasilitas ini merupakan perluasan layanan gratis yang sebelumnya menjaring kelompok pelajar, lansia, disabilitas, veteran, dan kelompok lainnya.

Pada Pasal 3 huruf j tertulis karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta termasuk dalam golongan masyarakat tertentu penerima layanan angkutan umum gratis.

Adapun merujuk pada gaji UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 kemudian dikalikan 1,15, maka karyawan swasta dengan gaji maksimal Rp6.206.275 bisa memperoleh layanan kartu transportasi gratis.

Namun demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika Anda ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.

Salah satunya adalah karyawan swasta perlu menggunakan layanan digitalisasi Bank DKI untuk mendapatkan layanan transportasi publik gratis.

Pengajuan kartu untuk layanan transportasi massal gratis diintegrasikan dengan sistem pembayaran milik Bank DKI atau mengajukan penerbitan Kartu baru Bank DKI.

Selain itu, ada ketentuan dan syarat lainnya agar karyawan swasta bisa menikmati layanan transportasi publik secara gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Pergub 33/2025, yakni:

1. Memiliki besaran gaji paling besar senilai dengan 1,15 (satu koma satu lima) kali upah minimum provinsi atau sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi.

2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta

3. Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta

4. Surat keterangan penghasilan

5. foto diri terbaru.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan transportasi LRT, BRT, dan MRT secara gratis bagi karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan gaji maksimal Rp6,2 juta.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Fasilitas ini merupakan perluasan layanan gratis yang sebelumnya menjaring kelompok pelajar, lansia, disabilitas, veteran, dan kelompok lainnya.

Pada Pasal 3 huruf j tertulis karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta termasuk dalam golongan masyarakat tertentu penerima layanan angkutan umum gratis.

Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi karyawa swasta dilakukan pada Badan Usaha. Adapun merujuk pada gaji UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 kemudian dikalikan 1,15, maka karyawan swasta dengan gaji maksimal Rp6.206.275 bisa memperoleh layanan kartu transportasi gratis.

Karyawan swasta perlu menggunakan layanan digitalisasi Bank DKI untuk mendapatkan layanan transportasi publik gratis.

Pengajuan kartu untuk layanan transportasi massal gratis diintegrasikan dengan sistem pembayaran milik Bank DKI atau mengajukan penerbitan Kartu baru Bank DKI.

Pergub menyatakan bahwa kartu ini hanya dapat digunakan untuk satu orang dan dilarang diperjual belikan atau digunakan oleh orang lain.

"Setiap penerima yang melanggar larangan penyalahgunaan kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis yang diterbitkan oleh PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis dan baru dapat mendaftar kembali 1 (satu) tahun sejak dilakukan pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis," bunyi Pasal 29 ayat (2) Pergub 33/2025.

Bagi badan usaha yang menemukan pelanggaran dapat merkomendasikan menyita kartu dan melakukan pemblokiran kepada Bank DKI.

Namun ada ketentuan dan syarat agar karyawan swasta bisa menikmati layanan transportasi publik secara gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Pergub 33/2025, yakni:

1. Memiliki besaran gaji paling besar senilai dengan 1,15 (satu koma satu lima) kali upah minimum provinsi atau sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi.

2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta

3. Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta

4. Surat keterangan penghasilan

5. foto diri terbaru.