Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merespons keluhan pengusaha kapal nasional terkait masih maraknya kapal asing yang meninggalkan perairan Indonesia tanpa melunasi kewajiban pajak.

Dudy menegaskan bahwa kewenangan penetapan besaran pajak maupun pengawasan perpajakan sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami kan enggak punya tupoksi untuk pengelolaan pajak atau apa pun yang berkaitan dengan pajak,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Dudy tidak menampik bahwa hingga saat ini bukti pelaporan atau pelunasan pajak belum menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal asing.

Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk memperoleh SPB terbatas pada dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ).

“Kalau itu sudah dilengkapi sebelum berlayar, maka surat izin berlayarnya akan diberikan,” tambahnya.

Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) sebelumnya meminta agar bukti pelaporan pajak dijadikan dokumen wajib sebelum kapal asing memperoleh SPB.

Namun demikian, Dudy kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut berada di ranah Kemenkeu, bukan Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, dia menyatakan Kemenhub siap menindaklanjuti apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara.

“Misalnya ada persyaratan tambahan untuk kapal bisa berangkat, itu kita akan ikuti,” jelasnya.

Satu catatan yang disampaikan Dudy, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menghambat arus keluar-masuk kapal internasional.

“Kita juga berharap itu dikaji betul, sehingga tidak kemudian memperlambat pergerakan keluar masuk kapal,” ujarnya.

Menurut Dudy, apabila diterapkan, mekanisme verifikasi pajak idealnya memiliki standar pelayanan yang setara dengan CIQ agar tetap menjamin kecepatan proses.

“Kurang lebih pelayanannya sama dengan CIQ. Jadi mereka juga membutuhkan kecepatan dalam melakukan verifikasi data,” tambahnya.

Penghindaran Pajak

Sebelumnya, Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli mengungkapkan bahwa salah satu modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau treaty shopping.

Menurutnya, kapal asing sering berlindung di balik tax treaty, namun enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Di sisi lain, belum terdapat sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan penerbitan SPB apabila kewajiban pajak belum dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum kepada Kemenhub untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan Kemenhub harus mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen wajib dalam penerbitan SPB, dengan tenggat waktu penerapan dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Ia bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).