Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan penyegelan terhadap sejumlah kapal wisata berbendera asing di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara pada Senin (30/3/2026) sore.

Penindakan tersebut dilakukan lantaran kapal-kapal pesiar pribadi (yacht) itu diduga kuat melanggar aturan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak atau vessel declaration.

Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai DKI Jakarta Siswo Kristyanto menjelaskan, patroli pengawasan dan penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya, yaitu menggali potensi penerimaan negara yang belum optimal.

"Kami melakukan penyegelan atau perekatan sementara untuk kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Total yang disegel sekitar 4—5 kapal," ungkap Siswo, dikutip dari rilis media Bea Cukai.

Dia memaparkan bahwa kapal-kapal wisata yang ditemukan bersandar di sebuah pulau pribadi tersebut pada prinsipnya memang mengantongi fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pasalnya, izin awal yang diajukan adalah murni untuk kegiatan rekreasi di perairan Indonesia.

Hanya saja, di lapangan, petugas mendapati informasi adanya penyalahgunaan peruntukan. Alih-alih digunakan untuk rekreasi pribadi sang pemilik asing, kapal-kapal mewah tersebut justru dikomersialkan demi mendulang untung di Indonesia.

"Kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas [vessel declaration] tersebut, yaitu bisa dengan disewakan atau sudah dipindahtangankan [dijual] ke orang yang ada di Indonesia," jelasnya.

Saat ini, pihak Bea Cukai bersama Ditjen Pajak masih menghitung total kerugian negara dari praktik lancung tersebut. Sebagai gambaran, jika diimpor secara normal maka satu unit kapal wisata akan dikenakan rentetan pungutan negara yang meliputi bea masuk sebesar 5%, Pajak Penghasilan (PPh) 10%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai 75%.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara Atma Vektor Mercury menyatakan akan menginvestigasi lebih dalam temuan ini bersama Bea Cukai guna menentukan langkah penegakan hukum yang tepat.

"Untuk sanksi, kita melakukan penelaahan terlebih dahulu. Kalau memang sanksi administratif, akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang ada indikasi pidana, maka kita akan arahkan ke tahap pemeriksaan bukti permulaan," ucapnya.

Sebelumnya, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga telah memeriksa 82 unit yacht yang tengah bersandar di dermaga Batavia Marina.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menyatakan bahwa rentetan pemeriksaan ini adalah wujud nyata upaya otoritas memberantas ekonomi bayangan (underground economy) demi menegakkan keadilan fiskal. Dia mengaku akan terus menelusuri pemenuhan formalitas izin dan kewajiban pabean atas kapal-kapal mewah tersebut.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," ungkap Hendri.

Temuan Penghindaran Pajak Kapal Asing

Sebelumnya, Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Kementerian Perhubungan untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asingyang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wajib mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen mutlak untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kebijakan ini harus diterapkan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.

Dia bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau jatah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila instruksi ini tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya lho. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Instruksi ini merespons keluhan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait ketidakadilan (unequal treatment) antara pelayaran nasional dan asing.

Sekretaris Umum INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan bahwa meski payung hukum pemajakan kapal asing sudah jelas yaitu UU PPh dan KMK No. 417/1996, faktanya banyak kapal asing yang masuk melalui izin Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) maupun Pemberitahuan Pemakaian Kapal Asing (PPKA) tidak membayar pajak.

Padahal, kapal asal Indonesia yang beroperasi di luar negeri, seperti di Vietnam atau Thailand, wajib melampirkan bukti setor pajak sebelum diizinkan berlayar.

“Keuntungan kami dari sisi materiil tidak ada, tapi kami ingin equal treatment. Misalnya kami bersaing dengan kapal asing untuk mengangkut muatan dari dalam negeri. Kita harus bayar PPN [pajak pertambahan nilai], kita bayar PPh [pajak penghasilan], mereka kapal asing gak. Dengan equal treatment ini mungkin dapat meningkatkan daya saing pelayaran," ujar Darmansyah.

Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli menambahkan bahwa modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) atau Treaty Shopping.

Menurutnya, kapal asing kerap berlindung di balik tax treaty tetapi enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Masalahnya, juga tidak adanya sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan SPB apabila pajak belum lunas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Budi Mantoro mengakui bahwa selama ini pihaknya hanya berfokus pada aspek keselamatan, keamanan, dan pungutan PNBP, tanpa memeriksa kepatuhan pajak perusahaan pelayaran asing.

Kendati demikian, Budi menyanggupi instruksi Menkeu untuk mengintegrasikan syarat bukti setor pajak ke dalam sistem Inapornet sebelum SPB diterbitkan.

“Kita bisa, di aplikasi kita. Nanti sepanjang teman-teman menyampaikan data itu untuk disampaikan di dalam [sistem] sebelum penerbitan SPB. Berarti perlakuannya sama, baik dalam negeri sama asing harus melampirkan semua bukti pajak,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan segera menindaklanjuti permintaan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), yakni untuk memperbaharui aturan perpajakan kapal asing yang melakukan aktivitas di Tanah Air.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan, pihaknya telah menginisiasi aturan baru.

Alih-alih revisi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 417/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri, DJP memutuskan untuk menerbitkan aturan turunan dari beleid yang telah berusia 20 tahun tersebut.

“Direktorat Jenderal Pajak sedang menyusun peraturan turunan dari KMK 417, bukan revisi,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (30/1/2026).

Terkait isi dari aturan tersebut, apakah besaran pajak penghasilan (PPh) akan berubah atau tidak, Rosmauli belum dapat menyampaikannya.

Dirinya memastikan, aturan turunan ini akan diiringi dengan revisi peraturan menteri perhubungan yang berkaitan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Termasuk mewajibkan dokumen bukti pajak sebagai syarat penerbitan SPB—sebagaimana usulan dari INSA dan arahan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan dari data Kemenkeu, hanya Rp670 miliar pajak dari kapal asing yang masuk ke kas negara dari potensi Rp9 triliun hingga Rp19 triliun—seiring dengan pertumbuhan ekspor setiap tahunnya.

“Masalah KMK 417 tersebut kami mengusulkan [kepada Kemenkeu] agar beberapa penegasan dan tentunya diharapkan ada satu sanksi,” tuturnya, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, perlu juga adanya revisi yang mendukung perkembangan bisnis pelayaran Indonesia. Mengingat, kondisi 20 tahun lalu tak sama dengan kondisi pelayaran yang kini sudah masif.

Untuk memastikan kepatuhan pajak, INSA juga mendorong agar implementasi aturan tersebut menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar atau SPB.

Dengan demikian, hal tersebut dapat memastikan perusahaan pelayaran asing membayar pajak sebelum meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tercipta keadilan dengan kapal nasional.

“Kami mengusulkan Kemenkeu berkolaborasi dengan Kemenhub karena domain menerbitkan SPB itu di Kemenhub,” tambahnya.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pun siap menindaklanjuti apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara.

“Misalnya ada persyaratan tambahan untuk kapal bisa berangkat, itu kami akan ikuti,” jelasnya saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengeluhkan perlakuan pajak yang tak adil antara kapal nasional dengan kapal asing yang beroperasi di dalam negeri.

Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan, ketidakadilan dalam praktik bisnis pelayaran (unequal treatment) di Indonesia dengan para pengusaha asing alias main line operator (MLO) terjadi karena minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pajak kapal asing.

Sejatinya, kewajiban membayar pajak sebelum berlayar meninggalkan perairan Indonesia tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 417/1996 dan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. 32/1996. Namun, kenyataannya hanya segelintir kapal asing yang membayar pajak, sementara kapal nasional selalu membayar pajak.

“Kalau perusahaan pelayaran nasional harus bayar pajak, kenapa treatment terhadap kapal asing tidak diberlakukan sehingga ada level playing field yang adil. Itu yang kami harapkan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Menurut data ekspor 2021 milik Badan Pusat Statistik (BPS), kata Darmansyah, total muatan ekspor senilai Rp387 triliun. Sesuai dengan KMK, pajak penghasilan (PPh) pasal 15 bagi pelayaran asing sebesar 2,64%.

Alhasil, potensi pajak dari angka tersebut sekitar Rp9 triliun. Sementara berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, hanya Rp600 miliar yang disetor ke negara.

Darmansyah berharap perlakuan pajak yang adil dapat mendorong pertumbuhan pelayaran nasional. Selain itu, pelayaran nasional di dalam negeri maupun untuk anggota luar negeri akan terbuka.

Melalui keterbukaan itu, Darmansyah melihat hal tersebut akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara yang pada tahun ini dikerek naik sebesar 40% dari realisasi 2025 senilai Rp1.917,6 triliun.

“Kalau pelayaran nasional melakukan pelayaran ke luar negeri, pajaknya kan juga dipungut di sini karena kita pelayaran nasional di sini,” tambahnya.

Usulan INSA

Adapun, keluhan ini telah dituangkan dalam surat yang dilayangkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam pertemuan Darmansyah dengan Purbaya, INSA mendorong adanya implementasi nyata aturan yang ada, melakukan monitor, dan penegakan hukum terhadap perusahaan pelayaran asing yang nakal.

Darmansyah turut meminta adanya penguatan kebijakan melalui revisi KMK No. 417/1996 serta Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. 32/1996 yang sudah usang alias sudah 20 tahun tak diperbarui.

Kemudian, kepatuhan pajak dapat disinkronisasi melalui Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk mendapatkan SPB hanyalah dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ), tanpa bukti pajak.

Untuk itu, dirinya mengharapkan adanya kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan dalam penyelesaian masalah ini.

“Kami mengusulkan agar Kementerian Keuangan berkolaborasi bersinergi dengan Kementerian Perhubungan karena domain untuk menerbitkan SPB itu ada di Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merespons keluhan pengusaha kapal nasional terkait masih maraknya kapal asing yang meninggalkan perairan Indonesia tanpa melunasi kewajiban pajak.

Dudy menegaskan bahwa kewenangan penetapan besaran pajak maupun pengawasan perpajakan sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami kan enggak punya tupoksi untuk pengelolaan pajak atau apa pun yang berkaitan dengan pajak,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Dudy tidak menampik bahwa hingga saat ini bukti pelaporan atau pelunasan pajak belum menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal asing.

Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk memperoleh SPB terbatas pada dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ).

“Kalau itu sudah dilengkapi sebelum berlayar, maka surat izin berlayarnya akan diberikan,” tambahnya.

Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) sebelumnya meminta agar bukti pelaporan pajak dijadikan dokumen wajib sebelum kapal asing memperoleh SPB.

Namun demikian, Dudy kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut berada di ranah Kemenkeu, bukan Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, dia menyatakan Kemenhub siap menindaklanjuti apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara.

“Misalnya ada persyaratan tambahan untuk kapal bisa berangkat, itu kita akan ikuti,” jelasnya.

Satu catatan yang disampaikan Dudy, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menghambat arus keluar-masuk kapal internasional.

“Kita juga berharap itu dikaji betul, sehingga tidak kemudian memperlambat pergerakan keluar masuk kapal,” ujarnya.

Menurut Dudy, apabila diterapkan, mekanisme verifikasi pajak idealnya memiliki standar pelayanan yang setara dengan CIQ agar tetap menjamin kecepatan proses.

“Kurang lebih pelayanannya sama dengan CIQ. Jadi mereka juga membutuhkan kecepatan dalam melakukan verifikasi data,” tambahnya.

Penghindaran Pajak

Sebelumnya, Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli mengungkapkan bahwa salah satu modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau treaty shopping.

Menurutnya, kapal asing sering berlindung di balik tax treaty, namun enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Di sisi lain, belum terdapat sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan penerbitan SPB apabila kewajiban pajak belum dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum kepada Kemenhub untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan Kemenhub harus mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen wajib dalam penerbitan SPB, dengan tenggat waktu penerapan dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Ia bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Kementerian Perhubungan untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wajib mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen mutlak untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kebijakan ini harus diterapkan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.

Purbaya bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau jatah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila instruksi ini tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya lho. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Instruksi ini merespons keluhan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait ketidakadilan (unequal treatment) antara pelayaran nasional dan asing.

Sekretaris Umum INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan bahwa meski payung hukum pemajakan kapal asing sudah jelas yaitu UU PPh dan KMK No. 417/1996, faktanya banyak kapal asing yang masuk melalui izin Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) maupun Pemberitahuan Pemakaian Kapal Asing (PPKA) tidak membayar pajak.

Padahal, kapal merah putih yang beroperasi di luar negeri, seperti di Vietnam atau Thailand, wajib melampirkan bukti setor pajak sebelum diizinkan berlayar.

“Keuntungan kami dari sisi materiil tidak ada, tapi kami ingin equal treatment. Misalnya kami bersaing dengan kapal asing untuk mengangkut muatan dari dalam negeri. Kita harus bayar PPN [pajak pertambahan nilai], kita bayar PPh [pajak penghasilan], mereka kapal asing gak. Dengan equal treatment ini mungkin dapat meningkatkan daya saing pelayaran," ujar Darmansyah.

Praktik 'Treaty Shopping'

Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli menambahkan bahwa modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) atau Treaty Shopping.

Menurutnya, kapal asing kerap berlindung di balik tax treaty namun enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Masalahnya, juga tidak adanya sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan SPB apabila pajak belum lunas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Budi Mantoro mengakui bahwa selama ini pihaknya hanya berfokus pada aspek keselamatan, keamanan, dan pungutan PNBP, tanpa memeriksa kepatuhan pajak perusahaan pelayaran asing.

Kendati demikian, Budi menyanggupi instruksi Menkeu untuk mengintegrasikan syarat bukti setor pajak ke dalam sistem Inapornet sebelum SPB diterbitkan.

“Kita bisa, di aplikasi kita. Nanti sepanjang teman-teman menyampaikan data itu untuk disampaikan di dalam [sistem] sebelum penerbitan SPB. Berarti perlakuannya sama, baik dalam negeri sama asing harus melampirkan semua bukti pajak,” kata Budi.

Potensi Penerimaan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan bahwa saat ini kontribusi pajak dari pelayaran asing masih sangat minim, yakni sekitar Rp670 miliar per tahun. Angka ini jauh di bawah setoran pajak pelayaran domestik yang mencapai Rp24 triliun.

Bimo optimistis, dengan adanya pemadanan data dan penegakan aturan di pelabuhan, potensi penerimaan dari sektor ini bisa digenjot secara signifikan.

Purbaya pun meminta Satgas P2SP untuk memantau ketat implementasi aturan ini dalam dua minggu ke depan.

“Mulai minggu depan samakan. Nanti tiga bulan ke depan INSA lihat, yang domestik ada perbedaan apa tidak? Kalau tidak ada perbedaan, laporkan ke kami lagi. Kami akan punish Kementerian Perhubungan,” jelas Purbaya.