Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menggeledah empat lokasi di Jawa Timur terkait kasus dugaan korupsi dalam importasi ilegal ponsel bekas.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Yusuf Afandi mengatakan empat lokasi itu mulai dari

Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yang berlokasi di Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, Gudang Kargo Juanda atau PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) yang berada di kawasan Bandara Internasional Juanda dan dua kediaman yang berlokasi di Surabaya milik sosok MT dan Andayani.

"Empat lokasi yang dilakukan penggeledahan," ujar Yusuf saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari dokumen, data elektronik, catatan transaksi, dokumen kepabeanan, dokumen importasi, serta barang bukti lainnya. Seluruh barang bukti ini langsung dianalisis penyidik Kortastipidkor Polri.

Duduk Perkara

Yusuf menjelaskan, kasus ini bermula dari terendusnya praktik importasi ponsel bekas yang dokumen inpornya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kemudian, penyidik pun menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum penyelenggara negara guna memuluskan importasi ilegal tersebut.

"Perbuatan tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2024 hingga tahun 2026 dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara," imbuhnya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penyidikan sejauh ini, Kortastipidkor Polri telah mengantongi nama perusahaan importir yang melakukan praktik impor Ilegal melalui Pabean Juanda.

Modusnya, importir ini menggunakan dokumen impor yang mencantumkan jenis barang lain, sehingga tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya masuk ke wilayah Indonesia.

"Penyidik juga mendalami dugaan adanya persekongkolan yang menyebabkan kegiatan importasi tersebut dapat berlangsung tanpa pemeriksaan fisik yang memadai terhadap barang impor yang masuk," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merespons keluhan pengusaha kapal nasional terkait masih maraknya kapal asing yang meninggalkan perairan Indonesia tanpa melunasi kewajiban pajak.

Dudy menegaskan bahwa kewenangan penetapan besaran pajak maupun pengawasan perpajakan sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami kan enggak punya tupoksi untuk pengelolaan pajak atau apa pun yang berkaitan dengan pajak,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Dudy tidak menampik bahwa hingga saat ini bukti pelaporan atau pelunasan pajak belum menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal asing.

Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk memperoleh SPB terbatas pada dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ).

“Kalau itu sudah dilengkapi sebelum berlayar, maka surat izin berlayarnya akan diberikan,” tambahnya.

Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) sebelumnya meminta agar bukti pelaporan pajak dijadikan dokumen wajib sebelum kapal asing memperoleh SPB.

Namun demikian, Dudy kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut berada di ranah Kemenkeu, bukan Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, dia menyatakan Kemenhub siap menindaklanjuti apabila ketentuan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara.

“Misalnya ada persyaratan tambahan untuk kapal bisa berangkat, itu kita akan ikuti,” jelasnya.

Satu catatan yang disampaikan Dudy, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menghambat arus keluar-masuk kapal internasional.

“Kita juga berharap itu dikaji betul, sehingga tidak kemudian memperlambat pergerakan keluar masuk kapal,” ujarnya.

Menurut Dudy, apabila diterapkan, mekanisme verifikasi pajak idealnya memiliki standar pelayanan yang setara dengan CIQ agar tetap menjamin kecepatan proses.

“Kurang lebih pelayanannya sama dengan CIQ. Jadi mereka juga membutuhkan kecepatan dalam melakukan verifikasi data,” tambahnya.

Penghindaran Pajak

Sebelumnya, Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli mengungkapkan bahwa salah satu modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau treaty shopping.

Menurutnya, kapal asing sering berlindung di balik tax treaty, namun enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Di sisi lain, belum terdapat sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan penerbitan SPB apabila kewajiban pajak belum dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum kepada Kemenhub untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan Kemenhub harus mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen wajib dalam penerbitan SPB, dengan tenggat waktu penerapan dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Ia bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar, termasuk terhadap komoditas emas dan batu bara yang sebentar lagi dikenakan tarif pungutan tersebut.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025), Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan bea keluar komoditas emas telah dibahas sehingga pemungutannya dapat segera diimplementasikan. Sementara itu, untuk batu bara baru akan dilaksanakan pada 2026.

Sejalan dengan rencana pengenaan bea keluar pada dua komoditas tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melaksanakan pengawasan terhadap ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar seperti kayu dan kulit; biji kakao; getah pinus; produk hasil pengolahan mineral logam; mineral logam dengan kriteria tertentu; serta kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.

"Penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif melalui pengawasan yang kuat di lapangan," ujarnya kepada Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Purbaya memaparkan bahwa dalam aturan kepabeanan, penghitungan bea keluar dihitung secara penilaian mandiri atau self assessment dan diberitahukan dalam dokumen kepabeanan ekspor. Selanjutnya, pemeriksaan dan penghitungan turut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Adapun pemeriksaan fisik dilakukan, termasuk dengan uji laboratorium, secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Ada pengecualian bagi eksportir berstatus authorized economic operator (AEO) sehingga pemeriksaan fisik dilakukan secara minimal hingga tidak dilakukan secara fisik.

Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas di lapangan, lanjut Purbaya, pihaknya melakukan pengawasan secara fisik dan administratif terhadap komoditas ekspor yang dikenai bea keluar.

Beberapa hal yang dilakukan untuk pengawasan itu yakni pengawasan pemuatan, kesesuaian pemberitahuan serta kesesuaian perizinan larangan terbatas (lartas). Untuk kesesuaian izin lartas, Purbaya menerangkan upaya itu dilakukan turut memastikan status clean and clear perusahaan eksportir, serta pemenuhan kewajiban pungutan seperti royalti hingga PPh pasal 22.

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menyebut setidaknya ada empat modus penyelundupan yang ditemukan selama ini. Pertama, kesalahan administrasi dalam pemberitahuan.

Kedua, penyamaran ekspor melalui modus antarpulau. Ketiga, upaya penyembunyian dengan mencampur barang legal dan ilegal. Keempat, penyelundupan langsung.

Bisnis.com, BATAM – Bea Cukai (BC) Batam melakukan 3 penindakan beruntun terhadap sarana pengangkut dan barang tanpa dokumen kepabeanan dalam pengawasan laut dan pemeriksaan di pelabuhan pada 30 November hingga 1 Desember 2025. Seluruh kasus kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala BC Batam Zaky Firmansyah mengatakan penindakan pertama dilakukan terhadap KM Dayat Jaya di Perairan Pulau Lepang pada Minggu (30/11/2025) dini hari.

"Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Pak Ali Sungai Harapan menuju Tanjung Batu itu kedapatan mengangkut sekitar 110 karung bawang, 11 karung cabai merah, dan 14 boks daging tanpa Pemberitahuan Pabean. Kapal kemudian digiring ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk pemeriksaan lanjutan," ucap Zaky Firmansyah di Batam, Rabu (3/12/2025).

Pada sore di hari yang sama, patroli laut kembali menghentikan KM Tiga Saudara di jalur Tanjung Uncang–Belakang Sidih.

Kapal yang diawaki 4 orang tersebut membawa barang campuran seperti air mineral, beras, selang, kawat petak, serta bahan bangunan tanpa dokumen kepabeanan.

Seluruh muatan dan kapal juga dibawa ke Tanjung Uncang untuk proses penegahan dan pencacahan.

Penindakan ketiga terjadi pada Senin (1/12) di Pelabuhan Roro Telaga Punggur. Petugas menemukan koper berisi 44 paket barang kiriman tanpa dokumen pabean dari seorang penumpang tujuan Tanjung Uban. Seluruh barang ditahan dan dibawa ke kantor Bea Cukai Batam.

"Seluruh kasus tersebut mengarah pada pelanggaran UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan serta PP No 41/2021 terkait Kawasan Perdagangan Bebas. Pengawasan laut dan pemeriksaan pelabuhan disebut akan diperkuat untuk menjaga integritas arus barang di wilayah Batam dan Kepulauan Riau," pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon mengagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu pakaian olahraga impor ilegal terungkap saat di Pelabuhan Patimban, Subang, belum lama ini (30/11/2025).

Penindakan ini memotong jalur distribusi barang tanpa dokumen kepabeanan dengan nilai yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Komandan Lanal Cirebon Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung di Cirebon menyampaikan tindakan cepat dilakukan setelah tim menerima informasi intelijen mengenai sebuah kendaraan yang dicurigai membawa muatan berisiko tinggi.

"Informasi tersebut mengarah pada sebuah truk dari kapal motor penumpang rute Pontianak–Patimban," kata Faisal, Selasa (2/12/2025).

Faisal mengatakan, operasi lapangan dimulai sekira pukul 04.00 WIB. Tim Lanal langsung membentuk penyekatan di akses keluar pelabuhan untuk mencegah kendaraan mencurigakan meninggalkan area.

Pada pukul 04.45 WIB, petugas menghentikan dan memeriksa truk berpelat F 8810 HL. Pemeriksaan menemukan tumpukan pakaian olahraga tanpa dokumen pengiriman maupun dokumen kepabeanan.

Faisal menyebutkan truk tersebut kemudian digiring ke Markas Komando Lanal Cirebon pukul 06.00 WIB untuk pemeriksaan lanjutan. Inventarisasi menunjukkan 41.280 potong pakaian berbagai merek dan jenis tersimpan di dalam bak kendaraan.

"Tim memperkirakan nilai total barang mencapai sekitar Rp6,1 miliar berdasarkan harga pasar rata-rata Rp150.000 per potong. Nilai potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar," katanya.

Barang yang tersita terdiri atas celana panjang Spacewalk, joger Reytorrm, jaket olahraga anti-UV, serta jaket khusus wanita berhijab. Seluruh item diidentifikasi sebagai produk impor yang tidak disertai dokumen resmi.

Pemeriksaan awal terhadap sopir berinisial KS mengungkapkan muatan tersebut datang dari Pontianak. KS mengaku memperoleh pesanan angkut dari seorang pengurus ekspedisi berinisial GG.

Rencananya, barang dikirim ke sebuah gudang di kawasan Kosambi, Tangerang. Informasi yang diberikan GG memperkuat dugaan pelanggaran karena pakaian disebut berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur tikus perbatasan.

Muatan diturunkan di wilayah Sungai Ayak Satu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, sebelum dikirim ke Pulau Jawa menggunakan kapal penumpang.

Faisal menilai pola seperti ini menjadi ancaman bagi keamanan maritim serta menimbulkan kerugian ekonomi. Ia menegaskan wilayah kerja Lanal Cirebon terus dipantau secara intensif untuk mencegah jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan penyelundupan.

Tim Lanal telah menyerahkan koordinasi lanjutan kepada Kantor Bea Cukai untuk proses hukum. Seluruh barang bukti serta sopir kini diamankan di Mako Lanal Cirebon.

Kasus ini masuk kategori tindak pidana kepabeanan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman penjara satu hingga sepuluh tahun dan denda mulai dari Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Tiga kapal pengangkut beras impor ilegal yang diamankan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang tidak memiliki dokumen pelayaran maupun kepabeanan yang sah.

Laporan ini disampaikan langsung oleh Dandim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra sebagai bagian dari penindakan atas masuknya 40,4 ton beras impor ilegal ke wilayah Batam.

"Setelah kami cek, kapal-kapal tersebut tidak memiliki surat izin, tidak ada dokumen barang, dan tidak ada izin pengiriman. Sehingga kami simpulkan ini adalah kegiatan ilegal. Kemudian kami melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang," ujar Yan Eka Putra dalam keterangan resmi, Kamis (27/11).

Pemerintah Kota (Pemkot) Batam pun menegaskan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas penyelundupan pangan.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jajaran daerah bergerak cepat setelah menerima laporan awal mengenai masuknya beras dan komoditas lain secara ilegal melalui pelabuhan tersebut.

"Pada prinsipnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar 2025 ini Indonesia bisa swasembada pangan. Lalu berbagai upaya yang telah Pak Menteri lakukan, Alhamdulillah, Pak Menteri, kami di daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujar Amsakar saat melaporkan perkembangan kepada Amran, Selasa (25/11) silam.

Amsakar menjelaskan pada Senin malam (24/11), tim gabungan dari Kodim 0316/Batam, Dandenpom, Kepolisian, dan unsur lain langsung mengamankan sejumlah barang ilegal sebelum sempat berpindah tangan.

Ia menambahkan temuan tersebut akan dibawa ke forum Satgas Pangan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga.

"Kami akan melakukan koordinasi yang lebih intens agar kejadian serupa dapat diminimalisir," ujarnya.

Menurut Amsakar, posisi Batam sebagai wilayah perbatasan membuatnya rentan menjadi jalur masuk barang ilegal. Karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah dinilai penting agar ruang gerak mafia pangan dapat ditutup.

Amsakar menyampaikan keberhasilan pengamanan ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kedaulatan pangan dan melindungi petani.

"Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah ini memberikan pesan yang jelas negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal. Pangan adalah urusan hidup rakyat, dan petani harus dilindungi," ujarnya.

Dandim 0316/Batam merinci bahwa tiga kapal, KM Sampurna, KM Permata Pembangunan, dan KM Rezky Di Laut, serta tiga truk pengangkut telah diamankan. Seluruh barang bukti kini diserahkan ke Bea Cukai untuk proses lebih lanjut.

Amran sebelumnya menyampaikan persoalan masuknya beras ilegal bukan soal jumlah, tetapi dampak psikologis yang dapat melemahkan semangat 115 juta petani padi yang sedang memasuki musim tanam.

Pemkot Batam menyatakan sejalan dengan pandangan tersebut dan menilai bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menjaga harga diri bangsa serta mencegah keresahan di kalangan petani.

Amran kembali melakukan penindakan terhadap beras ilegal setelah sebelumnya menyegel 250 ton di Sabang.

Di Batam, sebanyak 40,4 ton beras serta sejumlah komoditas lain, termasuk 4,5 ton gula, 2,04 ton minyak goreng, 600 kg tepung, 900 liter susu, hingga produk frozen food, diamankan pada Senin (24/11) malam.

Laporan awal masuk melalui kanal 'Lapor Pak Amran', yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Dandim Batam.

Lima ABK saat ini sedang diperiksa, sementara seluruh barang masih disegel sembari menunggu proses hukum lanjutan.

Amran menyebut stok nasional dalam kondisi aman, dengan produksi 34,7 juta ton dan stok Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ia menegaskan pemerintah menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan meminta masyarakat terus melaporkan potensi pelanggaran melalui kanal resmi.