Bisnis.com, JAKARTA – Serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada Sabtu (03/01) menandai hubungan kedua negara yang sangat panas dalam waktu singkat.

Operasi militer ini menjadi salah satu tindakan paling berisiko yang dilakukan Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir dan memicu perdebatan global mengenai legalitas serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Amerika Latin.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS akan melakukan transisi pemerintahan Venezuela. Maduro kemudian dibawa ke New York, Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan kasus narkotika. Maduro terlihat kembali di media dan sudah berada di New York pada Senin (5/1/2026).

“Kami akan menjalankan pemerintahan Venezuela sampai tiba saatnya bisa melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” ujar Trump yang disampaikan setelah pasukan AS melakukan serangan tersebut dan menangkap Maduro.

Dikutip dari BBC, Selasa (6/1/2026), Trump menyalahkan pemerintahan Maduro atas masuknya ratusan ribu migran Venezuela ke AS. Migrasi tersebut merupakan bagian dari eksodus hampir delapan juta warga Venezuela yang meninggalkan negaranya sejak 2013 akibat krisis ekonomi dan represi politik.

Tanpa bukti jelas, Trump langsung menuduh Maduro telah “mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwa” serta “memaksa” para warga negaranya untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Tuduhan ini secara konsisten dibantah oleh pemerintah Venezuela.

Trump juga menjadikan isu narkotika sebagai alasan utama operasi kerasnya terhadap Venezuela. Ia menyoroti maraknya fentanyl dan kokain masuk ke AS, yang menurut Washington sebagian difasilitasi oleh jaringan kriminal di Venezuela.

AS menetapkan dua kelompok kriminal: Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, sebagai Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorist Organisations). Trump menuduh Cartel de los Soles dipimpin langsung oleh Maduro. Namun, para analis menilai kelompok tersebut bukan organisasi hierarkis, melainkan istilah untuk menggambarkan oknum pejabat yang membiarkan jalur narkotika melintas.

Maduro membantah tuduhan tersebut dan menuduh AS menggunakan perang melawan narkoba sebagai dalih untuk “menggulingkan pemerintahannya” dan “menguasai cadangan minyak Venezuela”.

Tekanan terhadap pemerintahan Maduro meningkat signifikan sejak Trump memulai masa jabatan keduanya di 2025. AS menggandakan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro dan melancarkan lebih dari 30 serangan terhadap kapal yang dituduh membawa narkoba di Karibia dan Pasifik, yang menewaskan lebih dari 110 orang.

Pemerintah AS menyatakan pihaknya terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional dengan jaringan perdagangan narkoba. Namun, sejumlah ahli hukum internasional menilai serangan tersebut tidak menyasar target militer yang sah dan berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.

General Dan Caine, Kepala Staf Gabungan menjelaskan dalam konferensi pers, operasi penangkapan Maduro dilakukan secara rahasia dengan nama “Absolute Resolve”, yang telah direncanakan dan dilatih selama berbulan-bulan. Sekitar 150 pesawat lepas landas dari 20 pangkalan udara dalam operasi yang berlangsung kurang dari 30 menit.

Pada Jumat pukul 23:46 waktu setempat (hari Sabtu pukul 10:46 WIB), Trump memberikan lampu hijau.

Trump memuji operasi penangkapan tersebut sebagai “salah satu demonstrasi kekuatan militer Amerika yang paling menakjubkan, efektif, dan kuat dalam sejarah Amerika”.

Pasukan AS terlebih dahulu melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela sebelum helikopter mendarat di kediaman Maduro di Caracas. Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke kapal induk AS dan diterbangkan ke New York.

Al Jazeera melaporkan bahwa serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 40 orang, meski angka resmi belum dirilis. Sejumlah warga menggambarkan ledakan hebat yang merusak rumah dan memaksa keluarga mengungsi di tengah malam.

Mahkamah Agung Venezuela telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara untuk menjaga pemerintahan. Sementara itu, Trump menyatakan AS akan “menjalankan” Venezuela hingga kepemimpinan baru terbentuk dan tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat.

Al Jazeera melaporkan bahwa pada Sabtu (03/12) Trump mengatakan AS tidak akan menduduki Venezuela, asalkan Delcy Rodriguez dapat "melakukan apa yang kita (AS) inginkan".

Serangan ini menempatkan Venezuela dalam fase ketidakpastian politik yang mendalam, sekaligus membuka babak baru konfrontasi langsung antara Washington dan Caracas. (Stefanus Bintang)

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai dalang kejahatan narkotika.

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (4/1/2026), Dia dituding menjadi aktor penyelundupan kokain ke AS selama selama lebih dari 25 tahun dengan bantuan kartel dan teroris regional.

Dakwaan tersebut diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS setelah Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dievakuasi dari Venezuela saat serangkaian serangan udara menghantam Caracas pada Sabtu pagi.

Maduro dan para kaki tangannya bersekongkol dengan kelompok-kelompok termasuk Kartel Sinaloa dan Tren de Aragua, yang semuanya telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris asing, akan disidang perdana pada hari Senin (5/1/2026) waktu setempat.

Jika terbukti bersalah atas tuduhan tersebut, Maduro terancam menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi berdasarkan aturan hukum di AS.

Awalnya, AS mendakwa Maduro pada 2020 dan para pejabat menetapkan hadiah US$50 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Dakwaan yang dirilis pada Sabtu (3/1/2026), memperbarui tuduhan dan menambahkan terdakwa baru, termasuk istri dan putra Maduro. Namun, Maduro diketahui membantah semua tudingan tersebut.

Daftar Dakwaan AS Terhadap Maduro

1. Konspirasi Narkoterorisme

Maduro dan dua terdakwa lainnya diduga sepakat untuk mendistribusikan setidaknya lima kilogram kokain dan bermaksud untuk menguntungkan kelompok teroris yang telah ditentukan, termasuk Tren de Aragua dan Kartel Sinaloa.

2. Konspirasi Impor Kokain

Maduro dan lima terdakwa lainnya diduga sepakat untuk menyelundupkan narkoba ilegal ke AS.

3. Kepemilikan Senapan Mesin dan Alat Perusak

Maduro dan lima terdakwa lainnya diduga menggunakan dan memiliki senapan mesin sebagai bagian dari konspirasi terorisme narkoba dan impor kokain.

4. Konspirasi untuk Memiliki Senapan Mesin dan Alat Perusak

Maduro dan lima terdakwa lainnya diduga sepakat untuk menggunakan dan memiliki senapan mesin sebagai bagian dari konspirasi terorisme narkoba dan impor kokain.

Tuduhan Utama dalam Dakwaan

Dakwaan tersebut menelusuri dugaan keterlibatan Maduro melalui jabatan-jabatan yang dipegangnya di pemerintahan Venezuela antara 1999 dan 2025.

• Sebagai anggota Majelis Nasional Venezuela antara 2000 dan 2006, ia memindahkan sejumlah besar kokain di bawah perlindungan penegak hukum Venezuela.
• Sebagai Menteri Luar Negeri Venezuela antara tahun 2006 dan 2013, Maduro diduga memberikan paspor diplomatik Venezuela kepada para penyelundup narkoba dan memfasilitasi perlindungan diplomatik untuk pesawat yang digunakan oleh para pencuci uang untuk memulangkan hasil penjualan narkoba dari Meksiko ke Venezuela.
  Kemudian, pada 2020, Departemen Luar Negeri memperkirakan bahwa antara 200 dan 250 ton kokain diselundupkan melalui Venezuela setiap tahunnya.
• Sebagai pemimpin Venezuela, jaksa penuntut menduga, Maduro membiarkan korupsi yang dipicu kokain berkembang untuk keuntungannya sendiri, untuk keuntungan anggota rezim penguasaannya, dan untuk keuntungan anggota keluarganya.
  Selain Maduro, dakwaan tersebut juga menuntut istri dan putranya Nicolás Ernesto Maduro Guerra, yang dikenal sebagai “Nicolasito” atau “Sang Pangeran.” Diosdado Cabello Rondón, Menteri Dalam Negeri untuk Keadilan dan Perdamaian, juga merupakan terdakwa, serta politisi Venezuela Ramón Rodríguez Chacín dan Hector Rusthenford Guerrero Flores, yang diduga sebagai pemimpin Tren de Aragua.
• Antara tahun 2004 dan 2015, Maduro dan Flores de Maduro bekerja sama untuk memperdagangkan kokain, yang sebagian besar telah disita sebelumnya oleh penegak hukum Venezuela, dengan bantuan pengawal militer bersenjata.
• Selama waktu ini, mereka mempertahankan kelompok-kelompok yang disponsori negara yang dikenal sebagai colectivos untuk memfasilitasi dan melindungi operasi perdagangan narkoba mereka dan memerintahkan penculikan, pemukulan, dan pembunuhan terhadap mereka yang berutang uang narkoba kepada mereka atau yang merusak operasi perdagangan narkoba mereka.

Bisnis.com, JAKARTA – Militer Amerika Serikat (AS) menyerang sebuah kapal pada Jumat (24/10/2025) yang dituduh sebagai sarana penyelundupan narkoba di kawasan Karibia menewaskan enam orang.

Melansir Reuters, Sabtu (25/10/2025), Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan serangan terhadap kelompok yang disebut “narko-teroris” tersebut menjadi bagian terbaru dari kampanye antinarkotika Presiden Donald Trump di wilayah tersebut.

Melalui unggahan di platform X, Hegseth mengungkapkan bahwa serangan ini merupakan yang pertama dilakukan pada malam hari sejak operasi dimulai pada September. Ia menambahkan, kapal itu dikendalikan oleh kelompok kriminal Tren de Aragua.

Meski tidak menyampaikan bukti mengenai muatan kapal, Hegseth membagikan video sekitar 20 detik yang memperlihatkan kapal berada di laut sebelum dihantam satu proyektil dan meledak.

Trump sehari sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahannya akan memberi penjelasan kepada Kongres mengenai operasi melawan kartel narkoba. Ia menegaskan bahwa deklarasi perang tidak diperlukan, dan operasi di darat akan menjadi langkah berikutnya.

Militer AS belakangan memperbesar kehadirannya di Karibia dengan mengerahkan kapal perusak rudal kendali, jet tempur F-35, kapal selam nuklir, serta ribuan personel.

Dengan serangan terbaru ini, total sudah 10 operasi dilancarkan AS terhadap kapal yang dicurigai membawa narkoba di Karibia dan Samudra Pasifik, menewaskan hampir 40 orang.

Pentagon tidak memberikan perincian, namun mengakui bahwa beberapa serangan terjadi di dekat perairan Venezuela.

Langkah ini memicu sorotan dari sejumlah pakar hukum dan anggota Partai Demokrat yang meragukan kepatuhannya terhadap hukum perang.

Pekan lalu, Reuters melaporkan dua tersangka pengedar narkoba berhasil selamat dari serangan AS di Karibia. Mereka diselamatkan, dibawa ke kapal perang Angkatan Laut AS, dan kemudian dipulangkan ke Kolombia dan Ekuador.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berkali-kali menuding Washington tengah berupaya menjatuhkannya.

Pada Agustus, AS menggandakan hadiah menjadi US$50 juta bagi informasi yang mengarah pada penangkapannya, dengan tuduhan keterlibatan dalam jaringan narkotika dan kriminal—klaim yang dibantah Maduro.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Donald Trump makin kencang menyerang kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di wilayah perairan Karibia, dekat Venezuela. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan serangan terbaru ke sebuah kapal angkutan pada Jumat (24/10) waktu setempat, telah menewaskan 6 orang.

Dalam unggahan di akun X, Hegseth mengatakan ini adalah serangan pertama yang dilakukan pada malam hari. Adapun kapal yang diserang, menurut Hegseth, dioperasikan oleh geng Tren de Aragua.

Hegseth tak memperinci bukti yang menunjukkan bahwa kapal tersebut mengangkut narkoba. Ia hanya membagikan video berdurasi 20 detik yang menunjukkan kapal tersebut di atas air sebelum diserang oleh proyektil dan peledak dari pasukan AS.

Sejak September 2025, AS sudah melancarkan 10 operasi penyerangan ke kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di Karibia dan Samudra Pasifik. Secara total, hampir 40 orang tewas dalam serangan bertubi-tubi AS, dikutip dari Reuters, Sabtu (25/10/2025)

Pada Kamis (23/10), Trump mengatakan pemerintahannya berencana memberikan pengarahan kepada Kongres AS mengenai operasi melawan kartel narkoba.

Trump menekankan meskipun ia tidak memerlukan deklarasi perang, operasi melawan kartel di darat akan menjadi prioritas berikutnya.

Sebagai informasi, militer AS telah meningkatkan kehadirannya di Karibia, termasuk pengerahan kapal perusak berpeluru kendali, jet tempur F-35, kapal selam nuklir, dan ribuan pasukan.

Serangan AS telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pakar hukum dan anggota parlemen Demokrat, yang mempertanyakan apakah mereka mematuhi hukum perang.

Pekan lalu, Reuters menjadi yang pertama melaporkan bahwa dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba selamat dari serangan militer AS di Karibia. Mereka diselamatkan dan dibawa ke kapal perang Angkatan Laut AS sebelum dipulangkan ke negara asal mereka, Kolombia dan Ekuador.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah berulang kali menuduh bahwa AS berharap untuk menggulingkannya dari kekuasaan. Pada Agustus lalu, Washington menggandakan hadiahnya untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi US$50 juta.

Pemerintah AS menuduh Maduro memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba dan kelompok kriminal. Hal ini dibantah Maduro.