Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mendesak ingin terlibat dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran berikutnya setelah Ali Khamenei.

Dilansir Al-Jazeera pada Jumat (6/3/2026), ambisi Trump terlibat dalam pemilihan ini dinilai untuk memunculkan sosok pemimpin baru Iran yang bisa bersahabat dengan Amerika Serikat.

Trump juga sempat menentang pengangkatan putra Ali Khamenei Mojtaba menjadi pemimpin tertinggi Iran. Bahkan, Trump menyebut Motjaba merupakan sosok yang tidak memiliki pengaruh.

"Mereka hanya membuang-buang waktu. Putra Khamenei itu orang yang tidak berpengaruh. Saya harus terlibat dalam penunjukan ini," ujar Trump.

Trump menambahkan bahwa dia lebih memilih pemimpin yang mirip dengan Presiden Venezuela Delcy Rodriguez, yang menggantikan Nicolas Maduro setelah ia diculik oleh pasukan AS pada bulan Januari.

Meskipun sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden Maduro, Rodriguez telah mengizinkan Washington untuk menjual minyak Venezuela dan memutus pasokan minyak ke Kuba di bawah ancaman serangan AS lebih lanjut.

Trump telah berulang kali mengatakan bahwa dia ingin menemukan seorang Rodriguez dari Iran.

“Venezuela sangat luar biasa karena kami melakukan serangan itu, dan kami menjaga pemerintahan tetap utuh. Dan kami memiliki Delcy, yang telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik,” imbuhnya.

Sekadar informasi, terdapat perbedaan besar antara Iran dan Venezuela. Sebab, pergantian presiden Venezuela terjadi usai operasi militer, sementara kondisi pergantian pemimpin Iran terjadi saat perang semakin meluas dengan AS dan Israel. Di samping itu, dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran juga haruslah seorang cendekiawan agama yang berkualifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Venezuela akan menggunakan seluruh pendapatan dari kesepakatan penyerahan hingga 50 juta barel minyak kepada AS untuk membeli produk buatan Negeri Paman Sam.

Dalam unggahan di media sosialnya, Trump menyebut pembelian tersebut akan mencakup, antara lain, produk pertanian Amerika, obat-obatan buatan AS, serta perangkat dan peralatan medis, termasuk perlengkapan untuk meningkatkan jaringan listrik dan fasilitas energi Venezuela.

“Dengan kata lain, Venezuela berkomitmen menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra utama dalam aktivitas bisnisnya,” katanya dikutip dari Bloomberg, Kamis (8/1/2026).

Trump meningkatkan tekanan terhadap pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, agar memperluas hubungan ekonomi dengan AS, menyusul operasi akhir pekan lalu yang berujung pada penangkapan pemimpin kuat Venezuela, Nicolás Maduro.

Pada Selasa, Trump mengumumkan rencana Venezuela mengirimkan minyak ke AS untuk dipasarkan, dengan nilai sekitar US$2,8 miliar berdasarkan harga pasar saat ini.

Menurut sumber yang mengetahui kebijakan tersebut, hasil penjualan minyak akan disimpan di rekening Departemen Keuangan AS guna melindungi dana tersebut dari klaim para kreditur Venezuela.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan AS telah mulai memasarkan minyak mentah Venezuela.

AS Mencuri Minyak Venezuela?

Menteri Energi AS Chris Wright menegaskan, pihaknya tidak mencuri minyak dari siapa pun. Dia menuturkan, hasil penjualan minyak tersebut akan kembali ke Rakyat Venezuela.

“Kami akan memulai kembali penjualan minyak Venezuela di pasar global, menempatkan dananya di rekening atas nama Venezuela, lalu mengembalikannya ke Venezuela untuk kepentingan rakyat Venezuela," kata Wright

Wright menegaskan, dana hasil penjualan minyak Venezuela pada tahap awal tidak akan digunakan untuk membayar klaim Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips, maupun perusahaan AS lain yang asetnya dinasionalisasi oleh pemerintahan pendahulu Maduro, Hugo Chávez, pada pertengahan 2000-an.

Meski demikian, Wright menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut tetap perlu mendapatkan kompensasi, namun hal itu dikategorikan sebagai isu jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan impor minyak Venezuela senilai US$2 miliar, yang akan mengalihkan pasokan dari China ke pasar AS.

Melansir Reuters pada Rabu (7/1/2026), Trump menyatakan Venezuela akan menyerahkan sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang berada di bawah sanksi kepada AS. Dalam unggahan di media sosial, Trump menegaskan minyak tersebut akan dijual dengan harga pasar.

“Minyak ini akan dijual pada harga pasar, dan dana hasil penjualannya akan dikendalikan oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memastikan penggunaannya demi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat,” ujar Trump.

Trump menambahkan bahwa Menteri Energi AS Chris Wright ditunjuk untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Minyak akan diambil langsung dari kapal dan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan di AS.

Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Venezuela merespons tuntutan Trump agar membuka akses lebih luas bagi perusahaan minyak AS, atau menghadapi risiko intervensi militer lanjutan.

Trump sebelumnya menyatakan ingin Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez memberikan akses penuh kepada AS dan perusahaan swasta terhadap industri minyak negara tersebut.

Venezuela saat ini memiliki jutaan barel minyak yang tersimpan di kapal tanker dan tangki penyimpanan, namun tidak dapat dikirim akibat blokade ekspor yang diberlakukan Trump sejak pertengahan Desember lalu.

Blokade tersebut merupakan bagian dari tekanan AS terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang berujung pada penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan lalu.

Pejabat tinggi Venezuela menyebut penangkapan tersebut sebagai penculikan dan menuding AS berupaya merebut cadangan minyak besar milik negara itu. Penyaluran minyak yang selama ini terjebak tersebut ke AS diperkirakan pada tahap awal akan mengalihkan kargo yang semula ditujukan ke China.

Negeri Tirai Bambu telah menjadi pembeli utama minyak Venezuela selama satu dekade terakhir, terutama sejak AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat perdagangan minyak Venezuela pada 2020.

“Trump ingin ini terjadi secepat mungkin agar bisa diklaim sebagai kemenangan besar,” ujar seorang sumber industri minyak.

Venezuela Belum Berkomentar

Sementara itu, Pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA belum memberikan komentar atas kesepakatan tersebut. Harga minyak mentah AS turun lebih dari 1,5% setelah pengumuman Trump, seiring ekspektasi meningkatnya volume minyak Venezuela yang masuk ke pasar AS.

Saat ini, aliran minyak Venezuela ke AS sepenuhnya dikendalikan oleh Chevron, mitra usaha patungan utama PDVSA, berdasarkan izin khusus dari pemerintah AS.

Chevron mengekspor sekitar 100.000–150.000 barel per hari minyak Venezuela ke AS dan menjadi satu-satunya perusahaan yang tetap memuat dan mengirimkan minyak dari Venezuela tanpa gangguan dalam beberapa pekan terakhir.

Belum jelas apakah Venezuela akan memperoleh akses terhadap hasil penjualan minyak tersebut. Sanksi AS membuat PDVSA terisolasi dari sistem keuangan global, rekening banknya dibekukan, dan dilarang melakukan transaksi dalam dolar AS.

Venezuela selama ini menjual minyak andalannya, Merey, dengan diskon sekitar US$22 per barel di bawah harga Brent untuk pengiriman di pelabuhan domestik. Dengan skema tersebut, nilai kesepakatan ini diperkirakan mencapai hingga US$1,9 miliar.

Delcy Rodriguez, yang dilantik sebagai presiden interim pada Senin, juga masih berada di bawah sanksi AS yang dijatuhkan sejak 2018 atas tuduhan melemahkan demokrasi.

Seorang sumber menyebutkan pejabat AS dan Venezuela pekan ini membahas berbagai mekanisme penjualan, termasuk lelang untuk memungkinkan pembeli AS menawar kargo minyak, serta penerbitan lisensi AS bagi mitra bisnis PDVSA yang dapat membuka jalan bagi kontrak pasokan.

Lisensi semacam itu sebelumnya memungkinkan mitra usaha dan pelanggan PDVSA—termasuk Chevron, Reliance Industries dari India, China National Petroleum Corporation (CNPC), serta perusahaan Eropa Eni dan Repsol—mengakses minyak Venezuela untuk diolah atau dijual kembali ke pihak ketiga.

Sejumlah perusahaan tersebut dilaporkan mulai mempersiapkan penerimaan kargo minyak Venezuela kembali. Selain itu, AS dan Venezuela juga membahas kemungkinan penggunaan minyak Venezuela untuk Cadangan Minyak Strategis AS di masa mendatang, meski Trump tidak menyinggung opsi tersebut dalam pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump membuka peluang pemberian subsidi kepada perusahaan energi Amerika Serikat untuk membangun kembali industri minyak mentah Venezuela, menyusul penggulingan Nicolás Maduro dan upaya Washington menarik investasi ke negara kaya cadangan minyak tersebut.

Dalam wawancara dengan NBC News pada Senin (5/1/2026) waktu setempat, Trump mengatakan proyek perluasan operasi perusahaan minyak AS di Venezuela dapat mulai berjalan dalam waktu kurang dari 18 bulan.

Target tersebut bertolak belakang dengan perkiraan para pakar energi, sementara perusahaan minyak besar sejauh ini belum menunjukkan sinyal kuat untuk kembali berinvestasi.

“Saya pikir kita bisa melakukannya dalam waktu yang lebih singkat, tetapi akan membutuhkan dana yang sangat besar. Jumlah uang yang dikeluarkan akan luar biasa besar. Perusahaan minyak akan mengeluarkannya, lalu akan diganti oleh kami atau melalui pendapatan," ujar Trump sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Selasa (6/1/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan pemerintahan Trump bahwa cadangan minyak Venezuela yang sangat besar menjadi kunci pemulihan ekonomi negara itu sekaligus kepentingan strategis AS. Namun, Trump belum memaparkan secara rinci bagaimana produksi akan dipulihkan atau siapa yang akan mengendalikan pendapatan minyak dalam masa transisi.

Saat ditanya apakah dirinya telah berbicara dengan pimpinan Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., dan ConocoPhillips, Trump mengatakan masih terlalu dini untuk mengungkapkan detail tersebut.

“Saya berbicara dengan semua orang,” katanya singkat.

Sementara itu, Menteri Energi AS Chris Wright disebut berencana bertemu para eksekutif industri migas pekan ini. Wright dijadwalkan menghadiri Goldman Sachs Energy, Clean Tech & Utilities Conference di Miami, yang juga akan dihadiri pimpinan Chevron, ConocoPhillips, dan perusahaan energi lainnya.

Bertahun-tahun korupsi, minim investasi, kebakaran, dan pencurian telah membuat fasilitas minyak mentah Venezuela rusak parah. Perusahaan minyak besar cenderung bungkam terkait minat untuk kembali beroperasi.

Para ahli memperkirakan pemulihan industri migas Venezuela bisa memakan waktu hingga satu dekade dengan biaya lebih dari US$100 miliar. Saat ini, Chevron menjadi satu-satunya perusahaan minyak raksasa yang masih beroperasi di negara tersebut.

Trump tidak merinci besaran biaya pembangunan ulang infrastruktur migas Venezuela, selain menyebut akan ada jumlah uang yang sangat besar yang dikeluarkan.

Dia juga menilai peningkatan pasokan energi dari Venezuela berpotensi menekan harga minyak global.

“Memiliki Venezuela sebagai produsen minyak menguntungkan Amerika Serikat karena membantu menekan harga minyak,” ujarnya.

Potensi Pelanggaran Hukum Internasional

Komentar Trump muncul di tengah upaya meyakinkan pemilih menjelang pemilu paruh waktu tahun ini bahwa pemerintahannya menangani isu biaya hidup, meski kekhawatiran publik lebih banyak tertuju pada harga pangan dan perumahan.

Pernyataan tersebut juga disampaikan di tengah skeptisisme terhadap intervensi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Maduro. Trump menegaskan operasi tersebut diperlukan untuk menangkap sosok yang dituduh otoritas AS mengendalikan jaringan perdagangan narkoba serta untuk merebut kembali aset minyak.

Namun, para pengkritik menilai AS berpotensi melanggar hukum internasional dan memperingatkan bahwa Trump tidak memiliki mandat Kongres maupun dukungan publik untuk menjalankan proyek nation-building di Venezuela.

Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan penyitaan ekspor minyak Venezuela menjadi alat tekanan bagi Washington.

“Sekarang kami punya cara persuasi karena ekspor minyak mereka telah disita. Itu akan membawa negara tersebut ke tata kelola baru dalam waktu singkat,” katanya.

Johnson menepis kemungkinan eskalasi keterlibatan AS dan menegaskan langkah tersebut bukan perubahan rezim. Dia mengatakan, AS tidak mengharapkan pengerahan pasukan di darat atau keterlibatan langsung, selain menekan pemerintah sementara agar proses berjalan.

Sementara itu, Maduro yang ditangkap telah menjalani sidang awal di New York pada Senin dan menyatakan tidak bersalah atas dakwaan narkotika dan senjata. Dia mengklaim sebagai orang yang tidak bersalah.

Trump mengatakan Delcy Rodríguez, mantan wakil presiden Maduro yang dilantik sebagai presiden sementara, telah bekerja sama dengan pemerintah AS. Dia juga mengecilkan kemungkinan pemilu cepat.

“Kami harus memperbaiki negara ini terlebih dahulu. Anda tidak bisa menggelar pemilu sekarang. Ini akan memakan waktu. Kami harus merawat negara ini hingga kembali sehat," kata Trump.

Pemimpin oposisi Venezuela sekaligus peraih Nobel Perdamaian 2025, María Corina Machado, mengatakan kepada Fox News bahwa dirinya belum berbicara dengan Trump sejak 10 Oktober lalu, bertepatan dengan pengumuman penghargaan tersebut.

Sebelumnya, Trump meremehkan kemungkinan peran Machado dalam menentukan masa depan Venezuela dengan menyebutnya sebagai perempuan baik namun dinilai kurang memiliki dukungan luas di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Denmark menilai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland sebagai tekanan yang tidak dapat diterima, seraya memperingatkan konflik antarsesama negara NATO akan mengguncang tatanan keamanan global.

Pernyataan itu disampaikan, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, sehari setelah Trump kembali mengulang ancamannya—menyusul operasi militer AS di Venezuela—untuk menguasai wilayah semi-otonom Denmark tersebut.

Dalam wawancara dengan penyiar nasional Denmark, DR, Frederiksen menyebut pernyataan Trump sebagai tekanan yang tidak dapat diterima. Menurutnya, Jika AS memilih untuk menyerang negara NATO lain, maka komunitas internasional seperti NATO akan berakhir.

“Komunitas internasional seperti yang kita kenal, aturan main demokrasi, NATO sebagai aliansi pertahanan terkuat di dunia—semuanya akan runtuh jika satu negara NATO memilih menyerang negara NATO lainnya," katanya, dikutip dari The New York Times, Selasa (6/1/2026).

Peringatan tersebut disampaikan sehari setelah Frederiksen merilis pernyataan resmi yang secara langsung mendesak Trump untuk menghentikan ancaman mengambil alih Greenland, yang kembali dilontarkannya pada jam-jam sensitif setelah operasi AS di Venezuela.

Sementara itu, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen juga menolak keras pernyataan Trump. Melalui media sosial, dia menyebut retorika tersebut sama sekali tidak dapat diterima, serta menilai perbandingan Greenland dengan Venezuela sebagai sesuatu yang keliru dan tidak menghormati.

Kedua pemimpin itu berbicara setelah Trump kembali menegaskan keinginannya menguasai pulau tersebut dalam wawancara dengan majalah The Atlantic.

Namun, hanya beberapa jam setelah kecaman bersama tersebut, Trump kembali mempertegas sikapnya. Dia mengatakan, AS membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional.

Dia juga menilai Denmark tidak berbuat cukup untuk mengamankan wilayah luas yang kaya mineral itu.

“Anda tahu apa yang baru-baru ini dilakukan Denmark untuk meningkatkan keamanan Greenland?” ujarnya berseloroh. “Mereka menambah satu kereta luncur anjing.”

Frederiksen menanggapi serius pernyataan tersebut pada Senin (5/1/2026) malam. Selama setahun terakhir, Denmark memang menjadikan peningkatan pertahanan Arktik sebagai prioritas utama.

“Saya percaya dia serius. Dia menginginkan Greenland. Ini adalah sebuah konflik—kita sepakat soal itu,” tambahnya.

Dalam pernyataan pada Minggu (4/1/2026), Frederiksen menegaskan Trump telah melampaui batas. Dia menekankan Denmark merupakan anggota NATO dan perjanjian pertahanan dengan AS sudah memberikan Washington akses luas ke Greenland.

Selain itu, Denmark juga terus meningkatkan kemampuan pertahanannya di kawasan Arktik.

Pernyataan tersebut juga muncul setelah provokasi lain dari Amerika Serikat, yakni unggahan media sosial Katie Miller, istri Stephen Miller, penasihat utama Trump, yang menulis “SOON” (Segera) disertai peta Greenland yang diarsir dengan bendera AS.

Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Moller Sorensen menanggapi unggahan tersebut dengan pengingat bahwa Denmark mengharapkan penghormatan penuh terhadap keutuhan wilayah Kerajaan Denmark.

Respons Negara Tetangga Denmark

Sejumlah negara tetangga Denmark di Eropa, serta Uni Eropa, segera menegaskan kembali dukungan lama mereka terhadap Denmark dan Greenland.

“Kami perlu mengingatkan bahwa Greenland adalah sekutu AS dan juga berada di bawah payung NATO, dan itu merupakan perbedaan yang sangat besar” dibandingkan situasi Venezuela, ujar juru bicara Komisi Eropa Paula Pinho dalam konferensi pers.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan sependapat dengan Frederiksen. Starmer mengatakan, Denmark adalah sekutu dekat Eropa dan NATO.

Dia juga menegaskan bahwa masa depan Greenland ditentukan oleh para pemimpin Denmark dan Greenland sendiri.

Sementara itu, melalui unggahan di media sosial, Presiden Finlandia Alexander Stubb menegaskan tidak ada pihak yang memutuskan untuk Greenland dan Denmark selain mereka sendiri.

Pernyataan Trump, yang menyusul penangkapan Presiden Venezuela dan istrinya oleh AS, menjadi rangkaian terbaru langkah yang membuat para pemimpin Denmark dan Greenland resah dalam beberapa bulan terakhir.

Bulan lalu, Trump memicu kemarahan dengan menunjuk utusan khusus untuk Greenland. Langkah itu diyakini sebagai pertama kalinya dilakukan AS dan dipandang sebagai bagian dari upaya mengakuisisi wilayah tersebut.

Ancaman Keamanan

Pada bulan yang sama, intelijen militer Denmark untuk pertama kalinya memasukkan Amerika Serikat dalam penilaian ancaman tahunan. Mereka menyebut pergeseran kebijakan AS telah menciptakan ketidakpastian baru bagi keamanan Denmark.

Pemerintah Denmark juga menyatakan kemarahan atas laporan bahwa AS melakukan kegiatan mata-mata di Greenland dan menjalankan kampanye pengaruh secara terselubung.

Ambisi Trump terhadap Greenland dinilai semakin mengkhawatirkan bagi Denmark sejak operasi militer AS di Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) lalu, meskipun hanya sedikit warga Denmark yang memperkirakan invasi dalam waktu dekat, kata Mikkel Runge Olesen, peneliti senior di Danish Institute for International Studies.

“Isu ini mendapat perhatian besar di Denmark dan memicu banyak kekhawatiran,” ujarnya.

Operasi di Venezuela, lanjut Olesen, menunjukkan kesediaan AS menggunakan kekuatan. Namun, dia mengingatkan bahwa membandingkan kedua situasi tersebut merupakan lompatan yang cukup jauh.

“Hubungan AS–Venezuela sudah sangat buruk selama puluhan tahun. Sangat berbeda jika sampai menyerang sesama sekutu NATO," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin reformasi ekonomi dan politik di Venezuela. AS juga mengklaim mendapat kerja sama penuh dari pemerintah Caracas usai penangkapan Nicolas Maduro.

Melansir Bloomberg pada Selasa (6/1/2026), Penasihat Senior Gedung Putih Stephen Miller mengatakan Trump meminta Rubio, di bawah bimbingan dan arahan langsung presiden, untuk menjadi penanggung jawab utama proses tersebut.

Rubio akan memimpin tim lintas sektor yang mencakup pejabat bidang energi, keuangan, dan kebijakan militer.

“Ini tim besar, kelompok orang yang bekerja sangat baik dan saling berkoordinasi secara erat,” ujar Miller kepada wartawan di Gedung Putih.

Namun, Gedung Putih belum mengungkapkan secara rinci bagaimana AS akan mengelola Venezuela pascaoperasi penangkapan Maduro. Pada hari yang sama, Maduro menyatakan tidak bersalah atas dakwaan narkoterorisme yang diajukan pemerintah AS.

Trump sebelumnya menyatakan AS akan “menjalankan” Venezuela hingga digelar pemilihan umum baru. Dia juga menyebut sejumlah produsen minyak besar siap mengucurkan investasi miliaran dolar untuk menggarap cadangan minyak mentah Venezuela yang bernilai tinggi.

Dalam wawancara dengan NBC News, Trump mengisyaratkan pemerintahannya dapat memberikan subsidi kepada perusahaan energi guna membangun kembali industri minyak negara tersebut.

Meski demikian, upaya reformasi ekonomi dan politik di Venezuela dinilai sangat kompleks dan menyisakan banyak pertanyaan kebijakan maupun teknis yang belum terjawab.

Rubio sejauh ini menghindari perincian tersebut dengan menegaskan AS akan memengaruhi pemerintahan Venezuela yang tersisa melalui tekanan ekonomi serta ancaman tindakan militer lanjutan.

Trump dan Miller menyatakan Delcy Rodríguez—mantan wakil presiden Maduro yang dilantik pada Senin sebagai penggantinya—turut membantu upaya AS, meskipun secara terbuka mengecam penangkapan Maduro.

“Kami benar-benar mendapatkan kerja sama penuh, lengkap, dan total dari pemerintah Venezuela. Sebagai hasilnya, rakyat Venezuela akan menjadi lebih makmur daripada sebelumnya, dan tentu saja Amerika Serikat akan memperoleh manfaat besar dalam hal keamanan ekonomi dan kerja sama militer,” kata Miller.

Dalam wawancara dengan NBC, Trump membantah spekulasi bahwa AS telah berkoordinasi dengan Rodríguez sebelum penangkapan Maduro. Dia juga menegaskan perlunya memperbaiki negara sebelum menyelenggarakan pemilu baru.

“Kami harus merawat negara ini hingga kembali sehat,” ujarnya.

Selain Rubio dan Miller, Menteri Pertahanan Pete Hegseth serta Wakil Presiden JD Vance diperkirakan memegang peran penting dalam agenda Venezuela. Trump menyebut tim tersebut terdiri dari berbagai keahlian.

“Mereka semua punya keahlian, keahlian yang berbeda-beda,” katanya, seraya menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi pihak yang memegang kendali akhir.

Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pertemuan darurat pada Senin waktu setempat menyusul operasi tersebut.

Sejumlah negara mengkritik langkah Trump dan menyuarakan kekhawatiran atas sinyal kemungkinan perluasan aksi militer ke Kolombia dan Meksiko, prediksi runtuhnya Kuba, serta pengulangan ancaman Trump untuk merebut Greenland dari Denmark atas nama keamanan nasional AS.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo, mewakili Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam karena aturan hukum internasional tidak dihormati.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz membela operasi penangkapan tersebut dan menegaskan aksinya terbatas. “Tidak ada perang terhadap Venezuela atau rakyatnya. Kami tidak menduduki sebuah negara. Ini adalah operasi penegakan hukum,” ujar Waltz.

Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa para pendukungnya akan mendukung kebijakannya terkait Venezuela, meskipun langkah itu berpotensi mengasingkan sebagian basis pemilihnya yang mendukung janji untuk menjauhkan AS dari perang luar negeri.

“MAGA menyukainya. MAGA menyukai apa yang saya lakukan. MAGA menyukai semua yang saya lakukan. MAGA adalah saya. MAGA menyukai semua yang saya lakukan, dan saya juga menyukai semua yang saya lakukan," kata Trump.

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada Sabtu (03/01) menandai hubungan kedua negara yang sangat panas dalam waktu singkat.

Operasi militer ini menjadi salah satu tindakan paling berisiko yang dilakukan Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir dan memicu perdebatan global mengenai legalitas serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Amerika Latin.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS akan melakukan transisi pemerintahan Venezuela. Maduro kemudian dibawa ke New York, Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan kasus narkotika. Maduro terlihat kembali di media dan sudah berada di New York pada Senin (5/1/2026).

“Kami akan menjalankan pemerintahan Venezuela sampai tiba saatnya bisa melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” ujar Trump yang disampaikan setelah pasukan AS melakukan serangan tersebut dan menangkap Maduro.

Dikutip dari BBC, Selasa (6/1/2026), Trump menyalahkan pemerintahan Maduro atas masuknya ratusan ribu migran Venezuela ke AS. Migrasi tersebut merupakan bagian dari eksodus hampir delapan juta warga Venezuela yang meninggalkan negaranya sejak 2013 akibat krisis ekonomi dan represi politik.

Tanpa bukti jelas, Trump langsung menuduh Maduro telah “mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwa” serta “memaksa” para warga negaranya untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Tuduhan ini secara konsisten dibantah oleh pemerintah Venezuela.

Trump juga menjadikan isu narkotika sebagai alasan utama operasi kerasnya terhadap Venezuela. Ia menyoroti maraknya fentanyl dan kokain masuk ke AS, yang menurut Washington sebagian difasilitasi oleh jaringan kriminal di Venezuela.

AS menetapkan dua kelompok kriminal: Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, sebagai Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorist Organisations). Trump menuduh Cartel de los Soles dipimpin langsung oleh Maduro. Namun, para analis menilai kelompok tersebut bukan organisasi hierarkis, melainkan istilah untuk menggambarkan oknum pejabat yang membiarkan jalur narkotika melintas.

Maduro membantah tuduhan tersebut dan menuduh AS menggunakan perang melawan narkoba sebagai dalih untuk “menggulingkan pemerintahannya” dan “menguasai cadangan minyak Venezuela”.

Tekanan terhadap pemerintahan Maduro meningkat signifikan sejak Trump memulai masa jabatan keduanya di 2025. AS menggandakan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro dan melancarkan lebih dari 30 serangan terhadap kapal yang dituduh membawa narkoba di Karibia dan Pasifik, yang menewaskan lebih dari 110 orang.

Pemerintah AS menyatakan pihaknya terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional dengan jaringan perdagangan narkoba. Namun, sejumlah ahli hukum internasional menilai serangan tersebut tidak menyasar target militer yang sah dan berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.

General Dan Caine, Kepala Staf Gabungan menjelaskan dalam konferensi pers, operasi penangkapan Maduro dilakukan secara rahasia dengan nama “Absolute Resolve”, yang telah direncanakan dan dilatih selama berbulan-bulan. Sekitar 150 pesawat lepas landas dari 20 pangkalan udara dalam operasi yang berlangsung kurang dari 30 menit.

Pada Jumat pukul 23:46 waktu setempat (hari Sabtu pukul 10:46 WIB), Trump memberikan lampu hijau.

Trump memuji operasi penangkapan tersebut sebagai “salah satu demonstrasi kekuatan militer Amerika yang paling menakjubkan, efektif, dan kuat dalam sejarah Amerika”.

Pasukan AS terlebih dahulu melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela sebelum helikopter mendarat di kediaman Maduro di Caracas. Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke kapal induk AS dan diterbangkan ke New York.

Al Jazeera melaporkan bahwa serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 40 orang, meski angka resmi belum dirilis. Sejumlah warga menggambarkan ledakan hebat yang merusak rumah dan memaksa keluarga mengungsi di tengah malam.

Mahkamah Agung Venezuela telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara untuk menjaga pemerintahan. Sementara itu, Trump menyatakan AS akan “menjalankan” Venezuela hingga kepemimpinan baru terbentuk dan tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat.

Al Jazeera melaporkan bahwa pada Sabtu (03/12) Trump mengatakan AS tidak akan menduduki Venezuela, asalkan Delcy Rodriguez dapat "melakukan apa yang kita (AS) inginkan".

Serangan ini menempatkan Venezuela dalam fase ketidakpastian politik yang mendalam, sekaligus membuka babak baru konfrontasi langsung antara Washington dan Caracas. (Stefanus Bintang)

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro menyatakan tidak bersalah atas dakwaan narkotika pada Senin (5/1/2026) waktu setempat, menyusul penangkapannya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengguncang para pemimpin dunia dan memicu kekacauan politik di Caracas.

“Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya orang baik. Saya masih presiden negara saya,” ujar Maduro, 63 tahun, melalui penerjemah di Pengadilan Federal Manhattan sebelum ucapannya dipotong Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein, dilansir dari Reuters pada Selasa (6/1/2026).

Istri Maduro, Cilia Flores, juga menyatakan tidak bersalah. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret 2026.

Puluhan demonstran pendukung dan penentang Maduro berkumpul di luar gedung pengadilan menjelang sidang singkat yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut.

Beberapa jam kemudian di Caracas, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara. Dalam pernyataannya, Rodriguez menyampaikan dukungan kepada Maduro tanpa memberi sinyal akan menentang langkah Amerika Serikat.

“Saya datang dengan luka di hati atas penculikan dua pahlawan yang kini disandera,” ujarnya, seraya berjanji membawa Venezuela tetap melangkah maju di masa-masa yang mengerikan.

Maduro didakwa memimpin jaringan perdagangan kokain yang bekerja sama dengan kelompok kriminal bersenjata, termasuk kartel Sinaloa dan Zetas dari Meksiko, pemberontak FARC Kolombia, serta geng Tren de Aragua asal Venezuela.

Dia menghadapi empat dakwaan pidana, yakni narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan perangkat peledak.

Maduro selama ini membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai kedok ambisi imperialis terhadap cadangan minyak besar Venezuela.

Trump tidak menutupi keinginannya untuk ikut menikmati kekayaan minyak Venezuela. Saham perusahaan minyak AS melonjak pada Senin, didorong prospek akses ke cadangan minyak raksasa negara Amerika Latin tersebut.

Di tengah reaksi keras para pemimpin dunia dan politisi AS atas penangkapan kepala negara yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah Venezuela menerbitkan perintah darurat yang memerintahkan polisi memburu dan menangkap siapa pun yang mendukung serangan AS pada Sabtu (3/1/2026) lalu.

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan membahas implikasi penggerebekan tersebut, yang dikecam Rusia, China, dan sekutu kiri Venezuela.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan kekhawatiran atas stabilitas Venezuela dan legalitas serangan Trump, yang disebut sebagai intervensi AS paling dramatis di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989.

Pasukan Khusus AS dilaporkan masuk ke Caracas dengan helikopter pada Sabtu (3/1/2026), menembus pengamanan Maduro dan menyeretnya dari ambang ruang aman.

Maduro dan Istri Hadiri Sidang, Nyatakan Tidak Bersalah

Pada Senin (5/1/2025) pagi, Maduro, dengan tangan yang diborgol, dan istrinya dikawal petugas bersenjata lengkap dari pusat tahanan Brooklyn menuju helikopter yang membawa mereka ke pengadilan federal Manhattan.

Sidang dimulai pukul 12.02 waktu setempat, dengan hakim membacakan ringkasan dakwaan. Maduro, yang diborgol di pergelangan kaki dan mengenakan seragam tahanan oranye-krem, mengikuti persidangan melalui penerjemah.

Hakim meminta Maduro berdiri untuk mengonfirmasi identitasnya, yang dijawab dalam bahasa Spanyol. Hakim juga mengingatkan hak pasangan tersebut untuk memberi tahu konsulat Venezuela terkait penangkapan mereka.

Jaksa menyebut Maduro terlibat perdagangan narkotika sejak menjadi anggota Majelis Nasional Venezuela pada 2000, berlanjut saat menjabat menteri luar negeri hingga terpilih sebagai presiden pada 2013 menggantikan mendiang Hugo Chavez.

Pengacara Maduro, Barry Pollack, mengatakan pihaknya memperkirakan proses hukum yang panjang dan kompleks terkait apa yang dia sebut sebagai “penculikan militer” terhadap kliennya. Dia menambahkan, Maduro belum mengajukan permohonan pembebasan, meski opsi tersebut bisa dipertimbangkan kemudian.

Sementara itu, pengacara Flores, Mark Donnelly, menyatakan kliennya mengalami sejumlah cedera serius, termasuk memar parah di tulang rusuk, dan meminta pemeriksaan sinar-X serta evaluasi medis.

Jaksa federal New York pertama kali mendakwa Maduro pada 2020 dalam kasus perdagangan narkotika yang melibatkan pejabat Venezuela dan gerilyawan Kolombia. Dakwaan terbaru yang diumumkan Sabtu lalu memuat rincian tambahan serta terdakwa baru, termasuk Cilia Flores.

Amerika Serikat sejak lama menganggap Maduro sebagai pemimpin tidak sah, menyusul pemilu 2018 yang dinyatakan penuh kecurangan.

Sejumlah pakar hukum internasional pun mempertanyakan legalitas penggerebekan tersebut, dengan sebagian mengecam tindakan Trump sebagai penolakan terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan interim Venezuela menegaskan bahwa negara itu tetap solid mendukung Presiden Nicolas Maduro, meski penangkapannya oleh Amerika Serikat memicu ketidakpastian besar mengenai masa depan negara kaya minyak tersebut.

Melansir Reuters pada Senin (5/1/2026), para pejabat utama pemerintahan Maduro—yang menyebut penahanan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sebagai penculikan—masih menjalankan kendali pemerintahan.

“Di sini, persatuan kekuatan revolusioner lebih dari terjamin. Dan di sini hanya ada satu presiden, namanya Nicolas Maduro Moros. Jangan ada yang terprovokasi oleh musuh,” kata Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dalam rekaman audio yang dirilis Partai Sosialis PSUV yang berkuasa.

Tanpa merinci detail, Menteri Pertahanan Venezuela Jenderal Vladimir Padrino menyatakan di televisi pemerintah bahwa serangan AS menewaskan tentara, warga sipil, serta sebagian besar pengawal Maduro “secara kejam.”

Dia menambahkan bahwa angkatan bersenjata Venezuela telah diaktifkan untuk menjamin kedaulatan negara.

Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang juga menjabat sebagai Menteri Perminyakan, telah mengambil alih kepemimpinan sementara dengan restu Mahkamah Agung Venezuela, meskipun dia menegaskan Maduro tetap presiden sah negara tersebut.

Rodriguez dikenal memiliki hubungan luas dengan sektor swasta serta pemahaman mendalam mengenai industri minyak, sumber utama pendapatan Venezuela. Dia lama dipandang sebagai figur paling pragmatis di lingkaran inti Maduro.

Namun, Rodriguez secara terbuka membantah klaim Trump bahwa dirinya bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat.

Dalam wawancara dengan majalah The Atlantic pada Minggu (4/1/2026), Trump menyatakan Rodriguez dapat “membayar harga yang lebih mahal daripada Maduro” jika tidak melakukan hal yang benar.

Kementerian Komunikasi Venezuela belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Maduro saat ini ditahan di sebuah pusat penahanan di New York dan dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Senin (5/1/2026) terkait dakwaan narkotika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penangkapan Maduro dari Venezuela pada Sabtu lalu dan menyatakan Washington akan mengambil alih kendali negara tersebut untuk sementara waktu.

Gambar Maduro, 63 tahun, dengan mata tertutup dan tangan diborgol pada Sabtu lalu mengejutkan publik Venezuela. Operasi tersebut menjadi intervensi Washington paling kontroversial di Amerika Latin sejak invasi Panama 37 tahun lalu.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pemimpin Venezuela berikutnya harus sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, termasuk mencegah industri minyak Venezuela jatuh ke tangan musuh AS serta menghentikan perdagangan narkoba. Dia menyebut blokade AS terhadap kapal tanker yang terkena sanksi sebagai alat tekanan.

“Kami memberlakukan karantina terhadap minyak mereka. Itu berarti ekonomi mereka tidak akan bisa bergerak maju sampai syarat-syarat yang menjadi kepentingan nasional Amerika Serikat dan kepentingan rakyat Venezuela terpenuhi," kata Rubio dalam wawancara dengan ABC This Week.

Pemerintah Venezuela selama berbulan-bulan menuduh Trump berupaya merebut sumber daya alam negara itu, terutama minyak. Para pejabat juga menyoroti pernyataan Trump pada Sabtu bahwa perusahaan minyak besar AS akan masuk ke Venezuela.

“Kami marah karena akhirnya semuanya terungkap—mereka hanya menginginkan minyak kami,” tambah Cabello.

Venezuela, yang pernah menjadi salah satu negara paling makmur di Amerika Latin, mengalami kemerosotan ekonomi sejak era Presiden Hugo Chavez pada 2000-an dan semakin terpuruk di bawah kepemimpinan Maduro. Krisis tersebut mendorong sekitar satu dari lima warga Venezuela bermigrasi ke luar negeri dalam salah satu eksodus terbesar di dunia.

Kondisi di Venezuela

Sementara itu, sebagian pendukung Maduro berkumpul dalam aksi unjuk rasa yang disponsori pemerintah pada Minggu sore di Caracas.

“Rakyat Venezuela tidak boleh menyerah, dan kami tidak akan pernah menjadi koloni siapa pun lagi. Negeri ini bukan negara yang kalah," kata Reinaldo Mijares, salah satu peserta aksi,

Sebaliknya, para penentang Maduro cenderung menahan diri untuk merayakan penangkapannya. Kehadiran aparat keamanan pada Minggu bahkan terlihat lebih ringan dari biasanya.

Meski suasana tegang, sejumlah toko roti dan kedai kopi tetap buka, sementara warga terlihat berolahraga seperti biasa. Sebagian masyarakat mulai menimbun kebutuhan pokok.

“Kemarin saya sangat takut keluar rumah, tapi hari ini saya harus. Saya tidak punya makanan dan harus mencari cara,” ujar seorang ibu tunggal di kota minyak Maracaibo. “Orang Venezuela sudah terbiasa hidup dalam ketakutan.”

Kekecewaan juga dirasakan oposisi Venezuela setelah Trump tampak mengesampingkan kemungkinan pemimpin oposisi berusia 58 tahun dan peraih Nobel Perdamaian, Maria Corina Machado, mengambil alih kekuasaan dengan alasan kurangnya dukungan.

Machado dilarang maju dalam pemilu 2024, namun ia menyatakan sekutunya, Edmundo Gonzalez (76 tahun), yang menurut oposisi dan sejumlah pengamat internasional memenangkan pemilu tersebut, memiliki mandat demokratis untuk menjadi presiden.

Pertanyaan Besar

Adapun, masih belum jelas bagaimana Trump berencana mengawasi Venezuela. Langkah ini juga berisiko mengasingkan sebagian pendukungnya yang menentang intervensi asing.

Pemimpin Mayoritas Senat AS dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengatakan Gedung Putih belum menjawab pertanyaan krusial, termasuk berapa lama AS akan berada di Venezuela dan berapa banyak pasukan yang dibutuhkan.

“Rakyat Amerika khawatir ini akan menciptakan perang tanpa akhir—hal yang justru berulang kali ditentang Donald Trump dalam kampanyenya,” kata Schumer.

Dia menambahkan parlemen akan mempertimbangkan langkah untuk membatasi tindakan lanjutan pemerintahan Trump di Venezuela.

Meski banyak negara Barat menentang Maduro, muncul pula seruan agar AS menghormati hukum internasional dan menyelesaikan krisis secara diplomatik. Legalitas penangkapan kepala negara asing pun dipertanyakan.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin untuk membahas serangan AS tersebut. Rusia dan China, yang merupakan pendukung utama Venezuela, telah mengkritik langkah Washington.

Maduro didakwa pada 2020 oleh AS atas sejumlah tuduhan, termasuk konspirasi narkoterorisme. Ia selama ini membantah semua tuduhan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR RI mengecam tindakan Amerika Serikat yang dinilai sebagai aksi sepihak dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, menyusul pengakuan Presiden AS Donald Trump soal serangan militer dan penangkapan Presiden VenezuelaNicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menilai langkah AS tersebut mencederai prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya, tindakan itu tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga mengabaikan mekanisme hukum dan diplomasi internasional yang selama ini menjadi fondasi perdamaian dan ketertiban dunia.

“Tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulis, seperti dilansirAntara, Minggu (4/1/2026).

Dia mengingatkan, praktik penyerangan dan penangkapan kepala negara berpotensi menjadi preseden berbahaya jika dibiarkan, seolah-olah hukum internasional dapat dilanggar oleh negara berkuasa.

Jazuli juga menekankan, ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi ketegangan global.

“Dalam kondisi seperti ini, ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang mustahil,” katanya.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) wajib menentang tindakan AS yang dinilainya sewenang-wenang dan melanggar kedaulatan negara lain. Dia menegaskan, sikap Indonesia telah jelas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan.

Hasanuddin mendorong Indonesia, melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersikap proaktif mendorong penyelesaian melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB. “Ini perwujudan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

TB Hasanuddin juga mengingatkan dampak ekonomi global dari peristiwa tersebut, mengingat Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Penangkapan Presiden Venezuela dinilai berpotensi memicu gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai potensi lonjakan harga minyak dan menyiapkan skenario mitigasi untuk menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” kata Hasanuddin.

Selain itu, Hasanuddin menilai peristiwa ini menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia terkait pentingnya dukungan politik publik, soliditas nasional, dan kesiapsiagaan pertahanan. “Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Donald Trump mengakui AS telah melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Nicolás Maduro beserta istrinya, sebagaimana disampaikan melalui platform Truth Social pada Sabtu (3/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengintruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khusunya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Stéphane, dikutip dari laman resmi PBB pada Minggu (4/1/2026).

Stéphane menyampaikan bahwa Antonio menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia.

"Dia [Antonio] sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati," ujarnya Stéphane.

Senanda, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyatakan hukum internasional perlu dijunjung tinggi, serta memastikan keamanan dan keselamatan warga Venezuela.

"Perlindungan rakyat Venezuela adalah yang terpenting dan harus menjadi panduan bagi setiap tindakan selanjutnya," ucap Volker.

Selanjutnya, Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock menekankan Piagam PBB harus menjadi kerangka panduan dan tidak dianggap sebagai "dokumen opsional".

Annalena menerangkan dalam Pasal 2 dijelaskan semua negara anggota PBB perlu mencegah konflik antar negara dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

“ Dunia yang damai, aman, dan adil bagi semua orang hanya mungkin terwujud jika supremasi hukum ditegakkan, bukan jika kekuasaan yang menentukan kebenaran," ucap Annalena.

Bisnis.com,JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mengincar potensi minyak mentah di Venezuela usai Presiden Nicolas Maduro ditangkap. Negara di Amerika Selatan itu diketahui memiliki cadangan minyak jumbo.

Adapun, rencana mengambil alih minyak tersebut diumumkan Trump beberapa jam setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dan digulingkan oleh pasukan AS, Sabtu (3/1/2025) waktu setempat. Trump bahkan berjanji menggelontorkan anggaran miliaran dolar untuk memulihkan produksi minyak mentah Venezuela.

Dia menyebut, bakal mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak AS untuk berinvestasi mengelola cadangan minyak di Venezuela.

"Kita akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak AS yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang untuk negara ini," kata Trump dikutip dari Reuters.

Lantas, berapa besar cadangan minyak yang dimiliki Venezuela?

Menurut laporan Reuters, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, produksi minyak mentahnya relatif kecil, yakni sektar 1 juta barel per hari (bph).Hal itu terjadi lantaran salah urus, kurangnya investasi, dan sanksi yang dikenakan AS.

Tercatat, Venezuela memiliki sekitar 17% cadangan global atau 303 miliar barel. Jumlah cadangan itu di atas pemimpin Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Arab Saudi.

Cadangan minyaknya sebagian besar terdiri dari heavy oil di wilayah Orinoco di Venezuela tengah. Oleh karena itu, biaya produksi minyak mentah negara itu mahal.

Venezuela diketahui sebagai salah satu anggota pendiri OPEC bersama Iran, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi.

Negara itu pernah memproduksi minyak sebanyak 3,5 juta bph pada 1970-an, yang pada saat itu mewakili lebih dari 7% produksi minyak global. Produksi turun di bawah 2 juta barel per hari selama tahun 2010-an dan rata-rata sekitar 1,1 juta barel per hari tahun lalu atau hanya 1% dari produksi global.

Analis MST Marquee, Saul Kavonic, berpendapat bahwa jika perubahan rezim terjadi, produksi minyak Venezuela bisa meningkat. Pun, ekspor minyak Venezuela dapat tumbuh seiring dengan dicabutnya sanksi dan kembalinya investasi asing.

Investasi Jumbo AS Demi Kuasai Minyak Venezuela

Sementara itu, Kepala Analis Sektor Global di Third Bridge, Peter McNally, menilai bahwa rencana Trump untuk mendatangkan perusahaan minyak besar AS ke Venezuela dan 'mengalirkan minyak' akan terhambat oleh kurangnya infrastruktur. Apalagi, pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu bertahun-tahun dan investasi besar.

"Masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab tentang keadaan industri minyak Venezuela, tetapi jelas bahwa dibutuhkan puluhan miliar dolar untuk membalikkan industri tersebut," kata McNally.

Adapun satu-satunya perusahaan AS yang saat ini beroperasi di ladang minyak Venezuela adalah Chevron. Perusahaan itu memproduksi minyak mentah yang digunakan oleh kilang-kilang di Pantai Teluk AS dan kilang-kilang lainnya.

Direktur Program Energi Amerika Latin di Baker Institute Universitas Rice di Houston, Francisco Monaldi, mengatakan bahwa Chevron berada pada posisi yang paling diuntungkan dari potensi pembukaan sektor minyak di Venezuela.

Namun demikian, dia mengatakan bahwa perusahaan minyak AS lainnya akan memperhatikan dengan saksama stabilitas politik. Perusahaan minyak AS lain juga tengah menunggu untuk melihat bagaimana lingkungan operasional dan kerangka kontrak berkembang.

"Perusahaan yang kemungkinan besar akan sangat tertarik untuk kembali adalah Conoco, karena mereka memiliki piutang lebih dari US$10 miliar dan kecil kemungkinan mereka akan dibayar tanpa kembali ke negara itu," katanya.

Selain itu, Exxon juga bisa kembali, tetapi piutang mereka tidak sebanyak itu.

"Exxon, Conoco, dan Chevron, ketiganya tidak akan khawatir untuk berinvestasi dalam minyak mentah, mengingat minyak tersebut sangat dibutuhkan di Amerika Serikat dan mereka kurang fokus pada dekarbonisasi," imbuh Monaldi.