Bisnis.com, MAKASSAR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Makassar memperketat langkah mitigasi risiko dari hulu ke hilir guna menekan laju rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), khususnya pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pengetatan ini dirasa penting untuk menjaga kualitas aset perseroan di tengah tren suku bunga tinggi yang membayangi sektor riil.

Kendati rasio kualitas pembiayaan saat ini dinilai masih berada dalam batas aman regulator, langkah preventif tetap diperkuat guna mengantisipasi potensi penurunan daya beli maupun tekanan likuiditas pada debitur UMKM.

Berdasarkan data kinerja operasional periode Januari hingga April 2026, BRI RO Makassar mencatatkan rasio NPL KUR sebesar 2,01%. Angka tersebut dinilai relatif aman dan solid karena berada jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sebesar 5%.

Adapun total penyaluran KUR di wilayah kerja tersebut telah menembus Rp4,82 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini.

Jika dibedah per segmen, NPL untuk KUR Makro tercatat berada di level 2,4%, sedangkan untuk segmen KUR Kecil memperlihatkan performa yang lebih impresif di posisi 1,6%. Secara umum, portofolio pembiayaan pada kedua segmen tersebut masuk dalam kategori sangat sehat.

Seperti diketahui, wilayah kerja operasional BRI RO Makassar sendiri mencakup empat provinsi strategis di Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi potensi gagal bayar dari debitur, perseroan menitikberatkan strategi pada perbaikan proses bisnis sejak tahap awal penyeleksian atau dari 'bibit' sumber kredit.

Langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan kapabilitas para petugas lapangan, mulai dari Mantri hingga Relationship Manager (RM) Mikro.

"Kami berkomitmen untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kompetensi para pemrakarsa serta pemutus kredit di internal kami. Tujuannya agar mereka semakin cermat dalam melakukan proses analisis kredit, mulai dari tahapan pemilihan debitur hingga proses penandatanganan akad yang benar sesuai prinsip kehati-hatian," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Argo menguraikan, salah satu pemicu utama terjadinya pemburukan kualitas kredit adalah ketidaksesuaian antara kapasitas riil kebutuhan debitur dengan plafon pembiayaan yang dikucurkan, atau overcrediting.

Menurutnya, proses kredit yang sehat harus mengedepankan kalkulasi kebutuhan yang presisi agar dana yang disalurkan tepat guna.

"Prinsipnya sederhana, jika pelaku usaha butuhnya Rp50 juta, maka harus diberikan Rp50 juta. Jangan dipaksakan naik menjadi Rp150 juta karena kebesaran modal dari kapasitas usaha justru berisiko memicu kredit macet di kemudian hari. Overcrediting merupakan salah satu kekeliruan eksternal yang kami minimalisir melalui edukasi internal," jelasnya.

Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto menambahkan, selain pembenahan di sisi internal, strategi penekanan NPL juga difokuskan pada penguatan edukasi kepada nasabah secara intensif saat penandatanganan akad kredit.

Pihak bank memastikan peninjauan langsung ke lokasi usaha dilakukan secara berkala, baik oleh mantri maupun pejabat pemutus kredit.

Edukasi yang diberikan mencakup kewajiban penggunaan dana untuk sektor-sektor yang produktif dan larangan keras mengalihkan pembiayaan ke ranah konsumtif. Guna memonitor perputaran arus kas nasabah, BRI juga mengedukasi debitur agar mengalihkan seluruh transaksi pendapatan usahanya ke dalam rekening simpanan BRI.

"Faktor penunggakan itu mayoritas dipicu oleh dua hal, yakni pembiayaan yang terlalu besar atau penyalahgunaan peruntukan dana untuk kebutuhan konsumtif. Melalui penguatan edukasi dan pendampingan yang intensif, serta optimalisasi jaringan unit kerja dan Agen BRILink di wilayah terpencil, kami optimistis kualitas kredit bermasalah dapat ditekan ke level seminimal mungkin," pungkas Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepemilikan investor domestik di pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih berpotensi meningkat pada 2026, seiring dengan terbatasnya minat investor asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia.

Pengamat pasar modal, Martin Aditya, menilai, daya tarik SBN bagi investor global masih relatif rendah karena selisih imbal hasil (spread) antara obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun dan obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) tenor sama belum cukup lebar.

“Spread government bond Indonesia 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun masih di kisaran 190–200 basis poin, sehingga dari sisi investor asing masih kurang menarik,” ujar Martin, dikutip Senin (19/1/2026).

Selain itu, tren penurunan suku bunga global yang semakin kuat juga membuat instrumen pasar uang dan pendapatan tetap kehilangan daya saing dari sisi imbal hasil. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong investor untuk lebih melirik instrumen saham yang menawarkan potensi return lebih tinggi.

Dia memaparkan, di tengah tren penurunan suku bunga, imbal hasil instrumen pasar uang dan pendapatan tetap (fixed income) seperti SBN menjadi kurang kompetitif di mata para investor asing dibandingkan saham yang lebih menarik.

Martin menambahkan, perbedaan karakter antara investor asing dan domestik juga turut memengaruhi struktur kepemilikan SBN. Investor asing cenderung bersifat jangka pendek dan lebih aktif melakukan transaksi perdagangan (trading), sementara investor lokal memiliki kecenderungan menahan obligasi hingga jatuh tempo.

“Investor asing lebih trading, sedangkan investor lokal cenderung hold untuk jangka panjang. Trading biasanya hanya dilakukan jika membutuhkan likuiditas,” ujarnya.

Dari sisi stabilitas pasar, Martin menilai dominasi investor domestik justru memberikan dampak positif. Menurutnya, selama fundamental perekonomian nasional tetap kuat dan Bank Indonesia (BI) konsisten melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas pasar, peningkatan kepemilikan investor lokal dinilai tidak akan menimbulkan tekanan berarti.

Sebaliknya, jika kepemilikan asing terhadap SBN lebih dominan, dia menyebut volatilitas pasar dapat lebih tinggi. Hal tersebut karena para investor asing membandingkan instrumen SBN RI dengan negara lain yang mungkin menawarkan imbal hasil dan indikator ekonomi yang lebih menarik.

Perubahan Berkelanjutan

Senada, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet memprediksi tren kenaikan kepemilikan investor lokal di SBN kemungkinan besar masih akan berlanjut ke 2026. Menurutnya, kenaikan jumlah investor lokal tersebut bukan tren yang sifatnya sementara.

Dia menjelaskan, perubahan struktur investor di pasar obligasi negara umumnya terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu lama, kecuali memang dipicu oleh kondisi yang sangat ekstrem.

"Selama tidak ada guncangan besar, arah perubahannya cenderung berkelanjutan," jelas Yusuf.

Dia menambahkan, potensi kelanjutan tren ini juga ditopang oleh peran Bank Indonesia dalam kerangka kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter yang masih cukup kuat.

Meski secara klasifikasi berbeda dengan investor ritel atau institusi keuangan lainnya, dalam statistik kepemilikan SBN, BI tetap tercatat sebagai investor lokal, sehingga porsi domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Yusuf melanjutkan, dengan dominasi kepemilikan lokal yang semakin besar, volatilitas pasar SBN cenderung lebih rendah. Hal tersebut karena ketergantungan terhadap arus modal asing berkurang.

Selain itu, yield SBN juga akan menjadi lebih dipengaruhi oleh faktor domestik dibandingkan sentimen global jangka pendek. Di sisi lain, kondisi ini membuat peran kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin menentukan dalam pembentukan yield di pasar.

Yusuf menambahkan, perbedaan perilaku investor asing dan lokal di pasar SBN cukup jelas. Dia mengatakan, investor asing biasanya jauh lebih responsif terhadap sentimen global, seperti arah kebijakan suku bunga AS, pergerakan dolar AS, atau perubahan selera risiko global. Oleh karena itu, arus dana asing cenderung lebih fluktuatif dan bersifat jangka pendek.

"Sebaliknya, investor lokal, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, dan juga Bank Indonesia, lebih berorientasi jangka menengah hingga panjang dan didorong oleh kebutuhan struktural, misalnya pengelolaan likuiditas dan kewajiban. Hal ini membuat perilaku investor domestik relatif lebih stabil," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tren penurunan suku bunga yang diprediksi bakal berlanjut pada tahun ini, turut membawa proyeksi terhadap imbal hasil SBN Ritel 2026 pada level yang tidak jauh berbeda dengan realisasi 2025.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian, memprediksi imbal hasil dari delapan seri SBN Ritel yang akan diterbitkan pada tahun ini akan berkisar pada level 5,25–5,65%.

Untuk diketahui, besaran imbal hasil SBN Ritel pada 2025 sebetulnya berada pada rentang 5,20–6,75%. Pada beberapa penerbitan awal tahun, SBN Ritel menawarkan imbal hasil yang masih cukup tinggi, yaitu berkisar pada level 6,25–6,75%. Namun, tren pemangkasan suku bunga yang terjadi sejak Agustus, membuat imbal hasil yang ditawarkan SBN Ritel akhir tahun terbatas pada level 5,20–5,95%.

“BI Rate tahun 2026 kami perkirakan masih akan turun meskipun terbatas di level rata-rata 4,50%. Maka kupon SBN Ritel yang ditawarkan akan berkisar 5,25–5,65% di 2026,” kata Fajar kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Meskipun menawarkan imbal hasil yang cenderung rendah dibandingkan realisasi imbal hasil sepanjang 2025, Fajar memprediksi permintaan pasar terhadap SBN akan cenderung kuat, seiring dengan tren bertumbuhnya jumlah investor belakangan.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan jumlah investor di pasar modal Tanah Air telah melampaui 20 jutasingle investor identification(SID) pada akhir Desember 2025. Hal itu mencerminkan kenaikan 34,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belum lagi, Fajar memprediksi suku bunga BI akan dipangkas maksimal sebanyak dua kali pada tahun ini. Hal itu yang turut mendorong daya tarik SBN Ritel dibandingkan instrumen pendapatan tetap lainnya.

Pemangkasan suku bunga BI, lanjutnya, juga akan memberikan efek berupa penurunanyieldSBN bertenor 10 tahun. Dia bahkan memprediksiyieldSBN mampu menyentuh level 5,8–5,9% pada 2026.

“Di 2026, permintaan pasar untuk SBN diperkirakan masih kuat, seiring dengan pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang terus terjadi. Selain itu, tren masih berlangsungnya pemangkasan suku bunga di 2026 juga bisa menjadi daya tarik bagi investor,” katanya.

Adapun untuk diketahui, pemerintah telah merilis jadwal penerbitan SBN Ritel sepanjang 2026. Terdapat total 8 produk SBN Ritel, dengan 2 produk ORI, 2 SR, 2 ST, 1 SWR, dan 1 SBR. Penerbitan pertama akan diawali oleh ORI029 yang bakal diterbitkan pada 26 Januari–19 Februari 2026.

Jadwal Tentatif Masa Penawaran Obligasi Ritel 2026:

• ORI029 pada 26 Januari—19 Februari 2026

• SR024 pada 6 Maret—15 April 2026

• ST016 pada 8 Mei—3 Juni 2026

• ORI030 pada 6 Juli—30 Juli 2026

• SR025 pada 21 Agustus—16 September 2026

• SWR007 pada 4 September—21 Oktober 2026

• SBR015 pada 29 September—22 Oktober 2026

• ST017 pada 6 November—2 Desember 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan pasar untuk surat berharga negara (SBN) ritel pada 2026 diproyeksikan akan kuat didorong oleh pertumbuhan investor di pasar modal dan tren penurunan suku bunga acuan yang berlanjut.

Mengacu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, realisasi dari penerbitan SBN ritel sepanjang 2025 mencapai Rp153 triliun. Realisasi itu meningkat dibandingkan realisasi 2024 senilai Rp148 triliun.

DJPPR sendiri telah menerbitkan tujuh seri SBN ritel pada 2025. Mayoritas penerbitan tersebut mampu diserap pasar dengan sepenuhnya. Bahkan beberapa diantaranya mencatatkan kelebihan permintaan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hanya dua seri yang tidak ludes di pasaran, yaitu SBR014 dan SR023. SBR014 yang diterbitkan pada periode 14 Juli–7 Agustus 2025 dan menargetkan dana terhimpun hingga Rp15 triliun, hanya mampu membukukan penjualan senilai Rp14,91 triliun. Artinya, produk ini hanya laris di pasaran sebesar 99,4%.

Sementara itu, SR023 yang diterbitkan setelahnya pada periode 22 Agustus–15 September 2025, hanya membukukan penjualan Rp18,73 triliun dari target dana terhimpun Rp20 triliun. Artinya, penjualan SR023 hanya mencapai 93,65% dari target awal pemerintah.

Namun, kondisi berbalik pada dua penerbitan SBN ritel terakhir. Obligasi Ritel Indonesia seri ORI028 yang diterbitkan pada periode 29 September–23 Oktober 2025 nyatanya mampu membukukan penjualan hingga Rp15,5 triliun atau mencerminkan 103,33% dari target penjualan pemerintah senilai Rp15 triliun.

Begitu juga dengan ST015 yang mampu membukukan penjualan melebihi target awal. Penawaran ST015 bahkan mengalami beberapa kali penambahan kuota penjualan. Pada awal penawaran, pemerintah menargetkan dana Rp10 triliun, kemudian ditingkatkan menjadi Rp12 triliun, dan kembali naik menjadi Rp15 triliun.

Dengan kata lain, dari tujuh penerbitan SBN ritel sepanjang 2025, 71,42% hasil penerbitan masih mencatatkan penjualan yang positif. Hanya dua dari tujuh yang tidak mencapai target penjualan pemerintah.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian menilai pada 2026 permintaan pasar untuk SBN ritel diperkirakan masih kuat, seiring dengan pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang terus terjadi.

“Selain itu, tren masih berlangsungnya pemangkasan suku bunga pada 2026 juga bisa menjadi daya tarik bagi investor,” kata Fajar kepada Bisnis pada Jumat (2/1/2026).

Dia memperkirakan arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI) akan turun sebanyak satu hingga dua kali. Efek terhadap pasar obligasi adalah penurunan yield obligasi meskipun terbatas. Untuk imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun kemudian diperkirakan akan turun hingga ke level 5,8% hingga 5,9%.

Adapun terkait proyeksi kupon yang ditawarkan SBN ritel pada tahun ini, mengacu tahun lalu, kupon yang ditawarkan SBN ritel berkisar 5,65% hingga 6,75% dengan rata-rata suku bunga BI sebesar 5,25%. Maka untuk 2026 diperkirakan BI rate masih akan turun meskipun terbatas yakni di level rata-rata 4,50%, kupon SBN ritel yang akan ditawarkan kemudian berkisar 5,25% hingga 5,65%.

“Kami menyarankan investor dapat menerapkan strategi active duration management dengan memanfaatkan momentum positif maupun negatif di pasar SBN untuk sinyal entry dan exit dengan melakukan trading,” ujar Fajar.

Sementara, Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai permintaan pasar atas penerbitan SBN ritel pada 2026 diperkirakan masih ada, tetapi lebih moderat.

“Untuk BI rate, arah kebijakan 2026 masih berpotensi turun terbatas atau lebih sempit dari 2025, karena fokus keseimbangan growth–stabilitas. Meski begitu, pasar obligasi tetap didukung likuiditas domestik yang ample,” kata Putri, Jumat (2/1/2026).

Untuk proyeksi kupon SBN ritel, menurutnya kisaran kupon pada 2026 kemungkinan mengikuti tren suku bunga. Jika BI rate masih mempunyai ruang penurunan, kupon cenderung lebih rendah atau minimal tidak lebih tinggi dibanding rata-rata penerbitan 2025.