KOMPAS.com – Transformasi digital mendorong perusahaan untuk terus bergerak cepat dalam menghadirkan inovasi.

Namun, di balik percepatan tersebut, perusahaan juga dituntut mampu memastikan setiap keputusan bisnis tetap berpijak pada kepatuhan hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang matang.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis di setiap jenjang organisasi.

Pembekalan mencakup perkembangan regulasi hingga praktik-praktik terbaik yang relevan dengan kebutuhan bisnis sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola perusahaan.

Komitmen itu diwujudkan melalui Executive Session bertajuk “Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making” yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan pada Jumat (26/6/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman mengenai perkembangan regulasi beserta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis.

Dengan bekal tersebut, setiap kebijakan perusahaan diharapkan memiliki landasan kepatuhan hukum yang kuat, didukung tata kelola risiko bisnis yang baik, tetap sejalan dengan prinsip good corporate governance (GCG), serta mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Penguatan budaya kepatuhan di tengah transformasi digital

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana mengatakan, percepatan transformasi bisnis dan digital perlu diiringi dengan penguatan budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Andy menilai, pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP yang baru perlu disertai shared understanding yang kuat di kalangan para pengambil keputusan. Sebab, menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu fondasi agar transformasi perusahaan tetap berjalan selaras dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.

"Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum kuat, proses akuntabel, serta mitigasi risiko komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujar Andy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Dok. Telkom Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana menyampaikan sambutan pada Executive Session ?Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making?, Jumat (26/6/2026).

Business judgment rule menjadi bekal dalam pengambilan keputusan

Sebagai bagian dari Executive Session, Telkom menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof Dr Eddy OS Hiariej, SH, MHum, yang membawakan materi bertajuk “Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru”.

Dalam sesi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga implementasi business judgment rule (BJR) sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan, dokumentasi dalam perumusan keputusan, serta pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Bekal menghadapi restrukturisasi hingga kepailitan

Executive Session juga menghadirkan Partner Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), Nien Rafles Siregar, SH, MH, yang turut menjadi Anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam paparannya yang bertajuk “Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi”, Nien mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi ketika menghadapi restrukturisasi perusahaan, PKPU, serta kepailitan.

Pembahasan tersebut juga mencakup penerapan business judgment rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan

Bagi Telkom, Executive Session menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning sekaligus memperkuat implementasi GCG.

Melalui penguatan pemahaman terhadap regulasi, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum, Telkom ingin memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap dinamika industri.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut diharapkan menjadi fondasi penting bagi Telkom dalam menghadirkan excellence service, memperkuat kepercayaan pelanggan dan para pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

Bisnis.com, MAKASSAR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Makassar memperketat langkah mitigasi risiko dari hulu ke hilir guna menekan laju rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), khususnya pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pengetatan ini dirasa penting untuk menjaga kualitas aset perseroan di tengah tren suku bunga tinggi yang membayangi sektor riil.

Kendati rasio kualitas pembiayaan saat ini dinilai masih berada dalam batas aman regulator, langkah preventif tetap diperkuat guna mengantisipasi potensi penurunan daya beli maupun tekanan likuiditas pada debitur UMKM.

Berdasarkan data kinerja operasional periode Januari hingga April 2026, BRI RO Makassar mencatatkan rasio NPL KUR sebesar 2,01%. Angka tersebut dinilai relatif aman dan solid karena berada jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sebesar 5%.

Adapun total penyaluran KUR di wilayah kerja tersebut telah menembus Rp4,82 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini.

Jika dibedah per segmen, NPL untuk KUR Makro tercatat berada di level 2,4%, sedangkan untuk segmen KUR Kecil memperlihatkan performa yang lebih impresif di posisi 1,6%. Secara umum, portofolio pembiayaan pada kedua segmen tersebut masuk dalam kategori sangat sehat.

Seperti diketahui, wilayah kerja operasional BRI RO Makassar sendiri mencakup empat provinsi strategis di Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi potensi gagal bayar dari debitur, perseroan menitikberatkan strategi pada perbaikan proses bisnis sejak tahap awal penyeleksian atau dari 'bibit' sumber kredit.

Langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan kapabilitas para petugas lapangan, mulai dari Mantri hingga Relationship Manager (RM) Mikro.

"Kami berkomitmen untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kompetensi para pemrakarsa serta pemutus kredit di internal kami. Tujuannya agar mereka semakin cermat dalam melakukan proses analisis kredit, mulai dari tahapan pemilihan debitur hingga proses penandatanganan akad yang benar sesuai prinsip kehati-hatian," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Argo menguraikan, salah satu pemicu utama terjadinya pemburukan kualitas kredit adalah ketidaksesuaian antara kapasitas riil kebutuhan debitur dengan plafon pembiayaan yang dikucurkan, atau overcrediting.

Menurutnya, proses kredit yang sehat harus mengedepankan kalkulasi kebutuhan yang presisi agar dana yang disalurkan tepat guna.

"Prinsipnya sederhana, jika pelaku usaha butuhnya Rp50 juta, maka harus diberikan Rp50 juta. Jangan dipaksakan naik menjadi Rp150 juta karena kebesaran modal dari kapasitas usaha justru berisiko memicu kredit macet di kemudian hari. Overcrediting merupakan salah satu kekeliruan eksternal yang kami minimalisir melalui edukasi internal," jelasnya.

Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto menambahkan, selain pembenahan di sisi internal, strategi penekanan NPL juga difokuskan pada penguatan edukasi kepada nasabah secara intensif saat penandatanganan akad kredit.

Pihak bank memastikan peninjauan langsung ke lokasi usaha dilakukan secara berkala, baik oleh mantri maupun pejabat pemutus kredit.

Edukasi yang diberikan mencakup kewajiban penggunaan dana untuk sektor-sektor yang produktif dan larangan keras mengalihkan pembiayaan ke ranah konsumtif. Guna memonitor perputaran arus kas nasabah, BRI juga mengedukasi debitur agar mengalihkan seluruh transaksi pendapatan usahanya ke dalam rekening simpanan BRI.

"Faktor penunggakan itu mayoritas dipicu oleh dua hal, yakni pembiayaan yang terlalu besar atau penyalahgunaan peruntukan dana untuk kebutuhan konsumtif. Melalui penguatan edukasi dan pendampingan yang intensif, serta optimalisasi jaringan unit kerja dan Agen BRILink di wilayah terpencil, kami optimistis kualitas kredit bermasalah dapat ditekan ke level seminimal mungkin," pungkas Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola. Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasirisiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’". Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi." Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif. Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih sebagai buntut dari meninggalnya lima peserta saat menjalani masa pendidikan.

Langkah korektif ini difokuskan pada perombakan total aspek skrining kesehatan pra-latihan, penyesuaian porsi beban fisik oleh satuan TNI pelatih, hingga peningkatan respons kedaruratan medis di lapangan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menginstruksikan perubahan metode instruksi agar lebih adaptif tanpa menghilangkan esensi penanaman nilai kedisiplinan korporasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengungkapkan pemeriksaan riwayat dan kondisi fisik mutakhir menjadi poin krusial yang dirombak agar intensitas latihan bisa didesain secara personal.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," ujar Ketut saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, setiap satuan TNI yang bertindak sebagai intermedian pelatih wajib menyelaraskan tingkat latihan fisik dengan profil klinis para peserta. Dari sisi mitigasi risiko di area latihan, kesiapan tim medis juga diperketat demi memastikan tindakan penyelamatan korban sakit dapat berjalan secara instan dan maksimal.

Selain pengawasan klinis, Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan pergeseran orientasi kurikulum pendidikan agar tidak hanya bertumpu pada ketahanan fisik kasar, melainkan turut mempertimbangkan stabilitas mental para calon manajer tersebut.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," kata Ketut.

Sistem kepelatihan ini sebelumnya menuai sorotan tajam setelah lima calon manajer, yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari, meninggal dunia akibat berbagai komplikasi medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga infeksi penyakit kronis saat ditempatkan di beberapa pusat pendidikan militer berbeda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja sama intensif antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kedutaan Besar RI di Tehran, Iran, dan PT Pertamina International Shipping (PIS) membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah.

Kapal Gamsunoro milik PIS yang sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik AS dan Iran, pada Rabu, 24 Juni 2026, pukul 20.00 WIB berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan.

Menempuh perjalanan selama 16 jam, kapal Gamsunoro mulai beranjak dari Teluk Arab, Rabu mulai pukul 01.06 waktu Dubai atau sekitar pukul 04.06 WIB.

Kapal melaju dengan kecepatan 7,5 knot dan tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB. Empat jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintasi selat dan mencapai titik aman.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan, kemajuan ini merupakan hasil koordinasi yang solid bersama otoritas negara dan pemangku kepentingan.

Ia menuturkan, sejak awal situasi ini berkembang, Pertamina menempatkan aspek keselamatan kru dan keamanan aset sebagai prioritas tertinggi. Karena itu, Pertamina mengedepankan koordinasi yang sangat erat dan intensif dengan Kemenlu, kedubes RI di kawasan terkait, serta seluruh stakeholder strategis lainnya.

‘’Sinergi ini memastikan setiap langkah mitigasi risiko yang diambil selaras dengan diplomasi perlindungan aset negara dan kepentingan strategis nasional di luar negeri," ujar Baron dalam keterangan, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengatakan keputusan perlintasan Gamsunoro diambil setelah perusahaan melakukan pembahasan risk assessment yang ketat selama satu bulan terakhir, yang diperkuat arahan dan hasil koordinasi bersama Kemenlu.

“Kami berterima kasih kepada Kemenlu dan Kedubes RI di Tehran, Iran atas dukungannya selama ini. Pemilihan waktu dan rute melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat,’’ katanya.

Menurutnya, pihaknya mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi kapal, mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan, hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab.

Ia menambahkan, selama pelayaran kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di crisis center PIS untuk memastikan keamanan pelayaran.

Menurutnya, perusahaan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta otoritas terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi secara real time dan memastikan seluruh langkah operasional dilakukan secara hati-hati.

Keberhasilan Gamsunoro melintasi Selat Hormuz dinilai menjadi bagian dari upaya PIS menjaga operasional pelayaran di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya di salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia.

Sementara itu, armada PIS lainnya yang berada di kawasan Teluk Arab, VLCC Pertamina Pride, saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lalu lintas, kepadatan, dan risiko lainnya serta mempertimbangkan rekomendasi internasional.

“Terima kasih atas dukungan dan doa seluruh pihak serta masyarakat Indonesia untuk kapal Gamsunoro. Kami juga memohon dukungan dan doa bagi kapal VLCC Pertamina Pride agar dapat segera melintasi Selat Hormuz dengan aman,” tutup Vega.

Bisnis.com, MEDAN — Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumatra Utara (Sumut) mendesak PT PLN (Persero) memberi penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai pemadaman berulang yang masih terjadi di wilayah Medan dan sekitarnya pasca blackout Sumatra pada 22 Mei 2026.

Ketua LAPK Sumut Padian Adi S Siregar juga menyebut PLN wajib memberi kompensasi kepada pelanggan yang telah dirugikan saat blackout yang terjadi hingga lebih dari 27 jam, serta pemadaman listrik berulang setelahnya.

Pemadaman listrik tak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga dan usaha masyarakat, tapi juga membuat pengeluaran masyarakat bertambah untuk memenuhi kebutuhan selama listrik padam.

“Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda atau menghindari pemberian kompensasi kepada pelanggan di Sumut,” kata Padian, Sabtu (6/6/2026).

Ditegaskan Padian, masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman berulang yang masih terjadi hingga saat ini meski PLN sebelumnya menyebut sistem kelistrikan telah kembali pulih dan normal. Termasuk mengetahui langkah konkret PLN untuk memastikan kondisi tersebut tak terulang.

Padian menyebut transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan publik kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan.

Dalam perspektif pelayanan publik, lanjutnya, keberhasilan pemulihan tidak diukur hanya dari pernyataan bahwa sistem telah normal, melainkan dari kemampuan penyedia layanan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami gangguan listrik secara berulang.

“Fakta bahwa pemadaman masih terus terjadi memperlihatkan masih adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Padian.

Padian mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan sekadar janji pemulihan. Transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab yang ditunjukkan kepada pelanggan merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan publik.

Dia pun mendesak PLN berbenah dan memperbaiki tata kelola penanganan krisis kelistrikan yang melanda wilayah Sumatra Utara.

“Blackout Sumatra dan pemadaman berulang setelahnya harus menjadi momentum pembenahan serius terhadap sistem mitigasi risiko, keandalan jaringan distribusi, dan tata kelola penanganan krisis kelistrikan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan aktivitas valuta asing (valas) di industri perbankan nasional menyusul fluktuasi nilai tukar rupiah.

Merujuk Google Finance yang diakses pada Jumat (5/6/2026) pukul 16.08 WIB, kurs rupiah berada di posisi Rp18.042 per dolar Amerika Serikat.

OJK kini menerapkan pemantauan harian terhadap Posisi Devisa Neto (PDN) untuk mencegah transmisi risiko global merusak stabilitas sektor keuangan domestik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi yang lebih intensif terhadap pergerakan mata uang asing di sistem perbankan.

"Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, kami akan memperkuat pemantauan aktivitas valas di perbankan melalui pemantauan posisi devisa neto harian, kecukupan likuiditas valas tentunya tanpa mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan," ujar Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain pemantauan harian, OJK juga langsung mengambil tindakan proaktif dengan membuka dialog khusus (supervisory dialogue) dengan bank-bank yang kedapatan menimbun atau mengumumkan akumulasi valas dalam jumlah tertentu.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan manajemen risiko pasar dan likuiditas berjalan memadai.

Friderica menambahkan, OJK berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter guna menjamin pasokan likuiditas valas di pasar tetap aman.

"Mengingat stabilitas rupiah merupakan kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan," tuturnya.

Langkah preventif ini diambil meski OJK mencatat eksposur langsung perbankan terhadap risiko valas saat ini masih aman.

Per April, posisi devisa neto industri perbankan tercatat konsisten berada jauh di bawah ambang batas maksimal, yaitu 20% dari total modal bank

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2025 telah meluncurkan asuransi kredit untuk pinjaman daring (pindar) atau kerap dikenal dengan pinjaman online (pinjol).

Meski skema asuransi kredit bagi lender institusi sudah mulai berjalan, implementasinya masih terbatas, jumlah penyelenggara yang terlibat belum banyak, dan perlindungan bagi lender individu masih belum jelas arahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK Agusman menyampaikan, produk ini telah dipasarkan oleh Pemberi Dana, sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko gagal bayar.

“Implementasinya menunjukkan perkembangan, meskipun cakupan produk yang tersedia saat ini masih terbatas pada segmen tertentu dan jenis pembiayaan tertentu,” kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip pada Selasa (2/6/2026).

Perluasan cakupan produk asuransi pindar juga terus dibahas bersama stakeholders terkait. Agusman menyebut, pembahasan mencakup kemungkinan pengembangan agar dapat menjangkau lebih luas, dengan tetap memerhatikan kesiapan industri dan prinsip kehati-hatian.

Lima bulan sejak diluncurkan, Agus mengungkapkan bahwa kerja sama antara salah satu pindar bersama dengan asuransi konsorsium tengah dalam tahap finalisasi. Dia mengharapkan, kerja sama ini dapat segera diimplementasikan dan diikuti oleh penyelenggara pindar lainnya.

Kehadiran produk asuransi kredit pindar sejatinya mendapat tanggapan positif dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), mengingat setiap platform memiliki karakteristik portofolio dan profil risiko yang berbeda.

Karena itu, keberadaan produk asuransi yang didesain khusus untuk model bisnis LPBBTI diharapkan dapat memperkaya pilihan mitigasi risiko tanpa mengganggu fleksibilitas pengelolaan operasional penyelenggara.

Ketua Umum Afpi Entjik S.Djafar mengatakan, meski program ini tidak bersifat mandatory, dan merupakan hak prerogatif dari lender, penyediaan asuransi kredit untuk Pindar diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perlindungan bagi lender dalam menyalurkan pembiayaan melalui penyelenggara pindar.

“Berkaitan dengan hal ini, AFPI memastikan industri pindar terus menyelaraskan tata kelola dengan peraturan yang berlaku, salah satunya perihal mitigasi risiko,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut bahwa skema perlindungan asuransi bagi lender saat ini masih memberikan ruang pilihan bagi investor karena tidak bersifat wajib. Dengan demikian, investor dapat mempertimbangkan sendiri manfaat dan biaya yang timbul sebelum memutuskan mengikuti program perlindungan tersebut.

Dia menilai mekanisme tersebut relatif adil karena lender memiliki keleluasaan untuk memperhitungkan berbagai aspek, mulai dari biaya tambahan hingga potensi moral hazard yang dapat muncul dalam skema perlindungan kredit.

“Saya rasa ini cukup fair bagi lender,” ungkap Nailul kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Namun, dia mengingatkan bahwa penerapan kewajiban asuransi dengan model saat ini berpotensi menimbulkan ketimpangan di antara kelompok pemberi dana. Dalam kondisi tersebut, lender institusi dinilai berpotensi menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memiliki eksposur dan kepentingan yang lebih besar dibandingkan lender ritel.

Implementasi Belum Berjalan Mulus

Meski demikian, implementasi asuransi kredit untuk pindar masih menemui sejumlah kendala. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) setidaknya menyoroti empat kendala utama dalam mengimplementasikan produk tersebut.

Pertama, tingkat premi yang ditawarkan saat ini dinilai belum ekonomis dan belum sebanding dengan manfaat serta profil risiko yang ditanggung. Kedua, konsorsium asuransi kredit belum siap dari sisi integrasi sistem (API integration).

“Integrasi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan proses penyelesaian klaim (claim settlement) yang cepat antara platform pindar, perbankan, dan perusahaan asuransi,” ujar Kepala Departemen LPBBTI Aftech Nucky P. Djatmiko kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Kendala lainnya, yakni konsorsium asuransi dinilai belum memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai dalam menangani asuransi untuk industri P2P, mengingat karakteristik dan model risikonya berbeda dari lini asuransi pada umumnya.

Selain itu, terdapat keterbatasan nilai pertanggungan. Nucky menuturkan, saat ini plafon pinjaman yang dapat diasuransikan maksimal sebesar Rp5 juta. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan terkait pinjaman bernilai di atas Rp5 juta, baik dari sisi ketersediaan perlindungan maupun skema mitigasi risiko yang dapat diterapkan.

Lebih lanjut, Nucky menilai bahwa skema asuransi kredit bagi lender individu sangat mungkin dikembangkan, dengan prasyarat utama tersedianya struktur premi yang proporsional.

Sebagai gambaran, dia menuturkan bahwa premi yang ditawarkan saat ini berada di kisaran 1,5% per bulan, sementara manfaat ekonomi yang diterima lender berkisar antara 0,75% —1,5% per bulan tergantung tenor.

Dengan struktur tersebut, Nucky menilai pembebanan premi secara langsung kepada lender individu masih menghadapi tantangan keekonomian, karena imbal hasil yang diperoleh belum memadai untuk menutup premi.

“Karena itu, kunci untuk mewujudkan perlindungan bagi lender individu ke depan adalah penyesuaian premi agar lebih proporsional dan sepadan dengan manfaat ekonominya,” ucap Nucky.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX) melalui anak usaha sektor asuransi PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance) menuntaskan pembayaran klaim asuransi senilai Rp1,287 miliar kepada PT Harum Sari Prima Food Industries.

Pembayaran klaim tersebut akibat kerugian yang ditimbulkan oleh banjir yang melanda fasilitas produksinya di Balaraja pada awal tahun ini.

Direktur Marketing MPMInsurance Poppy Panca mengatakan bahwa kebutuhan pelaku usaha terhadap perlindungan risiko semakin meningkat seiring dengan tantangan bisnis dan perubahan iklim yang terus berkembang.

Bagi pelaku industri, lanjutnya, gangguan operasional akibat perubahan cuaca ekstrem dan bencana alam tentu membawa dampak yang tidak mudah terhadap keberlangsungan bisnis.

"Pembayaran klaim dilakukan setelah menindaklanjuti laporan yang dilanjutkan dengan proses peninjauan lapangan dan penilaian kerugian sebelum akhirnya menyelesaikan pembayaran klaim," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).

Dalam kondisi saat ini, lanjutnya, perseroan akan menghadirkan produk dan layanan perlindungan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan sekaligus memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Di tengah tren cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi, perseroan ke depan juga akan memperkuat berbagai produk asuransi untuk membantu nasabah memitigasi risiko dan menjaga keberlangsungan operasional bisnis.

Kinerja bisnis asuransi MPMInsurance pada Kuartal I/2026 mencatat penurunan pendapatan sebesar 17% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp204 miliar.

Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya lini kendaraan bermotor dan properti. Lesunya penjualan kendaraan berdampak langsung pada turunnya permintaan asuransi kendaraan, sementara sektor properti yang belum pulih turut menahan pertumbuhan premi.

CFO MPMX Beatrice Kartika menjelaskan bahwa tantangan dari perlambatan ekonomi masih terasa di sektor otomotif hingga kuartal I/2026.

Meski premi tertekan, MPMInsurance mulai mengedepankan kualitas bisnis. Hal ini terlihat dari penurunan biaya pendapatan sebesar 22% yoy yang justru mendorong hasil layanan asuransi naik 10% menjadi Rp44 miliar.

Secara konsolidasi, MPMX membukukan pendapatan bersih sebesar Rp4,0 triliun atau turun 4% yoy. Meski demikian, laba bersih perseroan tetap tumbuh 8% yoy menjadi Rp173 miliar, ditopang oleh efisiensi operasional dan perbaikan margin di sejumlah lini bisnis.

Di segmen distribusi dan ritel kendaraan roda dua, pendapatan tercatat turun 3% yoy menjadi Rp3,8 triliun akibat penurunan penjualan di bisnis distribusi. Namun, kinerja ini sebagian tertopang oleh pertumbuhan ritel dan pendapatan purna jual, serta efisiensi biaya yang mendorong peningkatan margin laba kotor.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti ancaman siber menjadi salah satu risiko utama yang mengintai industri asuransi, seiring dengan meningkatnya digitalisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan keamanan siber di industri perasuransian adalah suatu keharusan dan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang sehat, bukan sekadar isu teknis.

“Seiring meningkatnya digitalisasi, risiko siber menjadi salah satu risiko utama yang dapat berdampak pada operasional, integritas data, hingga penyusunan laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Dilanjutkan Ogi, OJK secara aktif melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan mengacu pada POJK No. 4 Tahun 2021, serta mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan keamanan siber, tata kelola data, dan keandalan sistem ke dalam profil risiko utama perusahaan.

“Ke depan, OJK mendorong industri untuk memperkuat langkah mitigasi secara menyeluruh, antara lain melalui penerapan sistem pencadangan data yang andal, pengendalian akses yang ketat termasuk terhadap pihak ketiga,”

Kemudian, lanjutnya, melalui peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, serta penguatan peran fungsi manajemen risiko dan kepatuhan sejak tahap awal pengembangan sistem di industri asuransi.

Tidak sampai di situ, OJK juga mengimbau perusahaan memastikan kesiapan business continuity plan dan disaster recovery plan, serta meningkatkan peran aktif direksi dan dewan komisaris dalam pengawasan risiko siber.

“Kolaborasi antar pelaku industri juga menjadi kunci untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang terus berkembang, sehingga ketahanan industri tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” jelas Ogi.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan ada perusahaan asuransi yang terkena cyber attack atau serangan siber. Serangan itu sampai menargetkan Disaster Recovery Center (DRC).

“Jadi, perusahaan itu sekarang tidak punya data untuk bisa menyusun laporan keuangan dengan baik. Itu menjadi hal-hal baru yang mungkin harus diperhatikan ketika mengembangkan Information Technology [IT],” bebernya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day 2026 di Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Suryopratomo, Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL), menyiapkan strategi untuk menghadapi risiko geopolitik dan geoekonomi.

Suryopratomo resmi menjadi Presiden Direktur Gajah Tunggal dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat (22/5/2026). Selain mengangkat Suryopratomo, RUPS juga menetapkan Ris Sutarto dan Sugeng Rahardjo sebagai Komisaris perseroan.

Dalam pesan singkatnya kepada Bisnis, Suryopratomo menyampaikan GJTL merupakan perusahaan yang sudah mempunyai sejarah dan rencana jangka panjang. Selain itu, perusahaan dengan merek ban GT Radial tersebut memiliki tim yang sangat solid.

"Saya melanjutkan apa yang sudah menjadi rencana jangka panjang Gajah Tunggal," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (22/5/2026) malam.

Menurutnya, hal yang berbeda saat ini hanya tantangannya karena faktor geopolitik dan geoekonomi. Oleh karena itu, Suryopratomo bersama tim GJTL akan mencoba memitigasi dan melewati tantangan tersebut.

"Kami akan mencoba memitigasi dan melewati terutama tantangan jangka pendek sekarang ini," imbuhnya.

Melihat profilnya, Suryopratomo merupakan lulusan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1983 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di institusi yang sama pada 1986.

Dia memulai karier sebagai wartawan Harian Kompas pada 1987 dan kemudian menjabat Pemimpin Redaksi Kompas pada 2000—2008. Suryopratomo juga sempat menduduki posisi Wakil CEO Kompas Gramedia Group pada 2005—2008.

Kariernya berlanjut di Media Group dengan menjabat Direktur Pemberitaan Metro TV pada 2008—2016 dan Direktur Utama Metro TV pada 2017—2019. Saat ini, dia masih tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Media Group dan Komisaris Metro TV.

Sebelum bergabung dengan GJTL, Suryopratomo menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Singapura pada September 2020 hingga Desember 2025.

Uniknya, Suryopratomo menggantikan Sugeng Rahardjo yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur, dan kini bergeser menjadi Komisaris GJTL. Sugeng Rahardjo juga merupakan mantan Duta Besar.

Dia memiliki latar belakang diplomatik dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia pada 2014—2017. Selain itu, Sugeng juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri pada 2010—2014.

Sugeng Rahardjo kemudian menjabat Presiden Direktur GJTL sejak 2018 hingga 2026, dan digantikan oleh Suryopratomo.

Dari sisi kinerja, GJTL mencatatkan penjualan sebesar Rp17,66 triliun pada 2025, turun dibandingkan Rp18,02 triliun pada 2024. Meski demikian, laba bersih perseroan meningkat menjadi Rp1,24 triliun dari sebelumnya Rp1,18 triliun.

Pada kuartal I/2026, emiten portofolio Lo Kheng Hong tersebut mencatatkan pendapatan Rp4,19 triliun, terkoreksi dari Rp4,40 triliun pada kuartal I/2025. Namun, laba bersih berhasil meningkat menjadi Rp381 miliar dari sebelumnya Rp353 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BRI Insurance turut berpartisipasi dalam BRI Consumer Expo 2026 yang berlangsung pada 22–24 Mei 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas literasi perlindungan keuangan serta menghadirkan akses layanan asuransi yang lebih dekat kepada masyarakat.

CEO BRI Insurance Budi Legowo mengatakan, kehadiran BRI Insurance dalam ajang tersebut tidak semata menghadirkan promo, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya mitigasi risiko di tengah aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin dinamis.

“BRI Consumer Expo 2026 menjadi momentum bagi BRI Insurance untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui solusi perlindungan yang terintegrasi dengan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Kami ingin memastikan perlindungan asuransi tidak lagi dipandang rumit, tetapi menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman dan ketenangan,” ujar Budi.

Menurut dia, kebutuhan perlindungan terhadap rumah, kendaraan, maupun aset produktif lainnya semakin relevan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, literasi mengenai pengelolaan risiko dinilai perlu terus diperkuat.

Budi menambahkan, sinergi bersama BRI Group juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem layanan keuangan yang lebih terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat, baik melalui kanal digital maupun jaringan perbankan.

“Melalui semangat One Stop Financial Solution BRI Group, kami ingin menghadirkan pengalaman layanan yang semakin terintegrasi antara kebutuhan finansial dan perlindungan,” katanya.

Selama pameran berlangsung, BRI Insurance menyediakan berbagai layanan konsultasi dan edukasi mengenai produk perlindungan asuransi. Pengunjung juga dapat memperoleh informasi terkait perlindungan rumah, kendaraan, hingga aset usaha.