Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat berencana menambah jumlah negara yang masuk ke dalam daftar larangan perjalanan atau travel ban.

Dilansir dari Reuters, dalam wawancara acara The Ingraham Angle di Fox News pada Kamis (4/12/2025), Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengatakan bahwa jumlah negara dalam daftar tersebut akan bertambah menjadi lebih dari 30.

“Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya secara spesifik, tetapi jumlahnya lebih dari 30, dan Presiden [Donald Trump] terus mengevaluasi negara-negara,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Kebijakan larangan perjalanan ini sebenarnya bukan hal baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pertama kali menetapkannya pada Rabu (4/6/2025), dengan melarang warga dari 12 negara memasuki AS serta membatasi warga dari tujuh negara lainnya. Namun, Noem tidak merinci negara mana yang masuk atau ditambahkan dalam daftar tersebut.

Menurut pemerintah AS, alasan utama penerapan larangan ini adalah untuk melindungi negara dari teroris asing dan ancaman keamanan lainnya. Aturan tersebut berlaku bagi imigran maupun non-imigran, termasuk turis, pelajar, serta mereka yang datang untuk bekerja.

“Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang stabil di sana, jika mereka tidak memiliki negara yang dapat menopang dirinya sendiri dan memberitahu kita siapa saja orang-orang itu serta membantu kita memeriksa mereka, mengapa kita harus mengizinkan orang-orang dari negara itu datang ke Amerika Serikat?” kata Noem.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa berdasarkan dokumen internal Departemen Luar Negeri, pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan untuk melarang warga dari 36 negara tambahan memasuki Amerika Serikat. Perluasan daftar tersebut akan menjadi eskalasi lanjutan dari langkah-langkah pembatasan migrasi yang telah diterapkan pemerintah.

Pengetatan kebijakan ini dilakukan setelah penembakan terhadap dua anggota Garda Nasional di Washington, D.C., pekan lalu. Penyelidik menyatakan bahwa pelaku adalah warga negara Afghanistan yang masuk ke AS pada 2021 melalui program pemukiman kembali, yang menurut pejabat pemerintahan Trump tidak memiliki mekanisme pemeriksaan yang memadai.

Beberapa hari setelah penembakan tersebut, Trump berjanji akan menghentikan secara permanen migrasi dari semua negara yang dia sebut sebagai Negara Dunia Ketiga. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang dimaksud atau bagaimana dia mendefinisikan istilah tersebut.

Sebelumnya, pejabat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa Trump telah memerintahkan peninjauan besar-besaran dan menyeluruh terhadap kasus-kasus suaka yang disetujui pada masa pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Demokrat Joe Biden, serta peninjauan Kartu Hijau yang diberikan kepada warga dari 19 negara.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump secara agresif memprioritaskan penegakan hukum imigrasi, termasuk mengirimkan agen federal ke kota-kota besar di AS serta menolak pencari suaka di perbatasan AS–Meksiko. Pemerintahannya kerap menekankan upaya deportasi, namun hingga kini masih minim perhatian terhadap reformasi imigrasi yang bersifat legal. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperketat kebijakan imigrasi dengan membatasi masa berlaku izin kerja bagi para pencari suaka dan imigran berstatus hukum sementara.

Melansir Bloomberg pada Jumat (5/12/2025) langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan proses peninjauan dan pengawasan terhadap migran yang memasuki AS.

Badan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) mengumumkan pembatasan izin kerja bagi pencari suaka serta pemegang status hukum sementara lainnya menjadi maksimal 18 bulan. Padahal, aturan sebelumnya memungkinkan pemberian izin kerja hingga lima tahun.

Pembatasan ini memberi ruang bagi pemerintah federal untuk melakukan proses pemeriksaan ulang (re-vetting) secara lebih sering terhadap para pemohon, sekaligus membuka peluang penolakan izin kerja.

“Sudah jelas USCIS harus menerapkan proses peninjauan yang lebih sering terhadap warga negara asing. Setiap orang asing harus ingat bahwa bekerja di Amerika Serikat adalah sebuah hak istimewa, bukan hak,” ujar Direktur USCIS Joseph Edlow dalam pernyataan resmi.

Kebijakan tersebut memperkuat rangkaian langkah pemerintahan Trump untuk menghentikan atau membatasi berbagai bentuk manfaat kemanusiaan bagi para imigran.

Aturan terbaru juga muncul beberapa hari setelah seorang warga negara Afghanistan yang tinggal di AS, Rahmanullah Lakanwal, didakwa terkait penembakan dua anggota National Guard di Washington, DC.

Sebelumnya, USCIS pekan ini mengumumkan penghentian sementara pemrosesan permohonan imigrasi dari 19 negara yang masuk dalam daftar larangan perjalanan (travel ban) yang diberlakukan sejak musim panas lalu, termasuk Afghanistan, Myanmar, Haiti, dan Sudan.

Pemerintah AS juga diperkirakan akan memperluas daftar tersebut menjadi sekitar 30 negara, sebagaimana dilaporkan Bloomberg sebelumnya.

Selain itu, otoritas imigrasi akan melakukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap seluruh persetujuan masuk AS yang diberikan sejak awal masa jabatan Presiden sebelumnya, Joe Biden, pada 2021 bagi warga dari negara-negara tersebut.

Trump sendiri dalam unggahan media sosial pascainsiden penembakan menyatakan akan memproses langkah penghentian migrasi secara permanen dari seluruh negara dunia ketiga.

Izin Kerja Tidak Berlaku untuk Visa Kerja

Pihak USCIS menegaskan kebijakan baru ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing pemegang visa kerja, termasuk visa H-1B, yang memang memperoleh izin kerja otomatis sesuai status visanya.

Namun, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan rencana penerapan biaya aplikasi hingga US$100.000 untuk visa pekerja terampil tersebut.

Pemangkasan masa berlaku izin kerja akan mewajibkan para pencari suaka serta imigran pemegang status sementara melakukan perpanjangan dokumen lebih sering. Kondisi ini berpotensi menambah beban administrasi USCIS dan meningkatkan risiko kehilangan legalitas kerja bagi pemohon akibat antrean pemrosesan yang menumpuk.

Adapun, USCIS sejak Maret telah menghentikan sementara pemrosesan beberapa aplikasi kartu izin tinggal tetap (green card) demi memperketat proses seleksi calon penduduk tetap.

Sepanjang 2025, waktu tunggu untuk berbagai jenis permohonan imigrasi, izin kerja, dan petisi lain di USCIS tercatat mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir, seiring pengalihan fokus lembaga tersebut ke aktivitas penegakan hukum.

Data resmi menunjukkan tingkat penyelesaian kasus hingga kuartal III/2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode pemerintahan Biden.