Bisnis.com, JAKARTA — Jutaan warga Amerika Serikat (AS) turun ke jalan untuk menentang berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat. Aksi protes yang dikenal sebagai gerakan "No Kings" ini kembali digelar untuk ketiga kalinya dan dilaporkan telah melumpuhkan aktivitas di berbagai kota besar di Negeri Paman Sam.

Senator independen AS Bernie Sanders secara terbuka memobilisasi dukungan untuk aksi turun ke jalan ini.

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Sanders menekankan bahwa jutaan warga AS bersatu untuk menolak kebijakan yang dinilai mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan ekonomi berkeadilan.

"Kita akan mengatakan TIDAK pada otoritarianisme. TIDAK pada oligarki. TIDAK pada perang tanpa akhir. TIDAK pada serangan yang terus berlanjut terhadap kelas pekerja," tegas Sanders melalui akun @BernieSanders, Sabtu (28/3/2026).

Dia juga mengonfirmasi bahwa dirinya terjun langsung bergabung dengan massa aksi di St. Paul, Minnesota. Berdasarkan laporan BBC pada Minggu (26/3/2026), Minnesota memang menjadi salah satu episentrum utama dalam rangkaian unjuk rasa akhir pekan ini.

Sentimen publik di wilayah tersebut memanas menyusul tewasnya dua warga negara AS, yakni Renee Nicole Good dan Alex Pretti, oleh agen penegak imigrasi federal (ICE) pada Januari lalu. Insiden fatal tersebut memicu kemarahan nasional atas taktik dan kebijakan imigrasi keras yang diterapkan oleh administrasi Trump.

Selain isu imigrasi, para demonstran yang membawa berbagai spanduk dan atribut juga secara vokal menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan AS dalam perang di Iran.

Masih berdasarkan laporan BBC, di Washington D.C., lautan massa dilaporkan memadati jalan-jalan utama sepanjang Sabtu sore waktu setempat. Para pengunjuk rasa memenuhi area National Mall hingga anak tangga Lincoln Memorial.

Dalam aksinya, massa turut membawa patung tiruan (efigi) Presiden Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, serta sejumlah pejabat kabinet lainnya, seraya mendesak agar mereka dilengserkan dan diadili.

Dampak unjuk rasa ini juga berimbas signifikan pada lalu lintas di pusat-pusat komersial. Di New York City, pihak kepolisian (NYPD) terpaksa menutup sejumlah ruas jalan tersibuk di sekitar Times Square dan kawasan Midtown Manhattan guna mengakomodasi pergerakan ribuan massa.

Sebagai perbandingan, dalam aksi "No Kings" pada Oktober tahun lalu, NYPD mencatat lebih dari 100.000 orang berkumpul di lima wilayah kota tersebut. Secara nasional, aksi pada Oktober lalu mencatatkan rekor partisipasi hingga hampir tujuh juta orang.

Skala mobilisasi yang masif ini diproyeksikan akan kembali terulang, mengingat titik-titik kumpul tidak hanya terpusat di kota besar seperti Boston, Nashville, dan Houston, tetapi juga merambah ke kota-kota berpopulasi kecil seperti Shelbyville di Kentucky dan Howell di Michigan.

Guna memitigasi potensi gangguan keamanan di tengah meluasnya titik demonstrasi, otoritas di sejumlah negara bagian dilaporkan telah menyiagakan Garda Nasional (National Guard). Kendati demikian, pihak penyelenggara aksi tetap mempertahankan komitmen mereka bahwa seluruh rangkaian demonstrasi "No Kings" ini dirancang untuk berlangsung secara damai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sementara pemrosesan visa imigran bagi pemohon dari 75 negara sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi yang kian agresif sejak Trump kembali menjabat pada Januari.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan penangguhan tersebut akan mulai berlaku pada 21 Januari 2026. Kebijakan ini berdampak pada pemohon dari sejumlah negara Amerika Latin seperti Brasil, Kolombia, dan Uruguay, negara-negara Balkan termasuk Bosnia dan Albania, negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos dan Thailand, serta banyak negara di Afrika, Timur Tengah, dan Karibia.

“Departemen Luar Negeri akan menggunakan kewenangan lamanya untuk menyatakan tidak memenuhi syarat calon imigran yang berpotensi menjadi beban publik bagi Amerika Serikat dan mengeksploitasi kemurahan hati rakyat Amerika,” kata Tommy Pigott, Wakil Juru Bicara Utama Departemen Luar Negeri, dikutip dari Reuters, Kamis (15/1/2025).

Ia menambahkan, “Pemrosesan visa imigran dari 75 negara ini akan dihentikan sementara selama Departemen Luar Negeri meninjau kembali prosedur pemrosesan imigrasi untuk mencegah masuknya warga negara asing yang akan memanfaatkan bantuan kesejahteraan dan manfaat publik.”

Langkah tersebut pertama kali dilaporkan oleh Fox News dan tidak memengaruhi visa kunjungan ke Amerika Serikat. Isu visa turis menjadi sorotan mengingat AS akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pada November lalu kepada para diplomat AS untuk memastikan pemohon visa memiliki kemandirian finansial dan tidak berisiko bergantung pada subsidi pemerintah selama berada di AS. Arahan tersebut tertuang dalam kabel Departemen Luar Negeri yang sebelumnya dilihat oleh Reuters.

Imigrasi Legal Ikut Diperketat

Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump menjalankan pengetatan imigrasi secara luas. Pemerintahannya memprioritaskan penegakan hukum imigrasi dengan mengerahkan agen federal ke kota-kota besar AS, yang dalam sejumlah kasus memicu bentrokan dengan para migran maupun warga negara AS.

Meski kampanye Trump berfokus pada penghentian imigrasi ilegal, kebijakan pemerintahannya juga dinilai mempersulit jalur imigrasi legal. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan biaya baru yang lebih mahal bagi pemohon visa H-1B untuk pekerja berketerampilan tinggi.

“Pemerintahan ini telah membuktikan dirinya sebagai pemerintahan dengan agenda paling anti-imigrasi legal dalam sejarah Amerika,” kata David Bier, Direktur Studi Imigrasi Cato Institute dan Ketua The Selz Foundation dalam Kebijakan Imigrasi.

Ia memperingatkan dampak kebijakan tersebut terhadap arus imigrasi resmi. “Tindakan ini akan melarang hampir setengah dari seluruh imigran legal ke Amerika Serikat, dengan menolak sekitar 315.000 imigran legal hanya dalam satu tahun ke depan,” ujarnya.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah mencabut lebih dari 100.000 visa sejak Trump menjabat. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam pemberian visa, termasuk penajaman pemeriksaan media sosial dan perluasan proses penyaringan.

Trump, dari Partai Republik, memenangkan pemilu dengan membawa narasi perlunya sikap yang lebih keras terhadap imigrasi setelah bertahun-tahun tingginya arus imigrasi ilegal di bawah pemerintahan pendahulunya dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Pada November lalu, Trump juga sempat berjanji akan “menghentikan secara permanen” migrasi dari seluruh “negara Dunia Ketiga” menyusul insiden penembakan di dekat Gedung Putih oleh seorang warga negara Afghanistan yang menewaskan seorang anggota Garda Nasional.

Daftar Lengkap 75 Negara yang Terdampak Penangguhan Visa:

Daftar negara yang akan terdampak penangguhan tersebut, menurut seorang pejabat AS, adalah: Afghanistan, Albania, Aljazair, Antigua dan Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brasil, Myanmar, Kamboja, Kamerun, Tanjung Verde, Kolombia, Kongo, Kuba, Dominika, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Irak, Pantai Gading, Jamaika, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kirgizstan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Makedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Maroko, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Republik Kongo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, dan Yaman.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat berencana menambah jumlah negara yang masuk ke dalam daftar larangan perjalanan atau travel ban.

Dilansir dari Reuters, dalam wawancara acara The Ingraham Angle di Fox News pada Kamis (4/12/2025), Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengatakan bahwa jumlah negara dalam daftar tersebut akan bertambah menjadi lebih dari 30.

“Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya secara spesifik, tetapi jumlahnya lebih dari 30, dan Presiden [Donald Trump] terus mengevaluasi negara-negara,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Kebijakan larangan perjalanan ini sebenarnya bukan hal baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pertama kali menetapkannya pada Rabu (4/6/2025), dengan melarang warga dari 12 negara memasuki AS serta membatasi warga dari tujuh negara lainnya. Namun, Noem tidak merinci negara mana yang masuk atau ditambahkan dalam daftar tersebut.

Menurut pemerintah AS, alasan utama penerapan larangan ini adalah untuk melindungi negara dari teroris asing dan ancaman keamanan lainnya. Aturan tersebut berlaku bagi imigran maupun non-imigran, termasuk turis, pelajar, serta mereka yang datang untuk bekerja.

“Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang stabil di sana, jika mereka tidak memiliki negara yang dapat menopang dirinya sendiri dan memberitahu kita siapa saja orang-orang itu serta membantu kita memeriksa mereka, mengapa kita harus mengizinkan orang-orang dari negara itu datang ke Amerika Serikat?” kata Noem.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa berdasarkan dokumen internal Departemen Luar Negeri, pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan untuk melarang warga dari 36 negara tambahan memasuki Amerika Serikat. Perluasan daftar tersebut akan menjadi eskalasi lanjutan dari langkah-langkah pembatasan migrasi yang telah diterapkan pemerintah.

Pengetatan kebijakan ini dilakukan setelah penembakan terhadap dua anggota Garda Nasional di Washington, D.C., pekan lalu. Penyelidik menyatakan bahwa pelaku adalah warga negara Afghanistan yang masuk ke AS pada 2021 melalui program pemukiman kembali, yang menurut pejabat pemerintahan Trump tidak memiliki mekanisme pemeriksaan yang memadai.

Beberapa hari setelah penembakan tersebut, Trump berjanji akan menghentikan secara permanen migrasi dari semua negara yang dia sebut sebagai Negara Dunia Ketiga. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang dimaksud atau bagaimana dia mendefinisikan istilah tersebut.

Sebelumnya, pejabat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa Trump telah memerintahkan peninjauan besar-besaran dan menyeluruh terhadap kasus-kasus suaka yang disetujui pada masa pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Demokrat Joe Biden, serta peninjauan Kartu Hijau yang diberikan kepada warga dari 19 negara.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump secara agresif memprioritaskan penegakan hukum imigrasi, termasuk mengirimkan agen federal ke kota-kota besar di AS serta menolak pencari suaka di perbatasan AS–Meksiko. Pemerintahannya kerap menekankan upaya deportasi, namun hingga kini masih minim perhatian terhadap reformasi imigrasi yang bersifat legal. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Trump menghentikan sementara semua aplikasi imigrasi, termasuk kartu hijau dan pemrosesan kewarganegaraan AS, yang diajukan oleh imigran dari 19 negara non-Eropa, dengan alasan kekhawatiran atas keamanan nasional dan keselamatan publik.

Dilansir dari Reuters, penghentian sementara ini berlaku bagi orang-orang dari 19 negara yang telah dikenakan larangan perjalanan sebagian pada bulan Juni, yang memberikan pembatasan lebih lanjut pada imigrasi , fitur inti dari platform politik Presiden AS Donald Trump.

Daftar negara tersebut mencakup Afghanistan dan Somalia.

Memorandum resmi yang menguraikan kebijakan baru tersebut mengutip serangan terhadap anggota Garda Nasional AS di Washington minggu lalu di mana seorang pria Afghanistan telah ditangkap sebagai tersangka. Satu anggota Garda Nasional tewas dan seorang lainnya luka parah dalam penembakan tersebut.

Trump juga telah meningkatkan retorika terhadap warga Somalia dalam beberapa hari terakhir, menyebut mereka "sampah" dan mengatakan "kami tidak ingin mereka di negara kami."

Sejak kembali menjabat pada bulan Januari, Trump secara agresif memprioritaskan penegakan imigrasi, mengirim agen federal ke kota-kota besar AS dan menolak pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko. Pemerintahannya sering menyoroti dorongan deportasi tetapi hingga saat ini kurang menekankan upaya untuk membentuk kembali imigrasi legal.

Serangkaian pembatasan yang dijanjikan sejak serangan terhadap anggota Garda Nasional menunjukkan peningkatan fokus pada imigrasi legal yang dibingkai untuk melindungi keamanan nasional dan menyalahkan mantan Presiden Joe Biden atas kebijakannya.

Daftar negara yang menjadi sasaran dalam memorandum hari Rabu tersebut mencakup Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Negara-negara tersebut dikenakan pembatasan imigrasi paling ketat pada bulan Juni, termasuk penangguhan penuh masuk dengan beberapa pengecualian.

Negara lain dalam daftar 19 negara yang dikenakan pembatasan parsial pada bulan Juni adalah Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

Kebijakan baru ini menangguhkan permohonan yang tertunda dan mewajibkan semua imigran dari daftar negara tersebut untuk "menjalani proses peninjauan ulang yang menyeluruh, termasuk wawancara potensial dan, jika perlu, wawancara ulang, guna menilai secara menyeluruh semua ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik."

Memorandum tersebut mengutip beberapa kejahatan terkini yang diduga dilakukan oleh imigran, termasuk serangan Garda Nasional.

Sharvari Dalal-Dheini, Direktur Senior hubungan pemerintah untuk Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika, mengatakan bahwa organisasi tersebut telah menerima laporan tentang pembatalan upacara sumpah, wawancara naturalisasi, dan wawancara penyesuaian status bagi individu dari negara-negara yang tercantum dalam larangan perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersiap memperluas larangan perjalanan (travel ban) ke sekitar 30 negara guna memperketat arus migrasi, menyusul insiden penembakan dua anggota National Guard di Washington.

Melansir Bloomberg pada Rabu (3/12/2025), seorang pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS atau Department of Homeland Security (DHS) mengatakan daftar negara yang akan ditambahkan ke dalam travel ban diperkirakan segera diumumkan.

Saat ini, pemerintah AS telah memberlakukan larangan penuh terhadap pelaku perjalanan dari 12 negara dan pembatasan parsial dari tujuh negara lainnya.

Presiden Donald Trump sebelumnya mengancam akan mengambil berbagai langkah keras untuk menekan migrasi menyusul serangan di Washington yang menewaskan seorang anggota National Guard dan membuat satu korban lainnya kritis.

Otoritas federal mengidentifikasi pelaku sebagai Rahmanullah Lakanwal (29), warga negara Afghanistan yang pernah bekerja dengan pasukan AS dan CIA di Afghanistan sebelum masuk ke Amerika Serikat pada 2021.

Trump dan para sekutunya menuding pemerintahan Presiden sebelumnya, Joe Biden, sebagai pihak yang membiarkan Lakanwal masuk ke AS. Mereka pun kembali mendorong pengetatan kebijakan terhadap para migran.

Dalam beberapa hari sejak penembakan tersebut, Trump memaparkan sejumlah rencana kebijakan, mulai dari menghentikan penerimaan imigran dari negara berkembang tertentu, mencabut kewarganegaraan sebagian imigran yang telah dinaturalisasi, hingga mengakhiri pemberian tunjangan federal bagi nonwarga negara.

Meski cakupan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya jelas, perluasan travel ban—yang menjadi salah satu kebijakan Trump paling kontroversial sejak masa jabatan pertamanya—dipandang sebagai langkah paling konkret sejauh ini dalam merealisasikan janjinya menekan migrasi legal ke AS.

Pada periode pertama kepresidenannya, kebijakan larangan perjalanan Trump sempat mengalami berbagai perubahan dan melalui rangkaian gugatan hukum panjang hingga akhirnya dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung AS sebagai kebijakan yang berada dalam kewenangan presiden. Trump kembali memberlakukan larangan perjalanan pada awal tahun ini.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Trump dan merekomendasikan perluasan larangan perjalanan tersebut. Namun, dia tidak memerinci berapa banyak negara yang akan terdampak.

“Saya baru saja bertemu Presiden. Saya merekomendasikan larangan penuh perjalanan terhadap setiap negara yang membanjiri negara kami dengan para pembunuh, parasit, dan pencari tunjangan,” tulis Noem dalam unggahan di media sosial X.

Saat ini, negara yang dikenai larangan penuh perjalanan meliputi Afghanistan, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Sementara itu, pembatasan parsial berlaku bagi pelaku perjalanan dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) telah mengeluarkan panduan baru yang memasukkan status suatu negara dalam daftar larangan perjalanan presiden sebagai salah satu faktor negatif yang signifikan dalam penilaian permohonan imigrasi.

Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan seluruh penerbitan visa bagi warga Afghanistan yang menggunakan paspor Afghanistan dihentikan sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut, termasuk visa imigran khusus bagi warga Afghanistan.

Trump juga menegaskan lewat unggahan media sosial pekan lalu bahwa dia akan mengambil langkah untuk secara permanen menghentikan migrasi dari “seluruh negara Dunia Ketiga.”

Meski demikian, upaya perombakan kebijakan imigrasi telah dilakukan jauh sebelum insiden penembakan National Guard, termasuk memangkas tajam kuota pengungsi, mengakhiri status perlindungan sementara (TPS) bagi migran dari sejumlah negara, memberlakukan biaya aplikasi visa kerja H-1B hingga US$100.000, serta mencabut ribuan visa yang telah diterbitkan.

Selain itu, pemerintah AS berencana meninjau kembali seluruh kasus pengungsi yang direlokasi selama pemerintahan Biden, sebagaimana tertuang dalam memo internal tertanggal 21 November.

USCIS juga disebut telah menghentikan sementara sebagian permohonan kartu hijau guna memperketat pemeriksaan calon penduduk tetap.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana baru untuk membatasi masuknya imigran ke negaranya. Kali ini, dia menyatakan akan menjeda secara permanen migrasi dari negara dunia ketiga.

Melansir Bloomberg, Minggu (30/11/2025), Trump mengatakan bahwa kebijakan imigrasi saat ini telah menghapus kemajuan nasional sehingga rencana besarnya ini diharapkan akan membuat sistem AS pulih sepenuhnya.

Dalam rencananya, yang dia tulis dalam unggahan-unggahan di media sosial Truth Social pada Jumat (28/11/2025), Trump mengatakan akan menghentikan jutaan izin masuk yang diberikan oleh pendahulunya, Joe Biden. Dia juga akan menyingkirkan apa yang menurutnya orang-orang yang bukan merupakan aset positif bagi AS atau orang yang tidak bisa mencintai negaranya.

"[Juga akan] mendenaturalisasi [mencabut kewarganegaraan] imigran yang mengganggu ketenteraman dalam negeri,” tulis Trump.

“Tujuan-tujuan tersebut akan dikejar dengan tujuan meraih pengurangan secara besar-besaran dalam populasi ilegal dan yang mengganggu, termasuk yang diterima melalui sebuah proses persetujuan Autopen yang tidak sah dan ilegal,” tulis Trump.

Trump menambahkan bahwa dia akan menghentikan semua bantuan federal bagi semua masyarakat yang tidak mempunyai kewarganegaraan.

“Hanya MIGRASI TERBALIK yang akan sepenuhnya menyelesaikan situasi ini,” tulis Trump.

Trump tidak memberi penjelasan lanjutan dalam tulisannya tersebut, baik bagaimana cara menerapkan rencananya maupun negara apa yang termasuk ke dalam kategori negara berkembang atau negara dunia ketiga.

Hingga beberapa tahun terakhir ini, Kongres AS telah gagal meloloskan peraturan baru untuk mereformasi hukum imigrasi AS. Pengadilan-pengadilan AS juga menolak beberapa perintah eksekutif Trump untuk membatasi imigrasi.

Tulisan tersebut diunggah Trump setelah dia mengumumkan meninggalnya salah satu anggota Garda Nasional AS, yaitu Sarah Beckstrom, setelah terdapat serangan terhadap dua personel pasukan tersebut di Washington D.C., AS, Kamis (27/11/2025). Serangan tersebut dilakukan oleh seorang warga negara Afghanistan.

Serangan itu pun menjadi argumen tambahan dari pemerintahan Trump untuk mendukung kebijakan antimigrasinya. Setelah serangan, AS langsung meluaskan penindakan imigrasi di dalam negeri, termasuk dengan menghentikan proses peninjauan imigrasi warga negara Afghanistan dan juga memerintahkan peninjauan ulang terhadap mereka yang sudah berada di AS.

Pada Kamis (27/11/2025), Kepala Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan AS Joseph Edlow mengatakan bahwa lembaganya sedang melakukan peninjauan ulang berskala penuh dan ketat dari setiap Kartu Hijau [Green Card] untuk setiap warga asing dari setiap negara yang menjadi perhatian, atas perintah Trump. Kartu hijau sendiri merupakan kartu yang memungkinkan warga asing untuk tinggal di AS.

Pemerintahan Trump telah mempunyai riwayat panjang dalam melawan imigrasi. Pada awal bulan ini, Trump telah berencana untuk meninjau kasus semua pengungsi yang dimasukkan pada masa pemerintahan Biden dan akan membekukan permohonan kartu hijau mereka.

Pada Juni 2025, Trump melakukan pelarangan imigrasi dari 12 negara, termasuk dari Afghanistan, Haiti, Somalia, dan Sudan. Ia juga membatasi imigrasi dari 7 negara lainnya. Pada periode jabatan pertamanya, Trump pernah melakukan pelarangan terhadap banyak negara lain, seperti dari Kuba, Korea Utara, dan Suriah.

Secara umum, pemerintahan Trump telah membatasi secara signifikan kuota pengungsi yang diterima di AS. Dia juga mengakhiri status perlindungan sementara bagi imigran dari berbagai negara, memberlakukan biaya aplikasi sebesar US$100.000 bagi visa untuk tenaga kerja berketerampilan tinggi (visa H-1B), serta mencabut ribuan visa. Trump juga menantang hak konstitusional atas kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, yang tercantum dalam Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat.

Secara domestik, Trump menerapkan strategi yang agresif terhadap penegakan kebijakan imigrasi, termasuk dengan mengirim agen-agen khusus ke berbagai kota, yang sering kali ditolak oleh pemerintah kota terkait. Banyak klaim bahwa para pejabat telah secara keliru mendeportasi imigran dengan melanggar perintah pengadilan dan perlindungan hukum lainnya.

Ketika Trump mulai menjabat presiden pada Januari, ia langsung menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan penerimaan pengungsi—yang dengan segera digugat di pengadilan. Sebuah pengadilan banding mengizinkan penerimaan baru dijeda sementara proses hukum berlanjut, tetapi juga memerintahkan pemerintah untuk terus melayani para pengungsi yang sudah tiba di AS. (Laurensius Katon Kandela)