PT Bali Turtle Island Development selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kura Kura di Bali angkat bicara soal penyegelan area oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebelumnya, KKP menyatakan penyegelan terkait temuan adanya pemanfaatan area di luar dokumen izin dan penebangan mangrove.

Kepala Departemen Komunikasi BTID Zefri Alfaruqy tak menampik adanya kegiatan di area yang dimaksud, namun diklaim untuk menahan abrasi. “Telah kami sampaikan ke pihak PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP bahwa hal tersebut kami lakukan sebagai bagian dari kegiatan pengamanan HGB kami yang terkena abrasi,” kata Zefri kepada Katadata, Selasa (12/5).

Saat ini, menurut dia, perusahaan tengah mempersiapkan persyaratan untuk memeroleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk berkegiatan di area tersebut. Ini termasuk sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

Zefri menerangkan bahwa area yang dimaksud bukan lokasi marina atau pelabuhan maupun calon hub finansial. "Perlu kami tegaskan bahwa lokasi tersebut tidak terkait dengan proyek pembangunan marina yang telah memiliki izin PKKPRL, maupun kawasan yang menjadi potensi untuk menjadi area kawasan finansial," ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kooperatif, kata dia, perusahaan telah menghentikan kegiatan operasional yang berlangsung di lokasi tersebut sesuai evaluasi dan arahan PSDKP KKP. "Kami tetap berkomitmen mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Sebelumnya, PSDKP KKP melakukan pemasangan papal segel di area yang didapati melanggar aturan perizinan dan lingkungan. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menerangkan bahwa ini tindak lanjut dari hasil pengawasan, termasuk verifikasi dokumen.

“Hasilnya, ditemukan indikasi pemanfaatan ruang laut di luar dokumen izin PKKPRL yang dimiliki PT BTID seluas 1,12 hektar dan juga indikasi penebangan mangrove di seluas 500 meter persegi,” ujarnya.

Penyegelan tersebut berarti penghentian sementara kegiatan perusahaan di area yang dimaksud. Selanjutnya, proses pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan akan dilakukan sesuai ketentuan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021.

Sumono mengatakan bahwa pihaknya tak berupaya menepis investasi-investasi yang masuk, terutama di kawasan wisata Indonesia. Namun, kegiatan tetap harus memenuhi ketentuan yang ada, serta menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

Aspek fundamental perlu diperbaiki

Denpasar (ANTARA) -

Pengamat moneter dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mendorong peningkatan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura di Denpasar, Bali yang rencananya dijadikan pusat keuangan dunia.

“Aspek fundamental perlu diperbaiki,” kata Abdul Manap Pulungan dihubungi di Denpasar, Bali, Senin.

Menurut dia, aspek fundamental itu mencakup iklim usaha, perizinan, regulasi atau kepastian hukum dalam perundang-undangan hingga indikator risiko investasi lainnya.

Selain dari sisi iklim investasi, ia juga mengharapkan adanya peningkatan infrastruktur di Bali guna menampung pusat keuangan dunia di Pulau Dewata.

Ia menyebutkan salah satu contoh pusat keuangan dunia yaitu di Dubai yang didukung pertumbuhan ekonomi, kemudahan investasi dan fleksibilitas pergerakan modal investor.

Menurut dia, nama Bali yang sudah dikenal dunia menjadi salah satu daya tarik utama. Meski begitu, rencana kehadiran pusat keuangan dunia itu diharapkan tidak menggeser sektor pariwisata yang selama ini menjadi sektor ekonomi utama.

“Pusat keuangan dunia itu bagus untuk peningkatan citra. Harapannya tidak menggeser sektor pariwisata Bali,” imbuhnya.

Sementara itu, Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali menjelaskan lokasi yang bakal disiapkan untuk KEK Sektor Keuangan yaitu di area Knowledge District.

Presiden Direktur BTID Tuti Hadiputranto sebelumnya menyatakan area itu dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran penghubung bisnis bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), sekolah bisnis, serta jalur investasi di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sedang mematangkan regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan yang rencananya didirikan di KEK Kura Kura, Denpasar.

Ia menjelaskan regulasi itu akan menjadi landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi apa yang (KEK) Kura Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempersiapkan Bali sebagai pusat keuangan internasional atau International Financial Center (IFC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali tengah dipercepat pengembangannya sebagai salah satu lokasi potensial pengembangan KEK sektor keuangan di Bali.

"Jadi apa yang (KEK) Kura Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. KEK tersebut dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga penyediaan fasilitas yang mampu menarik investor global.

PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali memaparkan keunggulan ekosistem Knowledge District sebagai lokasi strategis pengembangan KEK sektor keuangan.

Kawasan ini dirancang untuk membangun ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengoptimalkan modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali juga menyiapkan ekosistem pendukung operasional pusat keuangan internasional melalui Business Hub yang dirancang sebagai titik temu program Global Blended Finance Alliance (GBFA), business school, serta jalur investasi unggulan di Indonesia.

Selain itu, Knowledge District akan diperkuat dengan Pusat Kewirausahaan dan Inovasi yang menjadi wadah pendidikan berkualitas, seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir melalui International Mangrove Research Center (IMRC).

Ke depan, pengembangan KEK Kura Kura Bali akan dilanjutkan melalui penyelesaian sejumlah proyek strategis pada 2026.

Hingga triwulan I 2026, KEK tersebut mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,62 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2.146 orang.

Sementara, terkait KEK Sanur, Airlangga menyebut pengembangannya difokuskan untuk memperkuat ekosistem pariwisata kesehatan atau health tourism guna mengukuhkan posisi Indonesia sebagai destinasi layanan kesehatan kelas dunia.

Salah satu fasilitas unggulan adalah Bali International Hospital (BIH) yang telah beroperasi sejak April 2025 dan menyediakan berbagai layanan spesialis.

Hingga triwulan I 2026, jumlah kunjungan pasien tercatat sebanyak 14.950 orang, terdiri atas 60 persen warga negara asing (WNA) dan 40 persen warga negara Indonesia (WNI).

Pada kesempatan yang sama, The Solitaire Clinic di KEK Sanur dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026 dengan menghadirkan layanan cosmetic surgery, medical aesthetics, body contouring, hair transplant, serta terapi sel punca anti-penuaan.

Secara kumulatif hingga triwulan I 2026, KEK Sanur mencatat realisasi investasi sebesar Rp5,37 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5.444 orang serta kunjungan wisatawan sebanyak 279.804 orang.

Capaian tersebut menegaskan peran strategis KEK Kura Kura Bali dan KEK Sanur dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat transformasi ekonomi nasional melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sedang mematangkan regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan, yang rencananya diterapkan di KEK Kura Kura, Denpasar, Bali.

Menko Airlangga di sela meninjau KEK Kura Kura di Desa Serangan, Kota Denpasar, Bali, Jumat, menjelaskan rencana mewujudkan pusat keuangan khusus itu dibahas khusus oleh Danantara.

"Jadi apa yang (KEK) Kura Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC (International Financial Center)? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," ujar Menko Airlangga Hartarto, sebagaimana keterangan tertulisnya yang diterima di Denpasar.

Ia menjelaskan regulasi itu akan menjadi landasan pembentukan KEK sektor keuangan yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Nantinya pusat keuangan khusus itu akan menyerupai fasilitas yang ada di Dubai International Financial Centre (DIFC), dengan tujuan menarik arus investasi ke Indonesia.

Di tengah perubahan lanskap geopolitik global, Bali kini semakin relevan sebagai destinasi bagi modal internasional yang mencari stabilitas dan kepastian hukum.

Dalam kunjungannya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Nasional KEK itu meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

Bersama Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (CEO BPI) Danantara Rosan Roeslani, serta Chief Operating Office (COO) BPI Danantara Dony Oskaria, Menko Perekonomian meninjau realisasi investasi di kawasan itu.

Seperti proyek pusat perbelanjaan mewah hasil kerja sama pengembang KEK Kura Kura dengan investor asal Jepang, Mitsubishi Estate, sebagai salah satu proyek unggulan di KEK Kura Kura, yang rencananya dibuka pada pertengahan 2026.

Sementara itu, Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali menjelaskan lokasi yang tepat untuk KEK Sektor Keuangan yaitu di area Knowledge District.

Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID) Tuti Hadiputranto menyatakan area itu dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran penghubung bisnis bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), sekolah bisnis, serta jalur investasi di Indonesia.

Di kawasan itu juga akan diperkaya dengan Pusat Kewirausahaan dan Inovasi, yang menjadi wadah pendidikan seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

"Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia," imbuhnya.

Ia menambahkan KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan serta menjadi mitra strategis pemerintah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami lalui sesuai regulasi saat itu. Kalau menggunakan regulasi sekarang, kami no comment. Kami sudah serahkan semua lengkap, semua petanya ada, tapal batas ada, penunjuk ada,

Denpasar (ANTARA) -

Pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura menyebutkan lahan tukar guling di Jembrana, Bali, telah memenuhi sejumlah regulasi melalui proses panjang sejak 1996.

“Kami lalui sesuai regulasi saat itu. Kalau menggunakan regulasi sekarang, kami no comment. Kami sudah serahkan semua lengkap, semua petanya ada, tapal batas ada, penunjuk ada,” kata Kepala Lisensi dan Regulasi Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengembang KEK Kura Kura, Kundarso melalui keterangan tertulis di Denpasar, Bali, Kamis.

Ia mengungkapkan, titik koordinat lahan juga ada dan sesuai dengan data dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII.

Sebelumnya, Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Jembrana pada Rabu (22/4) dan berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait mengenai lahan tukar guling kawasan KEK Kura-Kura di daerah itu.

Dalam kunjungan kerja itu, Pansus TRAP ingin memastikan kepastian hukum lahan tukar guling agar tidak terjadi persoalan mendatang.

“Kami ingin supaya jelas, singkat, terukur terkait aset milik daerah atau milik negara,” kata Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Suparta.

Kunjungan terkait lahan tukar guling di Jembrana itu merupakan yang kedua setelah sebelumnya Pansus mengunjungi lahan tukar guling di Kabupaten Karangasem.

Wakil rakyat itu ingin mengecek menyeluruh lahan pengganti di Kabupaten Karangasem yang disediakan pengembang KEK Kura Kura itu seluas 40,20 hektare yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kubu yakni Desa Batu Ringgit, Dukuh, dan Tulamben dan Desa Sebudi di Kecamatan Selat.

Kemudian, lahan pengganti seluas 44 hektare di Desa Loloan Timur dan Desa Budeng, Kabupaten Jembrana.

Sementara itu, Perwakilan BPKH Wilayah VIII Santun Rahmat Basuki menjelaskan, status lahan yang dulunya Pulau Serangan, Denpasar saat proses tukar guling adalah hutan produksi yang dapat dikonversi, bukan taman hutan raya.

BPKH Wilayah VIII menyebutkan proses tukar guling saat itu sudah jelas (clear) dan telah diterima surat keputusan (SK) penunjukan hutan produksi di Desa Budeng, Jembrana dengan titik koordinat Real Time Kinematic (RTK) 30.

Setelah lahan pengganti ditetapkan menjadi kawasan hutan Budeng RTK 30, kemudian pada 2015, terbit SK Menteri Kehutanan terkait pelepasan area di Denpasar yang merupakan area hutan produksi yang dapat dikonversi.

"Jadi statusnya ketika proses itu (tukar guling) bukan status taman hutan raya, tapi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi," ucapnya di hadapan Pansus TRAP.

Sedangkan, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jembrana I Gede Wita Arsana menjelaskan lokasi lahan tukar guling tersebut ada secara fisik.

Berdasarkan peta, lanjut dia, bukan hanya tanah penukar BTID tapi beberapa lahan penukar lainnya dengan luas lahan mencapai 60 hektare.

“Yang kami bahas kan BTID. Lahan itu (tukar guling) ada di situ," ujarnya.

KEK Kura Kura ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2023.

Kawasan itu memiliki target investasi diperkirakan mencapai Rp89,9 triliun berdasarkan data Dewan Nasional KEK.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menilai dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni Kesehatan Sanur dan Kura Kura Bali menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

“Ini menjadi basis pertumbuhan investasi di Bali,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di sela forum Balinomics di Denpasar, Bali, Sabtu.

Menurut dia, dua KEK itu menjadi akselerator ekonomi Bali dan diharapkan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata yang pada triwulan II-2025 mencapai 5,95 persen, lebih tinggi dari nasional 5,12 persen.

Kinerja itu ditopang oleh sektor pariwisata yang terus mengalami pemulihan dan berdampak pada sejumlah lapangan usaha, seperti akomodasi makan minum, konstruksi, perdagangan, maupun transportasi dan pergudangan.

Menurut dia, dua KEK itu masuk ke dalam realisasi investasi terbaik secara nasional pada 2024, dengan dampak penyerapan tenaga kerja cukup besar.

Berdasarkan data Dewan Nasional KEK, KEK Sanur dirancang dengan proyeksi total investasi sebesar Rp10,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.375 tenaga kerja langsung dan 25.272 tidak langsung pada saat beroperasi penuh.

Dewan Nasional KEK juga mencatat sejak penetapan hingga triwulan I-2025, KEK Sanur telah mencatatkan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp4,42 triliun dan menciptakan 3.822 lapangan kerja.

Sementara itu, target investasi di KEK Kura-Kura Bali mencapai Rp89,9 triliun dengan target tenaga kerja 35.036 orang.

Dengan potensi tersebut, bank sentral itu menilai investasi berbasis kawasan dan infrastruktur strategis menjadi penggerak utama ekonomi Bali ke depan.

“Ini sejalan dengan arah kebijakan untuk dalam meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar dia.

Selain dua KEK itu, fokus utama pertumbuhan ekonomi Bali lainnya yakni strategi pariwisata berkualitas mengingat pariwisata Bali menyumbang 64,29 persen devisa pariwisata nasional.

Kemudian, peningkatan produktivitas sektor pertanian serta penetrasi dan akselerasi digitalisasi pembayaran yang efisien dan inklusif di daerah perkotaan dan nonperkotaan.

Lebih lanjut ia mengatakan terdapat beberapa strategi mendatang di antaranya manajemen kunjungan di destinasi wisata melalui sistem tiket digital dan digitalisasi batas kunjungan harian berbasis data kapasitas daya tampung.

Kemudian pengembangan aplikasi terintegrasi seperti Love Bali serta mendorong investasi tersier baru di luar wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025