Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi memutuskan Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (27/1/2026).

Thomas menegaskan, dirinya telah mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selama menjalani proses pencalonan sebagai Deputi Gubernur BI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi IX DPR RI.

“Saya melalui fit and proper secara baik. Saya melewati fit and proper itu melalui, mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada,” kata Thomas dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menyusul keputusan tersebut, Thomas memastikan komitmennya untuk menjaga independensi bank sentral. Dia juga menegaskan akan menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, sesuai dengan janjinya dalam proses fit and proper test pada Senin (26/1/2026).
Untuk diketahui, DPR RI resmi memutuskan Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI secara aklamasi pada rapat paripurna hari ini, Selasa (27/1/2026).

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam laporannya kepada sidang dewan menuturkan bahwa Komisi XI DPR RI memutuskan Thomas sebagai calon Deputi Gubernur terpilih untuk periode 2026-2031.

“Rapat Internal Komisi XI DPR RI, tanggal 26 Januari 2026, memutuskan secara musyawarah mufakat untuk menyetujui saudara Thomas A.M. Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031,” ungkap Misbakhun dalam laporannya, Selasa (27/1/2026).

Terhadap laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa lantas meminta persetujuan pada sidang dewan, apakah hasil tersebut dapat disetujui.

“Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi XI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon deputi Bank Indonesia dapat disetujui?” tanya Saan sembari mengetok palu.

Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi memutuskan Thomas AM Djiwandono sebagai menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) secara aklamasi pada rapat paripurna hari ini, Selasa (27/1/2026).

“Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi XI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon deputi Bank Indonesia dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sembari mengetok palu, Selasa (27/1/2026)

Sebelumnya, Thomas bersama kedua calon lainnya yaitu Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada 23 dan 26 Januari 2026.

Uji kelayakan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dan berlangsung di ruang Komisi XI. Usai melaksanakan pengujian, Komisi XI pada Senin (26/1/2026) menggelar rapat internal untuk memutuskan kandidat yang terpilih sebagai Deputi Gubernur BI.

Rapat internal berlangsung cepat. Setelahnya, Komisi XI memutuskan Thomas menjadi Deputi Gubernur BI, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

“Bahwa yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono,” ujar Misbakhun dalam konferensi pers, Senin (26/1/2026).

Misbakhun menyebut pemilihan Thomas lantaran dia merupakan figur yang disepakati oleh seluruh partai politik.

Profil Thomas Djiwandono
Thomas Djiwandono merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan catatan Bisnis, Thomas yang akrab disapa Tommy lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Dia merupakan putra pertama pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Untuk diketahui, Soedradjad pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada era Presiden Soeharto dan kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sementara itu, ibunya, Biantiningsih atau Bianti, merupakan kakak kandung Prabowo Subianto, pendiri Partai Gerindra.

Tommy juga merupakan cicit R.M. Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, dengan jurusan sejarah.

Selanjutnya, dia meraih gelar magister di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University School of Advanced International Studies di Washington, Amerika Serikat.

Tommy mengawali kariernya sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993, lalu melanjutkan di Indonesia Business Weekly pada 1994. Dia kemudian beralih ke sektor keuangan dengan bekerja sebagai analis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, Tommy bergabung dengan Arsari Group milik pamannya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjabat sebagai Deputy CEO perusahaan yang bergerak di sektor agrobisnis tersebut. Di bidang politik, selain aktif di Partai Gerindra, dia juga pernah maju sebagai calon anggota legislatif di Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Tommy dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Independensi Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto mencalonkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. Djiwandono sebagai kandidat anggota Dewan Gubernur BI.

Adapun, pria yang akrab disapa Tommy itu merupakan satu dari tiga nama yang diusulkan pemerintah ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dua orang lainnya adalah pejabat internal BI yaitu Diki Kartikoyono serta Solikin M.Juhro.

Pria yang juga keponakan Presiden Prabowo itu bersama dua kandidat lainnya tersebut akan mengisi posisi Deputi Gubernur yang ditinggalkan Juda Agung. Juda mengundurkan diri sejak 13 Januari 2026.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, pencalonan Tommy pada dasarnya akan dinilai pasar bukan hanya dari kapasitas pribadi, tetapi terutama dari sinyal kelembagaan yang ditimbulkannya.

Kendati Tommy tidak berasal dari bank sentral sebelumnya, tetapi dia memiliki pengalaman analisis pasar keuangan dan dunia usaha. Belum lagi, sejak 2024 dia telah menjabat Wamenkeu serta memahami dinamika kebijakan fiskal.

Di sisi lain, timpalnya, keterkaitan politik yang kuat seperti afiliasi di partai politik membuat isu independensi lebih sensitif.

Sebab, menurutnya pelaku pasar khawatir kebijakan moneter dapat lebih mudah dipengaruhi agenda jangka pendek, terutama ketika pemerintah mengejar target pertumbuhan tinggi dan ruang fiskal dipersepsikan menipis.

"Kekhawatiran ini menjadi lebih relevan saat arus keluar dana asing dari aset berdenominasi rupiah sedang besar, khususnya dari surat utang negara dan instrumen BI, sehingga rupiah melemah dan tekanan pasar mudah membesar bila ada sedikit saja keraguan terhadap konsistensi kebijakan BI," terang Josua kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Untuk itu, Josua menyampaikan bahwa menjaga independensi BI penting untuk mengelola sentimen, menahan kenaikan biaya pinjaman negara, dan menjaga peringkat kredit negara. Namun, penting untuk tetap memberi ruang koordinasi yang sehat dengan Kemenkeu.

Adapun terdapat beberapa cara yang dinilai bisa meyakinkan pasar, misalnya memperkuat pagar institusional. Dalam hal ini, proses uji kelayakan dan kepatutan harus dilakukan secara ketat dan transparan, maupun penegasan kepatuhan pada aturan benturan kepentingan termasuk pembatasan peran politik.

"Serta komunikasi BI yang tegas bahwa keputusan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar berbasis data dan mandat stabilitas, bukan kebutuhan pembiayaan pemerintah," lanjut Josua.

Pada saat yang sama, koordinasi BI–Kemenkeu perlu diarahkan pada hal teknis yang menenangkan pasar seperti pengelolaan kas negara, strategi penerbitan surat utang yang terkelola, dan pendalaman pasar, tanpa mengintervensi keputusan moneter.

"Kombinasi disiplin fiskal yang kredibel dan kebijakan moneter yang konsisten adalah cara paling efektif untuk meredakan arus keluar dana dan menstabilkan rupiah," tuturnya.

Status Tommy di Gerindra

Sebelumnya, Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga menyoroti persepsi pasar terhadap pemilihan Tommy yang dikhawatirkan memburuk akibat latar belakangnya sebagai kader partai politik dan keponakan Presiden Prabowo.

"Karena orang jadi curiga, jadi enggak yakin ini BI bisa benar-benar independen apa enggak kalau Pak Tommy benar masuk jadi anggota Dewan Gubernur, walaupun pada praktiknya dalam beberapa bulan belakangan dalam satu tahun terakhir, Pak Tommy sering ikut tuh rapat-rapat Dewan Gubernur," terang Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Di sisi lain, Deni menilai perlunya memberikan benefit of the doubt lantaran Anggota Dewan Gubernur BI tidak hanya diisi satu orang. Saat ini, terdapat enam anggota Dewan Gubernur termasuk Gubernur yang kini dijabat Perry Warjiyo.

Kemudian, Deputi Gubernur Senior diisi oleh Destry Damayanti, lalu Deputi Gubernur yakni Juda Agung, Aida S. Budiman, Filianingsih Hendarta serta Ricky P. Gozali. Tommy nantinya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR untuk menggantikan Juda yang disebut mengundurkan diri.

Kendati secara legal tidak ada yang dilanggar, Deni menilai persepsi pasar yang berpeluang negatif terhadap penunjukan Tommy adalah kekhawatiran yang wajar.

Ke depan, lanjutnya, apabila Tommy terpilih menduduki kursi Dewan Gubernur BI, maka bank sentral harus memastikan terjaganya independensi.

"Pada akhirnya walaupun saya cenderung ini akan terpengaruh, tetapi kita juga harus ingat, harus balance, di BI kan tidak hanya Pak Tommy. Ada yang lain. Sekarang pertanyaannya apakah yang lain ini bisa tetap independen enggak? Karena [kebijakan moneter] ini kan keputusan semua [anggota dewan gubernur]," terangnya.

Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi terkait dengan status keanggotaan Tommy di Partai Gerindra, yakni ke Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Sugiono, maupun Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal, yang juga anggota DPR Fraksi Gerindra,

Pencalonan Tommy sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tommy adalah satu dari tiga orang yang diusulkan oleh Presiden Prabowo ke Komisi XI DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Ada beberapa nama yang dikirimkan salah satunya memang betul ada nama yang kami usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono," terang Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).