Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan upah minimum. Aturan ini menjadi kabar baik bagi para pekerja karena memastikan upah minimum akan naik pada tahun depan.

Penandatanganan PP tersebut memperkenalkan formula baru dalam penetapan upah minimum, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan Alfa. Dalam aturan terbaru ini, rentang Alfa ditetapkan lebih tinggi, yakni 0,5 hingga 0,9 poin.

"Alhamdulillah, PP pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025)," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangan resminya yang dikutip dari Antara, Rabu, 17 Desember 2025.

Formula baru kenaikan upah minimum

Yassierli menjelaskan, PP pengupahan yang baru ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

Dalam aturan lama tersebut, rentang Alfa ditetapkan lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,3 poin.

Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa ditetapkan 0,1-0,3 poin. Melalui PP terbaru, pemerintah menaikkan rentang Alfa menjadi 0,5-0,9 poin agar kenaikan upah lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja.

"Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP pengupahan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata dia.

Tenggat penetapan upah oleh gubernur

Dalam aturan baru ini, pemerintah juga menegaskan peran gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum. Yassierli meminta seluruh gubernur menetapkan kenaikan upah minimum selambat-lambatnya pada 24 Desember 2025.

PP tersebut juga mengatur kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan memberikan kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

(ANN)

Jakarta: Isu soal Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi topik hangat diakhir tahun. Terlebih, saat ini pemerintah belum memutuskannya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan UMP 2026.

"Upah minum, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya, supaya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik lain-lain (tetap) berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah" kata Afriansyah Noor di Bengkulu dilansir Antara pada Jumat, 12 Desember 2025.

Yang jelas, kata dia, pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional dan tripartit sudah terus rapat-rapat bahkan sejak Maret 2025 lalu.

Meski begitu, kamu harus tahu berapa UMP di daerah masing-masing untuk tahun 2025, sehingga bisa menghitungnya jika ada kenaikan di tahun depan.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 483/KEP/2024.

Kota Yogyakarta masih menempati posisi tertinggi, sementara Kabupaten Gunungkidul berada di posisi terendah. Berikut daftar lengkapnya.

Daftar UMK DIY tahun 2025

Kota Yogyakarta: Rp2.655.041,81
Kabupaten Sleman: Rp2.466.514,86
Kabupaten Bantul: Rp2.360.533,00
Kabupaten Kulon Progo: Rp2.351.239,85
Kabupaten Gunungkidul: Rp2.330.263,67

Jika UMK Naik 6,5% tahun 2026

Untuk memberikan gambaran kepada pekerja, berikut simulasi kenaikan 6,5 persen dari UMK 2025.

Kota Yogyakarta: Rp2.827.619,53
Kabupaten Sleman: Rp2.626.838,33
Kabupaten Bantul: Rp2.513.967,64
Kabupaten Kulon Progo: Rp2.504.070,44
Kabupaten Gunungkidul: Rp2.481.730,81

UMSK DIY 2025

Melansir laman Deels, selain UMK, Pemerintah DIY juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 484/KEP/2024. UMSK mencakup sektor-sektor dengan karakteristik dan risiko kerja yang berbeda.

Berikut rincian lengkapnya:

1. Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

Kota Yogyakarta
Hotel skala besar: Rp2.684.957,77
Hotel skala menengah: Rp2.682.464,77
Hotel skala kecil: Rp2.679.971,78
Restoran skala besar: Rp2.684.957,77
Restoran skala menengah: Rp2.682.464,77
Restoran skala kecil: Rp2.679.971,78

Kabupaten Sleman
Hotel & restoran skala besar: Rp2.501.254,50

Kabupaten Bantul
Hotel besar: Rp2.410.403,51
Hotel menengah: Rp2.407.078,81
Hotel kecil: Rp2.404.862,36
Restoran besar: Rp2.410.403,51
Restoran menengah: Rp2.407.078,81
Restoran kecil: Rp2.404.862,36

Kabupaten Kulon Progo
Hotel dan restoran: Rp2.373.317,22

Kabupaten Gunungkidul
Akomodasi & makan minum: Rp2.352.144

2. Sektor Aktivitas Keuangan & Asuransi (Bank Umum)

Kota Yogyakarta: Rp2.679.971,78
Kabupaten Bantul: Rp2.401.537,66
Kabupaten Kulon Progo: Rp2.373.317,22

3. Sektor Informasi dan Komunikasi

Kota Yogyakarta: Rp2.679.971,78
Kabupaten Bantul: Rp2.389.347,11
Kabupaten Kulon Progo: Rp2.373.317,22

4. Sektor Konstruksi

Kota Yogyakarta: Rp2.679.971,78
Kabupaten Bantul: Rp2.382.697,72
Kabupaten Kulon Progo: Rp2.395.394,59

UMK dan UMSK menjadi indikator penting bagi pekerja dan pelaku usaha. Selain berfungsi sebagai batas minimum upah, kebijakan ini juga mencerminkan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak.

(ANN)

Jakarta: Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, isu kenaikan upah kembali menghangat.

Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mekanisme kenaikannya pun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yaitu peningkatan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun sebelumnya.

Gelombang tuntutan kenaikan upah dari kalangan buruh juga terus muncul, termasuk usulan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa ada tiga opsi angka kenaikan upah yang dianggap lebih realistis dibanding perhitungan pemerintah.

Menurutnya, penyesuaian upah harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi namun tidak boleh mengorbankan daya beli pekerja.

“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dikutip kembali pada 2 Desember 2025.

Jika skema kenaikan 6,5 persen kembali digunakan, berikut simulasi UMK Jawa Tengah 2026 berdasarkan UMK 2025.

Simulasi UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 6,5%

1. Kabupaten Cilacap dari Rp2.640.248,00 menjadi Rp2.811.864,12
2. Kabupaten Banyumas dari Rp2.338.410,00 menjadi Rp2.490.406,65
3. Kabupaten Purbalingga dari Rp2.338.283,12 menjadi Rp2.490.271,52
4. Kabupaten Banjarnegara dari Rp2.170.475,32 menjadi Rp2.311.556,22
5. Kabupaten Kebumen dari Rp2.259.873,55 menjadi Rp2.406.765,33
6. Kabupaten Purworejo dari Rp2.265.937,67 menjadi Rp2.413.223,62
7. Kabupaten Wonosobo dari Rp2.299.521,38 menjadi Rp2.448.990,27
8. Kabupaten Magelang dari Rp2.467.488,00 menjadi Rp2.627.874,72
9. Kabupaten Boyolali dari Rp2.396.598,00 menjadi Rp2.552.376,87
10. Kabupaten Klaten dari Rp2.389.872,78 menjadi Rp2.545.214,51
11. Kabupaten Sukoharjo dari Rp2.359.488,00 menjadi Rp2.512.854,72
12. Kabupaten Wonogiri dari Rp2.180.587,50 menjadi Rp2.322.325,69
13. Kabupaten Karanganyar dari Rp2.437.110,00 menjadi Rp2.595.522,15
14. Kabupaten Sragen dari Rp2.182.200,00 menjadi Rp2.324.043,00
15. Kabupaten Grobogan dari Rp2.254.090,00 menjadi Rp2.400.605,85
16. Kabupaten Blora dari Rp2.238.430,85 menjadi Rp2.383.928,86
17. Kabupaten Rembang dari Rp2.236.168,78 menjadi Rp2.381.519,75
18. Kabupaten Pati dari Rp2.332.350,00 menjadi Rp2.483.952,75
19. Kabupaten Kudus dari Rp2.680.485,72 menjadi Rp2.854.717,29
20. Kabupaten Jepara dari Rp2.610.224,00 menjadi Rp2.779.888,56
21. Kabupaten Demak dari Rp2.940.716,00 menjadi Rp3.131.862,54
22. Kabupaten Semarang dari Rp2.750.136,00 menjadi Rp2.928.894,84
23. Kabupaten Temanggung dari Rp2.246.850,00 menjadi Rp2.392.895,25
24. Kabupaten Kendal dari Rp2.783.455,25 menjadi Rp2.964.379,84
25. Kabupaten Batang dari Rp2.534.383,00 menjadi Rp2.699.117,90
26. Kabupaten Pekalongan dari Rp2.486.653,59 menjadi Rp2.648.286,07
27. Kabupaten Pemalang dari Rp2.296.140,00 menjadi Rp2.445.389,10
28. Kabupaten Tegal dari Rp2.333.586,46 menjadi Rp2.485.269,58
29. Kabupaten Brebes dari Rp2.239.801,50 menjadi Rp2.385.388,60
30. Kota Magelang dari Rp2.281.230,00 menjadi Rp2.429.509,95
31. Kota Surakarta dari Rp2.416.560,00 menjadi Rp2.573.636,40
32. Kota Salatiga dari Rp2.533.583,00 menjadi Rp2.698.265,90
33. Kota Semarang dari Rp3.454.827,00 menjadi Rp3.679.390,76
34. Kota Pekalongan dari Rp2.545.138,00 menjadi Rp2.710.571,97
35. Kota Tegal dari Rp2.376.683,82 menjadi Rp2.531.168,27

(ANN)