Pemerintah harus menjaga agar upah kecil tidak habis oleh inflasi. Laju inflasi yang terkendali menjadi kunci agar upah tidak tergerus harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang melonjak.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp70.930 atau setara 2,72 persen menjadi Rp2,67 juta yang mulai berlaku per 1 Januari 2026.

Upah yang naik tipis mencerminkan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menetapkan standar gaji pekerja dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, daya beli, dan kondisi ekonomi riil.

Bagi pekerja, kenaikan angka 2,72 persen dalam slip gaji bulanan terasa kurang berarti mengingat kebutuhan hidup layak yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi bagi pekerja yang memiliki keluarga, UMP 2026 secara gamblang jelas tidak cukup.

Hasil perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang baru saja dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan standar hidup layak di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp3,41 juta per bulan.

Skema penghitungan kebutuhan hidup layak tersebut memakai standar dari Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labor Organization (ILO) dengan mempertimbangkan aspek komponen utama kebutuhan rumah tangga.

Di NTB, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, hingga transportasi mengalami kenaikan sekitar 4 sampai 6 persen per tahun. Sedangkan, biaya sekolah anak dan sewa kontrakan juga umumnya mengalami kenaikan melebihi angka inflasi.

Jika mengacu standar kebutuhan hidup layak dari Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak Rp3,41 juta per bulan dibandingkan dengan UMP 2026 yang hanya Rp2,67 juta, maka ada selisih Rp740 ribu yang memperlihatkan tidak ada ruang bagi pekerja untuk menabung, membayar kebutuhan darurat, dan meningkatkan kualitas hidup.

Pemerintah NTB perlu melakukan dialog lanjutan dengan serikat buruh dan pengusaha agar kelompok pekerja tertentu yang masuk kategori paling rentan bisa terlindungi di tengah hantaman badai ekonomi akibat efisiensi anggaran hingga daya beli yang melemah.

Kenaikan nyaris nol

Upah minimum yang hanya tumbuh 2,72 persen, sementara laju inflasi tahun kalender per November 2025 menyentuh angka 2,27 persen, membuat tambahan upah tersebut berpotensi tergerus untuk menutup kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti pangan, perumahan, sandang, dan transportasi.

Sejak pertengahan tahun 2025 sampai hari ini, harga daging ayam ras selalu bertengger di atas angka Rp40 ribu per kilogram. Kebutuhan bahan pangan yang sangat besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendongkrak harga daging ayam ras, termasuk telur, wortel, hingga kacang buncis.

Konsumsi rumah tangga yang selama ini berperan sebagai penopang pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Nusa Tenggara Barat berisiko mengalami stagnan sepanjang tahun 2026 mendatang.

Kenaikan upah yang nyaris nol berbanding laju inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berdampak terhadap kondisi fiskal ke depan terutama dari sektor penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

Ketika upah yang diterima pekerja sedikit, maka mereka harus membatasi pengeluaran konsumsi. Keputusan berhemat bisa berimplikasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara per 18 Desember 2025, PPN dan PPnBM menempati posisi kedua sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di Nusa Tenggara Barat.

Jumlah penerimaan PPN dan PPnBM menyentuh angka Rp865 miliar. Adapun setoran penerimaan pajak sebanyak Rp2,82 triliun atau setara 79,5 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp3,55 triliun.

Tambahan upah yang hanya Rp70 ribu per bulan berpeluang membuat penerimaan asli daerah atau PAD dari sektor konsumsi menjadi mandek. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran, pajak hotel, maupun pajak hiburan sangat bergantung terhadap belanja diskresioner masyarakat.

Kenaikan upah 2,72 persen secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk berhenti menganut gaya hidup konsumtif dengan menahan pengeluaran non-esensial, seperti makan di luar rumah, menonton bioskop, menonton konser musik, atau bahkan membeli ponsel baru.

UMP NTB 2026 merupakan sebuah jalan tengah demi menjaga daya beli masyarakat, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja, sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha.

Butuh kolaborasi

Langkah bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja sangat diperlukan agar ekonomi tetap tumbuh positif dengan berfokus terhadap pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pemerintah harus menjaga agar upah kecil tidak habis oleh inflasi. Laju inflasi yang terkendali menjadi kunci agar upah tidak tergerus harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang melonjak.

Program stabilisasi harga pangan dan operasi pasar harus diperbanyak guna menjaga daya beli masyarakat mengingat komponen terbesar pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga.

Transportasi publik yang murah dan mudah diakses perlu dibangun secara masif agar pekerja bisa menghemat pengeluaran rutin, sehingga mereka bisa berangkat ke tempat kerja tanpa perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi.

Ketersediaan transportasi publik bukan hanya tentang mobilitas semata melainkan sebagai jaring pengaman sosial yang berfungsi untuk menurunkan biaya hidup, meningkatkan produktivitas pekerja, dan menjaga daya beli agar terus tumbuh.

Upah Minimum Provinsi merupakan standar gaji bulanan terendah yang berlaku di suatu wilayah, sehingga harus diposisikan sebagai acuan dasar dan bukan sebagai standar tunggal pemberian upah.

Bagi perusahaan yang memiliki kemampuan secara finansial diharapkan bisa memberi upah di atas UMP atau paling tidak bisa menambah insentif berbasis produktivitas agar motivasi pekerja tetap terjaga dengan baik.

Di tengah situasi upah yang naik relatif kecil, masyarakat harus lebih adaptif dalam mengembangkan keterampilan teknis maupun non-teknis dan meningkatkan sumber pendapatan alternatif.

Kebijakan pembangunan ekonomi ke depan mesti mengarah kepada peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mempercepat investasi masuk ke sektor padat karya, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan UMKM agar penduduk yang bekerja kian bertambah.

Kenaikan upah yang terbatas menjadi pemantik supaya berpikir kreatif dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif untuk jangka pendek dan jangka menengah di Nusa Tenggara Barat.

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurutnya, ketentuan PP Pengupahan itu mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli.

Berikutnya, perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Dia berujar bahwa keputusan ini diambil usai mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

“Proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden,” tutur Yassierli.

Selain itu, dia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya.

Jakarta: Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, isu kenaikan upah kembali menghangat.

Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mekanisme kenaikannya pun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yaitu peningkatan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun sebelumnya.

Gelombang tuntutan kenaikan upah dari kalangan buruh juga terus muncul, termasuk usulan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa ada tiga opsi angka kenaikan upah yang dianggap lebih realistis dibanding perhitungan pemerintah.

Menurutnya, penyesuaian upah harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi namun tidak boleh mengorbankan daya beli pekerja.

“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dikutip kembali pada 2 Desember 2025.

Jika skema kenaikan 6,5 persen kembali digunakan, berikut simulasi UMK Jawa Tengah 2026 berdasarkan UMK 2025.

Simulasi UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 6,5%

1. Kabupaten Cilacap dari Rp2.640.248,00 menjadi Rp2.811.864,12
2. Kabupaten Banyumas dari Rp2.338.410,00 menjadi Rp2.490.406,65
3. Kabupaten Purbalingga dari Rp2.338.283,12 menjadi Rp2.490.271,52
4. Kabupaten Banjarnegara dari Rp2.170.475,32 menjadi Rp2.311.556,22
5. Kabupaten Kebumen dari Rp2.259.873,55 menjadi Rp2.406.765,33
6. Kabupaten Purworejo dari Rp2.265.937,67 menjadi Rp2.413.223,62
7. Kabupaten Wonosobo dari Rp2.299.521,38 menjadi Rp2.448.990,27
8. Kabupaten Magelang dari Rp2.467.488,00 menjadi Rp2.627.874,72
9. Kabupaten Boyolali dari Rp2.396.598,00 menjadi Rp2.552.376,87
10. Kabupaten Klaten dari Rp2.389.872,78 menjadi Rp2.545.214,51
11. Kabupaten Sukoharjo dari Rp2.359.488,00 menjadi Rp2.512.854,72
12. Kabupaten Wonogiri dari Rp2.180.587,50 menjadi Rp2.322.325,69
13. Kabupaten Karanganyar dari Rp2.437.110,00 menjadi Rp2.595.522,15
14. Kabupaten Sragen dari Rp2.182.200,00 menjadi Rp2.324.043,00
15. Kabupaten Grobogan dari Rp2.254.090,00 menjadi Rp2.400.605,85
16. Kabupaten Blora dari Rp2.238.430,85 menjadi Rp2.383.928,86
17. Kabupaten Rembang dari Rp2.236.168,78 menjadi Rp2.381.519,75
18. Kabupaten Pati dari Rp2.332.350,00 menjadi Rp2.483.952,75
19. Kabupaten Kudus dari Rp2.680.485,72 menjadi Rp2.854.717,29
20. Kabupaten Jepara dari Rp2.610.224,00 menjadi Rp2.779.888,56
21. Kabupaten Demak dari Rp2.940.716,00 menjadi Rp3.131.862,54
22. Kabupaten Semarang dari Rp2.750.136,00 menjadi Rp2.928.894,84
23. Kabupaten Temanggung dari Rp2.246.850,00 menjadi Rp2.392.895,25
24. Kabupaten Kendal dari Rp2.783.455,25 menjadi Rp2.964.379,84
25. Kabupaten Batang dari Rp2.534.383,00 menjadi Rp2.699.117,90
26. Kabupaten Pekalongan dari Rp2.486.653,59 menjadi Rp2.648.286,07
27. Kabupaten Pemalang dari Rp2.296.140,00 menjadi Rp2.445.389,10
28. Kabupaten Tegal dari Rp2.333.586,46 menjadi Rp2.485.269,58
29. Kabupaten Brebes dari Rp2.239.801,50 menjadi Rp2.385.388,60
30. Kota Magelang dari Rp2.281.230,00 menjadi Rp2.429.509,95
31. Kota Surakarta dari Rp2.416.560,00 menjadi Rp2.573.636,40
32. Kota Salatiga dari Rp2.533.583,00 menjadi Rp2.698.265,90
33. Kota Semarang dari Rp3.454.827,00 menjadi Rp3.679.390,76
34. Kota Pekalongan dari Rp2.545.138,00 menjadi Rp2.710.571,97
35. Kota Tegal dari Rp2.376.683,82 menjadi Rp2.531.168,27

(ANN)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tengah menyiapkan konsep pengupahan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang tidak lagi satu angka seperti tahun sebelumnya.

Selain itu, pemerintah menegaskan UMP 2026 tidak diumumkan pada 21 November, meski aturan lama (PP 36/2021) mengamanatkan tanggal tersebut sebagai tenggat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan penyusunan konsep baru ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023, yang meminta pemerintah memasukkan unsur kebutuhan hidup layak (KHL) secara lebih menyeluruh dalam penetapan upah.

"Di situ ada amanat terkait dengan, misalnya bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan, dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa," ucapnya dilansir Antara, Jumat, 21 November 2025.

Disparitas upah hadi sorotan

Yassierli juga menyoroti masih besarnya disparitas upah antarwilayah, baik antar kota, kabupaten, hingga provinsi.

Menurutnya, perbedaan kondisi dan pertumbuhan ekonomi tiap daerah membuat pemerintah menyusun konsep baru agar kenaikan upah tidak lagi ditetapkan dalam satu angka yang nantinya aturan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka. Jadi kalau ada berita naiknya sekian, itu berarti kita tidak ke sana. Tapi juga seperti apa, mohon maaf, ini juga masih dalam proses menyusun," katanya.

Tak terikat tenggat 21 November

Karena perubahan aturan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru, ia juga menegaskan bahwa penetapan UMP tidak lagi terikat tenggat 21 November sebagaimana yang berlaku pada PP 36 Tahun 2021.

“Artinya kita tidak terikat dengan tanggal yang ada pada PP 36 (2021),” ucapnya.

Pemerintah ingin memastikan seluruh proses penyusunan kebijakan berjalan matang, mulai dari dasar perhitungan KHL, kewenangan Dewan Pengupahan, hingga penanganan perbedaan UMP antarwilayah.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk 2026 paling lambat pada 21 November mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan proses pembahasan kenaikan upah 2026 masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"November dong (pengumuman kenaikan upah minimum), kan masih ada waktu. Sekarang tanggal berapa?" ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10), melansir detikfinance.

Ketentuan pengumuman upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam Pasal 29 ayat 1 disebutkan upah minimum provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan.

Jika tanggal 21 November bertepatan dengan hari Minggu, libur nasional, atau hari libur resmi, pengumuman dilakukan satu hari sebelumnya. Sementara itu, upah minimum yang ditetapkan akan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Terkait tuntutan serikat buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen, Yassierli menyebut hal tersebut masih menjadi bahan pembahasan pemerintah.

Ia mengakui dinamika menjelang penetapan upah minimum memang selalu menimbulkan perdebatan antara berbagai pihak.

"Itu kan tiap tahun begitu (dilema). Di situlah fungsi dialog sosial itu kita lakukan. Jangan lupa bahwa ada Dewan Pengupahan Nasional nantinya. Kemudian lebih banyak berperan," jelasnya.

Dengan demikian, hasil final besaran kenaikan upah minimum provinsi akan diketahui pada 21 November sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.