Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (umk) 2026 untuk 35 daerah di provinsi tersebut.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menetapkan besaran UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ini melalui Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/505.

“UMK dihitung berdasarkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota, serta nilai alfa. Nilai alfa untuk penentuan UMK ini bervariasi, sesuai dengan kabupaten/kota masing-masing,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (28/12/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa UMK Jateng pada 2026 yang tertinggi dicatatkan oleh Kota Semarang dengan nilai Rp3.701.709, naik 7,15% dari upah minimum tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSK Jawa Tengah 2026 ditetapkan untuk 33 sektor di lima kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) untuk tahun depan, yakni melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504.

UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik Rp158.037 atau 7,28% dari tahun lalu. Sementara itu, UMSP ditetapkan untuk 11 sektor industri.

Dia menambahkan, penetapan upah minimum ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Luthfi.

Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Tengah:

1. Kota Semarang: Rp3.701.709
2. Kabupaten Demak: Rp3.122.805
3. Kabupaten Kendal: Rp2.992.994
4. Kabupaten Semarang: Rp2.940.088
5. Kabupaten Kudus: Rp2.818.585
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.773.184
7. Kabupaten Jepara: Rp2.756.501
8. Kota Pekalongan: Rp2.700.926
9. Kota Salatiga: Rp2.698.273
10. Kabupaten Batang: Rp2.708.520
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.633.700
12. Kabupaten Magelang: Rp2.607.790
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.592.154
14. Kota Surakarta: Rp2.570.000
15. Kabupaten Klaten: Rp2.538.691
16. Kabupaten Boyolali: Rp2.537.949
17. Kota Tegal: Rp2.526.510
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.500.000
19. Kabupaten Pati: Rp2.485.000
20. Kabupaten Tegal: Rp2.484.162
21. Kabupaten Banyumas: Rp2.474.599
22. Kabupaten Purbalingga: Rp2.474.722
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.455.038
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.433.254
25. Kota Magelang: Rp2.429.285
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.401.962
27. Kabupaten Brebes: Rp2.400.350
28. Kabupaten Kebumen: Rp2.400.000
29. Kabupaten Grobogan: Rp2.399.186
30. Kabupaten Temanggung: Rp2.397.000
31. Kabupaten Rembang: Rp2.386.305
32. Kabupaten Blora: Rp2.345.695
33. Kabupaten Sragen: Rp2.337.700
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.335.126
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.327.813

Jakarta: Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, isu kenaikan upah kembali menghangat.

Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mekanisme kenaikannya pun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yaitu peningkatan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun sebelumnya.

Gelombang tuntutan kenaikan upah dari kalangan buruh juga terus muncul, termasuk usulan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa ada tiga opsi angka kenaikan upah yang dianggap lebih realistis dibanding perhitungan pemerintah.

Menurutnya, penyesuaian upah harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi namun tidak boleh mengorbankan daya beli pekerja.

“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dikutip kembali pada 2 Desember 2025.

Jika skema kenaikan 6,5 persen kembali digunakan, berikut simulasi UMK Jawa Tengah 2026 berdasarkan UMK 2025.

Simulasi UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 6,5%

1. Kabupaten Cilacap dari Rp2.640.248,00 menjadi Rp2.811.864,12
2. Kabupaten Banyumas dari Rp2.338.410,00 menjadi Rp2.490.406,65
3. Kabupaten Purbalingga dari Rp2.338.283,12 menjadi Rp2.490.271,52
4. Kabupaten Banjarnegara dari Rp2.170.475,32 menjadi Rp2.311.556,22
5. Kabupaten Kebumen dari Rp2.259.873,55 menjadi Rp2.406.765,33
6. Kabupaten Purworejo dari Rp2.265.937,67 menjadi Rp2.413.223,62
7. Kabupaten Wonosobo dari Rp2.299.521,38 menjadi Rp2.448.990,27
8. Kabupaten Magelang dari Rp2.467.488,00 menjadi Rp2.627.874,72
9. Kabupaten Boyolali dari Rp2.396.598,00 menjadi Rp2.552.376,87
10. Kabupaten Klaten dari Rp2.389.872,78 menjadi Rp2.545.214,51
11. Kabupaten Sukoharjo dari Rp2.359.488,00 menjadi Rp2.512.854,72
12. Kabupaten Wonogiri dari Rp2.180.587,50 menjadi Rp2.322.325,69
13. Kabupaten Karanganyar dari Rp2.437.110,00 menjadi Rp2.595.522,15
14. Kabupaten Sragen dari Rp2.182.200,00 menjadi Rp2.324.043,00
15. Kabupaten Grobogan dari Rp2.254.090,00 menjadi Rp2.400.605,85
16. Kabupaten Blora dari Rp2.238.430,85 menjadi Rp2.383.928,86
17. Kabupaten Rembang dari Rp2.236.168,78 menjadi Rp2.381.519,75
18. Kabupaten Pati dari Rp2.332.350,00 menjadi Rp2.483.952,75
19. Kabupaten Kudus dari Rp2.680.485,72 menjadi Rp2.854.717,29
20. Kabupaten Jepara dari Rp2.610.224,00 menjadi Rp2.779.888,56
21. Kabupaten Demak dari Rp2.940.716,00 menjadi Rp3.131.862,54
22. Kabupaten Semarang dari Rp2.750.136,00 menjadi Rp2.928.894,84
23. Kabupaten Temanggung dari Rp2.246.850,00 menjadi Rp2.392.895,25
24. Kabupaten Kendal dari Rp2.783.455,25 menjadi Rp2.964.379,84
25. Kabupaten Batang dari Rp2.534.383,00 menjadi Rp2.699.117,90
26. Kabupaten Pekalongan dari Rp2.486.653,59 menjadi Rp2.648.286,07
27. Kabupaten Pemalang dari Rp2.296.140,00 menjadi Rp2.445.389,10
28. Kabupaten Tegal dari Rp2.333.586,46 menjadi Rp2.485.269,58
29. Kabupaten Brebes dari Rp2.239.801,50 menjadi Rp2.385.388,60
30. Kota Magelang dari Rp2.281.230,00 menjadi Rp2.429.509,95
31. Kota Surakarta dari Rp2.416.560,00 menjadi Rp2.573.636,40
32. Kota Salatiga dari Rp2.533.583,00 menjadi Rp2.698.265,90
33. Kota Semarang dari Rp3.454.827,00 menjadi Rp3.679.390,76
34. Kota Pekalongan dari Rp2.545.138,00 menjadi Rp2.710.571,97
35. Kota Tegal dari Rp2.376.683,82 menjadi Rp2.531.168,27

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh di Jawa Tengah masih menanti pengumuman kenaikan upah minimum 2026. Pasalnya, pemerintah masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK).

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

“Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

1. Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
2. Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
3. Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
4. Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
5. Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
6. Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
7. Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
8. Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
9. Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
10. Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
11. Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
12. Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
13. Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
14. Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
15. Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
16. Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
17. Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
18. Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
19. Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
20. Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
21. Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
22. Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
23. Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
24. Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
25. Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
26. Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
27. Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
28. Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
29. Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
30. Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
31. Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
32. Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
33. Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
34. Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
35. Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

“Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

1. Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
2. Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
3. Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
4. Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
5. Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
6. Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
7. Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
8. Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
9. Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
10. Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
11. Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
12. Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
13. Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
14. Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
15. Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
16. Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
17. Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
18. Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
19. Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
20. Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
21. Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
22. Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
23. Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
24. Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
25. Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
26. Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
27. Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
28. Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
29. Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
30. Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
31. Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
32. Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
33. Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
34. Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
35. Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan relokasi pabrik dalam beberapa waktu terakhir. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng yang lebih murah menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

“Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwakawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berancang-ancang mengumumkan UMK pada 15 Desember 2025, didahului oleh pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sepekan sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan resmi pemerintah, kendati draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan tanggal tersebut.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2025:

1. Kota Semarang: Rp3.454.827
2. Kabupaten Demak: Rp2.940.716
3. Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
4. Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
5. Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
7. Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
8. Kota Pekalongan: Rp2.545.138
9. Kabupaten Batang: Rp2.534.383
10. Kota Salatiga: Rp2.533.583
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
12. Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.110
14. Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560
15. Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
16. Kabupaten Klaten: Rp2.389.820
17. Kota Tegal: Rp2.376.683
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
19. Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
20. Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
21. Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
22. Kabupaten Pati: Rp2.332.350
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
25. Kota Magelang: Rp2.281.230
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
27. Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
28. Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
29. Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
30. Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
31. Kabupaten Blora: Rp2.238.430
32. Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
33. Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475