Bisnis.com, JAKARTA - Ada 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi di Indonesia. Salah satunya jelas adalah Jakarta.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Di antara provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2026, ada beberapa di antaranya yang cukup tinggi.

Berikut adalah 10 Provinsi dengan UMP 2026 Tertinggi di Indonesia

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%
8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%
9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%
10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

Berapa yang Lainnya? lanjut halaman 2...

UMP 2026 Wilayah Lain

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Bisnis.com, JAKARTA — Tenggat pengumuman kenaikan upah minimum provinsi (UMP) oleh gubernur jatuh pada Rabu (24/12/2025) lusa. Hingga hari ini, Senin (22/12/2025), baru 4 kepala daerah yang telah mengumumkan besaran UMP untuk provinsi masing-masing.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat pada 24 Desember. Kebijakan pengupahan itu akan berlaku pada 1 Januari 2026.

Sejauh ini, empat gubernur yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2026 adalah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara.

Kenaikan UMP Sumatra Utara (Sumut) 2026 telah ditetapkan sebesar 7,9% oleh Gubernur Bobby Nasution pada Jumat (19/12/2025) lalu. Dengan demikian, UMP Sumut 2026 naik dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971, atau bertambah sekitar Rp236.412.

Lebih lanjut, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10%. Secara nominal, upah minimum itu naik dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963, atau sekitar Rp261.392.

Berikutnya, UMP 2026 di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah ditetapkan naik oleh Gubernur Agustiar Sabran sebesar 6,12%. Dengan demikian, UMP Kalteng 2026 naik sekitar Rp212.516 menjadi Rp3.686.138.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP Sulut 2026 naik 6,01% atau atau sekitar Rp227.205 menjadi Rp4.002.630.

Sementara itu, provinsi lain seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menyepakati besaran kenaikan UMP 2026 di tingkat Dewan Pengupahan.

Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel menyepakati UMP 2026 naik 7,21%, dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.921.088. Secara nominal, kenaikannya mencapai Rp263.561.

Di samping itu, Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng menyepakati UMP 2026 sebesar Rp3.179.565. Terdapat kenaikan 9,8% atau Rp264.565 dari upah minimum tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 4 gubernur di Tanah Air telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 untuk daerah masing-masing hingga Senin (22/12/2025) pagi. Hal ini dilakukan menjelang tenggat pengumuman UMP 2026 pada 24 Desember, lusa.

Empat daerah yang telah mendapatkan kepastian besaran upah minimum tahun depan itu adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution telah mengumumkan kenaikan UMP Sumut tahun 2026 sebesar 7,9% pada Jumat (19/12/2025) lalu.

Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumut yang sebelumnya sebesar Rp2.992.559 bertambah sekitar Rp236.412 menjadi Rp3.228.971.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10% atau sekitar Rp261.392, dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963.

Lebih lanjut, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menetapkan UMP 2026 naik 6,12% atau sekitar Rp212.516, menjadi Rp3.686.138. Keputusan ini juga ditandatangani pada Jumat.

Dari kawasan Sulawesi, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling telah menetapkan UMP 2026 naik 6,01% atau sekitar Rp227.205, menjadi Rp4.002.630.

Daerah lainnya yakni Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) juga telah menyepakati besaran kenaikan upah minimum tahun depan, tetapi masih menanti penetapan oleh gubernur.

Berdasarkan catatan Bisnis, Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel menyepakati UMP 2026 naik Rp263.561 atau 7,21% dari Rp3.657.527. Dengan demikian, UMP Sulsel 2026 naik menjadi Rp3.921.088.

Sementara itu, Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng menyepakati UMP 2026 naik 9,8% atau Rp264.565, menjadi Rp3.179.565.

Diberitakan sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan mencantumkan bahwa gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat pada 24 Desember.

Demikian pula dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026. Besaran upah minimum itu berlaku pada 1 Januari 2026.

SulutBisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp227.205 atau naik 6,018% dibandingkan dengan besaran upah minimum tahun sebelumnya.

Keputusan kenaikan UMP 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling pada Sabtu (20/12/2025) melalui Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2025.

"UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp4.002.630 dan UMSP sebesar Rp4.102.696, masing-masing naik 6,018% dari tahun sebelumnya," jelas Yulius dalam keterangan resmi, Sabtu (20/12/2025).

Yulius menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2026, ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun, serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

Sebagai informasi, UMP Sulut pada 2025 lalu berada di angka Rp3.775.425. Dengan kenaikan sebesar 6,018% atau Rp227.205, maka UMP 2026 Sulteng menjadi Rp4,10 juta. Sementara itu, kenaikan UMSP Sulteng pada 2026 sebesar Rp232.885.

Dia menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum ini menggunakan formula dengan variabel alfa 0,8 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

UMSP berlaku khusus untuk sektor pertambangan yang meliputi tambang minyak bumi, gas alam, panas bumi, serta bijih logam dan sektor energi yang mencakup pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.

"Saya meminta seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk mematuhi aturan ini dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif," ujar Yulius.

Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan terkait dengan formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat.

Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.