Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa disparitas upah masih menjadi tantangan yang harus segera dihadapi dan dicari solusinya oleh pemerintah pada tahun 2026.

“Disparitas itu memang menjadi tantangan kita dan itu tidak bisa selesai dalam satu tahun,” ungkap Menaker Yassierli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan disparitas upah menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, pihaknya menetapkan indeks atau jangkauan (range) alfa dari aturan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 0,5 sampai 0,9 menjadi salah satu instrumen untuk mempersempit disparitas upah di masing-masing provinsi.

Adapun indeks alfa tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2025, di mana formulasi penetapan UMP adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien (alfa 0,5–0,9). Dengan formulasi tersebut, maka kenaikan UMP tahun 2026 berada pada kisaran 5-7 persen.

Lebih jauh, Yassierli mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan masukan dari Komisi IX DPR RI untuk membuat peta jalan (roadmap) yang bisa mengatasi isu tersebut.

“Kita tadi (mendapat) masukan dari DPR dan itu kita terima bahwa harus ada sebuah roadmap bagaimana disparitas atau kemudian adanya gap upah minimum, misalkan (indeks) KHL (kebutuhan hidup layak) itu, kapan, berapa lama akan diselesaikan,” jelasnya.

Tindak lanjut lainnya terkait disparitas upah yang disampaikan oleh Menaker Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI hari ini adalah implementasi PP 49/2025, sebagai regulasi yang menjawab Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan diharapkan dapat mengelola dinamika penetapan UMP setiap tahun.

Lebih lanjut, Yassierli menilai diperlukan pula penguatan kapasitas Dewan Pengupahan Daerah dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah agar dapat merekomendasikan kebijakan upah yang komprehensif.

Langkah ketiga yang menjadi fokus Kemnaker adalah diperlukannya data KHL di tingkat kabupaten/kota, mengingat saat ini data tersebut baru tersedia di tingkat provinsi.

“Data KHL menjadi penting untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah minimum antardaerah, sehingga dapat memitigasi dampak negatif yang dapat mengganggu stabilitas dan kondisi daerah,” ujar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dan nasional untuk mewujudkan stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan perekonomian di setiap provinsi dan kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Ferry itu mengatakan kementeriannya menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah dalam sektor ketenagakerjaan, seperti soal kebijakan upah minimum provinsi (UMP), pemberian berbagai tunjangan tambahan, dan dorongan terhadap peningkatan ekonomi daerah.

“Ini harus kita junjung tinggi, kita sepakati, dan kita hargai, karena merupakan hasil dari proses perundingan dan kebersamaan yang dilakukan melalui pertemuan tripartit, serta melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi,” ujar Ferry.

Adapun kementeriannya baru-baru ini melakukan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai upaya bersama demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ferry mengatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pendidikan gratis hingga jenjang SMA/SMK, serta fasilitas kredit perumahan bagi pekerja dan guru.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk tambahan kesejahteraan di luar UMP yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ini merupakan tambahan yang luar biasa di luar UMP. Tuntutan kesejahteraan pekerja dan guru tidak bisa hanya dilihat dari satu sektor saja, karena sektor lainnya juga telah dipenuhi,” ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan dirinya menyadari masih adanya tantangan serius dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa berbagai fasilitas di luar UMP akan terus didorong untuk menutupi kebutuhan hidup layak masyarakat Jawa Barat.

“Ada garis kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, terutama di wilayah yang masyarakatnya mayoritas buruh tani dan buruh nelayan. Karena itu, tidak ada jalan lain selain mendorong pertumbuhan industri,” kata Dedi.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp 2.317.601,00, naik sekitar 5,7 persen dari UMP tahun sebelumnya.

Penetapan ini mulai berlaku 1 Januari 2026 dan menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai dukungan pemerintah daerah (pemda) penting dalam kebijakan pengupahan dan keberlanjutan dunia usaha.

“Pentingnya dukungan pemerintah daerah juga harus menjaga iklim investasi dan kelancaran layanan perizinan, agar kenaikan upah berjalan beriringan dengan kepastian keberlangsungan usaha,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya yang diterima di Manado, Sulawesi Utara, Kamis.

Pria yang akrab disapa Ferry itu mencontohkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh melalui sejumlah upaya.

Ia mengapresiasi langkah DKI Jakarta yang tidak hanya lewat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), tetapi juga penguatan berbagai dukungan layanan bagi pekerja dan keluarganya.

Wamenaker menilai, paket kebijakan daerah yang menjaga daya beli pekerja sekaligus memberi kepastian bagi dunia usaha untuk merawat iklim hubungan industrial.

“Kemnaker berharap daerah-daerah lain dapat mencontoh kebijakan Pemprov DKI dalam menetapkan UMP dan memberikan sejumlah fasilitas bagi pekerja dan keluarganya, seperti subsidi yang berkaitan dengan sektor transportasi, pangan, pendidikan, dan kesehatan yang dicantumkan dalam keputusan gubernur,” kata Ferry.

Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Angka itu naik 6,17 persen atau Rp 333.115 dibanding UMP 2025 sebesar Rp 5.396.761.

Penetapan UMP 2026, lanjut Wamenaker, dilakukan melalui proses pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 sebagai rujukan kebijakan pengupahan untuk penetapan upah minimum 2026.

Selain itu, Wamenaker Ferry juga mengajak pekerja/buruh dan pengusaha menyikapi penetapan UMP 2026 secara bijak dengan mengedepankan dialog sosial.

“Sehingga dinamika di lapangan bisa diselesaikan secara musyawarah dan tetap patuhi regulasi,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ratusan buruh menggelar aksi penolakan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Sedianya aksi itu direncanakan digelar di depan Istana Negara, tetapi batal.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan rasa kekecewaannya. Said Iqbal mengaku massa buruh tidak mendapatkan tempat yang seharusnya menyampaikan aspirasi.

"Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya," ujar Saiq Iqbal kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa sejumlah peserta aksi buruh mendapatkan intimidasi dari aparat yang melakukan pengamanan. "Bagaimana mungkin mobil komando para aksi, peserta aksi diderek, para peserta aksi didorong. Pasti ada yang menyuruh secara militeristik. Ini sudah kembali ke zaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi para demonstran," ungkap Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Said Iqbal juga mengaku bahwa buruh tidak akan hanya menggelar aksi pada hari ini. Aksi lanjutan akan dilakukan pada Selasa (30/12/2025).

Aksi ini diklaimnya akan lebih masif dengan melibatkan 10.000 motor yang akan bergerak dari kawasan Jawa Barat menuju Jakarta. Ia berharap aparat kepolisian tidak melakukan tindakan represif kepada massa aksi.

"Besok kita akan aksi kembali 10.000 motor tanggal 30 Desember, besok tanggal 30 Desember 10.000 motor dari Jawa Barat akan masuk Jakarta," tandasnya.

Diketahui, aksi yang dilakukan buruh pada hari ini pada intinya menolak penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang berada di angka Rp5,7 juta. Buruh meminta agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp5,8 juta, sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik bagi buruh yang akan melakukan aksi demo terkait UMP di Jakarta pada Senin (29/12/2025). Menurut Pramono, massa aksi hari ini datang dari luar Jakarta.

"Memang akan ada demo, demo ini sebagian besar dari daerah, tetapi tentunya demonya di Jakarta. Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Perihal UMP DKI Jakarta 2026 yang telah ia tetapkan, Pramono mengatakan bahwa proses negosiasi panjang di Dewan Pengupahan telah dijalankan bersama kelompok pengusaha dan perwakilan buruh. Pembahasan juga dilakukan secara terbuka dan transparan. "Sehingga dengan demikian kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan terbuka."

JAKARTA - Ratusan buruh beraksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Mereka menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

Koalisi buruh yang hadir di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Mereka membawa dan memakai atribut koalisi buruhnya masing-masing. Mereka juga membawa spanduk terkait tuntutan penolakan kenaikan UMP DKI 2026 yang nilainya Rp5,7 juta.

Kenaikan buruh seharusnya menjadi Rp5,89 juta. Massa buruh menilai kenaikan UMP DKI 2026 harus berbasis perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Rencananya aksi ini akan dilakukan di kawasan Istana Negara. Hanya saja di lokasi massa aksi sudah diblokade di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Akhirnya mereka menggelar aksi di titik tersebut. Dalam aksi ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga turut hadir di lokasi.

Sementara, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan dan kawasan Patung Kuda tidak terganggu akibat aksi ini. Hanya saja, akses menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Jalan Budi Kemuliaan atau dari arah Patung Kuda Harus ditutup sebagian.

Hanya satu jalur yang dibuka menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Hal itu karena sebagian badan jalan lainnya digunakan untuk aksi buruh.

JAKARTA - Sebanyak 1.392 personel gabungan dikerahkan mengawal aksi buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026. Kasi Humas Polres Metro Jakarta PusatIptu Erlyn Sumantri menuturkan, personel itu merupakan gabungan dari TNI, Polda Metro Jaya , Polres, dan Polsek jajaran.

"1.392 personel gabungan pelayanan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat," kata Erlyn kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Dia mengatakan, kepolisian telah menggelar table top war game (TWG) dan apel pengamanan di Pospol Merdeka Barat, Gambir. Kegiatan ini untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen massa. Tak cuma itu, pengamanan juga dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Erlyn menegaskan pengamanan dilakukan persuasif. “Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ujarnya.

Dia menambahkan, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga, tapi harus dilakukan secara damai. “Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan berlanjut ke langkah hukum dan gerakan massa. Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait UMP 2026 merupakan keputusan administrasi negara yang dapat digugat secara hukum.

"Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke PTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12/2025).

Selain jalur hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan digelar di dua titik utama, yakni Istana Presiden di Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Said Iqbal, saat ini sebagian besar buruh masih dalam masa libur sehingga mobilisasi massa belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. "Karena sekarang masih masa libur, buruh-buruh masih libur, maka kemungkinan aksi dilakukan pada 29 Desember, jika belum seluruhnya libur," katanya.

Jika tidak memungkinkan digelar pada akhir Desember, aksi dipastikan akan dilakukan pada awal Januari 2026. Said Iqbal menyebutkan, aksi besar-besaran akan berlangsung pada minggu pertama Januari dengan melibatkan ribuan buruh di Jakarta.

"Kalau tidak di 29 Desember, maka di awal Januari 2026. Minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta, dengan ribuan buruh turun ke jalan, ke Istana Negara dan Balai Kota," tegasnya.

KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap bersama seluruh aliansi serikat pekerja di DKI Jakarta yang menuntut penetapan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mereka menilai UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan pemerintah daerah masih belum mencerminkan standar hidup layak dan berpotensi menurunkan kesejahteraan buruh di ibu kota.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Artinya, UMP DKI Jakarta naik 6,17 persen atau Rp333.115 dari tahun sebelumnya.

JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 belum sepenuhnya menjawab pemenuhan kebutuhan hidup secara nyata para buruh dan pekerja. Apalagi, harga pangan hingga biaya pendidikan terus naik.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat menyampaikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah yang telah menetapkan UMP 2026 . Menurutnya, Aspirasi menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan.

Namun, Aspirasi menilai bahwa meskipun secara nominal terdapat kenaikan UMP 2026 di hampir seluruh provinsi, kenaikan tersebut belum sepenuhnya menjawab pemenuhan kebutuhan hidup secara nyata para buruh dan pekerja. "Kenaikan upah masih tertinggal dibandingkan dengan laju kenaikan harga pangan, bahan pokok, layanan kesehatan, transportasi, serta biaya pendidikan yang terus meningkat dari waktu ke waktu," ujar Mirah dalam keterangan yang diterima SindoNews, Jumat (26/12/2025).

Mirah menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan semata-mata pada besaran kenaikan upah, melainkan pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan biaya hidup masyarakat. Mirah menilai, tanpa kebijakan pengendalian harga yang serius dan konsisten, kenaikan UMP berpotensi hanya habis untuk menutup kenaikan biaya hidup sehari-hari.

"Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tidak benar-benar meningkatkan kesejahteraan maupun daya beli buruh," tegasnya.

Aspirasi menegaskan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan adanya kebijakan pendukung yang konkret, mulai dari stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bagi masyarakat pekerja.

"Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna, agar kebijakan UMP ke depan benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Penetapan ini dilakukan secara serentak dengan batas akhir pada Rabu (24/12/2025) dan akan mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2026.

Penetapan upah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Formula yang digunakan dalam menghitung kenaikan upah mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu (Alfa) yang ditetapkan pemerintah di rentang 0,5 hingga 0,9.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,17 persen alias Rp333.115. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menjanjikan insentif bagi pengusaha.

"Telah disepakati untuk kenaikan upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876," kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Dalam penetapan UMP ini, Pemprov DKI Jakarta tidak sekadar menaikan besaran nominal, tapi juga memberikan beberapa insentif kepada pengusaha dan buruh. Pemprov akan memberikan insentif terkait perpajakan kepada pengusaha.

"Untuk dukungan bagi para pengusaha atau pelaku dunia usaha, kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi, dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," ujar Pramono.

Sementara, insentif yang diberikan kepada buruh meliputi pangan bersubsidi, subsidi air bersih PAM Jaya, gratis naik transportasi umum Jakarta, dan layanan kesehatan gratis. Ditambah lagi perlindungan sosial yang bisa didapatkan buruh.

"Tentunya selain itu masih ada program perlindungan sosial yang lain yang dapat diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan perundang-undangan," kata Pramono.

Pramono percaya seluruh pihak akan memberikan dukungan terhadap penetapan UMP 2026 ini serta memahami situasi dan kondisi yang ada. Dia menegaskan bahwa penetapan ini dibahas secara transparan dengan menerima masukan dari buruh atau pengusaha.

"Kiranya keputusan yang diambil telah melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan berbagai hal baik dari sisi buruh maupun pengusaha," ujar politikus PDIP itu.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 5.729.876. Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

"Telah disepakati untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761," ujar Pramono.

Kenaikan kali ini sebesar 6,17 persen atau Rp333.115. Perhitungan kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

"Penetapan ini berdasarkan PP No 49 tahun 2025 sebagai acuan untuk melakukan perhitungan. Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai 0,9," katanya.

Sekadar informasi, penetapan UMP 2026 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Seluruh Gubernur diwajibkan mengumumkan UMP 2026 paling lambat hari ini.

Besaran kenaikan UMP 2026 Jakarta berdasarkan formula baru yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto yaitu sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9 yang tertuang dalam PP tersebut. Diketahui, UMP Jakarta 2025 mencapai Rp5.396.761.

Pemerintah harus menjaga agar upah kecil tidak habis oleh inflasi. Laju inflasi yang terkendali menjadi kunci agar upah tidak tergerus harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang melonjak.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp70.930 atau setara 2,72 persen menjadi Rp2,67 juta yang mulai berlaku per 1 Januari 2026.

Upah yang naik tipis mencerminkan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menetapkan standar gaji pekerja dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, daya beli, dan kondisi ekonomi riil.

Bagi pekerja, kenaikan angka 2,72 persen dalam slip gaji bulanan terasa kurang berarti mengingat kebutuhan hidup layak yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi bagi pekerja yang memiliki keluarga, UMP 2026 secara gamblang jelas tidak cukup.

Hasil perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang baru saja dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan standar hidup layak di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp3,41 juta per bulan.

Skema penghitungan kebutuhan hidup layak tersebut memakai standar dari Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labor Organization (ILO) dengan mempertimbangkan aspek komponen utama kebutuhan rumah tangga.

Di NTB, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, hingga transportasi mengalami kenaikan sekitar 4 sampai 6 persen per tahun. Sedangkan, biaya sekolah anak dan sewa kontrakan juga umumnya mengalami kenaikan melebihi angka inflasi.

Jika mengacu standar kebutuhan hidup layak dari Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak Rp3,41 juta per bulan dibandingkan dengan UMP 2026 yang hanya Rp2,67 juta, maka ada selisih Rp740 ribu yang memperlihatkan tidak ada ruang bagi pekerja untuk menabung, membayar kebutuhan darurat, dan meningkatkan kualitas hidup.

Pemerintah NTB perlu melakukan dialog lanjutan dengan serikat buruh dan pengusaha agar kelompok pekerja tertentu yang masuk kategori paling rentan bisa terlindungi di tengah hantaman badai ekonomi akibat efisiensi anggaran hingga daya beli yang melemah.

Kenaikan nyaris nol

Upah minimum yang hanya tumbuh 2,72 persen, sementara laju inflasi tahun kalender per November 2025 menyentuh angka 2,27 persen, membuat tambahan upah tersebut berpotensi tergerus untuk menutup kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti pangan, perumahan, sandang, dan transportasi.

Sejak pertengahan tahun 2025 sampai hari ini, harga daging ayam ras selalu bertengger di atas angka Rp40 ribu per kilogram. Kebutuhan bahan pangan yang sangat besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendongkrak harga daging ayam ras, termasuk telur, wortel, hingga kacang buncis.

Konsumsi rumah tangga yang selama ini berperan sebagai penopang pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Nusa Tenggara Barat berisiko mengalami stagnan sepanjang tahun 2026 mendatang.

Kenaikan upah yang nyaris nol berbanding laju inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berdampak terhadap kondisi fiskal ke depan terutama dari sektor penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

Ketika upah yang diterima pekerja sedikit, maka mereka harus membatasi pengeluaran konsumsi. Keputusan berhemat bisa berimplikasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara per 18 Desember 2025, PPN dan PPnBM menempati posisi kedua sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di Nusa Tenggara Barat.

Jumlah penerimaan PPN dan PPnBM menyentuh angka Rp865 miliar. Adapun setoran penerimaan pajak sebanyak Rp2,82 triliun atau setara 79,5 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp3,55 triliun.

Tambahan upah yang hanya Rp70 ribu per bulan berpeluang membuat penerimaan asli daerah atau PAD dari sektor konsumsi menjadi mandek. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran, pajak hotel, maupun pajak hiburan sangat bergantung terhadap belanja diskresioner masyarakat.

Kenaikan upah 2,72 persen secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk berhenti menganut gaya hidup konsumtif dengan menahan pengeluaran non-esensial, seperti makan di luar rumah, menonton bioskop, menonton konser musik, atau bahkan membeli ponsel baru.

UMP NTB 2026 merupakan sebuah jalan tengah demi menjaga daya beli masyarakat, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja, sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha.

Butuh kolaborasi

Langkah bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja sangat diperlukan agar ekonomi tetap tumbuh positif dengan berfokus terhadap pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pemerintah harus menjaga agar upah kecil tidak habis oleh inflasi. Laju inflasi yang terkendali menjadi kunci agar upah tidak tergerus harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang melonjak.

Program stabilisasi harga pangan dan operasi pasar harus diperbanyak guna menjaga daya beli masyarakat mengingat komponen terbesar pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga.

Transportasi publik yang murah dan mudah diakses perlu dibangun secara masif agar pekerja bisa menghemat pengeluaran rutin, sehingga mereka bisa berangkat ke tempat kerja tanpa perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi.

Ketersediaan transportasi publik bukan hanya tentang mobilitas semata melainkan sebagai jaring pengaman sosial yang berfungsi untuk menurunkan biaya hidup, meningkatkan produktivitas pekerja, dan menjaga daya beli agar terus tumbuh.

Upah Minimum Provinsi merupakan standar gaji bulanan terendah yang berlaku di suatu wilayah, sehingga harus diposisikan sebagai acuan dasar dan bukan sebagai standar tunggal pemberian upah.

Bagi perusahaan yang memiliki kemampuan secara finansial diharapkan bisa memberi upah di atas UMP atau paling tidak bisa menambah insentif berbasis produktivitas agar motivasi pekerja tetap terjaga dengan baik.

Di tengah situasi upah yang naik relatif kecil, masyarakat harus lebih adaptif dalam mengembangkan keterampilan teknis maupun non-teknis dan meningkatkan sumber pendapatan alternatif.

Kebijakan pembangunan ekonomi ke depan mesti mengarah kepada peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mempercepat investasi masuk ke sektor padat karya, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan UMKM agar penduduk yang bekerja kian bertambah.

Kenaikan upah yang terbatas menjadi pemantik supaya berpikir kreatif dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif untuk jangka pendek dan jangka menengah di Nusa Tenggara Barat.

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 , besok, Rabu (24/12/2025). UMP DKI 2026 berkisar Rp5.673.641-Rp5.781.005 per bulan.

"Mudah-mudahan besok sesuai batas waktu yang diberikan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dewan Pengupahan telah melakukan rapat berkali-kali membahas nominal UMP DKI Jakarta 2026. Pihaknya sedang mempersiapkan keputusan yang menetapkan UMP 2026.

"Sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang mempersiapkan Keputusan Gubernur," ujarnya.

Meski belum ada nominal pasti, Pramono menegaskan penetapan UMP DKI Jakarta akan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49. Dalam PP tersebut nilai Alfa ditetapkan berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Jika mengacu pada nilai Alfa yang telah ditetapkan, perhitungan kenaikan UMP Jakarta 2026 menghasilkan beberapa skenario berikut:

Alfa 0,5: Kenaikan sebesar 5,17% atau sekitar Rp278.528, sehingga UMP menjadi Rp5.673.641 per bulan

Alfa 0,6: Kenaikan sebesar 5,67% atau sekitar Rp305.504, sehingga UMP menjadi Rp5.700.617 per bulan

Alfa 0,7: Kenaikan sebesar 6,16% atau sekitar Rp332.210, sehingga UMP menjadi Rp5.727.323 per bulan

Alfa 0,8: Kenaikan sebesar 6,66% atau sekitar Rp359.186, sehingga UMP menjadi Rp5.754.299 per bulan

Alfa 0,9: Kenaikan sebesar 7,15% atau sekitar Rp385.892, sehingga UMP menjadi Rp5.781.005 per bulan

Sementara, ratusan buruh menggelar unjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12/2025). Aksi hari ini mereka lakukan agar Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan UMP 2026.

Ketua KSPI Jakarta Winarso mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah 100 persen berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau artinya UMP Jakarta sebesar Rp5,8 juta.

"Buruh meminta nilai 100% KHL atau jika dirupiahkan Rp5.800.098. Kalau pemerintah 0,75 nilainya kalau nggak salah Rp5,7 juta sekian-sekian. Apindo memberikan angka di 0,55, nilainya masih berkisar Rp5,6 juta," ujarnya.

Apindo sudah menyurati semua gubernur untuk benar-benar membuat kebijakan yang wise, yang mempertimbangkan sekali lagi angka pengangguran yang tinggi, kemudian juga pencari kerja yang banyak..,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain termasuk data angka pengangguran hingga pencari kerja.

“Apindo sudah menyurati semua gubernur untuk benar-benar membuat kebijakan yang wise, yang mempertimbangkan sekali lagi angka pengangguran yang tinggi, kemudian juga pencari kerja yang banyak. Diutamakan dulu perluasan lapangan kerja, kemudian juga daya beli,” kata Bob saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pemerintah telah mengeluarkan formulasi kenaikan UMP 2026. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Pengupahan, formulasi penetapan UMP adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien (Alfa 0,5–0,9).

Dengan formulasi tersebut maka kenaikan UMP tahun depan berada pada kisaran 5-7 persen.

Bob menilai, hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi ini adalah keberlangsungan industri padat karya yang beberapa waktu belakangan cukup rentan dan merumahkan banyak pekerja.

Terlebih, tarif dagang Amerika Serikat (AS) senilai 19 persen juga menambah beban pelaku usaha dan eksportir ke negara tersebut.

“Upah padat karya juga tidak mudah, karena dengan tarif baru ke AS ini, (pembeli) itu minta burden sharing, jadi kenaikan tarif 19 persen ini mereka minta bagi rata, sehingga harus ada yang ditanggung oleh eksportir. Nah ini kan terus terang memberatkan juga bagi pengusaha yang di sini, ditambah lagi kenaikan upah minimum,” ujar Bob.

Sementara itu, berdasarkan data Apindo, sejumlah sektor industri masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi pada kuartal III/2025.

Sektor tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 0,93 persen (yoy), alas kaki -0,25 persen (yoy), pengolahan tembakau -0,93 persen (yoy), furnitur -4,34 persen (yoy), karet dan plastik -3,2 persen (yoy). Selain itu, data per Oktober 2025, sektor otomotif juga mengalami kontraksi -10 persen (yoy).

Kondisi ini dinilai Apindo mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian bagi dunia usaha di sektor-sektor tersebut di tengah tekanan yang masih berlangsung.

Untuk itu, Apindo berpendapat bahwa upah minimum seharusnya ditempatkan sebagai batas bawah atau jaring pengaman.

Pendekatan ini dinilai penting agar perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan tetap dapat menjalankan usaha dan mempertahankan tenaga kerja.

Bob mengatakan, mekanisme bipartit di perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan produktivitas dan kondisi usaha juga krusial untuk menjaga inklusivitas pasar kerja serta mencegah semakin menyempitnya ruang kerja formal.

“Yang harus di-elaborate adalah upah bipartit ketimbang upah minimum,” kata Bob.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025