Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal rencana serikat buruh yang akan menggugat Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi terkait kenaikan UMP 2026 dengan serikat buruh dan dewan pengupahan sejak Februari 2025.

Indah pun menegaskan ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan telah terbit, Kemnaker langsung berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan.

"Tadi juga di dalam, di Raker, juga kami sampaikan dari Februari, bahkan 2025, kami sudah menjalin komunikasi. Ketika PP (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025) itu terbit, juga kita komunikasikan ke Dewan Pengupahan, sudah kita lakukan dialog," ujar Indah usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Sesuai amanat beleid tersebut, upah minimum, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun sektoral ditetapkan oleh gubernur. Dengan demikian, menurut Indah, gubernur mempunyai hak prerogatif dalam menetapkan upah minimum.

"Gubernur memiliki kewenangan menetapkan, berdasarkan masukan dan rekomendasi dari dewan pengupahan (upah). Jadi kalau gubernur sudah menetapkan ya, memang seamanat PP seperti itu, ya menjadi prerogatif gubernur. Itu kan semua masukan dari dewan pengupahan," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana mengajukan gugatan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Said mengatakan telah menyurati surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung namun tidak mendapat tanggapan. Surat keberatan tersebut adalah salah satu persyaratan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.

"Surat keberatan dari buruh dan Serikat Buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI, mewakili kawan-kawan buruh atau pekerja atau karyawan yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (18/1) dikutip detikfinance.

Buruh meminta agar UMP DKI Jakarta dinaikkan dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Sampai hari ini tidak ada jawaban, dengan demikian maka Partai Buruh bersama KSPI mewakili buruh Jakarta akan melanjutkan gugatan ke PTUN agar UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp5,73 juta per bulan diubah menjadi Rp5,89 juta, 100% KHL," tambahnya.

Selain itu, Said Iqbal juga meminta Pramono menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp6 juta atau lima persen di atas KHL, dengan batas waktu keputusan paling lambat pekan depan.

Tak hanya Jakarta, buruh juga berencana menggugat penetapan upah minimum di kabupaten/kota Jawa Barat ke PTUN Bandung.

Seluruh gubernur di Indonesia wajib mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 hari ini, Rabu (24/12).

Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk 2026.

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Yassierli menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dan hasilnya disampaikan kepada gubernur sebagai rekomendasi penetapan. Ketentuan tersebut diatur dalam PP Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

Dalam PP tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 disusun melalui kajian dan pembahasan yang panjang. Pemerintah, kata dia, menggunakan formula baru dalam penetapan upah tahun depan.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," kata Yassierli.

Sebagai perbandingan, pada 2025 penetapan UMP masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 yang menetapkan nilai kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga kini, sejumlah provinsi telah lebih dulu mengumumkan UMP 2026. Sumatera Utara menetapkan UMP sebesar Rp3.228.971 atau naik 7,9 persen.

Sumatera Selatan menetapkan UMP Rp3.942.963 atau naik 7,10 persen. Kalimantan Tengah menetapkan UMP Rp3.686.138 atau naik 6,12 persen, sekaligus menetapkan UMSP.

Sulawesi Utara menetapkan UMP Rp4.002.630 atau naik Rp227.205. Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen. Nusa Tenggara Barat menetapkan UMP Rp2.673.861 atau naik 2,7 persen.

Sumatera Barat menetapkan UMP Rp3.182.955 atau naik 6,3 persen serta UMSP Rp3.214.846. Sementara Gorontalo menetapkan UMP Rp3.405.144 atau naik 5,7 persen.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan. Angka itu naik 6,12 persen atau Rp212.516 dibandingkan UMP 2025 yaitu Rp3.473.621.

Mengutip situs Pemprov Kalteng, besaran UMP tersebut diputuskan dalam Surat Keputusan Nomor 188.44/477/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025.

Kenaikan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja.

Selain UMP, Pemprov Kalteng juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk sektor-sektor tertentu. Untuk sektor pertambangan, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.714.130 per bulan, naik sebesar Rp214.130 atau 6,12 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSP sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.692.907 per bulan, meningkat Rp212.906 atau 6,12 persen dibandingkan UMP 2025.

Penetapan UMP dan UMSP tersebut didahului oleh Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng yang dilaksanakan pada Kamis, (18/12). Sidang berlangsung di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng dan bertujuan untuk menghitung serta merumuskan usulan besaran upah minimum 2026.

Sidang Dewan Pengupahan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng. Melalui proses diskusi, koordinasi, dan konsolidasi penghitungan, Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kalteng dalam menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026.

Seluruh proses penetapan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 7,10 persen.

"Pada hari ini, saya menetapkan UMP Sumatera Selatan 2026 melalui Keputusan Gubernur. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha," kata Herman dalam situs resmi Pemprov Sumsel, Jumat (19/12).

UMP Sumsel tahun ini adalah Rp3.681.561. Dengan kenaikan 7,10 persen, upah para pekerja pada 2026 meningkat menjadi Rp3.942.963.

Herman menegaskan, kenaikan UMP merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan para pengusaha. Rinciannya diatur lengkap dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/ Disnakertrans/2025.

Ia menegaskan, ketentuan UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Gubernur Sumsel itu juga memberi peringatan khusus kepada para pengusaha. Herman melarang perusahaan yang sudah memberikan gaji di atas UMP 2026 untuk menurunkan atau mengurangi upah buruh.

"Kita berharap keputusan ini bersifat proporsional dan dapat diterima oleh semua pihak. Mari kita bersama-sama berdoa agar kebijakan ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi dunia usaha dan pekerja di Sumatera Selatan," tuturnya.

Selain UMP 2026, Pemprov Sumsel menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Rp4.116.1232. Pertambangan dan Penggalian: Rp4.167.1153. Industri Pengolahan: Rp4.114.2984. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air: Rp4.143.8705. Sektor Konstruksi: Rp4.130.0716. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor: Rp4.110.3567. Pengangkutan dan Pergudangan: Rp4.147.4008. Informasi dan Komunikasi: Rp4.104.4409. Aktivitas Penyewaan dan Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan: Rp4.074.869

Presiden Prabowo Subianto menetapkan formula baru untuk menghitung upah minimum provinsi (UMP) buruh.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang baru ditandatangani Prabowo pada Selasa (16/12).

"Alhamdullillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis.

Dalam beleid teranyar, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang koefisien Alfa 0,5-0,9.

"Proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh," ujar Yassierli.

Perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Selain masalah formula UMP, PP Pengupahan tersebut juga mengatur soal penetapanUMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh gubernur.

Beleid itu juga mengatur Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujarnya.

Yassierli menerangkan terbitnya PP Pengupahan baru sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, PP51/2023 tak lagi berlaku lagi karena dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pada tahun 2025, formula penghitungan UMP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, menetapkan bahwa UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP.

Nilai kenaikan UMP 2025 yang ditetapkan adalah sebesar 6,5 persen.