Pekerja dan pemberi kerja menanti penetapan upah minimal setiap tahun. Biasanya, awam merujuk pada istilah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Seluruh provinsi di Indonesia telah resmi mengumumkan UMP 2026, ditutup oleh Provinsi Papua Pegunungan yang baru menetapkan kenaikan 5,2 persen ke Rp4.508.714 pada 6 Januari 2026 lalu.

Penetapan UMP 2026 menjadi acuan upah terendah bagi pekerja yang diatur melalui surat keputusan gubernur masing-masing daerah.

Pemerintah mengatur pengupahan bagi pekerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 lalu.

Beleid tersebut mengatur formula penghitungan kenaikan upah minimum yang mengacu terhadap variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa. Diketahui nilai alfa yang diatur saat ini adalah rentang 0,5 sampai 0,9.

PP tersebut memperbarui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang menetapkan nilai alfa lebih rendah dibandingkan saat ini dengan rentang 0,1 sampai 0,3.

Secara sederhana, formula penghitungan kenaikan upah minimum adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Dengan demikian, upah minimum yang baru adalah upah minimum lama + (1 + kenaikan).

Selain UMP, pemerintah daerah juga menetapkan beragam upah minimal lainnya. Beberapa istilah yang dikenal dalam pengupahan mulai dari UMK, UMSP, UMSK hingga UMR.

Berikut penjelasan perbedaan istilah-istilah tersebut:

UMR adalah istilah yang sudah tidak gunakan lagi sejak ditetapkannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP tersebut mengganti istilah UMR menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah di provinsi tersebut yang ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi dari dewan pengupahan daerah.

UMP menjadi batas upah terendah jika suatu daerah tidak menetapkan UMK. Hal ini seperti kabupaten dan kota di Jakarta yang tidak menetapkan UMK sehingga menggunakan besaran UMP menjadi acuan dalam pemberian upah.

UMK adalah upah minimum yang berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu yang ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi dari bupati dan wali kota serta dewan pengupahan daerah.

Besaran UMK sendiri biasanya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan dengan kebutuhan hidup daerah masing-masing. Apabila suatu kabupaten atau kota menetapkan UMK, maka UMP tidak menjadi acuan dalam pemberian upah.

UMSP adalah upah minimum khusus untuk sektor industri tertentu di tingkat provinsi, tergantung dengan kesepakatan sektor, seperti industri kimia, tambang, dan otomotif.

Besaran UMSP biasanya lebih tinggi dari UMP menyesuaikan dengan karakteristik dan intensitas kerja di masing-masing sektor. Misalnya, UMSP Sulawesi Selatan 2026 di sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp3,99 juta. Sementara UMP Sulawesi Selatan 2026 adalah Rp3,92 juta.

UMSK adalah upah minimum khusus untuk sektor industri tertentu di tingkat kabupaten atau kota tergantung dengan kesepakatan sektor. Besaran UMSK juga biasanya lebih tinggi dari UMK menyesuaikan dengan sektor yang memiliki risiko dan produktivitas tinggi.

Misalnya, UMSK Kota Bekasi 2026 di sejumlah sektor strategis seperti industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri kabel listrik dan elektronik, industri mesin pertambangan, hingga industri makanan olahan tertentu sebesar Rp6,02 juta. Sementara UMK Kota Bekasi 2026 adalah Rp5,99 juta.

Seluruh gubernur di Indonesia wajib mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 hari ini, Rabu (24/12).

Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk 2026.

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Yassierli menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dan hasilnya disampaikan kepada gubernur sebagai rekomendasi penetapan. Ketentuan tersebut diatur dalam PP Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

Dalam PP tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 disusun melalui kajian dan pembahasan yang panjang. Pemerintah, kata dia, menggunakan formula baru dalam penetapan upah tahun depan.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," kata Yassierli.

Sebagai perbandingan, pada 2025 penetapan UMP masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 yang menetapkan nilai kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga kini, sejumlah provinsi telah lebih dulu mengumumkan UMP 2026. Sumatera Utara menetapkan UMP sebesar Rp3.228.971 atau naik 7,9 persen.

Sumatera Selatan menetapkan UMP Rp3.942.963 atau naik 7,10 persen. Kalimantan Tengah menetapkan UMP Rp3.686.138 atau naik 6,12 persen, sekaligus menetapkan UMSP.

Sulawesi Utara menetapkan UMP Rp4.002.630 atau naik Rp227.205. Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen. Nusa Tenggara Barat menetapkan UMP Rp2.673.861 atau naik 2,7 persen.

Sumatera Barat menetapkan UMP Rp3.182.955 atau naik 6,3 persen serta UMSP Rp3.214.846. Sementara Gorontalo menetapkan UMP Rp3.405.144 atau naik 5,7 persen.

Seluruh gubernur di Indonesia diminta segera mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan batas waktu paling lambat besok, Rabu (24/12).

Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk 2026.

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Yassierli menjelaskan perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dan hasilnya disampaikan kepada gubernur sebagai rekomendasi penetapan. Ketentuan tersebut tertuang dalam PP Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

Dalam aturan itu, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 disusun melalui kajian dan pembahasan yang panjang. Dalam beleid tersebut, pemerintah menggunakan formula baru untuk kenaikan upah.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," kata Yassierli.

Sebagai perbandingan, pada 2025 penetapan UMP masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang menetapkan nilai kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dari tahun sebelumnya.

Sejumlah provinsi telah lebih dulu mengumumkan UMP 2026. Sumatera Utara menetapkan UMP sebesar Rp3.228.971 atau naik 7,9 persen. Sumatera Selatan menetapkan UMP Rp3.942.963 atau naik 7,10 persen. Kalimantan Tengah menetapkan UMP Rp3.686.138 atau naik 6,12 persen, sekaligus menetapkan UMSP.

Sulawesi Utara menetapkan UMP Rp4.002.630 atau naik Rp227.205. Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen. Nusa Tenggara Barat menetapkan UMP Rp2.673.861 atau naik 2,7 persen.

Sumatera Barat menetapkan UMP Rp3.182.955 atau naik 6,3 persen serta UMSP Rp3.214.846. Gorontalo menetapkan UMP Rp3.405.144 atau naik 5,7 persen.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 bisa tembus Rp5,78 juta per bulan dengan rumus baru yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintahan (PP) tentang Pengupahan terbaru, Presiden Prabowo Subianto menetapkan formula UMP 2026 adalah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan besaran koefisien alfa 0,5 sampai 0,9.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyusunan formula telah melalui kajian dan pembahasan mendalam dengan memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Selain mengatur penetapan UMP, beleid tersebut juga mengatur penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh gubernur. 

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12) lalu.

Tahun ini, UMP Jakarta adalah Rp5.396.761 per bulan dengan menggunakan asumsi inflasi sebesar 2,65 persen year on year (yoy) dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen yoy.

Kenaikan UMP ditentukan oleh koefisien alfa yang dipilih melalui pembahasan lebih lanjut oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Semakin besar koefisien alfa yang ditentukan, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi yang dikonversi menjadi kenaikan upah minimum.

Mengacu laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jakarta, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Kuartal III-2025 adalah 4,96 persen yoy dan inflasi sebesar 2,69 persen yoy, maka besaran kenaikan UMP Jakarta 2026 di kisaran 5,17 hingga 7,15 persen.

Berdasarkan data tersebut, berikut simulasi perhitungan kenaikan UMP Jakarta 2026:

1. Koefisien Alfa 0,5Kenaikan sebesar 5,17 persen atau sebesar Rp279.012 sehingga UMP Jakarta 2026 adalah Rp5.675.773 per bulan.

2. Koefisien Alfa 0,6Kenaikan sebesar 5,67 persen atau sebesar Rp305.996 sehingga UMP Jakarta 2026 adalah Rp5.702.757 per bulan.

3. Koefisien Alfa 0,7Kenaikan sebesar 6,17 persen atau sebesar Rp332.440 sehingga UMP Jakarta 2026 adalah Rp5.729.201 per bulan.

4. Koefisien Alfa 0,8Kenaikan sebesar 6,67 persen atau sebesar Rp359.963 sehingga UMP Jakarta 2026 adalah Rp5.756.724 per bulan.

5. Koefisien Alfa 0,9Kenaikan sebesar 7,15 persen atau sebesar Rp385.868 sehingga UMP Jakarta 2026 adalah Rp5.782.629 per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memerintahkan para gubernur untuk menetapkan upah minimum di daerah masing-masing paling lambat pada 24 Desember 2025. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan usulan Dewan Pengupahan Daerah dan ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan.

“Dewan Pengupahan Daerah akan mengusulkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk kemudian ditetapkan oleh gubernur. Batas waktunya tanggal 24 Desember 2025,” ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Yassierli optimistis kepala daerah mampu menetapkan upah minimum dalam kurun waktu sepekan. Ia menilai proses tersebut relatif mudah karena formula penghitungan upah masih sama dengan aturan sebelumnya, dengan penyesuaian pada nilai alfa.

Formula penentuan upah minimum menggunakan inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan alfa. Dalam PP terbaru, rentang alfa ditetapkan sebesar 0,5–0,9 poin, meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang berada pada kisaran 0,1–0,3 poin.

“Jadi, hanya alfa-nya yang berbeda,” kata Yassierli.

Untuk memastikan ketepatan waktu penetapan upah minimum, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pendampingan kepada sejumlah provinsi yang membutuhkan asistensi teknis dalam menetapkan nilai upah minimum.

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri juga telah memfasilitasi sosialisasi kebijakan pengupahan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada para kepala daerah. Sosialisasi tersebut dihadiri gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas ketenagakerjaan dari berbagai daerah. “Forum itu sangat penting bagi kami untuk menyosialisasikan kebijakan kepada para gubernur. Hadir juga bupati dan wali kota se-Indonesia, serta sejumlah kepala dinas ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP tentang kenaikan upah minimum dengan formula baru, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa dengan rentang 0,5–0,9 poin. Ketentuan ini mengubah PP Nomor 51 Tahun 2023 yang sebelumnya mengatur rentang alfa 0,1–0,3 poin.

Dengan berlakunya aturan baru tersebut, Yassierli kembali menegaskan kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan memberikan ruang bagi penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). “Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan ini menjadi kebijakan terbaik bagi semua pihak,” ujar Yassierli.

Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendesak seluruh gubernur di Indonesia segera menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Kenaikan UMP 2026 diminta dilakukan paling lambat sebelum Natal 2025 agar terdapat kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha menjelang tahun baru.

Arahan Kemnaker ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12). Aturan tersebut menjadi landasan hukum terbaru dalam penetapan upah minimum tahun 2026, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas hubungan industrial. Menurutnya, kejelasan upah minimum sejak awal akan membantu pekerja merencanakan kebutuhan hidup, sekaligus memberi kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun perencanaan biaya.

Gubernur Wajib Tetapkan UMP dan Upah Sektoral

Dalam PP Pengupahan tersebut, pemerintah menegaskan kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menekankan bahwa kewajiban penetapan upah sektoral menjadi poin penting dalam kebijakan pengupahan tahun depan. Upah sektoral dinilai mampu mencerminkan karakteristik dan kemampuan masing-masing sektor usaha di daerah, sehingga struktur pengupahan menjadi lebih adil dan proporsional.

“Penetapan upah tidak hanya berhenti pada UMP. Gubernur juga harus menetapkan UMSP dan, jika diperlukan, UMSK. Ini penting agar kebijakan upah benar-benar sesuai dengan kondisi sektor dan daerah,” ujar Yassierli.

Peran Dewan Pengupahan Daerah

Proses penetapan kenaikan UMP 2026 akan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah. Lembaga ini bertugas melakukan penghitungan dan kajian berdasarkan data sosial dan ekonomi daerah. Hasil kajian tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi sebelum keputusan resmi ditetapkan.

Menurut Kemnaker, keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah bertujuan memastikan bahwa kebijakan upah disusun secara partisipatif. Dewan ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, serta akademisi, sehingga berbagai kepentingan dapat dipertimbangkan secara seimbang.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap keputusan terkait UMP 2026 tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses dialog dan musyawarah yang mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pertimbangan Kondisi Daerah Jadi Kunci

Yassierli menjelaskan bahwa besaran kenaikan UMP 2026 akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing daerah. Pemerintah daerah diminta mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta jarak antara upah yang berlaku dengan kebutuhan hidup layak.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan menetapkan angka upah secara seragam. Sebaliknya, kewenangan penentuan akhir tetap berada di tangan kepala daerah, dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengakomodasi perbedaan kondisi antarwilayah, mengingat tingkat biaya hidup dan kemampuan ekonomi setiap provinsi tidaklah sama.

Kepastian Pengumuman UMP 2026

Kemnaker menilai penetapan UMP 2026 sebelum Natal 2025 penting untuk mencegah ketidakpastian di lapangan. Pada tahun-tahun sebelumnya, keterlambatan penetapan upah kerap memicu keresahan pekerja dan memunculkan spekulasi di kalangan dunia usaha.

Dengan jadwal yang lebih jelas, pemerintah berharap proses implementasi upah minimum pada awal 2026 dapat berjalan lebih tertib. Kepastian ini juga dinilai dapat membantu menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi daerah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi 2026 telah selesai dan tinggal menunggu waktu pengumuman. Saat ini, pemerintah masih melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

Airlangga menyatakan bahwa kebijakan pengupahan tahun depan disusun dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional serta kebutuhan hidup layak. Namun, pemerintah memilih untuk menyampaikan detail kebijakan tersebut secara bertahap agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak terkait.

Menjaga Daya Beli dan Iklim Usaha

Penetapan UMP 2026 diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Pemerintah menilai kebijakan upah minimum harus mampu melindungi daya beli pekerja tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan.

Dengan adanya PP Pengupahan yang baru, pemerintah berharap kebijakan upah minimum tahun depan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis. Kejelasan aturan dan kepastian waktu penetapan diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

Desakan Kemnaker kepada para gubernur untuk segera menetapkan UMP 2026 sebelum Natal 2025 pun menjadi penanda bahwa pemerintah ingin memastikan transisi kebijakan pengupahan berjalan lebih tertib, transparan, dan berpihak pada stabilitas ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurutnya, ketentuan PP Pengupahan itu mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli.

Berikutnya, perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Dia berujar bahwa keputusan ini diambil usai mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

“Proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden,” tutur Yassierli.

Selain itu, dia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka-bukaan soal isi Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pengupahan yang baru diteken Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

"Alhamdullillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis.

Beleid teranyar mengatur formula pengupahan baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimumum provinsi (UMP) 2026.

Dalam hal ini, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang koefisien Alfa 0,5-0,9.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," ujar Yassierli.

Perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Selain masalah formula UMP, PP Pengupahan tersebut juga mengatur gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Beleid itu juga mengatur gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujarnya.

Yassierli menyebut penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pemerintah merilis PP Pengupahan baru menyusul batalnya PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP51/2023 tak lagi berlaku lagi karena dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pemerintah resmi mengatur formula pengupahan baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12).

"Alhamdullilah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis.

Yassierli menyebut penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lantas bagaimana formula baru untuk UMP 2026?

Dalam beleid teranyar, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang koefisien Alfa 0,5-0,9.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," ujar Yassierli.

Perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Selain masalah formula UMP, PP Pengupahan tersebut juga mengatur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Beleid itu juga mengatur Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujarnya.

Dengan menggunakan formula baru, berikut simulasi kenaikan upah minimum nasional:

Asumsi inflasi APBN 2026: 2,5 persenTarget pertumbuhan ekonomi ekonomi APBN 2026: 5,4 persenKoefisien alfa: 0,5-09

Maka besaran kenaikan rerata upah minimum nasional:

Minimal: 2,5% + (5,4%x0,5) = 5,2%Maksimal: 2,5% + (5,4%x0,9) = 7,36%

Sebagai pembanding, pada 2025, formula penghitungan UMP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, menetapkan bahwa UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP.

Nilai kenaikan UMP 2025 yang ditetapkan adalah sebesar 6,5 persen.

Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) Yassierli akan mengumumkan ketentuan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada hari ini, Selasa (16/12).

Ia menjelaskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang UMP 2026 sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal diteken.

"Besok, besok Insyaallah saya umumkan ya. UMP RPP sudah di meja pak Presiden tinggal ditandatangani," kata Yassierli di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (15/12).

Setelah RPP UMP 2026 itu diteken Prabowo, Yassierli memastikan bakal segera mengumumkan besaran kenaikan UMP 2026.

"Sesudah itu nanti saya umumkan," ucapnya.

Ia enggan membocorkan besaran kenaikan UMP tahun depan. Yassierli meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Namun, ia mengisyaratkan besaran kenaikan tidak akan ditetapkan dengan formula UMP 2025, di mana pemerintah menyeragamkan kenaikan upah seluruh daerah sebesar 6,5 persen.

"Tunggu aja besok ya. Tahun lalu kan tidak range (kisaran), tahun lalu kan sama satu angka (6,5 persen), dan insyaallah arahan dari beliau tadi dan itu yang kita usulkan Insyaallah nanti dalam bentuk range," ujarnya.

Yassierli juga memastikan pemerintah berkomitmen terhadap kesejahteraan buruh. Pembahasan UMP 2026 telah mengikutsertakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif.

Dengan begitu, UMP 2026 telah mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.

"Kemudian kita juga memberikan pertimbangan dengan estimasi kebutuhan hidup layak Dan itu insya Allah akan menggembirakan untuk teman-teman para pekerja," katanya.

Jakarta: Pemerintah memastikan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan dilakukan pada Selasa, 16 Desember 2025.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.

“Besok (Selasa, 16 Desember 2025), besok insyaallah saya umumkan,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari Metrotvnews.com pada Senin, 15 Desember 2025.

RPP Pengupahan tunggu penandatanganan presiden

Yassierli berharap regulasi terkait pengupahan tersebut dapat segera ditandatangani oleh Presiden. Jika belum ditandatangani hari ini, ia memastikan proses tersebut akan rampung pada Selasa.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli.

Mekanisme pengumuman masih menunggu keputusan

Meski demikian, ia belum memastikan apakah pengumuman besaran UMP 2026 akan disampaikan langsung oleh Presiden atau melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh tetap menjadi prioritas utama.

“Tahun lalu upah naik 6,5 persen, ada bantuan hari raya, diskon iuran JKK dan JKP, serta penambahan manfaat JKP menjadi 60 persen gaji selama enam bulan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat concern terhadap kesejahteraan buruh,” jelas Yassierli.

Penetapan UMP 2026 mengacu putusan MK

Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan bahwa formula penetapan UMP 2026 akan disesuaikan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah akan mengaktifkan kembali peran Dewan Pengupahan Daerah serta memberikan rentang penetapan upah agar daerah memiliki fleksibilitas menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. (Kautsar Widya Prabowo)

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan jika tidak ada halangan upah minimum provinsi (UMP) 2026 hari ini. Dokumen telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan.

Menurutnya, penandatanganan regulasi tersebut diharapkan dapat dilakukan secepatnya. Jika tidak dilakukan hari ini, pengumuman kenaikan UMP 2026 dipastikan menyusul esok hari.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” katanya.

Terkait siapa yang akan mengumumkan kenaikan UMP, Yassierli belum memastikan apakah akan disampaikan langsung oleh Presiden atau oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Besok kita lihat. Tunggu saja besok,” ujarnya.

Yassierli menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.

Dia mencontohkan sejumlah kebijakan yang telah dijalankan selama setahun terakhir, mulai dari kenaikan upah tahun lalu sebesar 6,5%, bantuan hari raya, hingga berbagai insentif jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Tahun lalu upah naik 6,5%, ada bantuan hari raya, diskon iuran JKK dan JKP, penambahan manfaat JKP menjadi 60% gaji selama enam bulan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat concern terhadap kesejahteraan buruh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan bahwa formula UMP tahun depan akan menyesuaikan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satunya dengan mengaktifkan peran Dewan Pengupahan Daerah serta memberikan rentang (range) penetapan upah sesuai kondisi masing-masing daerah.

“Kita komit menjalankan amanah dari MK. Dewan Pengupahan Daerah akan diberdayakan secara aktif, kemudian ada range yang memberikan kesempatan daerah menentukan sesuai kondisinya, dengan mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak,” ujarnya.

Saat ditanya apakah kenaikan UMP 2026 berada di atas tahun lalu atau bahkan mencapai dua digit, Yassierli belum memberikan jawaban pasti. Dia hanya memastikan pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Besok, besok insyaallah saya umumkan,” katanya.

Dia pun kembali menegaskan, jika penandatanganan dilakukan sesuai rencana, pengumuman UMP akan dilakukan besok. “Insyaallah besok,” ucap Yassierli sambil mengacungkan jempol.

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
36 Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

Estimasi naik 6% ...

Skema 6%

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001