Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan ekonomi di kawasan Asia Tenggara kian terasa di tingkat rumah tangga. Di sejumlah negara, masyarakat kini semakin bergantung pada utang bukan untuk investasi, melainkan sekadar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Dari Phnom Penh hingga Bangkok, narasi pertumbuhan ekonomi kawasan bergeser. Jika sebelumnya bertumpu pada ekspor dan investasi, kini banyak rumah tangga justru berjuang mempertahankan daya beli melalui pinjaman.

Dilansir DW, para analis menilai kondisi ini merupakan dampak akumulatif dari kemudahan akses kredit selama bertahun-tahun, pertumbuhan upah yang stagnan, serta terbatasnya layanan publik.

Situasi tersebut mendorong jutaan keluarga masuk dalam kondisi finansial yang rentan, sekaligus meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Kamboja menjadi salah satu titik paling terdampak. Rasio utang swasta terhadap produk domestik bruto (PDB) melonjak tajam dari 24,2% pada 2010 menjadi 134,5% pada 2023, yang menjadi salah satu kenaikan tercepat di kawasan.

Lonjakan ini kini berhadapan dengan tekanan tambahan, mulai dari pelemahan sektor properti hingga hambatan perdagangan global.

Sementara itu, Thailand mencatat rasio utang rumah tangga mencapai 86,8% dari PDB pada 2025, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Asia.

Di Malaysia, rasio serupa telah menyentuh 84,3%, dengan mayoritas pinjaman berasal dari sektor perumahan dan kendaraan. Adapun Myanmar juga menghadapi tekanan utang kronis, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi domestik.

Meski demikian, kualitas kredit di beberapa negara masih relatif terjaga. Data Bank Negara Malaysia menunjukkan rasio kredit bermasalah tetap rendah, menandakan sebagian besar debitur masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran.

Beralih dari Investasi ke Bertahan Hidup

Antonios Roumpakis, Profesor Madya di Hong Kong Metropolitan University mengungkapkan fenomena yang mengkhawatirkan dari perubahan tujuan berutang.

"Jika sebelumnya kredit digunakan untuk membangun aset, kini banyak rumah tangga menggunakannya untuk menutup kebutuhan harian," ungkapnya, dilansir DW.

Di Thailand, misalnya, sebagian besar kredit bermasalah berasal dari kartu kredit dan pinjaman konsumtif. Bahkan, banyak rumah tangga mengalokasikan lebih dari separuh pendapatan bulanan hanya untuk membayar cicilan.

Tekanan ini diperparah oleh ketidakpastian global, termasuk kebijakan tarif dagang hingga konflik geopolitik yang mendorong kenaikan biaya hidup.

Di sisi lain, ekspansi lembaga mikrofinansial turut berkontribusi terhadap lonjakan utang, terutama di negara berkembang. Di Kamboja, jutaan rumah tangga tercatat memiliki pinjaman mikro dengan nilai total yang sangat besar.

Pinjaman tersebut kerap digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan. Studi menunjukkan sebagian masyarakat bahkan terpaksa berutang demi mengakses layanan medis, memperdalam kerentanan ekonomi.

Kondisi ini berpotensi memicu lingkaran utang yang sulit diputus. Dalam banyak kasus, keluarga harus menjual aset atau mencari pekerjaan berisiko tinggi demi melunasi pinjaman.

Situasi semakin memburuk setelah kembalinya ratusan ribu pekerja migran ke Kamboja akibat ketegangan kawasan. Penurunan remitansi juga mempersempit sumber pendapatan rumah tangga, sehingga memperbesar tekanan utang.

Dari Masalah Rumah Tangga ke Risiko Sistemik

Analis memperingatkan bahwa persoalan utang rumah tangga dapat berkembang menjadi risiko sistem keuangan. Konsumsi yang melemah, seperti terjadi di Thailand, bahkan mendorong pemerintah meluncurkan berbagai stimulus untuk menjaga pertumbuhan.

Di Kamboja, otoritas mulai menyiapkan mekanisme penanganan kredit bermasalah melalui pembentukan lembaga khusus pengelola aset. Langkah ini mencerminkan meningkatnya urgensi dalam merespons tekanan di sektor keuangan.

Ke depan, solusi yang dibutuhkan dinilai tidak sederhana. Selain penguatan regulasi perbankan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, reformasi struktural juga diperlukan agar masyarakat dapat mengakses layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, tanpa harus bergantung pada utang.

Tanpa pembenahan menyeluruh, lonjakan utang rumah tangga berisiko menjadi beban jangka panjang yang menahan laju pertumbuhan ekonomi kawasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan biaya hidup, suku bunga yang belum sepenuhnya turun, serta kemudahan akses kredit membuat utang rumah tangga menjadi isu yang makin relevan.

Dalam konteks Indonesia, indikator survei juga menunjukkan porsi pendapatan yang terserap cicilan atau utang perlu dicermati.

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) melaporkan, pada November 2025, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio), proporsi pembayaran cicilan atau utang (debt to income ratio), dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) tercatat masing-masing 74,6 persen, 11,0 persen, dan 14,4 persen.

Freepik/skata Ilustrasi utang.

Proporsi konsumsi terhadap pendapatan relatif stabil dipengaruhi oleh peningkatan proporsi konsumsi pada kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta sampai Rp 4 juta dan kurang dari Rp 5 juta yang diiringi penurunan pada kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta sampai Rp 3 juta.

Sementara itu, proporsi konsumsi pada kelompok pengeluaran Rp 1 juta sampai 2 juta relatif stabil, yakni sebesar 76,5 persen.

Porsi pendapatan yang ditabung naik pada kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta sampai Rp 4 juta, yakni 14,3 persen, dan pada kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta sampai Rp 5 juta 14,6 persen, sementara kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta mengalami penurunan, yakni 15,9 persen.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan outstanding pinjaman daring (pindar) alias pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 92,92 triliun per Oktober 2025, dengan TWP90 (kredit bermasalah di atas 90 hari) mencapai 2,76 persen.

Angka-angka itu tidak otomatis berarti krisis di tingkat rumah tangga. Namun, data tersebut memperlihatkan satu hal, yaitu mengelola utang perlu sistem, agar cicilan tidak “memakan” ruang belanja rutin, dana darurat, dan tujuan jangka panjang.

SHUTTERSTOCK/CHAYANUPHOL Ilustrasi utang, utang pribadi.

Cara mengelola utang rumah tangga agar keuangan tetap sehat

Berikut beberapa cara mengelola utang rumah tangga agar keuangan Anda tetap sehat.

1. Mulai dari peta utang: tahu posisi sebelum memilih strategi

Kesalahan paling umum saat utang mulai menumpuk adalah fokus pada satu cicilan paling “mengganggu”, tanpa melihat gambaran penuh.

Cara yang lebih rapi adalah membuat peta utang keluarga yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

• Jenis utang (KPR, KKB, kartu kredit, paylater/pinjol, pinjaman karyawan, pinjaman keluarga)
• Sisa pokok
• Bunga efektif
• Tenor
• Cicilan minimum per bulan
• Denda/klausul jika terlambat
• Jaminan (jika ada).

Pemetaan ini penting karena dua utang dengan cicilan sama bisa punya “biaya” yang sangat berbeda.

Kartu kredit berbunga tinggi akan menggerus arus kas lebih agresif dibanding cicilan KPR berbunga lebih rendah.

CBS News menekankan bahwa bukan hanya besarnya utang yang jadi masalah, melainkan “utang kecil berbunga tinggi” yang memberi tekanan terbesar pada anggaran rumah tangga.

2. Tetapkan batas aman cicilan: jangan hanya “kuat-kuatan” di akhir bulan

Batas aman paling praktis untuk rumah tangga adalah rasio cicilan terhadap penghasilan bersih bulanan. Banyak bank menggunakan ukuran serupa saat menilai kelayakan kredit.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi kredit, fintech, pinjaman daring.

Sejumlah referensi perbankan di Indonesia menyebut kisaran 30 sampai 40 persen dari penghasilan sebagai ambang umum untuk total cicilan utang.

Namun, untuk pengelolaan keuangan rumah tangga, pendekatan yang lebih konservatif sering lebih aman. Semakin fluktuatif pendapatan (freelance/komisi), semakin rendah batas cicilan yang sebaiknya ditetapkan.

Praktiknya, setelah Anda punya peta utang, hitung:

• Total cicilan wajib per bulan
• Bagi dengan penghasilan bersih bulanan
• Lalu uji skenario: “kalau pendapatan turun 20 persen atau ada pengeluaran kesehatan, apakah cicilan tetap aman?”

3. Lindungi arus kas dulu: dana darurat dan tagihan pokok tidak boleh “kalah” dari cicilan

Utang menjadi problem keuangan bukan semata karena jumlahnya, tetapi karena mengganggu kebutuhan dasar (makan, transport, sewa/listrik/air), kewajiban rutin, dan dana darurat.

Tanpa bantalan kas, satu kejadian (kendaraan rusak, anak sakit, PHK) bisa memaksa rumah tangga berutang lagi, menciptakan lingkaran.

Target minimal dana darurat umumnya setara tiga sampai enam bulan pengeluaran wajib. Tetapi bila kondisi belum memungkinkan, langkah awal yang realistis adalah “dana penyangga” kecil (misalnya 1 bulan pengeluaran pokok), sambil tetap melakukan pelunasan utang berbunga tinggi.

4. Pilih strategi bayar utang: “hemat bunga” vs “menang psikologis”

Setelah arus kas minimum aman, barulah memilih metode pelunasan. Dua pendekatan yang sering dipakai:

pexels.com/pixabay Ilustrasi utang

• Debt avalanche: prioritaskan utang dengan bunga tertinggi lebih dulu (hemat biaya bunga total).
• Debt snowball: prioritaskan utang dengan saldo terkecil lebih dulu (memberi kemenangan cepat agar disiplin terjaga).

Keduanya bisa efektif, asalkan Anda konsisten dan tidak menambah utang baru saat proses berjalan.

Pilihan terbaik sering ditentukan oleh profil rumah tangga.

Bila disiplin kuat, avalanche sering lebih efisien. Sementara itu, bila motivasi mudah turun, snowball memberi momentum.

Agar metode berjalan, tetapkan aturan sederhana:

1. Bayar minimum semua utang
2. Alokasikan dana ekstra hanya ke “target utama”
3. Setelah lunas, pindahkan dana cicilan utang itu ke target berikutnya.

5. Tekan biaya bunga: negosiasi, konsolidasi, dan balance transfer (dengan syarat ketat)

Saat bunga tinggi, strategi yang kerap membuat perbedaan adalah menurunkan biaya bunga, bukan sekadar memperpanjang tenor.

Pilihan yang umum antara lain sebagai berikut.

• Negosiasi suku bunga/biaya dengan penerbit kartu atau kreditur (terutama jika riwayat bayar bagus).
• Konsolidasi utang ke bunga lebih rendah (pinjaman multiguna, refinancing, atau skema kredit bank yang legal dan transparan).

Catatan penting untuk rumah tangga: menurunkan bunga hanya efektif bila “kebocoran” belanja dihentikan. Kalau tidak, konsolidasi bisa berubah menjadi dua utang sekaligus, yakni utang lama belum selesai, utang baru bertambah.

PEXELS/KAROLA G Ilustrasi utang.

6. Buat pagar pengaman perilaku: hentikan kebiasaan yang membuat utang berulang

Di banyak kasus, masalah utang bukan kekurangan pengetahuan, melainkan kebiasaan:

• Membayar hanya minimum.
• Memakai paylater untuk kebutuhan rutin.
• Tidak punya anggaran belanja yang jelas.
• Belanja impulsif saat stres.
• Tidak mencatat transaksi kecil.

Langkah yang sering efektif adalah sebagai berikut.

• Tetapkan “mode tunai” untuk kategori rawan (makan di luar, belanja online).
• Batasi jumlah kartu/limit yang aktif.
• Pisahkan rekening untuk tagihan wajib vs belanja harian.
• Gunakan *autodebet* untuk cicilan agar tidak terlambat
• Audit langganan digital dan biaya “kecil tapi rutin”.

Untuk pindar/pinjol, data OJK menunjukkan pertumbuhan outstanding masih tinggi, sementara risiko kredit (TWP90) tetap menjadi indikator yang diawasi regulator.

Dari sisi rumah tangga, artinya sederhana: pastikan utang jangka pendek tidak dipakai untuk menutup defisit belanja bulanan yang sifatnya struktural.

7. Jika mulai seret: bertindak sebelum menunggak

Begitu cicilan mulai “dikejar-kejar” dan Anda menutup satu utang dengan utang lain, itu sinyal awal.

Chuck Czajka, pendiri Macro Money Concepts menyarankan tidak menunda.

“Anda sebaiknya mulai mempertimbangkan pengurangan utang segera setelah menyadari bahwa Anda tidak mampu lagi membayar cicilan atau melunasi utang semakin sulit," jelasnya, dikutip dari CBS News.

Gina Seibert, direktur keuangan PSECU, juga memperingatkan soal momentum tindakan.

PEXELS/MIKHAIL NILOV Ilustrasi utang, menghitung utang.

“Penting untuk tidak menunggu sampai utang terasa tak terkendali. Semakin cepat seseorang bertindak, semakin banyak pilihan yang mereka miliki," ungkap Seibert.

Di tahap ini, opsi yang dapat ditempuh biasanya berurutan dari yang paling “ringan” hingga paling “keras”:

• Restrukturisasi/penjadwalan ulang sesuai kebijakan kreditur
• Konseling kredit atau program manajemen utang (jika tersedia, legal, dan transparan)
• Konsolidasi ke bunga lebih rendah
• Settlement (negosiasi pelunasan sebagian) sebagai opsi terakhir karena konsekuensi kredit dan potensi implikasi pajak.

8. Ukur kemajuan dengan indikator sederhana, bukan perasaan

Agar pengelolaan utang tidak bergantung pada “feeling”, gunakan indikator bulanan:

• Rasio cicilan terhadap penghasilan
• Total bunga dibayar bulan itu
• Jumlah utang berbunga tinggi (kartu kredit/paylater/pinjaman jangka pendek)
• Saldo dana darurat
• Jumlah bulan “tanpa utang baru”.

Banyak rumah tangga merasa sudah “lebih baik” karena cicilan lancar, padahal saldo utang tidak turun karena mayoritas pembayaran habis untuk bunga.

Karena itu, melacak porsi pembayaran yang benar-benar mengurangi pokok menjadi kunci.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan ekonomi Thailand menunjukkan tanda perlambatan signifikan pada kuartal III-2025. Data resmi yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa ekonomi negara Gajah Putih tersebut tumbuh di laju paling lambat dalam empat tahun terakhir.

Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand (NESDC) melaporkan pada Senin (17/11/2025) bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Thailand hanya tumbuh 1,2% pada kuartal Juli-September dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Angka ini meleset dari perkiraan jajak pendapat Reuters sebesar 1,6% dan jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 2,8% pada kuartal sebelumnya. Secara triwulanan (quarter-to-quarter/qtq) PDB Thailand bahkan terkontraksi 0,6% atau jadi penurunan pertama dalam hampir tiga tahun terakhir.

Hasil ini jauh di bawah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04% secara yoy dan 1,43% secara qtq.

Kepala NESDC, Onfa Vejjajiva, menjelaskan bahwa perlambatan terutama disebabkan oleh lemahnya keyakinan ekonomi. Selain itu, negara tersebut juga menghadapi berbagai tantangan makroekonomi, termasuk utang rumah tangga yang tinggi, kurs Baht yang kuat, dan potensi dampak tarif AS yang tinggi.

"Di kuartal ketiga, isu utamanya adalah keyakinan ekonomi. Terdapat gejolak politik yang cukup besar, dan kemudian konflik dengan Kamboja," kata Onfa Vejjajiva dalam konferensi pers, merujuk pada pemecatan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dan konflik perbatasan yang meletus pada Juli lalu.

Shivaan Tandon, ekonom Asia di Capital Economics, memperingatkan bahwa ekonomi Thailand kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam beberapa bulan mendatang.

"Kami memperkirakan perekonomian akan tumbuh pada laju di bawah tren dalam kuartal mendatang, dan bank sentral akan ingin melakukan bagiannya untuk menghidupkan kembali aktivitas," ujar Tandon.

Meskipun demikian, NESDC menyesuaikan proyeksi pertumbuhan PDB Thailand untuk keseluruhan tahun 2025 menjadi 2,0%. Pemerintah telah meluncurkan paket subsidi konsumen sebesar 44 miliar baht, setara dengan US$1,36 miliar (Rp22,76 triliun).

Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi akan tumbuh di atas 2% tahun ini. NESDC juga mencatat bahwa langkah-langkah stimulus pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam perkiraan mereka.