Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mencegah pengadilan atau kreditor menyita pendapatan yang terkait dengan penjualan minyak Venezuela yang disimpan di rekening Departemen Keuangan AS.

Dikutip dari Reuters, Minggu (11/1/2025) perintah dari Gedung Putih itu menyatakan bahwa pendapatan tersebut harus digunakan di Venezuela untuk mendukung upaya menciptakan perdamaian, kemakmuran, stabilitas, sekaligus bagian dari kebijakan baru dari Washington untuk negara Amerika Selatan itu.

Langkah ini ditandatangani hanya beberapa hari setelah pasukan AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi di Caracas, menurut laporan terbaru.

Perintah tersebut tidak menyebutkan nama perusahaan tertentu. Namun di Gedung Putih, Trump mengatakan kepada CEO ConocoPhillips bahwa perusahaan itu akan mendapatkan kembali sebagian besar uangnya meskipun pemerintah AS akan memulai dari awal.

Trump mengutip alasan strategis untuk kebijakan ini. Dia menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap pendapatan minyak Venezuela bisa melemahkan upaya penting AS untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik di negara itu.

Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar seperti Exxon Mobil dan ConocoPhillips pernah meninggalkan Venezuela hampir 20 tahun lalu setelah aset mereka dinasionalisasi, dan hingga kini masih memiliki piutang besar terhadap negara itu.

CEO ConocoPhillips, Ryan Lance, mengatakan bahwa perusahaannya memiliki piutang sebesar US$12 miliar, yang mendapat tanggapan dari Trump yang menilai itu pengeluaran yang bagus.

Menurut perintah eksekutif, uang itu merupakan hak milik negara Venezuela yang disimpan di AS untuk keperluan pemerintahan dan diplomatik, dan tidak tunduk pada klaim pribadi oleh kreditor.

Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan ini juga berkaitan dengan kesepakatan minyak antara AS dan para pemimpin sementara Venezuela, yang akan menyediakan hingga 50 juta barel minyak mentah ke AS, yang dilengkapi kilangnya untuk memurnikan produk tersebut.

Dalam pernyataan resmi, Trump menjelaskan bahwa tindakan ini sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi darurat Internasional tahun 1977 dan Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional tahun 1976 sebagai dasar hukum untuk melindungi pendapatan minyak dari klaim hukum.

Diberitakan sebelumnya, Trump akan mengendalikan penjualan minyak Venezuela dan menampung seluruh hasilnya di rekening Amerika Serikat, sebagai bagian dari strategi membawa kembali minyak negara tersebut ke pasar global.

Menteri Energi AS Chris Wright, yang berbicara dalam konferensi Goldman Sachs Group Inc. di Miami pada Rabu (7/1/2026) waktu setempat, mengatakan tahap awal penjualan akan memanfaatkan minyak mentah Venezuela yang saat ini tersimpan di fasilitas penyimpanan. Stok tersebut terus menumpuk akibat blokade AS dan berisiko memaksa penghentian sebagian produksi.

“Kami hanya akan menggerakkan kembali minyak mentah itu dan menjualnya. Kami akan memasarkan minyak dari Venezuela, pertama dari stok yang menumpuk ini, lalu secara berkelanjutan kami akan menjual produksi yang keluar dari Venezuela," ujar Wright dikutip dariBloomberg, Kamis (8/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden As Trump menjadi kasus baru yang terjadi di dunia.

Peristiwa penangkapan ini menimbulkan berbagai polemik dan PPB juga buka suara. Adapun penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro karena negara tersebut memiliki banyak utang dan kini sedang mengalami krisis.

Simak fakta-fakta penangkapan Maduro oleh Trump:

1. Penangkapan Presiden Venezuela Tidak Hormati Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengintruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khusunya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Stéphane.

Stéphane menyampaikan bahwa Antonio menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia. Menurutnya, penangkapan ini sangat prihatin, karena melanggar hukum internasional.

2. Wapres Venezuela Gantikan Presidennya

Mahkamah Agung (MA) Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara menyusul penculikan Presiden Nicolas Maduro, menurut keputusan Kamar Konstitusional yang dibacakan ketuanya, Caryslia Beatriz Rodriguez.

"Mengingat situasi luar biasa akibat penculikan Presiden Nicolas Maduro Moro, yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan fungsinya, perintahkan agar Wakil Presiden Eksekutif Republik mengambil alih dan menjalankan secara sementara semua kekuasaan, tugas, dan fungsi yang melekat pada jabatan Presiden Republik Bolivarian Venezuela," kata Caryslia dilansir dari Antara, Minggu (4/1/2026).

Perintah itu dikeluarkan guna memastikan kesinambungan administrasi dan pertahanan komprehensif di negara itu, imbuh Caryslia dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh VTV.

Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat keadaan luar biasa dan keadaan kahar (force majeure) yang tidak secara tegas diatur dalam Konstitusi, namun mengancam stabilitas negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan.

Dalam hal itu, pengadilan mengambil "tindakan perlindungan darurat dan preventif" untuk memastikan keberlangsungan administrasi dan pertahanan negara.

3. Pemegang Klaim Utang

Bertahun-tahun sanksi, termasuk larangan perdagangan utang Venezuela, membuat kepemilikan obligasi sulit dilacak. Namun, porsi terbesar kreditur komersial diyakini berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor spesialis utang bermasalah yang kerap disebut sebagai vulture funds.

Selain itu, terdapat kelompok perusahaan yang memenangkan kompensasi melalui arbitrase internasional setelah aset mereka diekspropriasi pemerintah Venezuela. Pengadilan AS telah mengesahkan putusan bernilai miliaran dolar kepada ConocoPhillips dan Crystallex, di antara lainnya, yang memungkinkan para kreditur mengejar aset Venezuela.

Jumlah pihak yang diakui pengadilan dan berhak menagih klaim terus bertambah, terutama dalam proses hukum di AS yang menargetkan induk Citgo.

Pengadilan di Delaware telah mendaftarkan klaim senilai sekitar US$19 miliar untuk lelang PDV Holding—perusahaan induk Citgo—angka yang jauh melampaui estimasi nilai total aset Citgo. PDV Holding merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki PDVSA.

Venezuela juga memiliki kreditur bilateral, terutama China dan Rusia, yang selama ini memberikan pinjaman kepada pemerintahan Maduro maupun pendahulunya, Hugo Chavez. Namun, data pasti sulit diverifikasi karena Venezuela sudah bertahun-tahun tidak mempublikasikan statistik utang secara komprehensif.

4. Ekspor Minyak Venezuela Lumpuh

Ekspor minyak Venezuela lumpuh total seiring gejolak politik yang semakin meningkat. Ekspor minyak juga lumpuh imbas langkah-langkah sanksi Amerika Serikat (AS) yang diperketat. Dilansir dari berbagai sumber, kelumpuhan ini terjadi setelah AS mengumumkan blokade penuh terhadap kapal tanker minyak yang keluar-masuk perairan Venezuela.

Langkah ini bertepatan dengan operasi yang melibatkan ekstraksi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dari Caracas, di saat Washington menyatakan akan memfasilitasi transisi politik di negara Amerika Selatan tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa embargo minyak kini dalam efektivitas penuh. Ini merupakan sebuah langkah yang semakin membatasi aktivitas ekspor minyak yang sebelumnya sudah menurun tajam akibat sanksi.

Data pemantauan menunjukkan beberapa kapal yang baru saja memuat minyak atau bahan bakar untuk tujuan ke AS hingga Asia masih tertahan di pelabuhan dan belum berangkat. Kapal lain yang menunggu muatan justru kembali ke laut tanpa muatan.

Menurut data TankerTrackers.com, tidak ada kapal tanker yang sedang melakukan pemuatan di pelabuhan minyak utama Venezuela di Jose pada akhir pekan. Penghentian total ekspor minyak, termasuk kapal tanker yang disewa PDVSA (perusahaan minyak negara) maupun mitra utamanya, Chevron.

Bisnis.com, JAKARTA — Tumbangnya Presiden Venezuela Nicolás Maduro karena ditangkap oleh Amerika Serikat kembali menyorot krisis utang negara tersebut, yang merupakan salah satu kasus gagal bayar (gagal bayar) terbesar di dunia dan hingga kini belum terselesaikan.

Setelah bertahun-tahun dilanda krisis ekonomi dan sanksi Amerika Serikat yang memutus akses Venezuela ke pasar modal internasional, negara itu resmi gagal bayar pada akhir 2017. Kala itu, Venezuela menunggak pembayaran obligasi internasional yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan minyak negara, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Sejak saat itu, akumulasi bunga tertunggak serta klaim hukum terkait ekspropriasi aset di masa lalu terus menambah beban utang pokok yang belum dibayar. Kondisi ini membuat total kewajiban eksternal Venezuela membengkak jauh melampaui nilai nominal obligasi awalnya.

Utang bermasalah Venezuela sempat reli dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak Presiden AS Donald Trump kembali berkuasa pada Januari 2025, seiring spekulasi pasar terhadap peluang perubahan politik di negara Amerika Latin tersebut.

Besaran Utang Venezuela

Melansir Reuters pada Senin (5/1/2026), para analis memperkirakan Venezuela memiliki sekitar US$60 miliar obligasi yang telah gagal bayar. Namun, jika memasukkan kewajiban PDVSA, pinjaman bilateral, serta putusan arbitrase internasional, total utang eksternal diperkirakan mencapai US$150 miliar hingga US$170 miliar, tergantung perhitungan bunga tertunggak dan putusan pengadilan.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) nominal Venezuela pada 2025 sekitar US$82,8 miliar. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB diperkirakan berada di kisaran 180%—200%.

Salah satu obligasi PDVSA yang jatuh tempo pada 2020 dijamin dengan mayoritas saham di perusahaan penyulingan berbasis di AS, Citgo Petroleum, yang pada akhirnya dimiliki oleh PDVSA. Aset ini kini menjadi pusat upaya pemulihan nilai oleh para kreditur melalui proses hukum di Amerika Serikat.

Pemegang Klaim Utang

Bertahun-tahun sanksi, termasuk larangan perdagangan utang Venezuela, membuat kepemilikan obligasi sulit dilacak. Namun, porsi terbesar kreditur komersial diyakini berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor spesialis utang bermasalah yang kerap disebut sebagai vulture funds.

Selain itu, terdapat kelompok perusahaan yang memenangkan kompensasi melalui arbitrase internasional setelah aset mereka diekspropriasi pemerintah Venezuela. Pengadilan AS telah mengesahkan putusan bernilai miliaran dolar kepada ConocoPhillips dan Crystallex, di antara lainnya, yang memungkinkan para kreditur mengejar aset Venezuela.

Jumlah pihak yang diakui pengadilan dan berhak menagih klaim terus bertambah, terutama dalam proses hukum di AS yang menargetkan induk Citgo.

Pengadilan di Delaware telah mendaftarkan klaim senilai sekitar US$19 miliar untuk lelang PDV Holding—perusahaan induk Citgo—angka yang jauh melampaui estimasi nilai total aset Citgo. PDV Holding merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki PDVSA.

Venezuela juga memiliki kreditur bilateral, terutama China dan Rusia, yang selama ini memberikan pinjaman kepada pemerintahan Maduro maupun pendahulunya, Hugo Chavez. Namun, data pasti sulit diverifikasi karena Venezuela sudah bertahun-tahun tidak mempublikasikan statistik utang secara komprehensif.

Prospek Restrukturisasi Utang Venezuela

Dengan banyaknya klaim, proses hukum yang berjalan, serta ketidakpastian politik, restrukturisasi utang Venezuela diperkirakan akan berlangsung panjang dan kompleks.

Restrukturisasi utang umumnya memerlukan program IMF sebagai jangkar, termasuk penetapan target fiskal dan asumsi keberlanjutan utang. Namun, Venezuela hampir dua dekade tidak menjalani konsultasi tahunan IMF dan masih terisolasi dari pembiayaan lembaga tersebut.

Sanksi AS juga menjadi hambatan besar. Sejak 2017, pembatasan yang diberlakukan pemerintahan AS—baik dari Partai Republik maupun Demokrat—secara signifikan membatasi kemampuan Venezuela untuk menerbitkan atau merestrukturisasi utang tanpa izin khusus dari Departemen Keuangan AS.

Hingga kini, masa depan sanksi tersebut masih belum jelas. Presiden Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengelola negara produsen minyak itu untuk sementara waktu.

Prospek Pemulihan Utang

Indeks obligasi Venezuela mencatatkan imbal hasil sekitar 95% sepanjang 2025. Saat ini, sebagian besar obligasi diperdagangkan di kisaran 27—32 sen per dolar, menurut data MarketAxess.

Analis Citigroup pada November lalu memperkirakan pemangkasan nilai pokok (haircut) setidaknya 50% diperlukan untuk memulihkan keberlanjutan utang dan memenuhi potensi persyaratan IMF.

Dalam skenario dasar Citi, Venezuela dapat menawarkan obligasi bertenor 20 tahun dengan kupon sekitar 4,4%, ditambah obligasi tanpa kupon (zero-coupon) bertenor 10 tahun sebagai kompensasi bunga tertunggak.

Dengan asumsi imbal hasil keluar (exit yield) 11%, nilai kini bersih paket tersebut diperkirakan berada di kisaran pertengahan 40 sen per dolar, dan berpotensi meningkat mendekati 50 sen jika disertai instrumen kontinjensi seperti waran berbasis harga minyak.

Investor lain memproyeksikan kisaran yang lebih lebar. Aberdeen Investments, misalnya, sebelumnya memperkirakan tingkat pemulihan sekitar 25 sen per dolar. Namun, perbaikan skenario politik dan sanksi dinilai dapat mendorong pemulihan ke kisaran 30—35 sen per dolar, tergantung struktur kesepakatan dan penggunaan instrumen berbasis minyak atau PDB.

Kondisi Ekonomi Venezuela yang Rapuh

Asumsi pemulihan tersebut berpijak pada kondisi ekonomi yang masih suram. Ekonomi Venezuela menyusut tajam sejak 2013 seiring anjloknya produksi minyak, melonjaknya inflasi, dan meningkatnya kemiskinan.

Meski aktivitas ekonomi mulai stabil, harga minyak global yang lebih rendah serta diskon terhadap minyak mentah Venezuela membatasi potensi penerimaan negara. Kondisi ini menyisakan ruang yang sangat sempit untuk membayar utang tanpa restrukturisasi besar-besaran.

Situasi juga diperburuk oleh langkah terbaru AS yang memblokade kapal tanker minyak yang terkena sanksi.

Trump menyatakan perusahaan minyak AS siap menghadapi tantangan berinvestasi di Venezuela untuk memulihkan produksi. Namun, detail dan jadwal realisasinya masih belum jelas. Saat ini, Chevron menjadi satu-satunya perusahaan minyak besar asal AS yang masih beroperasi di ladang minyak Venezuela.