Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) kembali memangkas batas pembelian valas secara tunai tanpa didasari kebutuhan riil (underlying), sebagai langkah meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ambang batas (threshold) beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying diturunkan menjadi maksimal US$10.000 per pelaku per bulan per 1 Juli 2026.

Langkah pengetatan ini terbilang cukup agresif dan cepat. Pasalnya, otoritas moneter baru saja memangkas ambang batas transaksi serupa menjadi US$25.000 per bulan yang mulai berlaku efektif pada Juni 2026 ini.

"[Ini sebagai] penguatan prinsip kehati-hatian dalam Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) agar semakin maju," ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Selain membatasi pembelian valas tunai tanpa underlying, bank sentral juga memperketat prinsip kehati-hatian dalam pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD). Perry memaparkan, BI melakukan penyesuaian ambang batas kewajiban penyerahan dokumen pendukung untuk aktivitas transfer dana ke luar negeri (outgoing) dalam bentuk valuta asing.

Jika sebelumnya dokumen pendukung hanya diwajibkan untuk transfer dengan nominal setara di atas US$50.000 maka kewajiban tersebut akan ditarik lebih ketat menjadi untuk transfer dengan nominal setara di atas US25.000 mulai 1 Juli 2026.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan bahwa pemangkasan batas pembelian valas ini adalah murni langkah otoritas dalam menegakkan tata kelola (governance) yang sehat.

Dia juga menegaskan bahwa dokumen underlying hanya berlaku untuk satu kali transaksi dan tidak bisa digunakan secara berulang. Untuk memastikan kepatuhan industri, BI akan melakukan pengawasan secara langsung (onsite) ke bank-bank.

"Tentunya kepada bank yang masih melakukan tata kelola yang belum baik, itu kami peringatkan karena ini berlaku di semua negara," jelas Destry.

Meski BI melakukan pengetatan, Destry mengklaim bahwa likuiditas valas untuk kegiatan ekonomi produktif tidak akan terganggu. Otoritas moneter tidak akan membatasi pembelian valas asalkan pelaku memiliki kebutuhan riil dan dokumen underlying yang diwajibkan.

"Jadi kami tidak membatasi kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying. Dari BI kita justru akan men-support itu karena ini akan dibutuhkan untuk ekonomi kita, untuk likuiditas valas itu di domestik," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan baru yang menurunkan ambang batas (threshold) pembelian valuta asing (valas) dengan kewajiban penyertaan dokumen underlying. Mulai resmi berlaku hari ini, Selasa (2/6/2026), penukaran valas tanpa underlying maksimal dibatasi menjadi US$25.000 per pelaku transaksi

Regulasi teranyar ini tertuang pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.11/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.11/2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.

Pada beleid sebelumnya, yakni PADG No.7/2026 yang diterbitkan 1 April lalu, bank sentral telah menurunkan threshold pembelian valas tunai terhadap rupiah dari US$100.000 ke US$50.000 per bulan per pelaku transaksi. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang mengalami tren depresiasi.

Sejalan dengan tren depresiasi yang masih berlangsung, BI kembali menurunkan threshold ini guna menekan tren pembelian valas yang didorong motif spekulasi. Dengan demikian, pembelian valas secara tunai diharapkan sesuai kebutuhan dan tidak memicu tekanan terhadap rupiah.

"Jumlah tertentu (threshold) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing," bunyi pasal 25 PADG No.11/2026, dikutip Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, threshold untuk transaksi derivatif berupa forward dan domestic non-deliverable forward (DNDF), swap, serta selain forward, DNDF maupun swap, tidak berubah.

Ambang batas transaksi derivatif forward dan DNDF tetap berlaku per bulan dan per pelaku sebesar US$100.000 untuk transaksi beli, sedangkan US$10 juta untuk transaksi jual. Adapun ambang batas untuk transaksi swap tetap dibatasi US$10 juta per transaksi.

Selain itu, threshold transaksi selain forward, DNDF maupun swap masih berlaku per bulan per pelaku US$100.000 untuk transaksi beli dan US$1 juta untuk transaksi jual.

Aturan yang diteken oleh Anggota Dewan Gubernur BI Thomas Djiwandono ini mulai berlaku 2 Juni 2026. Untuk itu, penyampaian dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valas terhadap rupiah yaitu US$25.000 sampai US$50.000 per bulan per pelaku. Pelaksanaannya dilakukan selama satu bulan yakni 2 sampai 30 juni 2026.

Di sisi lain, mekanisme penyampaian pelaporan kepada BI mengacu pada ketentuan bank sentral mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan 31 Juli 2026.

"Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026," bunyi PADG tersebut.

Efektif Tekan Spekulan

Pada akhir Mei 2026 lalu, BI menjelaskan bahwa underlying yang wajib disertakan untuk penukaran valas di atas US$25.000 meliputi bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menyebut penurunan threshold yang kembali dilakukan otoritas moneter tidak bertujuan untuk membatasi pembelian dolar. Namun, regulasi ini diharapkan bisa memperketat pembelian valas yang tidak disertai dengan kebutuhan yang urgen.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujarnya pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Ruth tidak menampik bahwa pergerakan harga suatu aset termasuk rupiah biasanya didasarkan pada ekspektasi tertentu. Oleh sebab itu, BI pun memutuskan untuk membatasi peluang terjadinya hal tersebut.

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi.

Sebenarnya, lanjut Ruth, 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun penurunan threshold sampai US$25.000 mulai Juni nanti bukan yang pertama kalinya berlaku. Pada 2015, ketika terjadi taper tantrum, penurunan ambang batas penukaran tanpa underlying dari US$100.000 sampai US$25.000 sudah pernah dilakukan.

Otoritas moneter juga memastikan bahwa akan ada masa transisi juga untuk perbankan dalam memberlakukan kebijakan baru ini. Periodenya direncanakan selama satu bulan

"Bagi bank yang misalnya butuh untuk penyesuaian itu ada [transisi] sampai tanggal 31 Juli nanti. Sesudah 31 Juli itu benar-benar udah berlaku ketentuan, bukan lagi masa transisi," tuturnya

Kebijakan yang merupakan satu dari tujuh langkah BI dalam menstabilkan rupiah ini dipastikan turut dikomunikasikan ke publik. Harapannya, rupiah bisa kembali lagi ke rata-rata Rp16.500 per dolar AS

"Kalau sudah tidak ada spekulasi, kami harapkan pasar mencerminkan pricing kurs yang fair, yang memang berdasarkan kebutuhan riil, mencerminkan fundamentalnya," ujar Ruth

Adapun sampai dengan April-Mei 2026, kebijakan penurunan threshold dari US$100.000 ke US$50.000 sudah tercatat efektif. Usai implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari total US$78 juta pada kuartal I/2026 ke US$62 juta rata-rata per hari (RRH

"Jadi turun US$16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren ekspektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat US$57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.

IDXChannel – Bank Indonesia (BI) menyatakan, langkah pengetatan regulasi terkait dokumen dasar (underlying) pada transaksi pembelian valuta asing (valas), khususnya dolar Amerika Serikat (USD), terbukti ampuh dalam meredam aksi spekulasi di pasar keuangan. Kebijakan ini menjadi benteng krusial guna menghentikan tekanan berlebih terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

Sebagai kelanjutan dari strategi tersebut, bank sentral bersiap memotong kembali batas (threshold) transaksi pembelian dolar AS tanpa underlying dari aturan berjalan sebesar USD50.000 menjadi USD25.000 per pelaku per bulan, yang dijadwalkan berlaku efektif mulai Juni 2026.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A Cussoy Intama mengatakan, pengetatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan sebelumnya.

“Ketika kita turunkan dari USD100.000 ke USD50.000, efektivitasnya sudah terlihat. Dari sekitar USD76 juta-USD78 juta rata-rata harian, itu berkurang menjadi sekitar USD62 juta per hari,” ujarnya dalam paparannya pada acara Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Sebagai catatan, BI telah memangkas batas transaksi tersebut dari USD100.000 menjadi USD50.000 melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 7 Tahun 2026. Berdasarkan evaluasi otoritas moneter, kebijakan terdahulu sukses menyumbat aliran transaksi valas yang tidak memiliki tujuan kebutuhan riil.

Melalui pencapaian positif tersebut, BI optimistis penurunan pagu tanpa dokumen pendukung ke level USD25.000 akan semakin mempersempit ruang gerak para spekulen di pasar valas domestik, terutama di tengah kondisi pasar global yang sedang mengalami guncangan.

“Kalau dia spekulasi sifatnya di tengah jittery market saat ini, rasanya itu jumlah yang besar. Jadi kita coba turunkan lagi ke USD25.000 dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying,” kata dia.

Ruth meluruskan persepsi publik dengan menegaskan BI sama sekali tidak menerbitkan larangan bagi masyarakat ataupun sektor dunia usaha untuk melangsungkan transaksi pembelian dolar AS.

Kebijakan ini murni dirancang agar setiap aktivitas penukaran mata uang asing bersandar pada tujuan yang jelas, seperti kebutuhan impor atau pembayaran utang, dan bukan demi mencari keuntungan jangka pendek dari fluktuasi kurs.

“Sekali lagi message-nya (pesannya) adalah kita tidak membatasi beli valas, mau dolar mau non dolar silakan. Tapi kalau mau beli itu harus ada underlying-nya jadi tidak berupa spekulasi,” ujar Ruth.

Berdasarkan data internal bank sentral, mayoritas pelaku pasar di tanah air sebenarnya merupakan pembeli yang patuh. Lebih dari 90 persen transaksi valas di Indonesia secara riil telah ditopang oleh dokumen underlying yang valid.

Oleh sebab itu, intervensi regulasi ini hanya menyasar sisa ceruk pasar berskala kecil yang berpotensi memicu kepanikan ekspektasi terhadap psikologis pasar.

“Price dari suatu aset itu kan ekspektasi. Biasanya manusia cenderung exaggerate ketika kondisi seperti sekarang, spekulasinya. Inilah yang kita batasi,” kata Ruth.

Di balik pengetatan pada transaksi pasar spot tanpa dokumen, BI secara seimbang memberikan pelonggaran pada instrumen moneter lain yang dinilai mampu memicu pasokan (suplai) dolar AS ke dalam ekosistem domestik.

Salah satu insentif yang diberikan adalah menaikkan plafon nilai transaksi swap dari batas maksimal USD5 juta menjadi USD10 juta untuk setiap kali transaksi.

Langkah akomodatif lainnya adalah dibukanya keran fasilitas transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) jual rupiah di pasar internasional (offshore). Akses ini diberikan secara khusus kepada 14 bank dealer utama yang telah mengantongi penunjukan resmi dari BI.

Strategi ini diproyeksikan mampu menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkecil jarak (gap) harga antara pasar NDF luar negeri dengan pasar spot di dalam negeri.

Meski demikian, bank sentral memastikan seluruh fasilitas pelonggaran ini tidak akan dilepaskan begitu saja tanpa pengawasan. BI bakal menerapkan sistem pemantauan yang ketat serta melakukan evaluasi komprehensif berkala setiap tiga bulan sekali guna mencegah penyalahgunaan instrumen.

“Sebagai otoritas ini penting, jangan dipakai spekulasi karena kalau spekulasi itu yang suffer (menderita) pasti se-Indonesia,” katanya.

(Dhera Arizona)