Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Halilintar Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjelaskan soal metode identifikasi perusahaan tambang yang melanggar di kawasan hutan Indonesia.

Ketua Satgas Halilintar PKH, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan pihaknya menggunakan data geospasial yang diperoleh dari tangkapan citra satelit.

"Citra satelit itu memberikan data kepada kita terkait semua dugaan bukaan tambang yang ada di dalam kawasan hutan," ujar Febriel di kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip Selasa (16/12/2025).

Dia menambahkan, Satgas PKH kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menganalisis atau overlay terhadap peta yang ditangkap oleh citra satelit itu.

Setelahnya, Febriel mengungkapkan bahwa bukaan lahan tambang di kawasan hutan bakal terverifikasi dengan jelas dari citra satelit yang telah diperoleh.

"Karena itu data valid yang kita gunakan," imbuhnya.

Selain itu, Satgas PKH juga memfasilitasi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran bukaan tambang di kawasan hutan. Setelah itu, proses penyelidikan dilakukan oleh tim Satgas Halilintar PKH.

"Kita turun ke lapangan, melakukan investigasi, melakukan penyelidikan itu kita dapat informasi dari setempat, masyarakat setempat, ataupun dari instansi terkait," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada 200 lagi perusahaan yang masuk dalam daftar yang perlu dilakukan verifikasi oleh Satgas Halilintar PKH.

Adapun, Satgas besutan Prabowo ini juga telah menghitung 22 perusahaan tambang yang harus membayar denda sebanyak Rp29,2 triliun. Puluhan perusahaan itu dinilai melanggar karena melakukan pembukaan tambang di luar IUP masing-masing PT.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Halilintar Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah memverifikasi 120 perusahaan tambang yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Ketua Satgas Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan ratusan perusahaan itu tersebar di 12 wilayah mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Gorontalo hingga Bangka Belitung.

"Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan verifikasi atau pemanggilan, kepada perusahaan tambang yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu sebanyak 120 perusahaan," ujar Febriel dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema Komitmen Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Tambang, Rabu (10/12/2025).

Dia menambahkan, ratusan perusahaan mengelola sejumlah komoditas yang berbeda. Namun, komoditas yang paling mendominasi adalah nikel, batu bara, emas, bijih tembaga, besi hingga batu kapur.

"Dengan berbagai komoditas, memang sementara ini mayoritas didominasi oleh komoditas nikel. Nikel, batu bara, bijih tembaga, emas, batu kapur sampai besi," imbuhnya.

Adapun, Febriel menegaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melanggar di kawasan tambang ini.

Secara total, ada 200 lagi perusahaan yang masuk dalam daftar yang perlu dilakukan verifikasi oleh Satgas Halilintar PKH.

"Jadi verifikasi itu terus berjalan pak. Sampai dengan hari ini terus berjalan. Daftar yang masuk itu ya sudah kurang lebih 200 perusahaan yang daftar list dipanggil untuk dilakukan verifikasi," pungkasnya.