Bisnis.com, JAKARTA — PT Dairi Prima Mineral turut melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal pengajuan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terbaru.

Deputy External Relation Manager Dairi Prima Mineral, Baiq Idayani menyebut bahwa industri pertambangan nasional masih menjadi andalan penghasil devisa negara, terlebih kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penghiliran.

Itu sebabnya, sejumlah perusahaan tambang melakukan langkah agresif dalam pemenuhan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Dairi Prima Mineral.

Dia mengungkapkan bahwa dalam pengajuan Amdal terbaru, DPM melakukan beberapa pembaruan yaitu pemetaan ulang dengan teknologi modern (drone, satelit, GIS, LiDAR), kajian risiko gempa dan curah hujan lebih mendalam, serta menggunakan metode tambang bawah tanah yang lebih aman.

Selain itu, imbuhnya, perusahaan pertambangan logam yang mengelola tambang bawah tanah di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara itu juga melakukan konsultasi publik yang lebih luas dan transparan, serta melibatkan ahli independen.

Dia memaparkan, salah satu aspek utama dalam dokumen Amdal Dairi Prima Mineral adalah penerapan metode backfilling (pengisian kembali rongga tambang) sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan tailing, yang menggantikan rencana penggunaan Fasilitas Penyimpanan Tailing (Tailings Storage Facility /TSF).

“Metode yang kami pilih ini lebih aman dan sesuai dengan prinsip pertambangan berkelanjutan,” kata Baiq Idayani dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/6/2026).

Baiq menerangkan bahwa proses pengajuan Amdal tersebut telah melalui proses konsultasi publik secara terbuka dan transparan. Proses juga dilakukan secara ketat dalam setiap tahapan oleh KLHK.

Adapun, pemerintah diketahui telah menyetujui Adendum Amdal Dairi Prima Mineral pada 13 Maret 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Nomor 1437 Tahun 2026 tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan PT Dairi Prima Mineral.

“Persetujuan Amdal PT DPM diperoleh sesuai prosedur yang berlaku. Semua proses dilakukan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia,” tuturnya.

Atas disetujuinya Amdal tersebut, PT DPM kemudian melakukan sosialisasi pada 5—6 Mei 2026, dengan melibatkan sekitar 600 pemangku kepentingan yang difasilitasi oleh Pemkab Dairi. Salah satu agenda adalah menjelaskan mengenai persetujuan Amdal yang diterima PT DPM dan juga rencana ke depan, termasuk apa saja yang akan dikerjakan pada masa konstruksi.

Tak bisa dimungkiri, proses Amdal di Indonesia sangat ketat, mengingat semua proses diawasi pemerintah dan ahli lingkungan. Tahapannya meliputi sosialisasi dan pengumuman ke masyarakat, penyusunan kajian dampak lingkungan, penelitian dampak dan rencana pengelolaan lingkungan, serta uji kelayakan oleh tim resmi pemerintah.

Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha mengatakan bahwa poin yang harus menjadi titik utama dalam pertambangan memang faktor lingkungan dan keselamatan yang tertuang dalam Amdal.

“Semua tergantung Amdal. Dokumen Amdal dan persetujuan teknis basisnya adalah kajian teknis perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menilai, perusahaan-perusahaan besar sudah pasti telah mengikuti beragam ketentuan. “Soal Amdal, perusahaan seperti Dairi Prima Mineral dan perusahaan besar lainnya saya yakin sudah ikuti regulasi,” katanya.

Dia juga menilai perlu dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan Amdal, mengingat wilayah usaha bersinggungan langsung dengan masyarakat. Menurut dia, masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan memberi masukan di setiap tahapan. “Jelas masyarakat harus diberikan penjelasan dan dilibatkan,” tuturnya.

Di sisi lain, Pemerhati Kebijakan Publik yang juga Direktur Dehills Institute, Hasyim Arsal menilai bahwa Amdal dapat menjadi instrumen deteksi dini untuk mencegah bencana lingkungan yang masif, seperti pembentukan air asam tambang (acid mine drainage), potensi pencemaran sungai, potensi erosi, dan perlindungan keanekaragaman hayati secara permanen.

Dia menyebut, Amdal mengakomodasi suara warga lingkar tambang melalui konsultasi publik untuk menyusun mitigasi dampak sosial-ekonomi sehingga meminimalkan risiko yang bisa menghentikan operasional perusahaan.

Tak hanya itu, Amdal juga mengikat perusahaan secara hukum untuk melakukan reklamasi dan revegetasi. Dokumen ini memastikan wilayah bekas tambang tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan dipulihkan agar aman bagi ekosistem dan masyarakat.

“Bagi perusahaan tambang yang mengharapkan modal, baik di dalam dan luar negeri, Amdal adalah salah satu penentu untuk mendapatkan investasi baik untuk jangka pendek dan panjang,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Indroyono Soesilo menekankan bahwa nilai strategis kemitraan Indonesia dengan perusahaan tambang asal AS, Freeport-McMoRan, tidak hanya terletak pada peningkatan kepemilikan saham, tetapi juga pada alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung kemandirian industri pertambangan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Dubes Indroyono saat bertemu CEO Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk di kantor pusat perusahaan di Phoenix, Arizona. Dalam pertemuan itu, ia menilai hubungan jangka panjang Indonesia dan Freeport kini berkembang ke arah yang semakin setara.

“Yang terpenting bukan hanya peningkatan kepemilikan saham Indonesia, tetapi bagaimana Papua dan Indonesia memperoleh kemampuan teknologi, sumber daya manusia unggul, serta kesempatan mengelola tambang modern secara mandiri di masa depan,” kata Dubes Indroyono dalam pernyataan KBRI Washington yang diterima di Jakarta, Senin.

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah penguatan alih teknologi pertambangan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang tengah dikembangkan Freeport. Teknologi yang diberi nama TROI (Throughput, Recovery, Optimization, Intelligence) itu mampu mengolah data dari ribuan sensor operasional tambang dan fasilitas pengolahan secara seketika ( real time).

Menurut KBRI Washington, sistem tersebut menganalisis keterkaitan antara karakteristik bijih, data sensor pabrik, laju penggilingan, hingga tingkat pemulihan tembaga. Dalam hitungan detik, data dikirim ke pusat pemrosesan untuk menghasilkan rekomendasi pengaturan operasi yang bertujuan mengoptimalkan produksi.

TROI juga mampu mengidentifikasi jenis bijih yang sedang diproses dan memberikan rekomendasi pengaturan kontrol pabrik setiap satu hingga tiga jam. Teknologi tersebut telah diterapkan di tambang tembaga Freeport di Amerika Serikat dan dilaporkan mampu meningkatkan produksi tembaga hingga lima persen tanpa memerlukan investasi modal dalam jumlah besar.

Kedutaan menjelaskan bahwa teknologi serupa direncanakan untuk diterapkan di Papua. Kehadiran sistem berbasis AI tersebut dinilai dapat membuka jalan bagi alih teknologi yang lebih substantif, sekaligus mendorong lahirnya ilmuwan data, metalurgis, dan insinyur pertambangan asal Papua yang mampu mengelola industri tambang modern secara mandiri.

Selain transfer teknologi, Freeport juga membuka peluang bagi lulusan universitas di Amerika Serikat asal Indonesia untuk mengikuti program magang di perusahaan tersebut. Program itu diharapkan dapat memperkuat transfer pengetahuan serta memperluas akses generasi muda Indonesia terhadap teknologi pertambangan terkini.

Di sisi kepemilikan, Indonesia akan semakin memperkuat posisinya di PT Freeport Indonesia. Mulai 2041, porsi kepemilikan Indonesia akan meningkat dari 51,23 persen menjadi 63 persen sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan izin operasi hingga 2061 yang dicapai antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan pada Februari 2026.

Kesepakatan tersebut melanjutkan transformasi besar yang dimulai sejak divestasi bersejarah pada 2018, ketika kepemilikan Indonesia melalui MIND ID meningkat dari 9,36 persen menjadi pemegang saham mayoritas.

Perubahan itu juga tercermin dalam komposisi tenaga kerja dan kepemimpinan perusahaan. Dari sekitar 27 ribu pekerja di PT Freeport Indonesia, lebih dari 40 persen merupakan Orang Asli Papua, sementara 97 persen karyawan berstatus Warga Negara Indonesia.

Profesional Indonesia kini mendominasi posisi-posisi strategis perusahaan, termasuk sembilan kursi direksi dan lebih dari 100 jabatan manajerial. Saat ini, PT Freeport Indonesia dipimpin oleh Presiden Direktur Tony Wenas.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Kebijakan ekspor satu pintu batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu tekanan pada mayoritas saham emiten batu bara di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Investor merespons negatif kebijakan tersebut karena dinilai meningkatkan ketidakpastian bisnis dan berpotensi menekan margin perusahaan tambang batu bara dalam jangka pendek hingga menengah.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam tahap pertama implementasi mulai 1 Juni 2026, eksportir diwajibkan mengalihkan kontrak ekspor-impor dengan pembeli luar negeri kepada badan usaha milik negara (BUMN). Untuk menjalankan skema tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, DSI akan menjadi satu-satunya pihak yang dapat berkontrak langsung dengan pembeli batu bara di luar negeri.

Pasar langsung merespons kebijakan itu dengan aksi jual saham-saham batu bara. Pada penutupan perdagangan Rabu (20/5), saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) turun 2,18% ke Rp11.200, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) melemah 4,29% ke Rp2.230, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) turun 0,91% ke Rp8.125.

Selanjutnya, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) anjlok 6,99% ke Rp173, PT Indika Energy Tbk. (INDY) melemah 6,15% ke Rp2.290, dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM) turun 5,16% ke Rp735.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand mengatakan pasar cenderung memberikan respons negatif pada tahap awal implementasi karena ketidakpastian regulasi menciptakan risk premium yang menekan valuasi saham, khususnya emiten dengan eksposur ekspor tinggi.

Menurut dia, terdapat tiga risiko utama yang berpotensi membebani emiten batu bara. Pertama, tekanan average selling price (ASP) akibat hilangnya fleksibilitas negosiasi langsung dengan pembeli premium.

Kedua, risiko selisih kurs apabila transaksi dilakukan dalam rupiah sementara pasar batu bara menggunakan denominasi dolar AS. Ketiga, potensi biaya tambahan dari skema perdagangan melalui Danantara yang dapat memangkas margin perusahaan.

“Tekanan ASP karena hilangnya fleksibilitas negosiasi langsung dengan pembeli premium, risiko selisih kurs jika transaksi Danantara dalam rupiah sementara pasar batu bara berdenominasi dolar, dan biaya counterparty Danantara yang belum jelas namun berpotensi memotong margin yang sudah tipis,” ujar Abida, Kamis (21/5/2026).

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut juga memiliki peluang jangka panjang berupa akses pasar baru melalui jaringan global Danantara serta potensi stabilisasi harga jual karena berkurangnya persaingan antar eksportir domestik.

Abida menyarankan investor fokus pada emiten yang memiliki struktur biaya rendah agar tetap kompetitif meski terdapat tambahan biaya dalam rantai perdagangan. Dia juga menyarankan pendekatan wait and see untuk emiten dengan margin tipis dan leverage tinggi hingga aturan teknis lebih jelas.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai pasar masih berhati-hati karena investor belum dapat menghitung dampak kebijakan terhadap margin dan siklus kas emiten batu bara.

“Yang pasti, mekanisme perdagangan yang berisiko menambah ketidakpastian bakal menjadi sentimen negatif pasar,” ujarnya.

Wafi menyarankan investor memilih emiten dengan biaya produksi rendah, memiliki diversifikasi bisnis non-batu bara, serta neraca keuangan yang kuat. Dalam jangka pendek, dia merekomendasikan strategi akumulasi selektif ketika harga saham turun, bukan melakukan pembelian agresif.

Dia menyebut ITMG dan ADRO relatif lebih defensif dibandingkan emiten lain karena kualitas aset dan fleksibilitas bisnis yang lebih baik. Sementara itu, emiten yang sangat bergantung pada ekspor spot diperkirakan menghadapi volatilitas lebih tinggi.

"Preferensi saya ITMG dan ADRO karena lebih defensif dari sisi kualitas aset dan fleksibilitas bisnis, sementara emiten yang bergantung pada ekspor spot kemungkinan volatilitasnya lebih tinggi," kata Wafi.

Di sisi lain, Wafi menilai kebijakan ekspor satu pintu juga berpotensi memberikan manfaat jangka panjang berupa penguatan posisi tawar Indonesia di pasar global, pengurangan perang harga antar eksportir domestik, perbaikan tata niaga, hingga pembukaan akses pasar baru apabila jaringan pemasaran terintegrasi dapat berjalan efektif.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membentuk badan tunggal urusan ekspor komoditas strategis lewat lembaga bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Kebijakan tersebut direspons oleh Indonesia Mining Association (IMA). Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Sari Esayanti mengatakan, wacana pemerintah untuk memperkuat pengendalian ekspor komoditas tambang melalui pembentukan satu badan khusus negara perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan tata kelola, optimalisasi penerimaan negara, dan terpenting keberlanjutan sektor pertambangan.

Sari menyebut, IMA pada dasarnya mendukung penguatan pengawasan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam guna memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Akan tetapi, IMA berharap kebijakan yang dibuat tetap menarik untuk industri tambang. Dia juga menyatakan, banyak industri tambang yang sejak awal investasi sudah memiliki kontrak jangka panjang dan sudah dikaji keekonomiannya dalam rentang waktu yang panjang.

“IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Sari melalui keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Sari menyampaikan, industri pertambangan pada prinsipnya siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola sektor minerba. Implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan kontrak penjualan jangka panjang (long-term sales agreement) yang telah disepakati. Kepastian hukum dan stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta daya saing Indonesia di industri pertambangan global.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan tambang PT Multi Harapan Utama (MHU) mencatatkan penurunan emisi signifikan sepanjang 2024, dengan total emisi Scope 1 dan Scope 2 mencapai 275.065,53 ton CO?e, turun 41,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut melampaui target jangka menengah perusahaan yang semula ditetapkan hingga 2030.

Berdasarkan data perusahaan, jika dibandingkan dengan baseline 2021, MHU menargetkan penurunan emisi Scope 1 sebesar 8 persen pada 2030.

SHUTTERSTOCK/MIHA CREATIVE Ilustrasi emisi karbon.

Namun, pada 2024, penurunan telah mencapai 40,89 persen atau melampaui target tersebut enam tahun lebih cepat dari jadwal.

Secara ekuivalen, penurunan emisi tersebut disebut setara dengan menghilangkan jejak karbon lebih dari 130.000 kendaraan penumpang.

Tiga pendorong utama penurunan emisi

Perusahaan menyebutkan, capaian tersebut didorong oleh tiga inisiatif utama yang berjalan simultan, yakni transformasi armada, efisiensi operasional, dan reklamasi lahan pascatambang.

Pertama, melalui program HYDRUM, MHU mengubah armada dump truck berbasis diesel menjadi teknologi hibrida.

Program ini berhasil menekan konsumsi bahan bakar dari 68 liter per jam menjadi 36,70 liter per jam atau efisiensi sebesar 46 persen, melampaui target awal 30 persen.

Dalam lima bulan pertama implementasi, program tersebut mencatat penghematan bahan bakar sebesar 1,22 juta liter dengan efisiensi biaya mencapai Rp 19,9 miliar.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi emisi karbon.

Kedua, efisiensi energi operasional secara menyeluruh, termasuk penggunaan sistem pemantauan idle time berbasis data (ITIMER), berkontribusi terhadap penurunan emisi sebesar 82.334 ton CO?e langsung dari lini produksi.

Ketiga, melalui reklamasi lahan pascatambang, perusahaan mencatat penyerapan karbon sebesar 273.419 ton CO?e. Angka ini disebut melampaui total pengurangan emisi operasional dan menjadi kontribusi terbesar dalam portofolio dekarbonisasi perusahaan.

Secara keseluruhan, kombinasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan total kontribusi pengurangan emisi dan penyerapan karbon sebesar 355.753 ton CO?e sepanjang 2024.

Uji coba kendaraan listrik

Dalam upaya memperkuat transisi energi jangka panjang, MHU juga mulai menguji coba dump truck listrik SANY 445 EV di area operasional Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Unit tersebut memiliki kapasitas motor hingga 460 kW dan baterai 400 kWh. Perusahaan memproyeksikan kendaraan ini mampu menekan biaya operasional hingga 40 persen dibandingkan unit diesel konvensional.

Transparansi pelaporan emisi

Selain penurunan emisi, perusahaan juga dinilai dalam aspek transparansi pelaporan. MHU mengadopsi standar internasional ISO 14064-1, mengacu pada IPCC Guidelines, serta secara rutin melaporkan emisi melalui program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Perusahaan menyatakan sistem monitoring berbasis data yang dikembangkan memungkinkan seluruh data emisi diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara independen.

Atas capaian tersebut, MHU meraih penghargaan Green Achievement in Emission Reduction dan Ruby Achievement in Emission Transparency dalam ajang The Best Corporate Transparency and Emission Reduction Awards 2026.

Penghargaan ini diberikan kepada korporasi yang dinilai mampu menurunkan emisi secara nyata sekaligus membangun sistem pelaporan yang transparan, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden Direktur MHU, Kemal Djamil Siregar, mengatakan transformasi berbasis data menjadi kunci dalam upaya penurunan emisi yang dilakukan perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa transformasi yang kami jalankan menghasilkan dampak nyata. Kami tidak hanya menargetkan penurunan emisi, tetapi juga memastikan setiap langkah terukur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ke depan, kami akan terus mempercepat adopsi teknologi rendah emisi dan memperkuat sistem berbasis data. Bagi kami, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, tetapi strategi bisnis jangka panjang,” ujar Kemal dalam siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Pencapaian MHU disebut sejalan dengan penguatan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di tingkat grup.

MMS Group Indonesia (MMSGI) mencatatkan skor 52/100 dalam Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 oleh S&P Global untuk sektor Coal & Consumable Fuels.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanyakan terkait perusahaan tambang dan kondisi hutan lindung di Indonesia kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Anthoni.

"Saya cek Menteri Kehutanan, alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga. Dia belum kasih izin potong kayu, jadi ESDM segera evaluasi," imbuh Prabowo.

Presiden juga menyapa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengeksekusi atau mencabut IUP ilegal yang ditemukan di lapangan.

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah tidak memiliki waktu untuk merasa kasihan kepada pihak-pihak tertentu.

"Ga ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, kelompok itu. Kita cabut semua IUP yang enggak beres. [Pengelolaan tambang] harus di tangan negara dan kita bisa memperkuat institusi kita," ucap Presiden.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya mengumpulkan lebih kurang 800 pejabat yang terdiri atas menteri sampai dengan eselon I kementerian/lembaga, petinggi TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan direksi BUMN di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

Dalam taklimatnya saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo membangkitkan optimisme para birokrat yang telah menjalankan pemerintahan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

"Maksud dan tujuan rapat kerja ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan, bisa dikatakan satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat sejak Oktober 2024," kata Presiden Prabowo di hadapan jajaran pejabat negara saat mengawali taklimatnya.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo menilai pemerintahannya dapat melewati berbagai tantangan itu dengan baik.

"Kita dapat menavigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tetapi 1,5 tahun ini, alhamdulillah, kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," ujar Prabowo.

Presiden kemudian melanjutkan penilaian positif terhadap pemerintahannya itu dibuktikan dengan ragam prestasi, yang disebut Presiden, dapat diukur secara matematis dan ada wujud fisiknya di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, dalam 20 menit pertama taklimatnya, Presiden Prabowo juga mengingatkan para birokrat akan potensi ancaman yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ancaman-ancaman itu di antaranya krisis pangan, krisis energi, dan krisis air.

Rapat kerja pemerintah di Istana hari ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Presiden Prabowo mengenakan atasan safari berwarna putih lengkap dengan kopiah hitam khasnya.

Atasan berwarna senada juga dikenakan oleh sebagian besar peserta yang hadir, kecuali petinggi TNI yang mengenakan seragam sesuai matra mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini ketaatan perpajakan pengusaha tambang bakal meningkat usai dipersyaratkan sebagai pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menerapkan persyaratan dimaksud kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP maupun IUP Khusus (IUPK) tahun depan.

"[Kepatuhan perpajakan perusahaan tambang] pasti meningkat," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).

Tri mengatakan bahwa kemungkinan kebijakan tersebut akan mulai pada 2027. Dengan demikian, perusahaan tambang pemegang IUP maupun IUP Khusus bakal diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum memeroleh RKAB.

Sebagai informasi, RKAB adalah dokumen wajib tahunan bagi perusahaan tambang atau pemilik IUP/IUPK di Inodnesia yang diajukan ke Kementerian ESDM. Operasional tambang yang tidak memiliki RKAB bakal dinyatakan tidak legal dan berisiko dihentikan oleh otoritas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut lembaganya dan Ditjen Minerba ESDM tengah melakukan finalisasi pembahasan aturan anyar itu.

"Per hari ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba ESDM sedang melakukan finalisasi pembahasan surat keterangan fiskal di dalam pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang," ungkap Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Bimo menyampaikan bahwa pihaknya fokus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), baik melalui pengawasan dan pemeriksaan. Dia menyebut otoritas pajak bakal fokus pada sektor-sektor tertentu berdasarkan compliance risk management.

"Kami lihat profil risiko dari masing-masing wajib pajak dalam memiliki kewajiban perpajakannya, dan tentu kami akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan compliance risk management mesin kami itu yang high risk, dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan," tuturnya.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meningkatkan kepatuhan pajak melalui multidoor approach. Misalnya, joint audit dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penegakan hukum dengan sejumlah APH.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak Februari 2026 dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (YoY), sedangkan 11,5% (YoY) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didirong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN.

"Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Wakil Menteri keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sebelumnya menilai rencana tersebut akan sangat membantu otoritas dalam penagihan pajak perusahaan tambang.

Menurut Kepala Riset CITA Fajry Akbar, pengusaha tambang sudah pasti merupakan 'orang kuat' atau memiliki relasi dengan kekuatan politik. Tak ayal mengapa mereka sulit untuk dipajaki.

"Orang-orang atau group usaha yang seperti ini yang sulit untuk ditagih pajaknya. Berbeda dengan masyarakat umum seperti kasus pengepul susu UD Pramono yang tidak membayar utang pajak karena tidak mampu," terangnya kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Oleh sebab itu, Fajry pun menyatakan setuju apabila DJP Kemenkeu akan menerapkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu akan bisa membantu fiskus menagih pajak di sektor minerba yang selama ini dikenal sulit dipajaki.

"Akan sangat membantu DJP dalam penagihan pajak," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kepatuhan perpajakan mulai menjadi syarat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2027.

Untuk diketahui, RKAB adalah dokumen wajib tahunan bagi perusahaan tambang atau pemilik izin usaha pertambangan (IUP) atau IUP khusus (IUPK) di Indonesia yang diajukan ke Kementerian ESDM. Dalam hal ini, ESDM dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berkoordinasi untuk menyusun aturan tersebut.

"Kemungkinan tahun depan [berlaku]," terang Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno kepada Bisnis.com, Kamis (12/3/2026).

Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, operasional tambang yang tidak memiliki RKAB bakal dinyatakan tidak legal dan berisiko dihentikan oleh otoritas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut lembaganya dan Ditjen Minerba ESDM tengah melakukan finalisasi pembahasan aturan anyar itu.

"Per hari ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba ESDM sedang melakukan finalisasi pembahasan surat keterangan fiskal di dalam pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang," ungkap Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Bimo menyampaikan bahwa pihaknya fokus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), baik melalui pengawasan dan pemeriksaan. Dia menyebut otoritas pajak bakal fokus pada sektor-sektor tertentu berdasarkan compliance risk management.

"Kami lihat profil risiko dari masing-masing wajib pajak dalam memiliki kewajiban perpajakannya, dan tentu kami akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan compliance risk management mesin kami itu yang high risk, dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan," tuturnya.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meningkatkan kepatuhan pajak melalui multidoor approach. Misalnya, joint audit dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penegakan hukum dengan sejumlah APH.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak Februari 2026 dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (yoy), sedangkan 11,5% (yoy) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didorong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN.

"Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mensinyalkan aturan mengenai kepatuhan perpajakan sebagai syarat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk perusahaan tambang bakal segera dituntaskan.

Aturan ini tengah difinalisasi antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Minerba ESDM).

"Per hari ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba ESDM sedang melakukan finalisasi pembahasan surat keterangan fiskal di dalam pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang," terang Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Sebagai informasi, RKAB adalah dokumen wajib tahunan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) di Indonesia. Dokumen ini berisi perencanaan komprehensif berupa teknis, produksi, pemasaran, lingkungan dan keuangan yang disetujui Kementerian ESDM.

Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, operasional tambang yang tidak memiliki RKAB bakal dinyatakan tidak legal dan berisiko dihentikan oleh otoritas.

Bimo menyampaikan bahwa pihaknya fokus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), baik melalui pengawasan dan pemeriksaan. Dia menyebut otoritas pajak bakal fokus pada sektor-sektor tertentu berdasarkan compliance risk management.

"Kami lihat profil risiko dari masing-masing wajib pajak dalam memiliki kewajiban perpajakannya, dan tentu kami akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan compliance risk management mesin kami itu yang high risk, dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan," tuturnya.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meningkatkan kepatuhan pajak melalui multidoor approach. Misalnya, joint audit dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penegakan hukum dengan sejumlah APH.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak Februari 2026 dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (yoy), sedangkan 11,5% (yoy) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didorong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN. "Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) siap mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengubah lanskap bisnis ekstraktif di daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meminta seluruh perusahaan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan untuk menempatkan kantor operasional mereka di Kalimantan Timur.

"Saya minta semua perusahaan pertambangan, kehutanan dan perkebunan semua berkantor di Kaltim," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/3/2026).

Instruksi ini disampaikan di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, disaksikan pula oleh Ketua Tim Ahli Gubernur Irianto Lambrie, Senin (2/3/2026).

Adapun, kebijakan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap anomali yang selama ini terjadi, di mana perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi sumber daya alam Kaltim, tetapi aktivitas administratif dan keuangan mereka justru berpusat di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

Secara umum, langkah ini merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi Kaltim. Rudy mengingatkan bahwa pembangunan ke depan nyaris hanya akan mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD), sementara ketergantungan pada transfer ke daerah (TKD) harus segera dikurangi.

"Kita harus segera beradaptasi dan bertransformasi," ujarnya.

Kendati demikian, kebijakan wajib berkantor ini bukan sekadar soal relokasi geografis belaka.

Orang nomor satu di Benua Etam itu merancang skema yang lebih komprehensif dengan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam ekosistem bisnis perusahaan ekstraktif tersebut.

Kajian regulasi sedang disiapkan untuk mewajibkan perusahaan tambang menjalin kerja sama dengan BUMD Kaltim.

Dia mencontohkan, Bank Kaltimtara dapat dimanfaatkan untuk sistem pembayaran gaji karyawan, sementara PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) untuk aktivitas bisnis pertambangan.

Lebih lanjut, pemerintah provinsi juga menyiapkan berbagai insentif sebagai pemanis. Reformasi birokrasi dijanjikan melalui penyederhanaan proses perizinan hingga relaksasi biaya-biaya pendirian perusahaan.

Dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, diharapkan perusahaan tidak merasa terbebani dengan kewajiban berkantor di Kaltim.

Lebih jauh, Rudy turut mendorong percepatan investasi melalui pemetaan ulang potensi di sektor-sektor unggulan. Investasi yang tumbuh, menurutnya, akan secara langsung mendongkrak pendapatan daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari kebijakan berkantor lokal, pemerintah provinsi mengantisipasi peningkatan signifikan pada berbagai pos penerimaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah dituntut bekerja lebih optimal dengan koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah kabupaten dan kota.

Beberapa sektor pajak yang menjadi sasaran optimalisasi antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), hingga pajak air permukaan (PAP).

Terkait PAP, Rudy menyoroti kesenjangan dengan daerah lain, seperti Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang meraup Rp150 miliar dari lahan perkebunan seluas 270.000 hektare. "Sedangkan PAP Kaltim hanya Rp15 miliar," ungkapnya.

Selanjutnya, penguatan pendataan alat berat di perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan juga menjadi prioritas. Dengan perusahaan berkantor di Kaltim, pendataan aset dan operasional akan jauh lebih mudah dilakukan.

Ini berkorelasi langsung dengan konsumsi bahan bakar yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan PBBKB.

Sementara untuk PKB, berbagai terobosan dan inovasi tengah disiapkan, termasuk relaksasi pajak dan penghapusan denda. Pendekatan insentif ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan sekaligus memperluas basis pajak.

Adapun, dia menginstruksikan validasi menyeluruh dengan menggunakan data historis sebagai barometer untuk memastikan target pendapatan realistis dan terukur.

"Validasi harus dilakukan hingga kesesuaian dengan kondisi di lapangan. Mencermati berbagai potensi pajak yang belum tersentuh," pungkasnya.

Kenapa RKAB kita potong? Karena kita menyesuaikan antara supply dengan demand. Upaya penyelarasan antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga komoditas batubara, tetapi juga untuk menjamin keterse

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pembenahan menyeluruh proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di 2026, guna menjaga harga dan mengamankan cadangan energi nasional.

Bahlil dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan langkah itu bertujuan untuk menyeimbangkan antara pasokan dan kebutuhan pasar agar menjaga kestabilan harga komoditas.

"Kenapa RKAB kita potong? Karena kita menyesuaikan antara supply dengan demand. Upaya penyelarasan antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga komoditas batubara, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan cadangan energi bagi generasi mendatang," kata Bahlil.

Langkah penyesuaian RKAB 2026 dimaksudkan untuk mencegah kelebihan pasokan (oversupply) akibat eksploitasi dan produksi yang berlebihan.

Menurut Bahlil, jika komoditas belum laku pada harga yang wajar, produksi masif sebaiknya ditunda demi ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

"Kalau memang belum laku dengan harga baik, jangan dulu kita produksi secara masif, kasihan anak cucu kita ini. Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin barang sudah habis karena kelakuan kita, udah gitu jual murah lagi," ujarnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menyoroti dampak positif dari kebijakan ini terhadap dinamika pasar.

Menurut Tri, pengumuman pada 23 Desember 2025 tentang pemangkasan produksi menyebabkan respons pasar yang cepat dan kenaikan harga nikel.

"Pada tanggal 23 Desember 2025, saat Pak Menteri (Bahlil) mengumumkan akan melakukan pemangkasan terhadap produksi. Maka harga nikel langsung naik. Harga itu sampai sekarang dari Rp14.800 (saat oversupply), peak-nya pernah Rp18.800, tapi sekarang mungkin bisa dicek sekitar Rp17.000 something," ujar Tri.

Reaksi pasar yang siginifikan tersebut memperlihatkan bahwa langkah penyesuaian produksi oleh Indonesia, sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia, memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar global.

Bagi pemerintah, kebijakan RKAB yang lebih selektif diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan cadangan energi untuk masa depan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq membeberkan rencana kementeriannya untuk menggugat perdata 16 perusahaan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, atas dugaan kerusakan lingkungan. Sebagian perusahaan bergerak di industri ekstraktif termasuk pertambangan batu bara dan nikel.

“Sejujurnya ada 16 yang sedang disusun, nanti bersusulan tiap minggu kami lakukan gugatan perdata,” kata Hanif, saat ditemui usai acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Hanif, pihaknya sudah menyelesaikan perhitungan kerugian. Total nilainya, triliunan rupiah. KLH masih membuka peluang penyelesaian non-pengadilan bila perusahaan sepakat membayar kerugian pekan ini. Bila tidak, KLH baru menggugat secara perdata. Langkah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Dia menjelaskan, tuntutan kerugian besar karena kerusakan lingkungan yang disebabkannya besar. “Mengekstraksi tanah untuk diambil batu baranya atau nikelnya itu kan mahal sebenarnya untuk mengembalikannya,” kata Hanif.

Khusus terkait kerusakan lingkungan Sumatra, KLH langsung menempuh jalur hukum karena aktivitas perusahaan telah menimbulkan banyak korban. Selain digugat perdata, perusahaan-perusahaan tersebut juga terancam dipidana.

Sebelumnya, KLH telah menggugat perdata enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Rinciannya, gugatan perdata kepada PT Agincourt Resources senilai Rp200 miliar, PT Toba Pulp Lestari senilai Rp3,89 triliun, dan PT Tri Bahtera Srikandi senilai Rp158 miliar.

Kemudian gugatan perdata atas PT Perkebunan Nusantara IV senilai Rp121,4 miliar, PT North Sumatera Hydro Energy senilai Rp22,5 miliar, dan PT Multi Sibolga Timber dengan nilai sengketa belum dipublikasikan.