IDXChannel - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyerahkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan kepada empat jamaah asal Kabupaten Pidie Jaya yang baru kembali dari Tanah Suci.

Keempatnya merupakan bagian dari 32 jamaah haji asal Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut. Sebagian besar penerima bantuan merupakan jamaah yang terlilit utang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu.

Keterbatasan ekonomi akibat musibah membuat sebagian dari mereka harus meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka, termasuk membantu menyelesaikan utang yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut Dahnil, perhatian pemerintah terhadap jamaah Aceh berangkat dari semangat masyarakat yang tetap memenuhi panggilan Allah SWT meski sedang menghadapi cobaan.

"Saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Semangat itu menjadi perhatian Presiden Prabowo," ujar Dahnil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Ia mengatakan, presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jamaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban mereka setelah kembali dari Tanah Suci.

"Kami ingin para jamaah pulang dengan hati yang tenang. Jangan sampai kemabruran ibadahnya masih dibayangi beban utang akibat musibah yang mereka alami. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," kata Dahnil.

Program bantuan ini disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi. Di Provinsi Aceh, sebanyak 32 jamaah haji menerima bantuan yang berasal dari sejumlah daerah terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memastikan pelayanan kepada jamaah tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci selesai.

Lebih dari itu, negara terus berupaya hadir mendampingi jamaah, terutama mereka yang menghadapi kondisi sulit akibat musibah, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang bersama keluarga dan meraih kemabruran dalam ibadahnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, MAKKAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa seluruh petugas haji 2027 wajib mengikuti pelatihan dan pendidikan atau diklat di barak sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026, khususnya terkait layanan pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurut Dahnil, Kemenhaj menemukan perbedaan cukup signifikan antara petugas yang telah mengikuti diklat dengan petugas daerah yang belum mendapatkan pembekalan tersebut.

"Kami sadar betul masih ada sisi-sisi pelayanan yang harus diperbaiki, terutama di Armuzna. Karena itu ke depan kami pastikan semua petugas harus mengikuti pelatihan," ujar Dahnil usai menyampaikan pernyataan bersama PPIH Arab Saudi di Makkah, Rabu (3/6/2026).

Dahnil menjelaskan bahwa kewajiban mengikuti pelatihan akan berlaku bagi seluruh unsur petugas haji tanpa terkecuali, mulai dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Petugas Haji Daerah (PHD), petugas kloter, hingga petugas embarkasi.

Menurut dia, selama ini masih terdapat petugas yang direkrut melalui mekanisme daerah dan tidak mengikuti pelatihan yang setara dengan petugas yang direkrut secara nasional. Padahal, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh kesiapan petugas sebelum bekerja.

Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kesiapan petugas dalam menghadapi tantangan layanan di titik-titik krusial, terutama saat puncak ibadah haji yang melibatkan pergerakan jutaan jemaah dari berbagai negara.

Selain memperkuat pelatihan petugas, Kemenhaj juga akan melakukan perubahan struktur operasional dengan membentuk Daerah Kerja Armuzna (Daker Armuzna) khusus pada penyelenggaraan haji 2027. Dahnil menjelaskan satuan kerja tersebut akan difokuskan untuk menangani seluruh operasional di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dengan pembentukan unit khusus tersebut, petugas yang ditempatkan di Armuzna tidak lagi dibebani tugas tambahan di sektor lain sehingga dapat fokus memberikan pelayanan kepada jemaah selama fase puncak haji.

"Ke depan kami akan membentuk Daker Armuzna yang memang secara khusus bertugas hanya di Armuzna," ujarnya.

Menurut dia, petugas yang ditempatkan pada unit tersebut akan berkonsentrasi penuh pada pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa harus menangani tugas operasional di sektor lain.

Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan bahwa sejumlah aspek pelayanan di Armuzna menjadi perhatian utama dalam evaluasi haji 2026, termasuk tata kelola pergerakan jemaah, layanan di tenda, hingga koordinasi petugas di lapangan.

Dahnil menegaskan seluruh masukan dan catatan selama musim haji tahun ini akan menjadi dasar perbaikan agar kualitas layanan kepada jemaah Indonesia semakin baik pada tahun mendatang. Menurutnya, persiapan yang dilakukan lebih awal menjadi kunci untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan jemaah.