Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menjalankan tahapan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi setelah menerima jadwal resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf mengatakan persiapan haji 2027 telah dimulai sejak akhir Mei 2026 dan akan berlangsung hingga fase kedatangan jamaah pada April 2027.

“Fase pertama persiapan awal, tanggal 12 Zulhijah 1447 atau 29 Mei 2026, penerimaan dokumen pengaturan jadwal musim haji 1448 Hijriah,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Selanjutnya, pada 30 Juni 2026 pemerintah mulai mengisi preferensi akomodasi jamaah di Makkah dan Madinah. Pada 15 Juli 2026 dilakukan aktivasi transfer dana ke e-wallet Nusuk Masar, penunjukan maskapai penerbangan, dan pengaturan kuota penerbangan jamaah.

Memasuki fase kontrak dan pengaturan layanan, pemerintah mulai melakukan konfirmasi referensi kemah, kontrak paket layanan, dokumentasi kontrak maskapai, serta input preferensi kartu Nusuk pada 29 Juli 2026.

Kemudian pada 13 Agustus 2026, Kemenhaj menetapkan tanggal itu sebagai batas akhir retensi kemah dan penambahan operator perjalanan haji baru. Sehari setelahnya, pemerintah mulai menggelar rapat persiapan, registrasi pergerakan jamaah, kontrak layanan medis serta pengunggahan data jamaah.

Tahapan berikutnya adalah batas akhir pendaftaran haji di negara asal jamaah, kontrak layanan dan pengunggahan data anggota kantor yang ditetapkan pada 26 September 2026.

Irfan menjelaskan bahwa fase ketiga meliputi tahap komitmen dan pembayaran, yang mana pemerintah dijadwalkan menandatangani perjanjian pengaturan haji dan preferensi pergerakan jamaah pada 8 November 2026.

Berikutnya, batas akhir transfer dana kontrak paket layanan komprehensif melalui sistem Nusuk Masar ditetapkan pada 24 Desember 2026.

Pada fase keempat atau finalisasi jamaah dan visa, Kemenhaj menetapkan batas akhir kontrak paket layanan komprehensif jatuh pada 23 Januari 2027.

Lima hari kemudian, tepatnya 28 Januari 2027, menjadi batas akhir pengunggahan data jamaah dan sertifikasi petugas sekaligus dimulainya penerbitan visa. Selanjutnya, 9 Maret 2027 ditetapkan sebagai batas akhir penerbitan visa dan perizinan membawa obat bagi jamaah.

“Fase kelima tanggal 1 Zulkaidah atau 8 April 2027, batas akhir pembatalan visa dan mulai kedatangan jamaah. 20 Zulkaidah atau 27 April 2027 mulai inspeksi kemah bersama penyedia layanan di Saudi,” terang Irfan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif sebesar Rp1,84 triliun pada RAPBN 2027.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf mengatakan pagu indikatif kementeriannya untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp1,95 triliun, turun 37,12% dibandingkan alokasi 2026. Padahal, kebutuhan anggaran mencapai Rp3,78 triliun.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp1.836.338.918.000 triliun," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan anggaran Kemenhaj pada 2027 mencapai Rp3,78 triliun, yang terdiri atas rupiah murni Rp3,32 triliun dan pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp463,73 miliar.

Irfan menjelaskan bahwa minimnya alokasi anggaran berpotensi mengganggu layanan inti penyelenggaraan haji dan umrah. Risiko tersebut mencakup pembinaan jamaah, layanan administrasi dan dokumen, operasional petugas, akomodasi, transportasi, kesehatan hingga perlindungan jamaah.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga dinilai dapat menghambat penguatan tata kelola haji dan umrah serta menurunkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah.

"Yang kedua terkait dengan operasional haji, terganggunya kualitas layanan inti penyelenggaraan haji, layanan pendaftaran, dokumen, petugas, akomodasi, transportasi, kesehatan, dan perlindungan jamaah," ujarnya.

Dia juga menggarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran dapat memperlambat pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang tengah menjadi salah satu fokus kementerian.

Di sisi kelembagaan, kekurangan anggaran dinilai berisiko menghambat proses transformasi organisasi kementerian yang baru dibentuk, termasuk penataan organisasi, penguatan tata kelola, pengembangan SDM, dukungan hukum, komunikasi publik hingga pengawasan internal.

Pihaknya pun mengalokasikan kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp1,89 triliun yang mencakup layanan perkantoran, pengelolaan SDM, perencanaan dan penganggaran, hubungan masyarakat, audit internal hingga sarana prasarana kantor.

"Kami berharap pimpinan dan anggota dapat memahami sekaligus menyetujui usulan anggaran kami sehingga kami bisa melaksanakan pelaksanaan haji pada tahun 2027 dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," pungkas Irfan.

Bisnis.com, MAKKAH — Jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia pada musim haji 1447 H/2026 M turun drastis dibandingkan tahun lalu. Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan pengetatan istitha'ah kesehatan sebelum keberangkatan jemaah ke Arab Saudi.

Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, hingga saat ini jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat sekitar 180 orang. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada musim haji tahun lalu yang lebih dari 400 orang.

"Tahun ini ada prestasi yang luar biasa. Jumlah kematian jemaah haji kita menurun drastis. Tahun lalu 400-an, sementara saat ini berada di kisaran 180-an," ujar Dahnil di Makkah, Rabu (3/6/2026).

Meskipun demikian, Dahnil berharap tidak terjadi penambahan signifikan jumlah jemaah haji yang sakit maupun meninggal dunia hingga seluruh rangkaian operasional haji dan pemulangan jemaah selesai dilaksanakan.

"Mudah-mudahan sampai akhir musim haji tidak ada penambahan lagi. Kita berdoa bersama agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan keselamatan," katanya.

Dahnil menilai penurunan angka kematian jemaah haji tahun ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan kebijakan istitha'ah kesehatan yang lebih ketat.

Menurut dia, sebagian besar jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini memiliki kondisi kesehatan yang relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Kalau ada perubahan yang cukup mendasar, salah satunya memang ada pada penerapan istitha'ah kesehatan. Karena yang berangkat relatif sehat, maka angka kematian juga turun cukup drastis," ujarnya.

Istitha'ah merupakan syarat kemampuan fisik dan kesehatan yang harus dipenuhi calon jemaah sebelum diberangkatkan menunaikan ibadah haji. Kebijakan tersebut menjadi perhatian pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi karena berkaitan langsung dengan keselamatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah yang menguras tenaga.

Dahnil menjelaskan Indonesia sebagai negara dengan kuota haji terbesar di dunia selalu menjadi perhatian dalam aspek kesehatan jemaah.

Dengan jumlah kuota mencapai sekitar 221.000 orang, jumlah kematian secara absolut memang cenderung lebih tinggi dibandingkan negara lain. Namun, jika dibandingkan secara persentase terhadap total jemaah, tingkat kematian jemaah Indonesia dinilai relatif lebih rendah.

"Kita adalah negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia. Karena jumlahnya besar, secara akumulatif angka kematian memang terlihat lebih banyak. Tetapi secara persentase sebenarnya lebih rendah dan terus menunjukkan tren penurunan," katanya.

Istitha'ah Kesehatan Akan Diperketat pada Haji 2027

Keberhasilan menekan angka kematian jemaah pada musim haji tahun ini membuat Kementerian Haji dan Umrah berencana memperketat penerapan istitha'ah kesehatan pada penyelenggaraan haji tahun depan.

Dahnil mengakui kebijakan tersebut tidak selalu mudah diterapkan karena menyangkut harapan masyarakat yang telah lama menunggu keberangkatan haji. Namun, menurut dia, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama.

"Memang ini kebijakan yang dilematis. Banyak calon jemaah yang sudah lama menunggu keberangkatan. Tetapi mau tidak mau, kita harus lebih ketat dalam penerapan istitha'ah kesehatan," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pengetatan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggara dan tuan rumah ibadah haji.

"Kami akan lebih ketat lagi terkait istitha'ah kesehatan karena ini juga menjadi perhatian dan mandat dari Pemerintah Arab Saudi sebagai host pelaksanaan ibadah haji," kata Dahnil.

Aspek kesehatan menjadi salah satu fokus utama evaluasi penyelenggaraan haji 2026 selain pelayanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Pemerintah berharap kebijakan seleksi kesehatan yang lebih ketat dapat semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji sekaligus menekan risiko kematian maupun gangguan kesehatan serius di kalangan jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.

Dengan evaluasi yang dilakukan sejak dini, Kementerian Haji dan Umrah menargetkan penyelenggaraan haji 2027 dapat berlangsung lebih aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.

Bisnis.com, MAKKAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa seluruh petugas haji 2027 wajib mengikuti pelatihan dan pendidikan atau diklat di barak sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026, khususnya terkait layanan pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurut Dahnil, Kemenhaj menemukan perbedaan cukup signifikan antara petugas yang telah mengikuti diklat dengan petugas daerah yang belum mendapatkan pembekalan tersebut.

"Kami sadar betul masih ada sisi-sisi pelayanan yang harus diperbaiki, terutama di Armuzna. Karena itu ke depan kami pastikan semua petugas harus mengikuti pelatihan," ujar Dahnil usai menyampaikan pernyataan bersama PPIH Arab Saudi di Makkah, Rabu (3/6/2026).

Dahnil menjelaskan bahwa kewajiban mengikuti pelatihan akan berlaku bagi seluruh unsur petugas haji tanpa terkecuali, mulai dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Petugas Haji Daerah (PHD), petugas kloter, hingga petugas embarkasi.

Menurut dia, selama ini masih terdapat petugas yang direkrut melalui mekanisme daerah dan tidak mengikuti pelatihan yang setara dengan petugas yang direkrut secara nasional. Padahal, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh kesiapan petugas sebelum bekerja.

Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kesiapan petugas dalam menghadapi tantangan layanan di titik-titik krusial, terutama saat puncak ibadah haji yang melibatkan pergerakan jutaan jemaah dari berbagai negara.

Selain memperkuat pelatihan petugas, Kemenhaj juga akan melakukan perubahan struktur operasional dengan membentuk Daerah Kerja Armuzna (Daker Armuzna) khusus pada penyelenggaraan haji 2027. Dahnil menjelaskan satuan kerja tersebut akan difokuskan untuk menangani seluruh operasional di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dengan pembentukan unit khusus tersebut, petugas yang ditempatkan di Armuzna tidak lagi dibebani tugas tambahan di sektor lain sehingga dapat fokus memberikan pelayanan kepada jemaah selama fase puncak haji.

"Ke depan kami akan membentuk Daker Armuzna yang memang secara khusus bertugas hanya di Armuzna," ujarnya.

Menurut dia, petugas yang ditempatkan pada unit tersebut akan berkonsentrasi penuh pada pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa harus menangani tugas operasional di sektor lain.

Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan bahwa sejumlah aspek pelayanan di Armuzna menjadi perhatian utama dalam evaluasi haji 2026, termasuk tata kelola pergerakan jemaah, layanan di tenda, hingga koordinasi petugas di lapangan.

Dahnil menegaskan seluruh masukan dan catatan selama musim haji tahun ini akan menjadi dasar perbaikan agar kualitas layanan kepada jemaah Indonesia semakin baik pada tahun mendatang. Menurutnya, persiapan yang dilakukan lebih awal menjadi kunci untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan jemaah.

Bisnis.com, MAKKAH — Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyatakan bahwa sudah terdapat pembahasan awal terkait kuota haji 2027 M/1448 H bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Irfan saat wawancara dengan tim Media Center Haji (MCH) sebelum dia bertolak ke Jeddah untuk mengikuti pelepasan kepulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air.

Irfan menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi secara resmi belum mengumumkan pembagian kuota haji 1448 H/2027 M ke masing-masing negara. Namun, dia sudah menerima bocoran mengenai jumlah kuota haji yang akan diterima Indonesia.

"Kuota haji belum disampaikan secara jelasnya. Tetapi, di dalam dokumen itu disebutkan bahwa persiapkan nama-nama jemaah haji sesuai dengan data, angka yang tahun berjalan sekarang," ujar Gus Irfan di Makkah, Minggu (31/5/2026).

Kemenhaj pun menggunakan pedoman kuota haji yang diterima Indonesia tahun ini, yaitu 221.000 orang. Irfan menyebut bahwa jumlah itu, yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus, akan menjadi tolok ukur bagi kuota haji 2027.

"Pedoman [pakai yang] sekarang, dan insyaAllah enggak akan berkurang, bahkan ada kemungkinan yang tiba-tiba muncul tambahan kuota," ujar Gus Irfan.

Secara teknis, Indonesia siap jika mendapatkan kuota tambahan dari Arab Saudi. Namun, pemerintah akan tetap melakukan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menambah kuota haji.

"Secara teknis, walaupun ada tambahan, insyaAllah kami siap. Namun, yang jadi pertimbangan kami adalah finance juga. Apakah teman-teman BPKH siap atau enggak [untuk mendanai penambahan jemaah haji], itu juga jadi pertimbangan utama kami," ujar Irfan.

Bisnis.com, MAKKAH — Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyebut terdapat dua persoalan utama yang menjadi fokus evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan perbaikan untuk musim haji 2027, yakni tata kelola layanan di Mina dan penerapan standar istitha'ah kesehatan jemaah.

Menurut Irfan, persoalan di Mina menjadi perhatian paling mendesak karena keterbatasan kapasitas kawasan tersebut tidak sebanding dengan terus meningkatnya jumlah jemaah haji dari seluruh dunia.

"Mina ini memang sangat terbatas, sementara jemaahnya setiap tahun berusaha ditambah oleh Saudi, sehingga kita harus benar-benar cermat di sini," ujar Irfan saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) pada Minggu (31/5/2026).

Irfan secara terbuka mengakui bahwa layanan dan pengelolaan pergerakan jemaah di Mina pada musim haji tahun ini belum memenuhi ekspektasinya.

"Jujur untuk Mina kemarin saya jauh dari puas, sehingga tahun depan harus kita cermati lagi bagaimana pergerakan di Mina," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pergerakan jemaah selama fase Mina, termasuk pengaturan akomodasi, distribusi ruang tenda, mobilitas jemaah, hingga koordinasi dengan penyedia layanan atau syarikah.

Selain Mina, Irfan menilai aspek kesehatan jemaah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius menjelang penyelenggaraan haji 2027.

Meskipun angka kematian jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini dilaporkan turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Irfan, kondisi tersebut belum bisa dianggap memuaskan.

"Kesehatan kita memang, sampai hari ini alhamdulillah tingkat jemaah yang meninggal sudah turun hampir separuh. Namun, itu belum memuaskan juga, karena ada beberapa jemaah kita yang begitu sampai di sini langsung masuk rumah sakit," ujarnya.

Gus Irfan menyebut bahwa masih adanya jemaah yang harus menjalani perawatan saat tiba di Arab Saudi menunjukkan bahwa implementasi standar istitha'ah kesehatan belum berjalan optimal di semua daerah.

Dia menilai terdapat perbedaan kualitas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan antardaerah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Artinya bahwa kita belum terlalu signifikan dalam meningkatkan standar dari istitha'ah kesehatan kita, walaupun di berbagai daerah sudah bagus. Mungkin ada beberapa daerah yang pelaksanaan istitha'ah kesehatannya kurang bagus," katanya.

Bukan soal Usia, tetapi Kesehatan

Irfan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menjadikan usia sebagai faktor utama dalam menentukan kelayakan seseorang berangkat haji. Menurut dia, aspek yang paling penting adalah kondisi kesehatan calon jemaah.

Dia mengakui petugas kesehatan di lapangan kerap menghadapi tantangan sosial dan budaya ketika harus menyatakan seorang calon jemaah belum memenuhi syarat kesehatan, terutama jika yang bersangkutan telah menunggu antrean haji selama bertahun-tahun.

"Ini memang sangat berkaitan. Kita paham mereka menunggu lama, tapi kita juga paham bahwa kita juga perlu orang-orang yang sehat," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperkuat penerapan istitha'ah kesehatan agar calon jemaah yang berangkat benar-benar memiliki kemampuan fisik untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.

"Bukan masalah usia yang menjadi perhatian kita. Usia berapa pun enggak masalah. Tahun ini ada usia 100 lebih berangkat, yang penting sehat, layak untuk berangkat," kata Irfan.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah menyampaikan kepada otoritas Arab Saudi agar fokus penilaian tidak diarahkan pada usia jemaah, melainkan kondisi kesehatannya.

Data musim haji tahun ini justru menunjukkan bahwa angka kematian tidak hanya terjadi pada kelompok usia lanjut, tetapi juga pada jemaah berusia di bawah 60 tahun. Fenomena tersebut, kata Irfan, menunjukkan bahwa faktor kesehatan jauh lebih menentukan dibandingkan usia semata.

"Kami berkali-kali bicara dengan teman-teman Kementerian Haji Saudi, tolong jangan bicara usia, kita bicara kesehatan. Tahun ini justru angka yang meninggal itu bukan yang 60 ke atas, justru 60 ke bawah juga banyak. Itu artinya bahwa walaupun mereka usianya relatif lansia, tetapi memang kita seleksi benar-benar kesehatannya, kesehatannya bagus," ujarnya.

Ke depan, hasil evaluasi terkait layanan Mina dan istitha'ah kesehatan akan menjadi salah satu fondasi utama penyusunan kebijakan penyelenggaraan Haji 2027. Pemerintah berharap perbaikan pada dua sektor tersebut dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah Arab Saudi telah menyerahkan kerangka awal dan linimasa (timeline) penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M kepada negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mulai mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 bahkan sebelum operasional haji 2026 berakhir sepenuhnya.

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengundang pihak Indonesia pada Jumat (29/5/2026) untuk menerima pemaparan awal mengenai penyelenggaraan haji 2027. Dalam pertemuan tersebut, Arab Saudi menyampaikan berbagai ketentuan umum, jadwal, serta tahapan penyelenggaraan haji yang akan menjadi acuan bagi setiap negara dalam menyiapkan layanan bagi jemaahnya.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa pada 29 Mei 2026, Pemerintah Arab Saudi telah mengundang kami untuk menerima penyampaian awal terkait persiapan penyelenggaraan haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Di dalamnya disampaikan ketentuan umum serta jadwal dan timeline penyelenggaraan haji tahun depan,” kata Irfan dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Irfan, langkah Saudi yang lebih cepat memberikan kepastian jadwal menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyusun persiapan lebih matang. Pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa perencanaan dini memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan dan kelancaran operasional.

Gus Irfan menilai salah satu pelajaran utama dari penyelenggaraan haji tahun ini adalah pentingnya mempercepat seluruh proses persiapan, mulai dari penentuan layanan, koordinasi dengan syarikah, penyusunan skema transportasi, hingga penyiapan petugas.

“Pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan lebih awal berdampak besar terhadap keteraturan operasional, kualitas layanan, dan kesiapan seluruh unsur penyelenggara,” katanya.

Meski fase puncak haji 2026 telah berakhir dengan selesainya rangkaian di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Irfan menegaskan pemerintah tidak akan menunggu operasional selesai untuk memulai evaluasi. Berbagai catatan yang muncul selama musim haji tahun ini akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan tahun depan.

Menurut dia, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, tata kelola pergerakan jemaah, kualitas layanan syarikah, hingga aspek kesehatan dan perlindungan jemaah.

“Tentu, dari penyelenggaraan tahun ini tetap ada hal-hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya telah meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus,” ujarnya.

Irfan menambahkan pembahasan teknis hasil evaluasi akan dilakukan oleh jajaran direktorat jenderal terkait agar rekomendasi perbaikan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam persiapan haji 2027.

Momentum dimulainya pembahasan haji 2027 juga menandai perubahan pola kerja penyelenggaraan haji Indonesia yang kini bergerak lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi berbagai kendala operasional yang masih ditemukan pada musim haji 2026.

Sementara itu, operasional haji tahun ini memasuki fase pemulangan jemaah ke Tanah Air yang dimulai pada 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kloter dijadwalkan menjadi rombongan pertama yang kembali ke Indonesia melalui Bandara Jeddah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan hotel yang menjadi bagian dari proyek Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi belum dapat digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut baru bisa dimanfaatkan pada 2027.

Hal itu disampaikan Irfan Yusuf usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

Menanggapi pertanyaan mengenai posisi hotel Kampung Haji, Irfan menjelaskan lokasi proyek berada di kawasan Tahrir. Namun, pengelolaan dan kepemilikan hotel sepenuhnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Hotel itu semuanya domainnya Danantara, kami hanya sebagai pengguna. Jadi kami tidak memutuskan,” ujar Irfan.

Dia menegaskan, fasilitas tersebut belum dapat digunakan pada musim haji 2026.

Irfan memperkirakan target pemanfaatan hotel Kampung Haji baru dapat direalisasikan pada 2027.

“Oh, 2026 belum bisa. Kemungkinan 2027 baru bisa,” kata Irfan.

Terkait skema penerbangan jemaah haji, Irfan memastikan hingga saat ini tidak ada perubahan kebijakan. Pemberangkatan dan kepulangan jemaah tetap melalui Madinah dan Jeddah.

“Sampai saat ini belum ada perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan pembangunan kawasan Kampung Haji direncanakan dimulai pada kuartal IV/2026. Adapun hotel yang telah dibeli pemerintah saat ini masih dalam tahap survei oleh Kementerian Haji.

“Yang sudah dibeli sedang disurvei Kementerian Haji,” kata Rosan.

Pemerintah berharap proyek Kampung Haji Indonesia dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada tahun-tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah berencana untuk membuka embarkasi baru di Yogyakarta, dengan keberangkatan melalui Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anhar Simanjuntak menyampaikan, embarkasi ini nantinya akan memberangkatkan jemaah dari D.I. Yogyakarta dan sebagian kab/kota di Jawa Tengah.

“Kami juga berencana akan memberangkatkan jemaah haji dari Embarkasi Yogyakarta sebagai alternatif pemberangkatan jemaah dari Provinsi D.I.Y. dan sebagian Jawa Tengah,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).

Mengingat, kuota haji di Provinsi Jawa Tengah termasuk yang terbanyak, yakni mencapai Jawa Tengah 34.122 untuk 2026. Sementara kuota haji untuk wilayah D.I. Yogyakarta sebanyak 3.748 jemaah.

Jemaah haji dari Yogyakarta sebelumnya harus berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Adi Soemarmo di Solo.

Rencananya, embarkasi baru ini akan memberangkatkan 8.431 jemaah dari 11 kab/kota. Terdiri dari Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulonprogo, Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, dan Kab. Temanggung.

Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan bahwa dasar pemilihan kab/kota tersebut adalah yang berdekatan dengan lokasi embarkasi Yogyakarta.

Nantinya, asrama haji akan menggunakan dua hotel di dekat Bandara Yogyakarta. Telah disepakati pula terkait biaya akomodasi dan konsumsi jemaah saat di hotel mengikuti besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditetapkan dalam kesepakatan Panja BPIH.

Sementara fasilitas hotel yang akan digunakan, telah mengikuti standar layanan yang berada di asrama haji embarkasi lainnya.

Selain embarkasi baru, Kementerian Haji dan Umrah juga berencana menambah asrama haji baru, yakni di Cipondoh, Tangerang, Banten.

Saat ini, asrama haji Cipondoh telah memiliki fasilitas akomodasi yang memadai, aula kedatangan dan keberangkatan, ruang untuk customs immigration and quarantine (CIQ), dan dapur.

“Direncanakan seluruh jemaah haji dari Provinsi Banten akan berangkat dan pulang melalui asrama haji embarkasi Cipondoh,” tambahnya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo telah menyampaikan rencana pembukaan embarkasi baru di Yogyakarta.

Puji menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan peninjauan ke YIA untuk memastikan kesiapan bandara tersebut dalam rangka mendukung operasional embarkasi haji di wilayah Yogyakarta.

Sementara soal implementasi, Puji menyampaikan bahwa keberangkatan melalui YIA ditargetkan paling cepat pada musim haji 1447 H atau 2026, dan paling lambat pada musim haji 1448 H atau 2027 mendatang.

“Soal implementasi target paling lambat musim haji 1448H [2027 M]” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (5/10/2025).