Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan yang terdampak langsung,

Bekasi (ANTARA) - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menindak aktivitas pekerjaan galian kabel optik yang memicu kemacetan jalan di sejumlah titik dengan memberikan teguran keras kepada pihak pelaksana kegiatan.

Tri Adhianto saat inspeksi mendadak di Jalan Jatimakmur dan Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jatiasih, Minggu menegaskan, pekerjaan galian kabel optik tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi serta menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan.

Selain merusak badan jalan, aktivitas galian tersebut juga menyebabkan gangguan lalu lintas yang cukup serius bahkan kerap memicu kemacetan panjang di beberapa ruas jalan.

"Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan yang terdampak langsung," katanya.

Dirinya menyatakan, kejadian serupa sudah pernah terjadi sebelumnya dan pihak terkait juga sudah diberikan imbauan. Namun, pelanggaran yang kembali terulang ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami sudah pernah mengingatkan bahwa setiap pekerjaan galian harus memiliki izin resmi dan memperhatikan kondisi jalan. Namun, hari ini masih ditemukan pelanggaran yang sama, ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Tri di lokasi langsung menghubungi Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto untuk memberikan instruksi agar melakukan koordinasi penanganan di lapangan, termasuk meminta pekerjaan tersebut dihentikan serta mengembalikan kondusivitas situasi lalu lintas.

"Saya minta segera ditindak, koordinasikan dengan pihak terkait dan pastikan aktivitas yang mengganggu ini dihentikan. Jalan ini digunakan masyarakat luas, jangan sampai dirusak dan mengganggu aktivitas warga," katanya.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban dan kualitas infrastruktur kota. Seluruh pihak diimbau mematuhi aturan perizinan serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran serupa di kemudian hari sehingga kondisi jalan tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendapatkan ancaman dari seorang warga yang membawa sebilah golok. Peristiwa itu terjadi saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

Video tersebut pun viral di media sosial (medsos). Dari rekaman video, awalnya petugas berompi Satpol PP hendak menertibkan sebuah tempat penyimpanan kelapa berbentuk kotak berbahan besi.

Barang tersebut terdiri di pinggir jalan atau tepatnya di depan sebuah ruko. Saat proses pembongkaran sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria berbaju merah tidak terima dengan apa yang dilakukan petugas.

Ia meminta agar petugas tidak membongkar tempat penyimpanan kelapa tersebut. "Woy, woy jangan yang ini," kata pria berbaju merah, Minggu (8/2/2026).

Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan pria tersebut. Hingga akhirnya sang pria yang tak berambut itu masuk ke dalam ruko dan keluar membawa senjata tajam jenis golok.

Pria tersebut mengancam seorang petugas yang sebelumnya bersitegang dengan dia. Menghadapi ancaman tersebut, petugas itu terpaksa mundur menuju wali kota ketika golok diacungkan ke arahnya.

"Awas pak, awas pak wali, amankan itu (orangnya)," ucap perekam video.

Tri Adhianto tampak sempat menjauh ketika pria tersebut datang ke arahnya sambil membawa golok. Sang pria pembawa golok akhirnya diberi pengertian oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro terkait penertiban yang dilakukan Pemkot Bekasi.

Menanggapi video tersebut, Tri menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan imbauan kepada pedagang sebelum melakukan penertiban ini. "Tentu sudah ada imbauan sebelumnya petugas jadi kami minta untuk dapat melakukan secara persuasif," katanya.

Terkait ancaman golok, bagi Tri hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan buatnya. Ia lebih mengkhawatirkan ketika pelanggaran yang dilakukan masyarakat justru sengaja dibiarkan.

"Saya bukan khawatir kepada goloknya tetapi khawatir jika masyarakat sering melanggar peraturan dan ini akan menjadi kebiasaan. Lama-lama jadi pembiaran, akhirnya para pelanggar merasa dirinya paling benar," tuturnya.

Ia menyebut kemarahan yang muncul dari pria berbaju merah itu merupakan bentuk akumulasi, yang pada akhirnya dilakukan penindakan. Sebab, selama ini mereka dengan nyaman tidak dilakukan penindakan padahal telah melanggar aturan.

“Nah kemarahan inilah bentuk akumulasi pembiaran selama bertahun-tahun ketika enggak pernah ditindak,” pungkasnya.

BEKASI - Di tengah krisis pangan dan kemiskinan yang masih membayangi jutaan orang di berbagai belahan dunia, lembaga kemanusiaan Qudwah Indonesia justru mencatatkan capaian di tingkat nasional. Qudwah dinobatkan sebagai Fundraising Program Internasional Terbaik pada ajang Indonesia Fundraising Award (IFA) 2025.

Penghargaan ini diberikan atas konsistensi Qudwah Indonesia dalam mengelola program penggalangan dana lintas negara yang dinilai berdampak nyata, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Capaian tersebut melanjutkan rekam jejak Qudwah Indonesia setelah pada 2024 meraih penghargaan Platform Fundraising Digital Terbaik (Non-LAZ).

Pengakuan ini hadir di tengah situasi global yang kian mendesak. Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025 mencatat 673 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan.

Asia Barat menjadi salah satu kawasan paling terdampak, dengan lebih dari 39 juta orang atau 12,7 persen populasi hidup dalam kondisi rawan pangan, menandakan target SDG 1 Tanpa Kemiskinan dan SDG 2 Tanpa Kelaparan masih menghadapi tantangan besar.

Di tengah kondisi tersebut, Qudwah Indonesia memperluas peran kemanusiaannya melampaui batas negara. Sepanjang 2025, lembaga ini menjalin kolaborasi internasional di Suriah, Turki, Yaman, serta sejumlah negara di Afrika, melalui program respons bencana, qurban, Ramadhan, dan penyediaan air bersih, dengan capaian lebih dari 10.300 penerima manfaat.

Fokus kuat juga diarahkan ke Palestina dan kawasan dunia Islam. Sepanjang 2025, Qudwah Indonesia menyalurkan bantuan pangan, layanan kesehatan, air bersih, bantuan Ramadhan dan qurban, hingga bantuan musim dingin, dengan total lebih dari 155.600 penerima manfaat.

Memasuki 2026, Qudwah Indonesia menyiapkan sejumlah agenda strategis, antara lain pembukaan kantor cabang di Gaza, pembangunan Rumah Sakit Abu Yusuf An-Najjar, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat Palestina.

Selain itu, lembaga ini juga merencanakan ekspansi program internasional ke sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Di dalam negeri, kiprah Qudwah Indonesia turut mendapat apresiasi pemerintah daerah. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai peran lembaga kemanusiaan sangat krusial, khususnya pada fase pemulihan pascabencana yang kerap luput dari perhatian.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, terutama pada fase pemulihan. Dukungan lembaga kemanusiaan menjadi bagian penting dari upaya meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Tri Adhianto, dikutip Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Direktur Program Qudwah Indonesia, Erwan Zaenal, menyebut penghargaan IFA 2025 sebagai pengingat akan tanggung jawab besar yang diemban lembaga.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk pimpinan, pembina, donatur, mitra, relawan, dan seluruh masyarakat. Amanah ini mendorong kami untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan dampak nyata dari setiap program,” kata Erwan.

Dengan capaian tersebut, Qudwah Indonesia menegaskan posisinya sebagai salah satu penggerak solidaritas global dari Indonesia, menjembatani kepedulian publik dengan kebutuhan kemanusiaan di wilayah-wilayah paling rentan di dunia.

BEKASI - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memastikan eks Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong.

Hal itu disampaikan Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti merespons kabar Pepen segera bebas dari masa tahanan.

"Kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang bersangkutan masih menjadi warga binaan di Lapas Cibinong," kata Rika, Rabu (28/1/2026).

Rika menyatakan Pepen belum dalam tahap bebas bersyarat. "Tidak dalam status program pembebasan bersyarat," ujarnya.

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Wali Kota (Walkot) Bekasi, Rahmat Effendi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Eksekusi itu dilakukan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Jaksa eksekutor KPK Eva Yustisiana, telah selesai melaksanakan eksekusi putusan terpidana Rahmat Effendi dengan memasukkannya ke Lapas Kelas IIA Cibino Eksekusi ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa, 8 Agustus 2023.

Pepen bakal mendekam di Lapas Cibinong selama 12 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Pepen juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar. Hal itu sesuai dengan putusan MA.

Pepen juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik maupun politik selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya.

Sejumlah aset hasil korupsi Pepen juga telah dirampas untuk negara. Sejumlah aset tersebut yakni, Villa Glamping Jasmine yang terletak di Jalan Darusalam, Kampung Barusiruem, Desa Cibeureum, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat serta dua unit mobil Cherokee.