Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons protes pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, setelah lapak mereka dibongkar pada Senin (18/5/2026) lalu.

Dedi Mulyadi menegaskan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki.

“Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada di posisi yang disukai semua orang. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berpedoman pada ketentuan peraturan,” ujar Dedi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pemerintah memahami para pedagang membutuhkan tempat usaha untuk mencari nafkah. Namun, trotoar tetap tidak boleh digunakan untuk berdagang karena merupakan hak pejalan kaki.

“Trotoar bukan untuk pedagang, tetapi untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak pemilik toko juga harus diberikan. Jangan sampai toko tidak terlihat dari depan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyinggung soal bantuan atau kompensasi bagi pedagang terdampak penertiban. Dia menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada pedagang yang menggunakan fasilitas umum.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan agar para pedagang tetap bisa melanjutkan aktivitas usaha tanpa mengganggu fasilitas publik.

“Pertimbangan kemanusiaan tetap ada, sehingga siklus ekonomi mereka harus tetap berjalan sampai mendapatkan pekerjaan atau jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” katanya.

Dirinya mengaku memahami kekecewaan para pedagang. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada seluruh pedagang terdampak.

“Kalau harus memberi bantuan sampai miliaran rupiah tentu tidak mungkin, karena kemampuan keuangan pemerintah juga terbatas,” ucapnya.

Dia memastikan pemerintah daerah akan terus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota agar masyarakat maupun wisatawan merasa nyaman berada di Bandung.

“Saya akan terus menjaga pemerintah kota dan kabupaten agar konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Bandung milik kita bersama dan semua orang harus nyaman berada di Bandung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kota Bandung dan aparat linmas setempat pada Senin (18/5/2026).

Ia menyebutkan, hingga pukul 15.30 WIB sedikitnya 20 kios PKL telah dibongkar. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penertiban masih berlangsung.

“Kurang lebih baru 20-an kios dan ini masih berjalan. Ini meneruskan yang sudah diselesaikan oleh Kota Bandung,” ujarnya.

Tulus menambahkan, data total kios yang akan ditertibkan nantinya disampaikan Pemerintah Kota Bandung karena kawasan tersebut masuk wilayah penanganan kota.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan menuntaskan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Cicadas, Kota Bandung. Sebelumnya Dedi menantang Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk menuntaskan persoalan PKL yang berlarut-larut di kawasan tersebut.

Sebelum melakukan penertiban, Dedi Mulyadi berdialog dengan Koordinator PKL Cicadas Amang Herman dan sepakat untuk melakukan penataan pedestrian dan membongkar puluhan kios yang bertahun-tahun menjadi penyebab kemacetan dan ketidaktertiban di wilayah tersebut. Tak hanya penertiban, Dedi Mulyadi juga menawarkan solusi pekerjaan bagi para PKL.

“Kita sepakat untuk melakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar dirapikan nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki limanya,” katanya di Cicadas, Bandung, Senin (18/5/2026).

Menurutnya solusi pekerjaan jauh lebih tepat dibanding wacana relokasi yang tidak mengalami kemajuan signifikan. Dari sisi kebijakan, penataan PKL sebetulnya tidak menuntut adanya kompensasi, namun Dedi mengaku penertiban akan membuat para pedagang kehilangan pekerjaan jika tidak disertai solusi.

“Sekarang saya memberi solusi buat memenuhi isi perut mereka, setelah dibongkar mereka mau kemana supaya tetap punya penghasilan,” ujarnya.

Dengan langkah penertiban ini, maka proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya bisa berjalan, sekaligus wajah pedestrian Kota Bandung turut tertata. Usai berdialog dengan koordinator dan pedagang, Dedi memastikan Satpol PP Provinsi langsung merobohkan kios dengan alat berat agar penertiban cepat tuntas.

Di lokasi, satu unit alat berat turut dikerahkan untuk mempercepat proses penertiban. Sementara itu, sejumlah pedagang tampak memindahkan barang dagangan mereka ke sisi dalam area trotoar untuk menghindari pembongkaran.

Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tulus Arifan mengatakan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kota Bandung dan aparat linmas setempat.

Ia menyebutkan, hingga pukul 15.30 WIB sedikitnya 20 kios PKL telah dibongkar. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penertiban masih berlangsung.

“Kurang lebih baru 20-an kios dan ini masih berjalan. Ini meneruskan yang sudah diselesaikan oleh Kota Bandung,” ujarnya.

Tulus menambahkan, data total kios yang akan ditertibkan nantinya disampaikan Pemerintah Kota Bandung karena kawasan tersebut masuk wilayah penanganan kota.

Terkait relokasi pedagang, ia memastikan pembahasan sudah dilakukan antara Gubernur Jawa Barat dengan koordinator pedagang mengenai langkah lanjutan bagi PKL terdampak penertiban.

“Sudah berkomunikasi dengan koordinator pedagang dan kami fokus pada penertiban saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin pembongkaran sekitar 50 bangunan liar (bangli) di depan Kampus Poltekkes Kemenkes Bandung, Jalan Prof Eyckman, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

Dedi Mulyadi mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan taman di kawasan tersebut agar kembali rapi dan nyaman digunakan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini turun tangan menuntaskan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Cicadas, Kota Bandung.

Sebelumnya, KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—menantang Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk menuntaskan persoalan PKL yang berlarut-larut di kawasan tersebut.

Sebelum melanjutkan penertiban, KDM berdialog dengan Koordinator PKL Cicadas Amang Herman dan sepakat untuk melakukan penataan pedestrian dan membongkar puluhan kios yang bertahun-tahun menjadi penyebab kemacetan dan ketidaktertiban di wilayah tersebut.

Tak hanya penertiban, Dedi Mulyadi juga menawarkan solusi pekerjaan bagi para PKL. “Kita sepakat untuk melakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar dirapikan nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki limanya,” katanya di Cicadas, Bandung, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, solusi pekerjaan jauh lebih tepat dibandingkan dengan wacana relokasi yang tidak mengalami kemajuan signifikan.

Dari sisi kebijakan, penataan PKL sebetulnya tidak menuntut adanya kompensasi, namun KDM mengaku penertiban akan membuat para pedagang kehilangan pekerjaan.

“Sekarang saya memberi solusi buat memenuhi isi perut mereka, setelah dibongkar mereka mau kemana supaya tetap punya penghasilan,” ujarnya.

Dengan langkah penertiban ini, maka proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya bisa berjalan, sekaligus wajah pedestrian Kota Bandung turut tertata.

Usai berdialog dengan koordinator dan pedagang, KDM memastikan Satpol PP Provinsi langsung merobohkan kios dengan alat berat agar penertiban cepat tuntas.

Di lokasi, satu unit alat berat turut dikerahkan untuk mempercepat proses penertiban. Sementara itu, sejumlah pedagang tampak memindahkan barang dagangan mereka ke sisi dalam area trotoar untuk menghindari pembongkaran.

Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kota Bandung dan aparat linmas setempat.

Ia menyebutkan, hingga pukul 15.30 WIB sedikitnya 20 kios PKL telah dibongkar. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penertiban masih berlangsung.

“Kurang lebih baru 20-an kios dan ini masih berjalan. Ini meneruskan yang sudah diselesaikan oleh Kota Bandung,” ujarnya.

Tulus menambahkan, data total kios yang akan ditertibkan nantinya disampaikan Pemerintah Kota Bandung karena kawasan tersebut masuk wilayah penanganan kota.

Terkait relokasi pedagang, ia memastikan pembahasan sudah dilakukan antara Gubernur Jawa Barat dengan koordinator pedagang mengenai langkah lanjutan bagi PKL terdampak penertiban.

“Sudah berkomunikasi dengan koordinator pedagang dan kami fokus pada penertiban saja,” ujarnya.

Sebelumnya, KDM memimpin pembongkaran sekitar 50 bangunan liar (bangli) di depan Kampus Poltekkes Kemenkes Bandung, Jalan Prof Eyckman, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

KDM mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan taman di kawasan tersebut agar kembali rapi dan nyaman digunakan masyarakat.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempersilakan anak buahnya untuk melakukan penertiban terhadap di kawasan Pasar Tanah Abang , Jakarta. Penertiban itu menyasar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan juru parkir (jukir) liar.

Namun, Rano meminta penertiban itu dilakukan secara humanis dengan tetap memberikan ruang bagi pedagang. Sebab, momentum bulan Ramadan ini jadi kesempatan para pedagang untuk meraup keuntungan.

"Saya juga bilang sama Satpol PP kita tertibkan boleh, tapi kasih ruanglah karena kita tahu misalnya Pasar Tanah Abang sekian tahun sepi kosong, pedagang mengeluh," kata Rano saat ditemui di Jakarta Barat, Rabu (18/2/2026).

Rano menyadari ketika bulan Ramadan, banyak pedagang dadakan yang berjualan di pinggir jalan menggunakan mobil maupun gerobak. Hal itu membuat terganggu kelancaran arus lalu lintas hingga menimbulkan kesemrawutan di kawasan tersebut.

"Ini sekarang lagi momen-momen, nah memang begitu waduh yang namanya jualan pakai mobil pakai gerobak, akhirnya jalan nggak enak," ujar dia.

Dia tetap mengimbau pedagang agar tidak berjualan di titik krusial yang menimbulkan kesemrawutan. Jika imbauan tersebut diabaikan, pihaknya akan dilakukan penindakan.

"Ya kita imbau aja, yuk kita atur yuk gimana caranya. Kalau seminggu dua minggu nggak bisa, terpaksa harus kita tindak, kan gitu," ujarnya.

BEKASI - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendapatkan ancaman dari seorang warga yang membawa sebilah golok. Peristiwa itu terjadi saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

Video tersebut pun viral di media sosial (medsos). Dari rekaman video, awalnya petugas berompi Satpol PP hendak menertibkan sebuah tempat penyimpanan kelapa berbentuk kotak berbahan besi.

Barang tersebut terdiri di pinggir jalan atau tepatnya di depan sebuah ruko. Saat proses pembongkaran sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria berbaju merah tidak terima dengan apa yang dilakukan petugas.

Ia meminta agar petugas tidak membongkar tempat penyimpanan kelapa tersebut. "Woy, woy jangan yang ini," kata pria berbaju merah, Minggu (8/2/2026).

Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan pria tersebut. Hingga akhirnya sang pria yang tak berambut itu masuk ke dalam ruko dan keluar membawa senjata tajam jenis golok.

Pria tersebut mengancam seorang petugas yang sebelumnya bersitegang dengan dia. Menghadapi ancaman tersebut, petugas itu terpaksa mundur menuju wali kota ketika golok diacungkan ke arahnya.

"Awas pak, awas pak wali, amankan itu (orangnya)," ucap perekam video.

Tri Adhianto tampak sempat menjauh ketika pria tersebut datang ke arahnya sambil membawa golok. Sang pria pembawa golok akhirnya diberi pengertian oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro terkait penertiban yang dilakukan Pemkot Bekasi.

Menanggapi video tersebut, Tri menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan imbauan kepada pedagang sebelum melakukan penertiban ini. "Tentu sudah ada imbauan sebelumnya petugas jadi kami minta untuk dapat melakukan secara persuasif," katanya.

Terkait ancaman golok, bagi Tri hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan buatnya. Ia lebih mengkhawatirkan ketika pelanggaran yang dilakukan masyarakat justru sengaja dibiarkan.

"Saya bukan khawatir kepada goloknya tetapi khawatir jika masyarakat sering melanggar peraturan dan ini akan menjadi kebiasaan. Lama-lama jadi pembiaran, akhirnya para pelanggar merasa dirinya paling benar," tuturnya.

Ia menyebut kemarahan yang muncul dari pria berbaju merah itu merupakan bentuk akumulasi, yang pada akhirnya dilakukan penindakan. Sebab, selama ini mereka dengan nyaman tidak dilakukan penindakan padahal telah melanggar aturan.

“Nah kemarahan inilah bentuk akumulasi pembiaran selama bertahun-tahun ketika enggak pernah ditindak,” pungkasnya.