Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang mulai memperketat pengawasan terhadap pedagang hewan kurban yang berjualan di bahu jalan dan kawasan protokol menjelang Iduladha 2026.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut masih banyak pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan dengan memanfaatkan lahan pribadi tanpa izin resmi.

Dia mengatakan sejumlah pedagang saat ini menyewa lahan pribadi di tepi jalan tanpa dikenakan pajak, sebagaimana dikutip pada Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, keberadaan lapak hewan kurban di kawasan jalan utama tidak hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan apabila hewan ternak lepas ke badan jalan.

Karena itu, Dewa meminta camat, lurah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperketat pengawasan terhadap izin lokasi penjualan hewan kurban.

Dia menekankan peran camat dan lurah sangat krusial untuk menyeleksi pemberian izin secara ketat agar tidak melanggar tata ruang dan mengganggu estetika kota.

Beberapa ruas yang menjadi fokus pengawasan antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, serta sejumlah jalan protokol lainnya di pusat kota.

Pemkot Palembang, lanjutnya, akan mengutamakan pendekatan persuasif kepada pedagang sebelum mengambil langkah penertiban. Apabila ditemukan pedagang yang mengganggu keindahan dan ketertiban kota, pemerintah akan mengedepankan komunikasi terlebih dahulu. Namun, jika tidak ditemukan solusi, penutupan lapak akan dilakukan.

Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menyiapkan lokasi alternatif yang lebih aman agar aktivitas perdagangan hewan kurban tetap berjalan tertib.

Dengan demikian, menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan publik.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang memberikan pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh wajib pajak karena terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Pembebasan PBB-P2 tahun 2026 di Kota Palembang diatur dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2026 tentang pemberian pembebasan atas pokok PBB-P2 dengan nilai ketetapan hingga Rp500.000.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Raimon Lauri, mengatakan pihaknya juga telah menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut.

Menurutnya, surat edaran itu diterbitkan untuk mendukung sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak terkait mekanisme pembebasan PBB-P2.

“Surat Edaran Nomor 1/SE/Bapenda/2026 telah ditetapkan sejak 8 Mei 2026,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Raimon menjelaskan, pembebasan PBB diberikan kepada wajib pajak dengan sejumlah persyaratan. Pertama, objek pajak memiliki nilai ketetapan pokok PBB-P2 paling tinggi Rp500 ribu. Kedua, objek pajak tersebut merupakan hunian yang digunakan sebagai tempat tinggal wajib pajak.

“Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2, maka pembebasan hanya diberikan untuk satu objek pajak dengan nilai ketetapan tertinggi pada setiap tahun pajak,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Raimon, kebijakan ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang baru mendaftarkan diri maupun mendaftarkan objek PBB-P2 pada tahun berjalan.

Dia berharap kebijakan pembebasan PBB-P2 tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang.

“Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya pemilik rumah tinggal dengan nilai PBB relatif kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Kota Palembang memutuskan menunda peluncuran Car Free Day (CFD) yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 18 April 2026. Keputusan itu diambil usai rapat evaluasi uji coba Car Free Night (CFN) Atmo dan CFD, Senin (13/4/2026).

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan CFD di jalur Sudirman–Cinde–Jembatan Ampera–Fly Over Jakabaring masih akan melalui tahap uji coba lanjutan dengan sejumlah catatan.

Beberapa hal yang disorot yaitu terkait pengamanan, rekayasa lalu lintas, dan kesiapan jalur alternatif.

“Tadi sudah dapat gambaran, khususnya dari petugas perhubungan. Masih melihat kurangnya penebalan petugas,” ujarnya

Setelah evaluasi dan menerima masukan, pihaknya juga meminta adanya kajian komprehensif terkait titik pengamanan, terutama di simpang Jembatan Musi IV dan Musi VI, yang menjadi jalur alternatif selama penutupan ruas utama.

Selain itu, durasi dan frekuensi penutupan jalan juga masih dibahas, sembari mempertimbangkan opsi ruas lain seperti kawasan Air Mancur dan Kambang Iwak.

“Apakah nanti bisa jadi durasi waktunya, umpamanya dalam satu bulan cukup satu kali atau dua kali penutupan Jembatan Ampera,” tuturnya.

Sementara itu, kata Dewa, untuk CFN akan tetap diluncurkan setelah waktu pelaksanaan dinilai siap.

“Untuk CFD masih uji coba dulu. Tetapi kalau Car Free Night tetap sudah harus jalan, kita tinggal menunggu waktu yang pas untuk launching,” pungkasnya.

Sebagai informasi, agenda uji coba CFD yang dilakukan pada Minggu (12/4/2025) ramai diperbincangkan di media sosial.

Pasalnya, penutupan sejumlah jalur utama di Kota Palembang tersebut memicu kepadatan di beberapa titik. Salah satu yang dipadati oleh masyarakat seperti di Jembatan Musi IV dan VI, Palembang.

“Sudah cukup yo Pak Pejabat. Jadilah kemarin kami macet-macetan di Musi IV dan Musi VI. Car free day nyo idak salah, yang salah tempat nyo bae. Idak semua warga palembang ini pegawai yang Sabtu Minggu libur. [sudah cukup ya pak pejabat. Cukup kemarin saja kami macet-macetan di Musi IV dan VI. Car Free Day enggak salah, yang salah tempatnya saja. Tidak semua warga Palembang ini pegawai yang Sabtu Minggu libur]” tulis salah satu masyarakat di media sosial.