JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Bambang Haryadi menyoroti pengakuan perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp20 juta. Dia yakin, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka .

"Tapi saya yakin tidak adalah sangkut pautnya dengan Mas Gibran. Saya yakin mungkin ya ada pihak-pihak lain kita tidak tahu," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Bambang menyatakan, pihaknya selalu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bambang, keduanya merupakan suatu kesatuan.

"Jadi jangan sampai ini isu-isu ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat satu apa jurang pemisahlah antara Presiden dan Wakil Presiden," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, "Karena prinsipnya Presiden dan Wakil Presiden sampai saat sekarang kami melihatnya sangat-sangat hubungannya sangat-sangat baik dan saling support satu sama lain gitu."

Sebelumnya, UBK menyebut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin mengakui telah menerima uang Rp20 juta terkait aksi unjuk rasa pada Senin (15/6/2026). Abdi juga menyebut uang itu didapatkan dari alumni UBK.

"Dia (Abdimaludin) sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," ujar Wakil Rektor III UBK Daniel Panda dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2026).

Dalam pengakuan yang sama, kata Daniel, Abdimaludin juga membagikan uang itu ke sejumlah mahasiswa. Beberapa di antaranya termasuk pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi di UBK.

Pemberian uang itu dilakukan pada Senin (15/6/2026) dini hari sebelum aksi dimulai. Uang itu diberikan dengan maksud untuk menggeser titik aksi dari yang semula di kawasan Istana ke kawasan Gedung DPR RI.

"Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI. Namun hal itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut," kata Daniel.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang setelah berunjuk rasa dan bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026). Sebagai mantan aktivis, Yusril mengaku sangat prihatin dengan adanya kejadian itu.

Namun, di satu sisi ia juga mengapresiasi mahasiswa UBK yang telah jujur kepada publik terkait kesalahan yang telah dia lakukan.

“Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu tapi ya kita menghargai juga mereka berterus terang, mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi,” kata Yusril saat diwawancarai di Ombudsman RI, Selasa (23/6/2026).

Ia mengungkapkan, dirinya sangat mendukung gerakan mahasiswa termasuk kebebasan berekspresi mereka. Menurut Yusril, gerakan mahasiswa adalah gerakan hati nurani dan moral yang dilakukan.

“Dan saya mendukung sebenarnya kegiatan mahasiswa itu sebagai satu gerakan moral yang kita support dan kita mendukung kebebasan mereka berekspresi dan sekaligus juga kita memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan hati nurani, gerakan moral,” ungkap dia.

Meski demikian, ia menegaskan kepada para mahasiswa agar bisa menjaga integritas mereka dalam gerakan yang dibuat. Yusril menyebut perjuangan mahasiswa harus murni dan memegang teguh prinsip serta tidak terpengaruh oleh apapun.

“Tapi juga sekaligus kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni. Jadi, karena itu tetaplah tegar memegang teguh prinsip-prinsip dan jangan mudah kita terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu,” tutur Yusril.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwasanya kebebasan berpendapat seperti mahasiswa sangat dihormati oleh pemerintah selama aksi tersebut dilakukan secara damai dan tetap menjaga ketertiban masyarakat.

“Sebenarnya kebebasan berekspresi menyampaikan pikiran dan pendapat itu dihormati oleh pemerintah dan kapanpun mahasiswa itu mau menyampaikan aksi unjuk rasa, sepanjang dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban masyarakat kapanpun mereka bisa lakukan,” pungkas Yusril.

SOLO - Pengurus Besar Ikatan Alumni (IKA) BEM Nusantara melanjutkan rangkaian konsolidasi kebangsaan dengan menemui Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah pada Senin 15 Juni 2026.

Pengurus PB IKA BEM Nusantara Wahyu Irawan mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyerap pandangan tentang kepemimpinan, kebangsaan, dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Pak Jokowi memberikan banyak pandangan tentang kepemimpinan dan tantangan kebangsaan ke depan. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat soliditas, dan menyiapkan generasi muda yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," kata Wahyu, Selasa (16/6/2026).



Menurut mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Djakarta (UID) itu, IKA BEM Nusantara ingin mengambil peran sebagai wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa.

"Kami percaya masa depan kepemimpinan Indonesia berada di tangan generasi muda. Karena itu, alumni BEM Nusantara harus menjadi motor gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung kemajuan bangsa," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, audiensi dengan Jokowi merupakan bagian dari konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara yang akan digelar pada 18 Juni 2026 di Jakarta.

Selain itu, rangkaian komunikasi dengan para tokoh nasional akan berlanjut. Sehari setelah pertemuan dengan Jokowi, jajaran PB IKA BEM Nusantara dijadwalkan diterima oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, di kantornya pada 17 Juni 2026.

"Kami ingin membangun dialog yang konstruktif dengan para pemimpin bangsa. Bersama Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran, kami membahas pentingnya menyiapkan estafet kepemimpinan nasional yang kuat, adaptif, dan dekat dengan aspirasi generasi muda," ucapnya.

Wahyu menilai, komunikasi antara jaringan alumni mahasiswa dan para pemimpin nasional penting untuk memastikan generasi muda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah Indonesia di masa depan.

"IKA BEM Nusantara ingin menjadi rumah besar alumni mahasiswa yang mampu melahirkan gagasan dan kepemimpinan baru untuk Indonesia. Semangat yang kami bawa adalah kolaborasi, persatuan, dan optimisme menyongsong Indonesia Emas," pungkasnya.

JAKARTA - Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026). Mereka diterima Gibran usai menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Rombongan mahasiswa berjalan kaki dari lokasi aksi menuju Istana Wakil Presiden yang berjarak tidak jauh dari titik demonstrasi. Mereka datang mengenakan almamater kampus masing-masing dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian selama perjalanan.

Setibanya di gerbang utama Istana Wakil Presiden pada pukul 17.18 WIB, para mahasiswa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan keamanan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Setelah proses pemeriksaan selesai, rombongan kemudian memasuki kompleks istana untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut.

Sebelumnya, massa aksi menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Dari hasil perjuangan kita berkoar-koar kita membuahkan hasil bahwa wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menerima niat baik kami," ujar salah satu mahasiswa Universitas Bung Karno saat aksi berlangsung.

Ia mengatakan sebanyak 15 mahasiswa ditunjuk sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Gibran dan menyampaikan tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi.

"Untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi yang kami konsolidasi dan tentu kami menyampaikan kepada wakil presiden dan membawa tuntutan kami ke dalam istana," katanya.

Diketahui, mahasiswa dari BEM Universitas Bung Karno menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan sejak sekitar pukul 14.40 WIB.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa enam tuntutan, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali UU Polri, penolakan militerisme, menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan yang inklusif dan terjangkau, serta peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

JAKARTA - Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah pencalonan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal itu sebagaimana disampaikan penggugat Subhan Palal usai perwakilan pimpinan DPR sebagai pihak tergugat tidak menghadiri mediasi hari ini.

"Jadi mediator memutuskan perkara dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara," kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, ketidakhadiran para kubu tergugat tanpa melampirkan keterangan. "Tidak ada pemberitahuan apa pun ya, jadi ya udah diputuskan tidak hadir hari ini," ujarnya.

Kendati begitu, Subhan mengaku belum mengetahui kapan sidang perdana untuk pemeriksaan pokok perkara dimulai.

"Kapan jadwalnya menunggu panggilan e-court oleh hakim nanti," ucapnya.

Subhan menjelaskan, hari ini bukan mediasi kali pertama dalam gugatan tersebut. Subhan mengaku sempat menyampaikan proposal perdamaian saat perwakilan tergugat hadir dalam mediasi sebelumnya.

Proposal perdamaian yang diajukan berupa permintaan agar DPR menyatakan pendapat bahwa Wapres saat ini tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagai yang menjadi petitum gugatan ini.

"Saya udah ajukan apa proposal perdamaian, bahwa DPR harus membentuk panitia khusus untuk menyatakan pendapat, tapi sampai sekarang nggak ada jawaban," ujarnya.

Lebih lanjut, Subhan mengklaim mempunyai lebih dari 20 bukti terkait gugatannya ini. Kemudian, dua orang saksi dan ahli yang nantinya akan dihadirkan di ruang sidang.

Diketahui, gugatan ini teregister dengan nomor perkara 202/Pdt. G/2026/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi gugatan warga negara yang didaftarkan 31 Maret 2026 di mana para pihak tergugat merupakan sejumlah pimpinan DPR.

Berikut petitum yang terlampir di laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat:

1. Mengabulkan Gugatan dan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Memerintahkan kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Para Tergugat menggunakan ha knya untuk menyatakan pendapat, bohwa Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden

3. Menyatakan Putusan Pengadilan ini harus dilaksanakan (witvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi da ri Para Tergugat

Sebelumnya, Subhan juga telah mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat terkait ijazah Gibran. Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut menjadi pihak tergugat.

PN Jakarta kemudian menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Dalam pertimbangan putusannya, gugatan yang dilayangkan Subhan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pertimbangan lainnya berupa UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur mekanisme khusus penyelesaian sengketa pemilu melalui Bawaslu dan PTUN (Pasal 467-468), bukan melalui Pengadilan Negeri.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens secara eksplisit mengapresiasi kebiasaan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang rutin turun ke lapangan. Dia melihat pendekatan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan kepedulian tulus seorang pemimpin terhadap kondisi nyata rakyatnya.

Kunjungan langsung, kata dia, memungkinkan Gibran memahami persoalan yang tidak selalu tertangkap oleh laporan birokrasi. "Dengan hadir langsung di tengah masyarakat, Wapres Gibran dapat mendengar aspirasi, keluhan, dan harapan warga yang sesungguhnya,” ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

“Interaksi ini memberikan informasi berharga yang menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran. Rakyat pun merasa lebih didengar dan dihargai oleh pemimpin mereka,” sambungnya.

Menurut dia, konsistensi dalam melakukan kunjungan lapangan adalah bukti nyata komitmen Wapres Gibran terhadap tugasnya. Bukan sekadar pencitraan sesaat, rutinitas ini membangun kepercayaan rakyat secara bertahap dan berkelanjutan.

Boni menilai hal ini sebagai salah satu kekuatan utama kepemimpinan Gibran di era pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kunjungan langsung ke daerah adalah bukti bahwa seorang pemimpin tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir untuk rakyatnya. Gibran melakukan ini dengan konsisten," tuturnya.

Dia menuturkan, dialog langsung antara pemimpin dan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Ketika seorang wakil presiden hadir secara fisik di daerah, ia tidak hanya menyampaikan pesan pemerintah, tetapi juga menerima umpan balik yang tidak tersaring. Hal ini memungkinkan evaluasi kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

"Bagi masyarakat di daerah, kehadiran Wapres bukan hal kecil. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah pusat memperhatikan mereka. Banyak program percepatan pembangunan daerah yang mendapat dorongan signifikan setelah kunjungan langsung dilakukan, karena permasalahan yang selama ini tersembunyi di balik laporan akhirnya terungkap dan ditindaklanjuti," kata Boni.

Boni juga memberikan apresiasi atas seruan Wapres Gibran dalam mendorong hilirisasi digital. Menurutnya, ini adalah langkah visioner yang menunjukkan bahwa Gibran memahami bahwa ekonomi masa depan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam, melainkan harus bertumpu pada kekuatan intelektual dan digital bangsa. Seruan ini dinilai sejalan dengan agenda besar Asta Cita.

"Dalam konteks persaingan global yang semakin intens, hilirisasi digital adalah keniscayaan. Indonesia, dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemain utama ekonomi digital kawasan. Dukungan Wapres Gibran terhadap agenda ini menempatkannya sebagai salah satu lokomotif transformasi digital Indonesia. Peran Strategis dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Hilirisasi digital adalah strategi transformasi ekonomi yang mendorong pengolahan dan pemanfaatan aset digital secara domestik, alih-alih mengekspor data mentah atau bergantung pada platform asing. Ini mencakup pengembangan ekosistem teknologi lokal, startup digital, kecerdasan buatan, dan infrastruktur data nasional yang berdaulat.

Boni dengan tegas menyatakan bahwa peran Wapres Gibran sangat strategis dalam mendukung Presiden Prabowo mewujudkan visi Asta Cita. Menurutnya, Gibran bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan, melainkan elemen aktif yang memberikan kontribusi substantif, khususnya dalam menjangkau segmen masyarakat yang lebih muda dan dinamis.

Boni melihat adanya sinergi yang kuat antara kepemimpinan Prabowo yang tegas dan energi muda Gibran yang progresif, sebuah kombinasi yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Sekitar 70-an persen responden survei LPI pada 2025 menyatakan yakin dan optimis terhadap kontribusi Gibran dalam pemerintahan.

"Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi, mengingat Gibran adalah wapres termuda dalam sejarah Indonesia. Hasil survei ini menjadi bukti empiris bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Gibran terus terjaga, bahkan meningkat seiring dengan berjalannya waktu," kata dia.

Data survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan tingkat kepercayaan dan optimisme publik yang signifikan terhadap kinerja dan kontribusi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Mayoritas responden menyatakan keyakinan dan optimisme terhadap kontribusi Gibran.

"Angka ini mencerminkan fondasi kepercayaan publik yang kuat, dan menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Angka ini sebagai validasi demokratis atas kinerja yang sudah ditunjukkan di lapangan," tutur dia.

Lebih lanjut dia mengatakan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan sebuah peta jalan transformasi bangsa yang ambisius. Menurut dia, di situlah peran Wapres Gibran menjadi krusial, membawa semangat, inovasi, dan perspektif generasi baru ke dalam jantung pengambilan keputusan nasional.

"Kami meyakini bahwa Gibran memiliki potensi besar untuk berakselerasi bersama jajaran kabinet dalam mewujudkan agenda-agenda besar Asta Cita. Energi dan perspektif segarnya memungkinkan pendekatan yang lebih inovatif dalam memecahkan persoalan-persoalan lama yang selama ini stagnan. Ia mampu menjadi katalisator perubahan di dalam birokrasi yang kadang lamban bergerak," terang dia.

Tak hanya itu, Boni mengatakan semangat muda Gibran bisa dinilai sebagai pelengkap yang ideal bagi kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan berpengalaman. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara ketegasan strategis dan fleksibilitas inovatif, dua hal yang sama-sama dibutuhkan dalam memimpin Indonesia menuju cita-cita 2045 di tengah kompleksitas tantangan global.

"Kehadiran Gibran sebagai Wapres termuda dalam sejarah Indonesia membawa sinyal kuat bahwa bangsa ini siap menyambut kepemimpinan generasi baru. Boni Hargens menekankan bahwa hal ini bukan sekadar prestise, melainkan sebuah kebutuhan struktural, Indonesia memerlukan pemimpin yang lahir dan tumbuh bersama era digital untuk memandu transformasi menuju 2045," pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengomentari pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang menyebut Mantan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) sebagai senior, mentor, dan idolanya. Direktur Eksekutif Nusakom Pratama Institute ini berpendapat, pernyataan Gibran tersebut menohok.

“Dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla begitu ‘menohok’ soal Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo. Hal ini tidak terlepas dari pelaporan terhadap JK ke kepolisian usai berceramah di Masjid UGM, Yogyakarta,” kata Ari, Sabtu (25/4/2026).

Ari pun menilai komunikasi politik Gibran tidak terlepas dari upayanya meredam panasnya tensi politik akhir-akhir ini. Di saat rakyat terkena imbas kenaikan harga-harga seperti BBM nonsubsidi, elpiji nonsubsidi, dan harga plastik akibat pengaruh geopolitik global, alih-alih memberikan solusi atau memberikan keteduhan, upaya pelaporan JK ke kepolisian serta pernyataan-pernyataan JK yang kontraproduktif dinilai begitu mereduksi semangat persatuan dan kesatuan.

"Dalam teori komunikasi, upaya Gibran seperti ingin memecah spiral keheningan. Dari Elisabeth Noelle Neumann, seorang pakar politik dari Jerman, Gibran sepertinya ingin memecah dominasi arus pendapat umum tentang diri dan keluarganya,” ucap Ari yang juga pengajar komunikasi politik di program pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi ini.

Oleh karena itu, Ari memuji pernyataan Gibran yang tetap tenang dan santun dalam menanggapi pertanyaan publik mengenai situasi politik hari ini dan tidak terpancing untuk membuat situasi semakin memanas. “Gibran tidak terpancing dengan pancingan pertanyaan media yang jika ditanggapi dengan emosi justru akan memperuncing suasana politik nasional menjadi semakin panas. Dalam hal ini, Gibran sudah belajar banyak mengenai pola komunikasi yang benar,” kata Ari.

Dalam sepekan terakhir, pernyataan JK soal Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sorotan publik. Hal ini tidak terlepas dari pelaporan terhadap JK ke kepolisian usai berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

JK menyebut upaya pelaporan ke kepolisian tidak terlepas dari ulah pendukung-pendukung Jokowi yang disebut dengan “Termul" atau Ternak Mulyono. Pro dan kontra terhadap pernyataan JK soal termul Jokowi dan terakhir menyebut Jokowi bisa menjadi Gubernur DKI dan RI-1 atas jasa-jasa JK, terus menggaungkan panasnya dendam lama JK terhadap Jokowi.

Dia berpendapat, jika Jokowi hanya menanggapi dengan "saya ini bukan siapa-siapa dan hanyalah orang kampung" kini publik merasa teduh dengan pernyataan Wapres Gibran Rakabuming di sela-sela kunjungannya ke Papua. Gibran menyebut sosok JK sebagai senior, mentor, dan idolanya.

"Ya baik terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua dan ya, saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya," kata Gibran di sela-sela kunjungan kerjanya di Papua Barat Daya, Rabu (22/4/2026).

JAKARTA - Rismon Sianipar dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan penipuan dan perbuatan curang atas buku berjudul ‘Gibran End Game’. Laporan itu dibuat oleh mantan Ketua DPRD Morowali Irwan Arya ke Polda Metro Jaya.

Merespons laporan tersebut, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang buka suara. Jahmada mengaku belum mengetahui detail laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya.

“Saya Jahmada Girsang dan klienku Rismon menunggu tentang laporan itu, sebab kami tidak tahu pasal-pasal yang dilaporkan tentang peristiwa apa? Nanti pasti semua berjalan sesuai aturan hukum acara pidana yang baru,” kata Jahmada saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Diketahui, laporan yang dilayangkan Irwan Arya terhadap Rismon Sianipar itu teregister Nomor: LP/B/2952/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 April 2026.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran End Game di mana saya rencana membeli 200 hingga 300 buku dan baru membayar 60 buku," kata Irwan kepada wartawan Jumat (24/4/2026) malam.

Pelapor mengaku membeli buku Gibran End Game saat car free day di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Pembelian buku dilakukan atas dasar ketertarikan dengan materi buku yang dituliskan oleh Rismon Sianipar.

Pelapor sudah membeli 60 eksemplar buku dengan total nilai uang telah dibayar Rp6.002.500. Namun kemudian Rismon membuat pernyataan yang membuatnya terkejut bahwa buku yang ditulis bohong dan palsu.

“Dalam berjalannya seiring waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka Saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia,” ujar dia.

Dia menambahkan, dalam laporan itu ia turut menyerahkan bukti berupa pembayaran pembelian buku ‘Gibran End Game’. “(Bukti yang diserahkan) satu buku, yang kedua bukti pembayaran pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Irwan mencantumkan Pasal 492 UU 1/2023 dan/atau Pasal 486 KUHP tentang penipuan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra buka suara menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang meminta peradilan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus melibatkan hakim ad hoc. Yusril mengakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur keikutsertaan hakim ad hoc dalam menangani perkara tertentu.

Berkaitan dengan kasus ini, usulan Gibran tersebut tentu akan menjadi bahan penelaahan bagi pemerintah. "Dan ini nanti kami pemerintah tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden itu. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk menampung saran dan usulan yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Mantan Menteri Kehakiman ini menjelaskan bahwa secara eksplisit dalam keikutsertaan hakim ad hoc bisa dilakukan semisal seperti Pengadilan HAM hingga Pengadilan tindak pidana korupsi.

"Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kasus-kasus tertentu itu juga direkrut hakim ad hoc untuk menangani perkara-perkara tertentu itu saja. Dan untuk itu perlu ada diskusi antara pemerintah dengan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan saran dan usul Pak Wakil Presiden itu dapat kita tampung," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Gibran mendorong agar hakim ad hoc diikutsertakan mengadili perkara itu.

Seperti diketahui, berkas perkara dan tersangka dalam kasus Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Oditur Militer II-07 Jakarta. Dengan demikian, kasus ini akan disidangkan di pengadilan militer.

"Pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Saudara Andrie Yunus menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum," kata Gibran dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menemui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026). Seskab Teddy menyebutkan, pertemuan dengan Wapres Gibran dalam rangka silaturahmi.

“Masih di bulan Syawal dan dalam suasana Lebaran, pada Kamis malam, 2 April 2026, bertemu dengan Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, untuk bersilaturahmi di Istana Wakil Presiden,” kata Teddy dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (3/4/2026).

Teddy mengatakan, pertemuan dirinya bersama Wapres Gibran berlangsung selama 1,5 jam. Ada banyak hal dibahas termasuk kondisi terkini negara.

“Dalam pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam ini dibahas juga berbagai perkembangan terkini di Tanah Air,” ujar dia.

Dalam foto yang diunggah, terlihat Wapres Gibran mengenakan batik berwarna krem dan celana berwarna hitam. Sedangkan Seskab Teddy, terlihat mengenakan kemeja putih dan celana berwarna biru navy.

Terlihat keduanya berbincang di sebuah ruangan. Tampak Seskab Teddy sesekali mencatat di buku catatan yang ia bawa.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 H/2026 M tingkat kenegaraan yang akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah pihak lintas kementerian dan lembaga turut dilibatkan dalam rapat checking terakhir untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan tertib, aman, dan khidmat.

Direktur Penerangan Agama Islam pada Kemenag Muchlis M. Hanafi, mengungkapkan, rapat checking terakhir menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor menjelang hari pelaksanaan. Rapat tersebut digelar pada 19 Maret 2026 di Ruang Rapat Masjid Istiqlal, Jakarta.

“Rapat ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan Salat Idulfitri tingkat kenegaraan berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah,” ujar Muchlis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan Salat Idulfitri akan dilaksanakan pada 1 Syawal 1447 H. Waktu pelaksanaan dijadwalkan pukul 07.00 WIB hingga selesai. Pemerintah melalui sidang isbat pada 19 Maret 2026 telah menetapkan bahwa Idulfitri 1447 H bertepatan dengan 21 Maret 2026.

Muchlis menambahkan, tema yang diangkat pada pelaksanaan tahun ini adalah “Kemenangan Idulfitri Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan”. Tema tersebut diharapkan dapat menguatkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan harmoni di tengah masyarakat.

Ia juga menyampaikan, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming dalam pelaksanaan Salat Idulfitri kenegaraan telah dijadwalkan, sehingga diperlukan kesiapan maksimal, terutama dari sisi pengamanan, protokol, dan pelayanan jemaah.

Menurut Muchlis, keterlibatan berbagai pihak seperti unsur TNI, Polri, protokol kepresidenan, serta pengelola Masjid Istiqlal menjadi bagian penting dalam menyukseskan kegiatan ini. “Sinergi ini menjadi kunci agar pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai dengan standar kenegaraan,” katanya.

Plt Kasubdit Dakwah dan Hari Besar Islam Ali Sibromalisi, menjelaskan, rapat tersebut juga memastikan kesiapan teknis di lapangan, mulai dari alur kedatangan jemaah, penempatan saf, hingga pengaturan pintu masuk utama.

Ia menyebut, bahwa koordinasi difokuskan pada titik-titik krusial, termasuk pengamanan pintu masuk utama, kesiapan petugas, serta pengaturan arus jemaah agar tetap tertib dan nyaman. “Semua aspek teknis kita bahas secara detail, termasuk skenario pengamanan dan pengaturan jemaah, mengingat ini adalah kegiatan kenegaraan dengan kehadiran Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Ali.

Ali menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti TNI, Polri, Paspamres, pemerintah daerah, hingga unsur layanan publik seperti PLN, pemadam kebakaran, dan transportasi.

Selain itu, Ali menuturkan bahwa pengelola Masjid Istiqlal turut berperan aktif dalam menyiapkan aspek peribadatan, kebersihan, hingga kenyamanan jemaah selama pelaksanaan salat berlangsung.

“Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap pelaksanaan Salat Idulfitri tahun ini dapat berjalan lancar, khidmat, dan memberikan kesan baik bagi masyarakat,” tuturnya.

Sejumlah pihak yang diundang dan terlibat dalam rapat serta pelaksanaan kegiatan ini antara lain Wakil Menteri Agama, Direktur Jenderal Bimas Islam, jajaran staf ahli dan staf khusus Menteri Agama, Panglima Kodam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Komandan Paspamres, Sekretariat Militer Presiden, unsur pemerintah daerah, protokol Presiden dan Wakil Presiden, Biro Pers dan Media Istana, serta berbagai unsur pendukung lainnya termasuk pengelola Masjid Istiqlal dan media penyiaran nasional.

BALI - Kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Bali pada 12-13 Februari 2026 mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi Rampai Nusantara (RN) Bali. Sejak kedatangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis (12/2/2026), kehadiran Wapres Gibran disambut antusias.

Pengamanan dilakukan secara ketat oleh personel gabungan TNI, Polri, Korem 163/Wira Satya, serta Paspampres. Turut menyambut Gubernur Bali I Wayan Koster dan Ketua Rampai Nusantara Bali beserta pengurus lainnya.

Momentum kunjungan ini dimanfaatkan Rampai Nusantara Bali untuk menegaskan komitmen dan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Rampai Nusantara Bali Sudadi Murtadho (Bang Edo) menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kepedulian Wapres Gibran terhadap persoalan daerah, khususnya Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. “Kami dari Rampai Nusantara Bali menyambut dengan penuh kebanggaan kehadiran Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Edo dalam keterangannya.

“Beliau adalah representasi pemimpin muda yang visioner, responsif, dan dekat dengan rakyat. Kami tegak lurus mendukung kepemimpinan Prabowo–Gibran demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” sambungnya.

Ia juga menambahkan bahwa konsistensi Wapres dalam meninjau langsung kondisi lapangan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam rangkaian kunjungannya, Wapres Gibran turut menyoroti sektor pariwisata dan isu lingkungan, termasuk penanganan sampah di kawasan pantai Bali.

Sebelumnya, Wapres juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan demi menjaga citra Bali. “Sesuai arahan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, kami akan tindak lanjuti perintah Presiden Prabowo dengan terus memonitor sekaligus ikut serta dalam penanganan sampah di seluruh wilayah Bali," tegas Edo.

Pada Jumat (13/2/2026) pagi, Wapres didampingi pengurus Rampai Nusantara Bali melanjutkan agenda blusukan ke Pasar Badung dan tiba pukul 07.43 WITA. Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara ikut serta dalam rombongan.

Dalam kesempatan itu, Wapres meninjau satu per satu kios di lantai 1, mulai dari pedagang bumbu dapur, beras, daging, hingga kebutuhan pokok lainnya. Wapres mengecek langsung harga, stok, serta distribusi bahan pokok guna memastikan stabilitas menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Rampai Nusantara menilai kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata Bali, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.