JAKARTA - Identitas profesional Bhayangkara ditopang oleh Tri Brata — tiga sumpah kesetiaan kepada Tuhan, rakyat, dan negara — serta Catur Prasetya sebagai pedoman tugas. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang membedakan kepolisian demokratis dari aparatur represif era sebelumnya.

Analis Politik dan Hukum, Boni Hargens, menegaskan bahwa visi Polri Presisi — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan — dicanangkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai cetak biru transformasi menyeluruh institusi kepolisian Indonesia. Visi tersebut mencerminkan sebuah paradigma baru yang menempatkan Polri sebagai pelayan publik yang adaptif, akuntabel, dan berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Prediktif artinya Polri bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan berbasis intelijen dan analisis data. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kepolisian mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum eskalasi terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep smart policing yang diakui secara internasional sebagai standar kepolisian modern.

Responsibilitas dimaknai dalam konteks setiap tindakan aparat kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika profesi, dan moral publik. “Responsibilitas menuntut keberanian institusional untuk menindak pelanggaran internal, membangun mekanisme pengawasan yang efektif, serta memastikan bahwa penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan terukur,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Dia menuturkan, transparansi berkeadilan mengacu pada keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses hukum adalah prasyarat kepercayaan sosial. “Polri Presisi mendorong publikasi kinerja, keterbukaan anggaran, serta mekanisme pengaduan yang responsif — memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Boni mengatakan bahwa demokrasi substansial tidak dapat berdiri tanpa institusi penegak hukum yang independen, profesional, dan berkomitmen pada rule of law. Polri menempati posisi strategis dalam ekosistem demokrasi Indonesia. "Maka, dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu,” ujarnya.

“Oleh karenanya, kita patut mengapresiasi bahwa agenda reformasi Polri yang sudah berjalan mencerminkan perubahan multidimensional yang sungguh menyentuh aspek struktural, kultural, maupun kapasitas sumber daya manusia secara simultan dan berkelanjutan,” tambahnya.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu juga menengarai bahwa yang tak kalah penting adalah bagaimana Polri terus berusaha membangun harmonisasi antara kepolisian dan masyarakat. "Bagaimanapun, legitimasi kepolisian pada akhirnya ditentukan oleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Program community policing yang autentik tentunya menjadi tulang punggung strategi operasional Polri di tingkat daerah,” kata doktor filsafat lulusan terbaik dari Unversitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Dialog antara aparat dan warga, keterlibatan komunitas dalam identifikasi masalah keamanan lokal, serta respons yang cepat dan empatik terhadap laporan masyarakat adalah investasi jangka panjang dalam modal sosial kepolisian. "Polri yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kepercayaan publik adalah sumber otoritas sejati dalam negara demokrasi," pungkasnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak disalahgunakan oleh kepentingan tertentu yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan amanat di hadapan ribuan anggota Polri pada Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Prabowo mengatakan pembangunan demokrasi harus terus diperkuat dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Menurutnya, kritik memiliki peran penting sebagai pengingat sekaligus sarana evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki berbagai kebijakan.

"Kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi juga harus dijaga dari berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh berkembang menjadi kebencian ataupun perpecahan di tengah masyarakat. "Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berdiri di atas nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita."

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terus menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi nasional.

Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," ujarnya.

SURABAYA - Sebanyak 13 orang diamankan polisi dan digelandang lantaran diduga terlibat kerusuhan dalam demontrasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2026) malam. Mereka diduga sebagai provokator kericuhan dan melakukan pelemparan serta pengerusakan gedung tersebut.

Dalam demontrasi tersebut, 12 orang laki-laki dan satu orang lainnya adalah perempuan. Para perusuh tersebut digelandang ke area pusat komando personel pengamanan di area halaman gedung Grahadi.

Setelah didata dan digeledah, mereka diangkut ke truk polisi untuk dibawa ke MapolrestabesSsurabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya mengamankan belasan terduga pelaku perusuh pada Jumat malam.

Mereka diamankan setelah anak buahnya melakukan blokade membentuk barikade pasukan untuk mendorong mundur sisa massa demontran yang masih bertahan dan melakukan pelemparan serta pengerusakan.

"Masih dihitung ya, tapi sementara ini mungkin ada sekitar belasanlah,” kata Luthfie kepada awak media di depan Alun-alun Surabaya.

Sebelumnya, massa demontran menyampaikan orasi sejak sore. Namun situasi berubah menjadi mencekam ketika ada orasi yang mengajak peserta demontrasi untuk bergerak maju.

Salah satu demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah provinsi jawa timur, namun tidak terealisasi dan hingga terjadi kericuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya tahu adanya pihak yang membayar aksi-aksi demonstrasi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pun meyakini bahwa informasi tersebut akurat.

Hal tersebut disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

"Ya memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat," kata Dudung.

Dia pun mengatakan bahwa seiring dengan adanya informasi yang diterima Presiden Prabowo itu, terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan.

"Tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tanggapan saya, menurut saya informasi itu bisa benar adanya. Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," tutur Dudung.

Dudung berharap berbagai pihak mestinya membangun bangsa dengan pemikiran secara komprehensif. Dia pun berharap bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak dilihat dengan kacamata yang salah.

"Seperti MBG [program Makan Bergizi Gratis] ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang. Tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa," ujarnya.

Dudung mengatakan bahwa banyak manfaat yang dapat dirasakan dari program MBG. Menurutnya, 90% penerima manfaat MBG merasakan dampak positif. Tak hanya itu, dia juga mengatakan dampak positif dirasakan UMKM.

KSP pun mengatakan bahwa niat baik dari berbagai program pemerintah tidak serta-merta untuk popularitas. Akan tetapi, niat baik itu bertujuan mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang telah menyebut dirinya tahu dalang di balik aksi demonstrasi. Menurut Prabowo, pihak tersebut membayar aksi-aksi demo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

"Hati-hati loh, siapa yang bayar-bayar demo itu saya tahu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berdemonstrasi belakangan ini tidak mengerti akan tuntutan yang dilayangkan. Sehingga menurutnya, aksi tersebut telah dibayar.

"Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa. 'Ya kami dibayar dua ratus ribu'. Tapi saya tidak mengerti," tutur Prabowo.

JAKARTA - Di tengah menguatnya polarisasi politik dan maraknya penggunaan isu rakyat sebagai komoditas politik, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan deklarasi kebangsaan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026). Mereka ini terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia.

Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap bersama mahasiswa nasional untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa. Kemudian menolak infiltrasi kepentingan politik praktis , serta mengawal jalannya pembangunan nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat. Terima Rp20 juta, Muhammad Abdimaludin Dinonaktifkan dari Ketua BEM FH Universitas Bung Karno

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan gerakan mahasiswa saat ini sedang menghadapi tantangan serius berupa upaya-upaya penunggangan yang berpotensi menghilangkan independensi gerakan. Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu.

Menurutnya, independensi merupakan modal utama mahasiswa untuk tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan berintegritas. ”Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia," katanya.

Senada dengan itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis. Rifqi menambahkan pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional tidak berjalan secara eksklusif dan jauh dari aspirasi masyarakat.

"Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti semakin maraknya politik provokasi yang dinilai merusak kualitas demokrasi dan mengaburkan substansi persoalan bangsa. Ia melihat hari ini banyak pihak yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar popularitas pribadi.

Isu petani, buruh, pendidikan, hingga kemiskinan sering kali hanya dijadikan panggung politik. ”Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu," tegasnya.

Dalam deklarasinya, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis. Kedua, mengutuk dan menolak infiltrasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan.

Ketiga, menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi. Keempat, mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif. Kelima, mendesak implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo

Bagi gabungan Aliansi BEM Nasional, demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Mahasiswa, sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite.

Deklarasi yang disampaikan di Jatinegara tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa gerakan mahasiswa nasional ingin kembali menempatkan kajian, gagasan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi utama perjuangan. Di tengah derasnya arus politik yang kerap menjadikan ruang publik sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan.

JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Bambang Haryadi menyoroti pengakuan perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp20 juta. Dia yakin, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka .

"Tapi saya yakin tidak adalah sangkut pautnya dengan Mas Gibran. Saya yakin mungkin ya ada pihak-pihak lain kita tidak tahu," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Bambang menyatakan, pihaknya selalu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bambang, keduanya merupakan suatu kesatuan.

"Jadi jangan sampai ini isu-isu ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat satu apa jurang pemisahlah antara Presiden dan Wakil Presiden," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, "Karena prinsipnya Presiden dan Wakil Presiden sampai saat sekarang kami melihatnya sangat-sangat hubungannya sangat-sangat baik dan saling support satu sama lain gitu."

Sebelumnya, UBK menyebut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin mengakui telah menerima uang Rp20 juta terkait aksi unjuk rasa pada Senin (15/6/2026). Abdi juga menyebut uang itu didapatkan dari alumni UBK.

"Dia (Abdimaludin) sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," ujar Wakil Rektor III UBK Daniel Panda dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2026).

Dalam pengakuan yang sama, kata Daniel, Abdimaludin juga membagikan uang itu ke sejumlah mahasiswa. Beberapa di antaranya termasuk pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi di UBK.

Pemberian uang itu dilakukan pada Senin (15/6/2026) dini hari sebelum aksi dimulai. Uang itu diberikan dengan maksud untuk menggeser titik aksi dari yang semula di kawasan Istana ke kawasan Gedung DPR RI.

"Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI. Namun hal itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut," kata Daniel.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya tahu dalang di balik aksi demonstrasi. Menurut Prabowo, pihak tersebut membayar aksi-aksi demonstrasi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

"Hati-hati loh, siapa yang bayar-bayar demo itu saya tahu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berdemonstrasi belakangan ini tidak mengerti akan tuntutan yang dilayangkan. Sehingga menurutnya, aksi tersebut telah dibayar.

"Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa. 'Ya kami dibayar dua ratus ribu'. Tapi saya tidak mengerti," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa Indonesia ibarat sebuah tim sepak bola yang harus kompak dalam membangun timnya dan bersaing dengan tim atau negara lain. Terdapat posisi-posisi yang bisa diisi, termasuk sebagai suporter.

"Kalau kita dalam pertandingan, kita sebagai pendukung negara kita yang sedang bersaing dengan banyak negara. Kalau ada teman yang kurang, tim kita lagi main kurang bagus, tetap didukung," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa koreksi diperlukan agar tim bisa berkembang. Namun, jangan sampai terjadi kondisi yang tidak mendukung.

"Nanti setelah selesai baru dikoreksi. Jangan saat masih bermain di lapangan malah disoraki," ujar Prabowo.

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Muhammad Abdimaludin dari jabatan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno. Penonaktifan ini dilakukan menyusul dugaan penerimaan uang Rp20 juta yang saat ini tengah diusut pihak kampus.

"Sesuai dengan pernyataan Ibu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi ini selesai," ujar Wakil Rektor III Universitas Bung Karno, Daniel Panda, Selasa (23/6/2026).

Daniel mengatakan UBK tetap membentuk Tim Investigasi meski Muhammad Abdimaludin telah memberikan pengakuan. Tim tersebut akan mendalami kasus secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.

Selain itu, UBK juga akan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang terbukti melanggar aturan kampus sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sanksi akan dilihat berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut. Karena itu kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno," tandasnya.

Lihat video: TERKINI: MENGAKU TERIMA UANG TERKAIT DEMO Ketua BEM FH UBK Dinonaktifkan



Sebelumnya, Universitas Bung Karno telah memanggil Muhammad Abdimaludin terkait dugaan penerimaan uang Rp20 juta tersebut. Dalam pengakuannya, Abdimaludin menyebut menerima uang melalui seorang alumni yang disebut mendapatkannya dari aparat kepolisian.

Menurut pengakuannya, uang tersebut diberikan agar mahasiswa UBK mengalihkan aksi unjuk rasa pada Senin, 15 Juni 2026 ke kawasan Gedung DPR RI. Namun, mahasiswa UBK disebut tetap menggelar aksi di kawasan Istana atau Patung Kuda Monas. Aksi tersebut kemudian berujung pada pertemuan sejumlah mahasiswa dengan Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang setelah berunjuk rasa dan bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026). Sebagai mantan aktivis, Yusril mengaku sangat prihatin dengan adanya kejadian itu.

Namun, di satu sisi ia juga mengapresiasi mahasiswa UBK yang telah jujur kepada publik terkait kesalahan yang telah dia lakukan.

“Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu tapi ya kita menghargai juga mereka berterus terang, mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi,” kata Yusril saat diwawancarai di Ombudsman RI, Selasa (23/6/2026).

Ia mengungkapkan, dirinya sangat mendukung gerakan mahasiswa termasuk kebebasan berekspresi mereka. Menurut Yusril, gerakan mahasiswa adalah gerakan hati nurani dan moral yang dilakukan.

“Dan saya mendukung sebenarnya kegiatan mahasiswa itu sebagai satu gerakan moral yang kita support dan kita mendukung kebebasan mereka berekspresi dan sekaligus juga kita memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan hati nurani, gerakan moral,” ungkap dia.

Meski demikian, ia menegaskan kepada para mahasiswa agar bisa menjaga integritas mereka dalam gerakan yang dibuat. Yusril menyebut perjuangan mahasiswa harus murni dan memegang teguh prinsip serta tidak terpengaruh oleh apapun.

“Tapi juga sekaligus kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni. Jadi, karena itu tetaplah tegar memegang teguh prinsip-prinsip dan jangan mudah kita terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu,” tutur Yusril.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwasanya kebebasan berpendapat seperti mahasiswa sangat dihormati oleh pemerintah selama aksi tersebut dilakukan secara damai dan tetap menjaga ketertiban masyarakat.

“Sebenarnya kebebasan berekspresi menyampaikan pikiran dan pendapat itu dihormati oleh pemerintah dan kapanpun mahasiswa itu mau menyampaikan aksi unjuk rasa, sepanjang dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban masyarakat kapanpun mereka bisa lakukan,” pungkas Yusril.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyiapkan 4.057 personel gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen hari ini, Senin (22/6/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan ribuan personel tersebut disiagakan di sejumlah titik mulai dari kawasan Monas, Bundaran HI/Dukuh Atas, serta sekitar Gedung DPR/MPR RI dan Kementerian Kehutanan RI.

"Berdasarkan rencana pelayanan, personel yang dilibatkan terdiri dari 3.701 personel Polda Metro Jaya, 156 personel Polres, serta 200 personel BKO TNI," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Budi menekankan, ribuan personel disiapkan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

Pengamanan pun dilakukan secara humanis, persuasif, dan tetap mengedepankan keselamatan seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat pengguna jalan.

Selain pengamanan, personel juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, konvoi, pemblokiran jalan, hingga gangguan terhadap fasilitas umum.

“Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional melihat dinamika di lapangan. Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari sementara kawasan yang menjadi titik kegiatan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak,” jelasnya.

Budi juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara tertib, tidak mudah terprovokasi, tidak membawa barang berbahaya, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya.

“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban bersama. Silakan menyampaikan aspirasi sesuai aturan, namun tetap jaga keamanan, ketertiban, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA - Aksi unjuk rasa akan terjadi di dua titik di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini. Lokasi yang menjadi tempat demonstrasi itu berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menyebutkan demonstrasi pertama digelar pukul 10.00 WIB oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Silang Monas Barat.

“Untuk unjuk rasa kedua, dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Reforma Agraria (DPN KNARA) dan beberapa elemen masyarakat lainnya di Gedung DPR/MPR RI pukul 11.00 WIB,” kata Erlyn, Senin (22/6/2026).

Erlyn menyebutkan, dalam mengawal aksi unjuk rasa tersebut, sebanyak 3.761 personel gabungan dikerahkan. “Untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa, sebanyak 3.761 personel gabungan dikerahkan. Mulai dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, jajaran Polsek dan pihak terkait lainnya,” ujar dia.

Lihat video: Akar Masalah Sebab Demo Mahasiswa, Ubadilah: Karena Masa Depan Mereka Terancam



Sementara itu, rekayasa lalu lintas (lalin) di titik demonstrasi akan dilakukan situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Ia mengimbau masyarakat untuk mencari jalur alternatif lainnya.

Di sisi lain, ia juga mengimbau kepada seluruh massa aksi agar bisa menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Serta menghormati masyarakat umum lainnya. “Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya agar terhindar dari kemacetan,” jelasnya.

JAKARTA - Di hadapan pimpinan DPR, elemen mahasiswa memberikan peringatan keras kepada eksekutif untuk tidak coba-coba bermain-main dengan isu yang berkaitan dengan perut rakyat. Hal ini disampaikan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti Dhenni Ribowo usai menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dia meminta DPR sebagai lembaga legislatif menjadi penyambung lidah bagi suara-suara masyarakat, khususnya mahasiswa. Dia meminta pemerintah harus benar-benar mendengar tuntutan rakyat.

"Jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena," ujar Dhenni.

Dia mengungkap tuntutan yang telah disampaikan yakni berkaitan menjaga stabilitas ekonomi baik dari kebijakan fiskal maupun moneternya.

"Serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami, tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif," katanya.

"Tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya," sambungnya.