Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, memulai penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Lanjas senilai Rp48,55 miliar melalui peletakan batu pertama dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah relokasi.

"Kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus mendukung penataan wajah Kota Muara Teweh," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Barito Utara Junaidi di Muara Teweh, Rabu.

Menurut dia, pembangunan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026, Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Bupati mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Teweh Tahun 2022–2042, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Barito Utara Tahun 2024–2029.

Ruang lingkup pekerjaan, kata dia, meliputi penataan kawasan permukiman kumuh sepanjang 610 meter di RT 04, RT 05 dan RT 06 Kelurahan Lanjas, peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik, pelebaran serta peningkatan kualitas jalan, hingga pembangunan kawasan Waterfront City ataukawasan tepian air.

"Untuk tahun ini tahap pertama, panjang penanganan yang dilaksanakan mencapai 372 meter dari total perencanaan sepanjang 610 meter. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2027 agar seluruh kawasan dapat tertata secara menyeluruh," jelasnya.

Junaidi berharap pembangunan tersebut mampu mengurangi kawasan kumuh, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperbaiki aksesibilitas masyarakat, sekaligus menghadirkan kawasan tepian sungai yang lebih tertata, aman, nyaman, dan memiliki nilai estetika sebagai salah satu ikon baru Kota Muara Teweh.

Bupati Barito Utara Shalahuddin mengatakan pembangunan tersebut merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan penataan kawasan perkotaan yang lebih tertata, bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Hari ini menjadi saksi sejarah dimulainya proyek strategis penataan kawasan kumuh RT 04, RT 05, dan RT 06 Kelurahan Lanjas," ucap Bupati Shalahuddin.

Menurutnya, Kota Muara Teweh sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Barito Utara sudah selayaknya memiliki infrastruktur yang memadai sekaligus wajah kota yang lebih indah dan representatif.

Melalui proyek penataan kawasan kumuh tersebut, pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan lingkungan yang lebih sehat, peningkatan sanitasi, serta kawasan permukiman yang lebih layak huni.

"Pemerintah daerah terus berkomitmen menghadirkan tata ruang perkotaan yang lebih baik. Penataan kawasan ini bukan sekadar mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat," ujar Shalahuddin.

Pewarta: Kasriadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan konsep waterfront city sebagai upaya mengintegrasikan tata ruang laut dan darat guna menciptakan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP Kartika Listriana menyebutkan keterpaduan perencanaan antara ruang darat dan laut dimaksudkan untuk meminimalisir konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih kebijakan serta menciptakan efisiensi investasi.

"Sebagai modelling penataan ruang laut dan darat, KKP akan mengembangkan kawasan waterfront city yang terencana dan terintegrasi. Lokasi tersebut mencakup kawasan Sabang, Batang, Bitung, Morotai, Marunda, Semarang dan Surabaya," kata Kartika dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu dalam pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanografi Indonesia yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.

Pertemuan itu bersamaan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 KKP.

Kartika menyampaikan pengembangan waterfront city bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui pariwisata dan komersial, meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan ekosistem, serta menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan menarik bagi masyarakat.

"Waterfront city ini diselaraskan dengan pengembangan kawasan berbasis energi baru-terbarukan dan program penurunan emisi kota melalui transformasi kawasan urban pesisir," ujar Kartika.

Dikatakan selain integrasi antara darat, laut dan pulau kecil sebagai prasyarat utama pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, diperlukan juga penguatan jejaring dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi/akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pesisir khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan ruang laut.

"Pendekatan kolaboratif akan memastikan bahwa pengelolaan ruang laut tidak hanya efektif secara teknis namun juga inklusif, adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan tata ruang laut di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan. Salah satunya, Rencana Tata Ruang Laut Nasional telah masuk tahap pengintegrasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan direncanakan akan ditetapkan pada Desember 2025.

Tidak hanya itu, KKP juga telah menyelesaikan beberapa rencana zonasi di antaranya 17 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), 16 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), 44 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).

Integrasi penataan ruang laut yang dicanangkan dalam One Spatial Planning Policy ini menjadi salah satu bukti konkrit komitmen KKP yang kini memasuki usia ke-26 tahun untuk menyelaraskan pembangunan, menghindari tumpang tindih kebijakan, memberikan kemudahan investasi sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penataan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025