Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar tidak memerlukan penyesuaian dengan kebijakan terbaru pemerintah terkait WFH.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini jadwal ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang bekerja dari kantor mulai Senin hingga Rabu. Sementara pada Kamis dan Jumat diberlakukan WFH, namun tetap bisa berubah sesuai kebutuhan.

"Tapi ya nanti kita lihat kan tergantung turun-naiknya pekerjaan," katanya, Rabu (1/4/2026).

Jika beban kerja meningkat, dia meminta ASN tetap masuk kantor setiap hari. Sebaliknya, jika pekerjaan sedang tidak banyak, maka WFH bisa diterapkan, kecuali untuk layanan publik yang harus tetap berjalan langsung.

"Kalau pekerjaannya lagi tinggi, ya masuk dong tiap hari. Kalau pekerjaannya lagi turun, nggak ada pekerjaan kegiatan, kecuali yang layanan ya WFH," tutur KDM, sapaan akrab Dedi.

Menurutnya, sistem ini sudah berjalan cukup lama dan dinilai efektif dalam menjaga pelayanan sekaligus menekan penggunaan energi.

Oleh karena itu, pihaknya menilai Jawa Barat tidak perlu banyak penyesuaian jika kebijakan WFH diperluas, karena pola kerja tersebut sudah lebih dulu diterapkan di wilayahnya.

"[WFH] Kami sudah berjalan lama," katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, WFH yang sudah diujicobakan pada akhir 2025 lalu berhasil menyumbang penghematan hingga puluhan juta pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, mengatakan penghematan listrik dan operasional pendukung ASN saat menerapkan WFH berbeda-beda di setiap OPD. Namun, rata-rata, penghematan dari WFH itu mencapai 21,7%.

Dedi mencontohkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang penghematannya relatif rendah karena memiliki server yang tidak dapat dimatikan saat WFH, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola fasilitas layanan publik.

“Jadi ada penghematan terendah, ada penghematan tertinggi. Setda Gedung Sate misalnya, penghematan listriknya mencapai Rp29.201.432 per bulan,” katanya.

Angka tersebut didapat dari perbandingan biaya pembayaran listrik setiap bulan di Setda Gedung Sate sebelum dan sesudah menerapkan WFH.

“Selain penghematan listrik, ada juga penghematan operasional seperti penggunaan air dan operasional pendukung ASN di Setda Gedung Sate mencapai Rp57.367.496 dan setiap OPD itu jumlahnya berbeda-beda,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar tidak memerlukan penyesuaian dengan kebijakan terbaru pemerintah terkait WFH.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini jadwal ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang bekerja dari kantor mulai Senin hingga Rabu. Sementara pada Kamis dan Jumat diberlakukan WFH, namun tetap bisa berubah sesuai kebutuhan.

"Tapi ya nanti kita lihat kan tergantung turun-naiknya pekerjaan," katanya, Rabu (1/4/2026).

Jika beban kerja meningkat, dia meminta ASN tetap masuk kantor setiap hari. Sebaliknya, jika pekerjaan sedang tidak banyak, maka WFH bisa diterapkan, kecuali untuk layanan publik yang harus tetap berjalan langsung.

"Kalau pekerjaannya lagi tinggi, ya masuk dong tiap hari. Kalau pekerjaannya lagi turun, nggak ada pekerjaan kegiatan, kecuali yang layanan ya WFH," tutur KDM, sapaan akrab Dedi.

Menurutnya, sistem ini sudah berjalan cukup lama dan dinilai efektif dalam menjaga pelayanan sekaligus menekan penggunaan energi.

Oleh karena itu, pihaknya menilai Jawa Barat tidak perlu banyak penyesuaian jika kebijakan WFH diperluas, karena pola kerja tersebut sudah lebih dulu diterapkan di wilayahnya.

"[WFH] Kami sudah berjalan lama," katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, WFH yang sudah diujicobakan pada akhir 2025 lalu berhasil menyumbang penghematan hingga puluhan juta pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, mengatakan penghematan listrik dan operasional pendukung ASN saat menerapkan WFH berbeda-beda di setiap OPD. Namun, rata-rata, penghematan dari WFH itu mencapai 21,7%.

Dedi mencontohkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang penghematannya relatif rendah karena memiliki server yang tidak dapat dimatikan saat WFH, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola fasilitas layanan publik.

“Jadi ada penghematan terendah, ada penghematan tertinggi. Setda Gedung Sate misalnya, penghematan listriknya mencapai Rp29.201.432 per bulan,” katanya.

Angka tersebut didapat dari perbandingan biaya pembayaran listrik setiap bulan di Setda Gedung Sate sebelum dan sesudah menerapkan WFH.

“Selain penghematan listrik, ada juga penghematan operasional seperti penggunaan air dan operasional pendukung ASN di Setda Gedung Sate mencapai Rp57.367.496 dan setiap OPD itu jumlahnya berbeda-beda,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong Kabupaten/Kota agar ikut melaksanakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan daerahnya masing-masing.

Dedi mengatakan dengan bekerja dari rumah menjadi salah satu cara efisiensi anggaran dengan menekan biaya penggunaan air, listrik, dan alat tulis kantor (ATK) terutama bagi daerah yang kesulitan fiskal.

“Kayaknya Kabupaten Bogor tidak, masih cukup APBD nya, tapi kayak Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, Majalengka ya itu harus WFH, kalau tidak beban anggarannya berat, Provinsi saja WFH,” ujar Dedi, Senin (3/11/2025).

Di lingkungan Pemprov Jabar sendiri, WFH rencananya akan mulai diterapkan satu minggu satu kali dan akan dimulai pada Kamis pekan ini. "Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Dedi Supandi mengatakan surat edaran bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan WFH sudah dikeluarkan.

“Intinya yang bulan November ini, WFH satu hari bagi seluruh perangkat daerah. Kecuali yang melaksanakan pelayanan langsung, itu enggak termasuk. Kemarin kita pertimbangannya hari Kamis kenapa? dikhawatirkan kalau hari Senin atau hari Jumat ini malahan banyak dipergunakan untuk anggapan weekend. Nanti tidak fresh, makanya kita ambil di posisi tengah sebagai upaya untuk mempertahankan output kinerja," katanya.

Dia mengatakan, uji coba WFH satu hari tersebut akan dilaksanakan selama November 2025, kemudian pada Desember 2025 akan dilakukan uji coba WFH 50 persen, kemudian setelah itu akan langsung dilakukan evaluasi.

"Nanti setiap perangkat daerah setelah satu bulan ini akan kita evaluasi, berapa sebetulnya efisiensi yang bisa diterapkan dari WFH ini. Misalnya terjadi efisiensi pemakaian listrik, internet, dan air," katanya.