Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengumumkan kebijakan terkait dengan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari ini, Selasa (31/3/2026). Rencananya WFH akan diterapkan selama satu hari dalam sepekan.

Rencana pengumuman resmi kebijakan WFH ini sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Adapun, kebijakan WFH diberlakukan dalam rangka efisiensi energi di tengah dinamika global.

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” kata Tito saat di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah terkait dengan penerapan WFH. Namun, dia enggan memberikan bocoran terkait dengan detil penerapan kebijakan tersebut.

“Iya, pasti ada [imbauan ke pemda],” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan [kebijakan WFH] sebelum akhir bulan [Maret],” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Efisiensi Energi

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema WFH rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, untuk pekerja di sektor swasta, kebijakan WFH hanya bersifat imbauan.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFH hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

Dampak WFH

Sementara itu, kalangan pengusaha menilai kebijakan WFH hanya akan menjadi solusi jangka pendek dalam upaya menekan konsumsi BBM di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan kebijakan WFH terbukti berdampak dalam menekan konsumsi BBM, terutama saat mobilitas dibatasi pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, dia menilai WFH bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara yang efektif untuk sektor tertentu seperti jasa dan perkantoran di kota besar.

“Namun WFH bukan solusi struktural, ini adalah langkah jangka pendek yang efektif untuk sektor-sektor tertentu, terutama jasa dan perkantoran di kota besar. Kadin mendukung penerapannya secara selektif dan fleksibel, terutama di kota-kota dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Jakarta, sembari tetap menjaga produktivitas dan iklim usaha,” kata Erwin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk itu, Kadin mendorong sejumlah kebijakan prioritas untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari penguatan cadangan minyak strategis, percepatan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan operasional, khususnya armada logistik dan transportasi umum.

Selain itu, sambung Erwin, Kadin menilai perlu adanya efisiensi energi di sektor industri, termasuk insentif bagi perusahaan yang menerapkan audit dan manajemen energi. Serta, penguatan kapasitas kilang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.

Terlebih, dia mengingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menekan rantai pasok energi global dan memicu kenaikan harga BBM, yang pada akhirnya membebani anggaran negara serta meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri.

Erwin menyebut konflik di Timur Tengah memberikan tekanan pada rantai pasok energi global karena kawasan tersebut menyumbang sekitar 30%–35% pasokan minyak dunia, sehingga setiap eskalasi langsung memengaruhi sentimen pasar dan mendorong kenaikan harga minyak mentah.

“Bagi Indonesia, yang masih mengimpor sekitar 40% kebutuhan minyaknya, kenaikan harga minyak global otomatis membebani APBN melalui subsidi energi, sekaligus meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri,” ujarnya.

Catatan terkait dengan rencana penerapan WFH juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani. Dia menilai wacana kebijakan WFH perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu merancang desain kebijakan yang jelas serta memetakan dampaknya terhadap berbagai aspek, termasuk produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

“Jika wacana [WFH] ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Pasalnya, Shinta menuturkan sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja agar aktivitas produksi dan distribusi berjalan optimal.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti teknologi informasi dan profesi kreatif lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, tergantung pada jenis aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan.

“Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” lanjutnya.

Untuk itu, Apindo menilai perlu adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu mencapai tujuan.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi dampak dari kebijakan WFH terhadap ekonomi cenderung terbatas dan tidak merata. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, juga diperkirakan hanya berkontribusi kecil apabila dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional yang lebih banyak dari sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

"Dari sisi sektoral, yang paling terdampak justru sektor transportasi dan aktivitas penunjangnya, seperti angkutan umum, ride-hailing, hingga sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja," ujar ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, Yusuf turut memperkirakan sektor ritel serta makanan dan minuman di kawasan perkantoran berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya lalu lintas pekerja.

Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah. "Jadi efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sektor usaha bakal terdampak akibat kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari sepekan untuk aparatur sipil negara (ASN).

Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi bahwa dampak dari kebijakan itu terhadap ekonomi cenderung terbatas dan tidak merata. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, juga diperkirakan hanya berkontribusi kecil apabila dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional yang lebih banyak dari sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

"Dari sisi sektoral, yang paling terdampak justru sektor transportasi dan aktivitas penunjangnya, seperti angkutan umum, ride-hailing, hingga sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja," ujar ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, Yusuf turut memperkirakan sektor ritel serta makanan dan minuman di kawasan perkantoran berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya lalu lintas pekerja.

Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah. "Jadi efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan," ujarnya.

Dampak Minim ke APBN

Adapun dampak penghematan dari skema WFH kepada disiplin fiskal diperkirakan terbatas. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas defisit APBN tahun ini di bawah 3% terhadap PDB.

Menurut Lembaga Penyilidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), kebijakan WFH satu hari selama sepekan menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk turut memotong anggaran belanja jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Untuk menjaga defisit rasanya [WFH satu hari] tidak akan terlalu besar dampaknya karena anggaran yang direalokasikan tidak terlalu signifikan. Akan cukup berdampak apabila pemerintah memotong anggaran yang memakan anggaran fiskal cukup besar, seperti MBG dan KDMP," terang ekonom LPEM UI Teuku Riefky kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai pengaruh kebijakan WFH sehari kepada komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% cenderung kecil apabila tanpa dibarengi dengan memotong anggaran jumbo.

"Tanpa rincian teknis mengenai cakupan pegawai, keterlibatan swasta, dan lama penerapan, belum tepat memberi angka pasti. Alasannya, penghematan dari kerja dari rumah terutama hanya menyasar sebagian belanja operasional dan sedikit menahan laju konsumsi BBM," terang Josua kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain anggaran belanja jumbo, Josua turut menyinggung besarnya bunga utang yang merupakan belanja wajib pemerintah setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Bisnis, estimasi anggaran yang sudah dipakai pemerintah untuk membayar bunga utang mencapai Rp99,8 triliun atau 28,% dari total belanja pemerintah sampai dengan 28 Februari 2026 (Rp346,1 triliun).

Oleh sebab itu, Josua memandang bahwa skema kerja dari rumah ini hanya alat bantu untuk menahan pelebaran tekanan fiskal. Penentu utamanya tetap tiga hal, yaitu berapa lama harga minyak bertahan tinggi, seberapa besar tekanan rupiah, dan seberapa kuat pemerintah menambah penerimaan.

"Bila harga minyak bertahan sangat tinggi lebih lama, kerja dari rumah saja jelas tidak cukup dan harus ditopang oleh efisiensi belanja yang lebih luas, tambahan penerimaan komoditas, serta pengelolaan pembiayaan yang sangat disiplin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk ASN sehari dalam sepekan guna menghemat BBM.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026). Tito mengatakan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada kemarin, Selasa (24/3/2026) secara virtual dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.

"Kami sudah sepakat kemarin, rapat, itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah senario, termasuk juga WFH satu hari per Minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito.

Namun, menurutnya kebijakan itu baru akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Apabila Prabowo menyepakati maka kebijakan WFH sehari dalam sepekan bagi ASN akan diluncurkan.

"Setelah nanti Pak Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, Atau Mensesneg, Saya enggak tahu," ujar Tito.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan wacana WFH sehari dalam sepekan merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerapan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan bisa menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen per hari.

"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira," ujarnya ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan WFH yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.

SHUTTERSTOCK/ANDRI WAHYUDI Ilustrasi BBM, penyaluran BBM di SPBU. Isi BBM Pertamina lebih baik dengan nominal ganjil?

Kebijakan ini akan diberlakukan usai libur Hari Raya Idul Fitri 2026.

Penerapan fleksibilitas kerja tersebut menjadi respons atas gangguan pasokan dan tingginya harga minyak global imbas perang di Timur Tengah.

Purbaya menuturkan, WFH hanya diterapkan satu hari dalam sepekan karena mempertimbangkan efektivitas kerja.

Menurut dia, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal jika penerapan WFH terlalu lama.

"WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH," ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan teknis pelaksanaan WFH masih dalam tahap penyusunan.

Namun, kebijakan tersebut dipastikan mulai berlaku setelah Lebaran.

"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan," ungkap dia.

Ia menambahkan, kebijakan ini akan berlaku bagi ASN dan didorong untuk diterapkan di sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik tetap harus berjalan normal.

Pelaksanaan WFH ini akan dikoordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"(Berlaku untuk) ASN maupun himbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemnaker dan Mendagri," ucap Airlangga.

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong Kabupaten/Kota agar ikut melaksanakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan daerahnya masing-masing.

Dedi mengatakan dengan bekerja dari rumah menjadi salah satu cara efisiensi anggaran dengan menekan biaya penggunaan air, listrik, dan alat tulis kantor (ATK) terutama bagi daerah yang kesulitan fiskal.

“Kayaknya Kabupaten Bogor tidak, masih cukup APBD nya, tapi kayak Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, Majalengka ya itu harus WFH, kalau tidak beban anggarannya berat, Provinsi saja WFH,” ujar Dedi, Senin (3/11/2025).

Di lingkungan Pemprov Jabar sendiri, WFH rencananya akan mulai diterapkan satu minggu satu kali dan akan dimulai pada Kamis pekan ini. "Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Dedi Supandi mengatakan surat edaran bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan WFH sudah dikeluarkan.

“Intinya yang bulan November ini, WFH satu hari bagi seluruh perangkat daerah. Kecuali yang melaksanakan pelayanan langsung, itu enggak termasuk. Kemarin kita pertimbangannya hari Kamis kenapa? dikhawatirkan kalau hari Senin atau hari Jumat ini malahan banyak dipergunakan untuk anggapan weekend. Nanti tidak fresh, makanya kita ambil di posisi tengah sebagai upaya untuk mempertahankan output kinerja," katanya.

Dia mengatakan, uji coba WFH satu hari tersebut akan dilaksanakan selama November 2025, kemudian pada Desember 2025 akan dilakukan uji coba WFH 50 persen, kemudian setelah itu akan langsung dilakukan evaluasi.

"Nanti setiap perangkat daerah setelah satu bulan ini akan kita evaluasi, berapa sebetulnya efisiensi yang bisa diterapkan dari WFH ini. Misalnya terjadi efisiensi pemakaian listrik, internet, dan air," katanya.