JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Eks Head of Social Security and License Wilmar Group M. Syafei terkait kasus suap vonis lepas terdakwa korporasi dalam perkara ekspor crude palm oil (CPO). Vonis terhadap Syafei ditambah dua tahun setelah pengadilan tingkat pertama menghukum dengan pidana penjara enam tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Syafe'i tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun," tulis amar putusan tersebut, dilihat Rabu (22/4/2026).

Selain pidana penjara, denda yang dijatuhkan juga diperberat menjadi Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan. Dalam putusannya, PT DKI Jakarta menyatakan Syafei terbukti melakukan suap, namun tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Putusan ini dibacakan pada Senin 20 April 2026 oleh Hakim Ketua Subachran Hardi Mulyono dengan Hakim Anggota Edi Hasmi dan Sondang Marpaung. Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis M Syafei dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 100 hari.

Dalam perkara ini, Syafei, Marcella Santoso dan Ariyanto dinyatakan terbukti bersama-sama melakukan suap untuk membuat hakim memutus vonis lepas terhadap terdakwa korporasi kasus itu. Tak hanya itu, khusus Marcella Santoso dan Ariyanto juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Total suap pengurusan perkara itu senilai USD 4 juta atau setara Rp60 miliar berdasarkan kurs saat tindakan suap terjadi. Hakim menyebut USD2 juta diberikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara suap itu dengan terdakwa korporasi.

Susunan majelis hakim saat itu di antaranya Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Suap itu membuat Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group bebas dalam tindak pidana yang didakwakan jaksa. Sementara, USD 2 juta sisanya dinikmati Marcella dan Ariyanto untuk kepentingan pribadi.

JAKARTA - PT Mentaya Sawit Mas dan PT Karunia Kencana Permai ( Wilmar Group ) di Kalteng mengoperasikan dua kawasan high conservation value (HCV) seluas 5.211 hektare sebagai sekolah alam . Inisiatif ini bertujuan menumbuhkan kepedulian pelajar terhadap hutan dan kelestarian lingkungan .

Melalui program ini, Wilmar menyediakan berbagai fasilitas dan aktivitas edukatif di kawasan Eco Trail HCV, seperti pengenalan tumbuhan dan satwa liar dilindungi, edukasi nilai-nilai konservasi, serta kegiatan survival ringan seperti berjalan di sepanjang jungle track. Para siswa juga diajak mengimplementasikan pelajaran sekolah secara langsung di alam terbuka.

“Inisiatif ini bertujuan agar siswa mendapatkan pengalaman dan belajar langsung tentang alam,” kata Manager HCV Wilmar Central Kalimantan Project Moch Dasrial melalui keterangan pers, Senin (9/2/2026).

Peduli Pendidikan, Wilmar Sediakan Sekolah Berkualitas di Perkebunan Sawit

Program edukasi ini mulai dijalankan sejak 2021. Selama 2023-2025, kegiatan ini telah diikuti oleh 1.277 siswa. Mulai 2024, perusahaan menggandeng Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah untuk memperkaya kegiatan, dengan pendampingan langsung dari penyuluh BKSDA. Para siswa diperkenalkan lebih dalam pada fungsi kawasan konservasi, jenis-jenis flora dan fauna dilindungi, serta ancaman terhadap ekosistem hutan.

Dasrial menjelaskan, satwa yang diperkenalkan meliputi orangutan, buaya muara, rangkong, rusa sambar, dan berbagai satwa liar lainnya. mereka juga diajak memahami ancaman perburuan dan pembukaan lahan terhadap kelestarian habitat. “Sesi ini menjadi pembuka wawasan, khususnya bagi siswa SD yang baru pertama kali mengunjungi kawasan konservasi,” ujarnya.

Usai pemaparan, peserta diajak menjelajahi jalur konservasi sekitar satu kilometer. Di sepanjang rute, petugas menjelaskan peran penting pohon-pohon lokal, jenis burung endemik, dan jejak satwa liar.

Puncak kegiatan adalah penanaman pohon sebagai simbol pembelajaran konservasi. Setiap kegiatan melibatkan sekitar 100 bibit pohon. Di antaranya, Balau merah (Shorea balangeran), durian (Durio zibethinus), gaharu tanduk (Aquilaria beccariana), nangka monyet (Artocarpus rigidus), dan jambu-jambuan (Syzygium pendens).

Sejak program ini dimulai, total 2.480 pohon telah ditanam bersama para siswa. “Jenis Shorea balangeran termasuk kategori Critically Endangered (CR) menurut IUCN. Sementara jenis lain berfungsi sebagai pakan satwa liar di area HCV,” jelasnya.

Dia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya menanamkan kecintaan terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi Environment, Health, and Safety (EHS) bagi siswa, khususnya dalam memahami pentingnya, keselamatan kerja dasar, dan perilaku hidup sehat. Selain itu, kegiatan ini turut melatih karakter kepemimpinan, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Suasana penuh semangat tampak saat para siswa bergotong royong menanam pohon bersama dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kerja sama yang baik. 10 Ayat Al Quran tentang Menjaga Lingkungan Hidup, Simak Ya!

Program sekolah alam Wilmar menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi anak-anak di usia dini. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga merasakan langsung bahwa alam adalah ruang belajar terbaik, tempat mereka belajar mengamati, bertanya, dan memahami kehidupan. “Setiap bibit yang mereka tanam menjadi simbol harapan bagi masa depan tentang kesabaran, tanggung jawab, dan cinta terhadap bumi,” terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan uang ganti rugi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari kasus korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Penyerahan dilakukan simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kejaksaan Agung, Senin (20/10/2025)., disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui dalam putusan Mahkamah Agung vonis korupsi ditetapkan pada 3 perusahaan yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka. Total ganti rugi uang pengganti dari tiga perusahaan itu mencapai Rp 17.708.848.926.661,40. Sedangkan total nilai yang baru disetorkan ke negara adalah Rp 13.255.244.538.149.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kenapa terjadi selisih besaran uang yang disetorkan ke negara. Kata dia, ada dua perusahaan yang meminta penundaan kewajiban mereka, yaitu Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.

"Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah Rp 4,4 triliun, akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan cicilan," kata Burhanuddin, dikutip Selasa (21/10/2025).

Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan Agung menyetujui penundaan kewajiban dan mencicil ganti rugi itu, karena situasi perekonomian. Tapi, dua perusahaan itu harus memenuhi satu syarat, yaitu menyerahkan kebun sawitnya ke negara sebagai jaminan

"Mereka harus menyerahkan kepada kami kebun sawitnya menjadi tanggungan kami Rp4,4 triliunnya," kata Burhanuddin.

Dari rincian total kerugian yang sudah diserahkan ke negara senilai Rp13,225 triliun tersebut, sebanyak Rp 11,88 triliun berasal dari dari Wilmar Group, Permata Hijau Group 186 miliar, dan Musim Mas Rp 1,8 triliun.

Sedangkan kewajiban ganti rugi berdasarkan putusan Mahkamah Agung, mencapai Rp 17,708 triliun. Dengan rincian Wilmar Group Rp 11,880 Triliun, Musim Mas Rp 4,89 triliun, Permata Hijau Group Rp 937,5 miliar.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung menegaskan, akan terus melakukan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian rakyat dan ekonomi negara. Menurutnya sudah ada beberapa perkara hukum yang ditindak seperti korupsi garam, korupsi gula, dan korupsi baja.

Kronologi Hingga MA Anulir Vonis PN Jakarta Pusat

Sebelumnya, 5 terdakwa telah divonis hukum penjara atas perkara itu. Kejagung juga menetapkan 3 perusahaan yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Dikutip dari keterangan di situs resmi Kejagung, saat itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya menilai Terdakwa Wilmar Group bersama Terdakwa Permata Hijau Group dan Terdakwa Musim Mas Group terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Udang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

JPU dalam tuntutannya lalu meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda masing-masing terdakwa korporasi sebesar Rp1 miliar. Kepada Terdakwa Wilmar Group, JPU menuntut pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti (UP) atas kerugian perekonomian negara sebesar Rp11.880.351.802.619. Lalu kepada Musim Mas Group Rp4,89 triliun, dan Rp937,558 miliar kepada Permata Hijau Group.

Namun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) PN Jakarta Pusat kala itu (19 Maret 2025) memutuskan, korporasi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Tapi tidak menganggap perbuatan itu suatu tindak pidana.

JPU kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Tercatat di situs resmi Mahkamah Agung, tanggal Diterima Kepaniteraan MA atas kasasi ini adalah Rabu, 30 April 2025, untuk perkara terdakwa PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Musim Mas (d.h. PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas / PT Musim Semi Mas), dengan

Sedangkan untuk terdakwa PT Nagamas Palmoil Lestari (Permata Hijau Group) tanggal Diterima Kepaniteraan MA adalah pada Jumat, 2 Mei 2025.

Di sisi lain, pada 13 April 2025, Kejagung menyatakan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) M Arif Nuryanta (MAN) diduga menerima suap Rp60 miliar untuk mengatur putusan lepas dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dengan terdakwa korporasi.

MA Anulir Vonis Lepas, Wilmar Cs Harus Bayar Rp17,7 Triliun

Dan, pada 15 September 2025, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait vonis lepas atas perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO/ minyak sawit mentah) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Ketua Majelis dalam Putusan MA ini adalah Dengan Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto.

"Amar Putusan: Kabul JPU=Kabul, Batal JF (batal judex factie, membatalkan putusan: PN atau Pengadilan Tinggi), Adili Sendiri, Terbukti Passal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU TPK," demikian petikan Putusan MA tertanggal 15 September 2025 itu.

Ketiga perusahaan diputus harus membayar uang pengganti sebesar Rp17.708.848.926.661,40.

Putusan itu menetapkan para terdakwa membayar denda masing-masing Rp1 miliar. Jika tidak dibayar, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.

Apabila harta benda itu tidak mencukupi untuk membayar denda, maka harta Personal Pengendali dapat disita dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut.

Wilmar diputus membayar uang pengganti senilai Rp11.880.351.801.176,11. Berasal dari keuntungan yang tidak sah Rp1.693.219.880.621, kerugian keuangan negara Rp1.658.195.109.817,11 serta kerugian sektor usaha dan rumah tangga Rp8.528.936.810.738.

Sedangkan PT Musim Mas harus membayar uang pengganti berupa keuntungan yang tidak sah Rp626.630.516.604, kerugian keuangan negara Rp1.107.900.841.612,08, kerugian sektor usaha dan rumah tangga Rp3.156.407.585.578 dengan total sejumlah Rp4.890.938.943.794,08 dikompensasikan dengan uang yang dititipkan oleh para terdakwa kepada RPL Jampidsus sebesar Rp1.188.461.774.662,2 untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

"Selanjutnya disetorkan kepada Kasa Negara dengan kekurangannya diperhitungkan dengan aset-asetnya yang telah disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi membayar, harta benda personal pengendali dilakukan penyitaan untuk dilelang. Apabila masih belum mencukupi, diganti pidana penjara masing-masing 10 tahun," demikian petikan putusan atas PT Musim Mas.

Sedangkan PT Musim Mas harus membayar uang pengganti berupa keuntungan yang tidak sah Rp626.630.516.604, kerugian keuangan negara Rp1.107.900.841.612,08, kerugian sektor usaha dan rumah tangga Rp3.156.407.585.578 dengan total sejumlah Rp4.890.938.943.794,08 dikompensasikan dengan uang yang dititipkan oleh para terdakwa kepada RPL Jampidsus sebesar Rp1.188.461.774.662,2 untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

"Selanjutnya disetorkan kepada Kasa Negara dengan kekurangannya diperhitungkan dengan aset-asetnya yang telah disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi membayar, harta benda personal pengendali dilakukan penyitaan untuk dilelang. Apabila masih belum mencukupi, diganti pidana penjara masing-masing 10 tahun," demikian petikan putusan atas PT Musim Mas.

Sementara, terdakwa PT Nagamas Palmoil Lestari yang merupakan bagian dari Permata Hijau Group harus bayar uang pengganti sebesar Rp937.558.181.691,26. Yaitu dari keuntungan yang tidak sah Rp124.418.318.216, kerugian keuangan negara Rp186.430.960.865,26, kerugian sektor usaha dan rumah tangga Rp626.708.902.610. Dengan total sejumlah Rp 937.558.181.691,26.

"Untuk selanjutnya disetorkan kepada kas negara dan kekurangannya diperhitungkan dengan aset-asetnya yang telah disita untuk dilelang. Apabila tidak mencukupi membayar, harta benda personal pengendali dilakukan penyitaan untuk dilelang. Apabila masih belum mencukupi, diganti pidana penjara selama 3 tahun," bunyi putusan atas PT Nagamas Palmoil Lestari.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan telah resmi menerima uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya sejumlah Rp 13.25 triliun dari Kejaksaan Agung.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, seluruh dana hasil penagihan tindak pidana korupsi itu langsung masuk ke kas negara melalui pos penerimaan negara bukan pajak alias PNBP.

"Iya, PNBP, penerimaan. Nanti kan di ALCO (Assets Liabilities Committee) dilaporkan, diupdate," kata Luky, Senin (20/10/2025).

Dengan adanya tambahan dana yang masuk ke kas negara melalui pos PNBP itu, Luky memastikan, setoran penerimaan negara akan mengalami peningkatan pada tahun ini. Terutama dalam mengganti pos PNBP yang saat ini hilang akibat dialihkan ke BPI Danantara, yaitu kekayaan negara dipisahkan (KND) atau dividen dari BUMN.

"Nanti di ALCO berikutnya akan kelihatan berapa totalnya," tegas Luky.

Meski begitu, Luky menegaskan, setoran penerimaan negara itu tidak serta merta bisa digunakan untuk penggunaan belanja negara tertentu. Ia menekankan, penggunaannya akan terus disesuaikan dengan alokasi belanja negara yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2025.

"Kayak uangnya kan masuk dompet nih, emang tahu Rp 10 ribu langsung buat apa? kan masuk dulu semua, nanti dipakai buat apa, enggak di earmarks," kata Luky.

Sebagaimana diketahui, total dana Rp 13,25 triliun itu tercatat berasal dari Wilmar Group menyerahkan uang kerugian negara terbesar, yakni Rp 11,88 triliun. Sementara itu, Musim Mas menyerahkan Rp 1,18 triliun dan Permata Group Rp 186,43 miliar.

"Para terdakwa Wilmar Grup dengan total Rp 11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp 186 miliar, dan Musim Mas Rp 1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah Rp 4,4 triliun akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan dengan cicilan," kata Jaksa Agung ST Burhannudin, dalam konferensi pers.

Burhanuddin pun meminta agar perusahaan-perusahaan ini segera mengembalikan kekurangan pembayarannya.

"Tapi kami juga meminta pada mereka tepat waktu. Kami tidak mau, ini berkepanjangan sehingga kerugian tidak segera kami kembalikan," paparnya.

Sebagai catatan, Wilmar, Musim Mas dan Permata Group terlibat kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO/ minyak sawit mentah) dan turunannya. Ketiganya diputuskan bersalah.

Wilmar diputus membayar uang pengganti senilai Rp11.880.351.801.176,11. Berasal dari keuntungan yang tidak sah Rp1.693.219.880.621, kerugian keuangan negara Rp1.658.195.109.817,11 serta kerugian sektor usaha dan rumah tangga Rp8.528.936.810.738.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan memanfaatkan uang rampasan Kejaksaan Agung dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit untuk renovasi sekolah dan kampung nelayan.

Penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya itu sejumlah Rp 13,25 triliun. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung oleh Prabowo.

"Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih, dan kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp 22 miliar itu berapa kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus," kata Prabowo dalam acara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya sejumlah Rp 13.255.244.538.149 di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dari besaran uang tersebut, tercatat Wilmar Group menyerahkan uang kerugian negara terbesar, yakni Rp 11,88 triliun. Sementara itu, Musim Mas menyerahkan Rp 1,18 triliun dan Permata Group Rp 186,43 miliar.

"Para terdakwa Wilmar Grup dengan total Rp 11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp 186 miliar, dan Musim Mas Rp 1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah Rp 4,4 triliun akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan dengan cicilan," kata Jaksa Agung ST Burhannudin, dalam konferensi pers

Burhanuddin pun meminta agar perusahaan-perusahaan ini segera mengembalikan kekurangan pembayarannya.

"Tapi kami juga meminta pada mereka tepat waktu. Kami tidak mau, ini berkepanjangan sehingga kerugian tidak segera kami kembalikan," paparnya.

Sebagai catatan, Wilmar, Musim Mas dan Permata Group terlibat kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO/ minyak sawit mentah) dan turunannya. Ketiganya diputuskan bersalah.

Wilmar diputus membayar uang pengganti senilai Rp11.880.351.801.176,11. Berasal dari keuntungan yang tidak sah Rp1.693.219.880.621, kerugian keuangan negara Rp1.658.195.109.817,11 serta kerugian sektor usaha dan rumah tangga Rp8.528.936.810.738.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan memanfaatkan uang rampasan Kejaksaan Agung dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit untuk renovasi sekolah dan kampung nelayan.

Penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya itu sejumlah Rp 13,25 triliun. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung oleh Prabowo.

"Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih, dan kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp 22 miliar itu berapa kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus," kata Prabowo dalam acara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]