Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi kepada angkutan barang bermuatan komoditas ekspor—impor agar dikecualikan dari pembatasan selama Lebaran 2026.

Ketua Umum MTI Pusat Haris Muhammadun menyampaikan, pemerintah perlu mengambil strategi pembatasan operasional yang selektif dengan mengurangi jenis dan jumlah barang yang harus dibatasi.

Pasalnya waktu 16-17 hari pelarangan operasional truk sumbu tiga atau lebih dengan muatan tertentu dinilai cukup lama. Menurut MTI, pembatasan cukup dilakukan sampai dengan 7 hari saja.

“Tapi solusi selektif tadi terhadap angkutan yang punya nilai ekonomi tinggi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti ekspor, saya pikir itu harus difasilitasi dengan dispensasi,” ujarnya dalam konferensi pers MTI, Senin (9/3/2026).

Solusi lain, yakni pengalokasian waktu operasional pada periode tertentu di sela-sela periode pembatasan yang lebih panjang (window time).

Strategi window time tersebut yang diterapkan pada Nataru lalu pada akhirnya dicabut dan diterapkan pembatasan secara penuh.

Selain itu, Haris melihat ke depannya pemerintah perlu melakukan strategi moda alternatif (Shifting Mode), dengan mengoptimalkan kapasitas angkutan barang di moda Kereta Api, kapal laut dan pesawat udara.

Hal ini untuk mengurangi beban angkutan barang di jalan melalui pemberian insentif, peningkatan konektivitas di pelabuhan dan bandara melalui manajemen operasional bersama, serta menerapkan pendekatan rantai pasok (supply chain) untuk mengidentifikasi asal tujuan barang guna menentukan moda yang paling sesuai.

“Patut dicoba, perjalanan Surabaya-Jakarta itu 3 hari ya tidak apa-apa, yang penting ada mode shifting. Kalau dikasih gratis atau tarif murah misalnya, pasti pelaku logistik lebih senang,” tambahnya.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata—mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

Pembatasan selama 17 hari berlaku mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Ketentuan pembatasan angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, serta seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian meliputi (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

Pembatasan Tidak Berlaku, Khusus untuk Mobil Pengangkut:

-bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG)

-hewan ternak

-pupuk

-bantuan korban bencana alam

-barang pokok, terdiri atas:

a) beras

b) tepung terigu /tepung gandum/tepung tapioca

c) jagung

d) gula

e) sayur dan buah-buahan

f) daging

g) ikan

h) daging unggas

i) minyak goreng dan mentega

j) susu

k) telur

1) garam

m) kedelai

n) bawang

o) cabai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengumumkan kebijakan angkutan barang atau logistik untuk periode Idulfitri/Lebaran 1447H/2026, usai masa angkutan Nataru resmi berakhir hari ini, Senin (5/1/2026).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, kebijakan angkutan barang selama Nataru kemarin menjadi salah satu acuan untuk angkutan lebaran di kemudian hari.

Termasuk persoalan window time yang sebelumnya sempat diberlakukan, dan kemudian dihapus. Alhasil, kendaraan sumbu tiga atau lebih dilarang secara penuh melalui jalan tol selama periode tersebut.

“Pada Januari kita harapkan sudah bisa memberikan keputusan bagaimana mekanisme pengaturan transportasi logistik khususnya yang ada di jalan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Senin (5/1/2026).

Dirinya memastikan dalam penyusunan kebijakan ini akan duduk bersama para pengusaha agar kegiatan logistik tetap dapat berlangsung dengan lancar. Mengingat, Idufitri atau Lebaran akan jatuh pada 21—22 Maret 2026.

Adapun, dalam kebijakan pembatasan angkutan barang bersumbu tiga tersebut sejatinya bersifat dinamis sehingga dapat berubah sewaktu-waktu.

“Tapi kalau nanti di lebaran, volumenya akan lebih meningkat. Tentunya kita akan lebih ketat terhadap pemberlakuan pembatasan,” tambah Dudy.

Dudy menegaskan, pemberlakuan pembatasan karena prioritas utama adalah keselamatan pengendara di jalan tol maupun arteri.

Sementara perubahan kebijakan secara mendadak terhadap pembatasan saat Nataru kemarin terjadi akibat tingginya lalu lintas transportasi logistik. Dengan demikian pemberlakuan window time tersebut dinilai kurang efektif dan dihapus pada hari kedua masa Angkutan Nataru 2025/2026).

“Dalam pelaksanaannya arus kendaraan logistik cukup besar, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran maupun keselamatan dari para pengguna jalan,” tambahnya.

Selain pembatasan angkutan barang, kebijakan work from anywhere (WFA) juga diusulkan kembali dilakukan pada masa Lebaran mendatang untuk mengurai kepadatan di jalan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya berharap pemerintah dapat mengumumkan kebijakan pembatasan angkutan barang yang selalu terjadi setiap tahun pada masa libur panjang setidaknya 60 hari sebelum diberlakukan.

Pasalnya pelaku usaha logistik juga harus beradaptasi untuk kegiatan usahanya dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pemilik barang/industri manufaktur/perdagangan selama kebijakan pembatasan berlaku.

“Hal ini agar para pelaku usaha, khususnya industri manufaktur dan perdagangan, masih dapat ruang waktu untuk persiapan eksekusi barang impor dan ekspor, bahkan distribusi domestiknya,” tuturnya.

Menurutnya, pembatasan angkutan barang logistik tidak perlu terjadi jika pemerintah mampu mengelola jalan khusus penumpang dan barang secara bijak dan menyiapkan infrastruktur jalan logistik yang ideal.