Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Israel melarang pelaksanaan salat Idulfitri di kompleks Masjid Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki dengan alasan pembatasan keamanan di tengah perang melawan Iran.

Melansir Kantor Berita Anadolu, warga Palestina pada Jumat (20/3/2026) menyerukan umat Muslim untuk berkumpul di sekitar kawasan Kota Tua (Old City) dan melaksanakan salat sedekat mungkin dengan Al-Aqsa guna menandai berakhirnya bulan suci Ramadan.

Sebelumnya, polisi Israel dilaporkan menggunakan tongkat pemukul, granat suara, dan gas air mata terhadap warga Palestina yang melaksanakan salat di luar tembok Kota Tua sebagai bentuk protes terhadap pembatasan akses ke Al-Aqsa selama Ramadan.

Wilayah Yerusalem Timur yang diduduki memasuki periode perayaan Idulfitri dalam suasana muram.

Kawasan Kota Tua yang biasanya dipenuhi warga Palestina menjelang Idulfitri tampak sepi dan nyaris tanpa aktivitas, menyerupai kota mati.

Israel membatasi akses dengan mengacu pada larangan berkumpul. Selain itu, para pedagang Palestina juga tidak diizinkan membuka toko mereka. Hanya apotek serta toko makanan pokok yang diperbolehkan beroperasi.

Sejumlah pedagang Palestina yang enggan disebutkan namanya karena khawatir terhadap tindakan balasan dari otoritas Israel mengatakan pembatasan tersebut membuat mereka mengalami tekanan ekonomi yang berat.

Penutupan kawasan tersebut memicu kecaman sejumlah pihak. Melansir The Guardian, Liga Arab (Arab League) menyebut kebijakan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta berpotensi merusak kebebasan beribadah dan memicu ketegangan di kawasan.

Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab, dan Komisi Uni Afrika juga menyampaikan kecaman keras terhadap penutupan Masjid Al-Aqsa bagi umat Muslim, terutama selama bulan suci Ramadan.

Dalam pernyataan bersama, organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa penutupan itu merupakan pelanggaran serius terhadap status historis dan hukum yang berlaku bagi situs suci Islam dan Kristen di Kota Yerusalem yang diduduki.

Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai serangan terhadap hak-hak keagamaan yang telah lama diakui serta warisan umat Islam, sekaligus provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari langkah-langkah yang disebut ilegal dan provokatif tersebut.

Jika kebijakan tersebut terus berlanjut, organisasi-organisasi itu memperingatkan potensi eskalasi kekerasan dan meningkatnya ketegangan yang dapat mengancam perdamaian serta keamanan regional maupun internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 80 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam rencana Israel memperluas kendali atas Tepi Barat yang diduduki serta mengklaim wilayah Palestina sebagai “properti negara” Israel.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyampaikan pernyataan bersama atas nama 85 negara anggota dan sejumlah organisasi internasional.

“Kami dengan tegas mengecam keputusan dan langkah sepihak Israel yang bertujuan memperluas kehadiran ilegalnya di Tepi Barat,” ujarnya dikutip dari Al Jazeera, Rabu (18/2/2026).

Menurut Mansour, kebijakan tersebut bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan harus segera dibatalkan. Dia juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk aneksasi wilayah.

“Kami menegaskan kembali penolakan terhadap semua langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur,” katanya.

Pernyataan itu merujuk pada Rencana Komprehensif yang disepakati pada November antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencakup penghentian aktivitas permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

Negara dan organisasi yang turut menandatangani pernyataan bersama tersebut antara lain Australia, Kanada, China, Prancis, Pakistan, Rusia, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kecaman tersebut muncul setelah Israel memutuskan untuk menerapkan pendaftaran tanah di Area C Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak 1967, tahun ketika Israel mulai menduduki wilayah Palestina.

Area C mencakup sekitar 60% wilayah Tepi Barat, menurut kelompok pemantau permukiman Peace Now.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya memperingatkan bahwa rencana pendaftaran tanah Israel berpotensi menyebabkan warga Palestina kehilangan hak atas properti mereka serta memperluas kontrol Israel atas lahan di kawasan tersebut.

Guterres menilai langkah itu berisiko menimbulkan ketidakstabilan dan melanggar hukum internasional, mengacu pada putusan penting International Court of Justice (ICJ) pada 2024 yang menyatakan pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Gaza melanggar hukum dan harus diakhiri.

Dalam putusannya, ICJ menyatakan penyalahgunaan status Israel sebagai kekuatan pendudukan membuat kehadirannya di wilayah Palestina yang diduduki menjadi tidak sah menurut hukum internasional. Pengadilan juga menegaskan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dibangun dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional.

Menurut ICJ, sekitar 465.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat yang diduduki, tersebar di sekitar 300 permukiman dan pos terdepan yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

Secara terpisah, kantor berita Palestina Wafa memaparkan seorang anak Palestina berusia 13 tahun tewas dan dua anak lainnya mengalami luka serius di wilayah Lembah Yordan bagian tengah Tepi Barat akibat amunisi yang dibuang militer Israel.

Kedua anak yang terluka tersebut, masing-masing berusia 12 dan 14 tahun, tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Bisnis.com, JAKARTA – Paus Leo XIV kembali menegaskan posisi Vatikan bahwa solusi dua negara atau w merupakan satu-satunya jalan menuju keadilan dan penyelesaian konflik Israel vs Palestina.

Pernyataan itu disampaikan saat ia terbang dari Turkiye ke Lebanon pada Minggu (30/11/), dalam rangkaian kunjungan apostolik pertamanya sebagai Paus Gereja Katolik.

Melansir Al Jazeera, Paus Leo XIV menjawab pertanyaan pers mengenai isi pembicaraannya dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ia membenarkan bahwa kedua pihak turut membahas perang di Gaza dan Ukraina, serta menilai Turkiye memiliki peran signifikan untuk mendorong penyelesaian kedua konflik tersebut.

Terkait Gaza, Paus Leo menegaskan kembali dukungan Takhta Suci terhadap pembentukan negara Palestina yang mencakup Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Ia menyebut langkah tersebut sebagai satu-satunya solusi yang dapat menjamin keadilan bagi kedua pihak.

“Kami memahami bahwa saat ini Israel belum menerima opsi tersebut, tetapi kami melihatnya sebagai satu-satunya jalan keluar dari konflik yang berlangsung. Kami menjalin hubungan baik dengan Israel dan berupaya menjadi suara mediasi bagi kedua pihak untuk mendekatkan mereka pada solusi yang adil,” ujarnya.

Hingga Senin (1/12/2025), Al Jazeera mengungkapkan belum ada respons dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas pernyataan Sri Paus.

Netanyahu sebelumnya menegaskan penolakannya terhadap negara Palestina, dengan alasan hal itu akan memberi keuntungan bagi Hamas dan meningkatkan ancaman terhadap keamanan Israel.

Kunjungan Apostolik Paus Leo XIV di Lebanon

Paus Leo mendarat di Bandara Internasional Rafic Hariri, Beirut pada Minggu (31/11) malam. Sri Paus dijadwalkan bertemu Presiden Lebanon Joseph Aoun, satu-satunya kepala negara Kristen di dunia Arab. Ia akan menyampaikan pidato di hadapan otoritas dan diplomat di Istana Kepresidenan pada Senin siang, serta memimpin misa akbar di pusat kota Beirut.

Warga Lebanon tampak menyambut rombongan Paus di sepanjang rute menuju Baabda. Sekitar 30% penduduk Lebanon beragama Kristen, sementara mayoritas adalah Muslim dari kelompok Syiah dan Sunni.

Kunjungan Apostolik Internasional telah menjadi bagian penting dari diplomasi kepausan modern, baik untuk memperkuat komunitas Katolik global maupun membangun dialog lintas negara.

Kedatangan Paus mendapat sambutan luas dari berbagai komunitas Lebanon. Pemuka agama Druze, Sheikh Sami Abi al-Muna, menyatakan bahwa kunjungan ini memberikan “secercah harapan” bagi negara yang tengah dilanda krisis ekonomi dan keamanan.

Otoritas setempat menurunkan pasukan tambahan untuk mengamankan kedatangan Paus. Konvoi Paus akan melewati wilayah selatan Beirut yang menjadi basis pengaruh Hezbollah dan mengalami kerusakan parah akibat serangan udara Israel tahun lalu. Kelompok tersebut telah menyiapkan penyambutan simbolis di sepanjang rute.

Paus dikabarkan akan berdoa di lokasi ledakan Pelabuhan Beirut 2020 yang menewaskan 200 orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Selain itu, ia akan memimpin misa terbuka di tepi laut Beirut dan mengunjungi rumah sakit jiwa, salah satu fasilitas kesehatan mental yang masih bertahan di tengah krisis negara tersebut.

Meski demikian, Paus tidak akan mengunjungi wilayah selatan Lebanon yang menjadi target serangan Israel. Serangan tersebut terus terjadi meski ada gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat pada November 2024.

Seorang warga Beirut, Farah Saadeh, menyebut kunjungan Paus membawa harapan bagi masyarakat. “Beliau datang untuk memberkati kami dan demi perdamaian,” ujarnya.

Sebelum kedatangan Paus, Hezbollah mendesak agar beliau menyuarakan penolakan atas “ketidakadilan dan agresi” yang mereka klaim sedang dialami Lebanon akibat serangan Israel. (Stefanus Bintang Agni)