ISTANBUL - Menteri Dalam Negeri Turki mengatakan bahwa negaranya suatu hari nanti akan mewujudkan “pembebasan” Yerusalem, berjanji untuk mengembalikan kendali Turki atas kota yang diperintah Kekaisaran Ottoman selama ratusan tahun.

Komentar tersebut menuai kecaman keras dari Israel, dengan Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa “Kekaisaran Ottoman telah lenyap” dan Yerusalem “akan tetap menjadi ibu kota abadi Israel.”

Mungkinkah Turki Serius Hidupkan Kembali Kekuasaan Kekaisaran Ottoman untuk Membebaskan Yerusalem?

1. Turki Ikut Membantu Membebaskan Suriah, Yerusalem Menyusul

“Seperti yang kita saksikan pada pembebasan Damaskus, Aleppo, dan Karabakh, insya Allah, suatu hari nanti kita juga akan menyaksikan pembebasan Yerusalem,” kata Menteri Dalam Negeri Mustafa Çiftçi dalam pidatonya di konferensi Partai AKP yang berkuasa di kota Çorum.

Çiftçi merujuk pada jatuhnya rezim Assad di Suriah pada Desember 2024 di tangan militan pemberontak yang didukung Turki, dan perebutan serta pengusiran Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan pada tahun 2023, sebuah negara bagian yang memisahkan diri dari etnis Armenia yang menguasai sebagian besar Azerbaijan barat selama beberapa dekade.

Dalam pidatonya, Çiftçi mengenang bagaimana ia dulu berdoa kepada Tuhan agar memberinya “jabatan gubernur Yerusalem, meskipun hanya untuk satu hari.”

“Saya masih percaya bahwa Yang Mahakuasa akan menunjukkan kepada kita hari-hari itu,” katanya.

2. Turki Memiliki Pemimpin Global yakni Erdogan

“Seperti di masa lalu, tanah-tanah itu akan menjadi milik kita sekali lagi,” ia bersumpah, seraya mengatakan: “Insya Allah, tanah-tanah itu akan berada di bawah kedaulatan dan kekuasaan kita sekali lagi.”

“Karena kita memiliki pemimpin global seperti [Presiden Turki] Recep Tayyip Erdoğan di pucuk pimpinan kita,” katanya. “Seorang pemimpin dunia.”

Setelah Çiftçi mengunggah cuplikan pidatonya di akun X-nya, Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan teguran keras, menyuruh menteri senior itu untuk “sadar dan menerima kenyataan.”

“Kekaisaran Ottoman yang korup telah lenyap. Selamanya,” kata kementerian itu di X, menambahkan bahwa Yerusalem “akan tetap menjadi ibu kota abadi Israel. Selamanya.”

Menteri Pertahanan Israel Katz juga ikut berkomentar, mengatakan: “Kepada Menteri Dalam Negeri Turki yang bermimpi mengelola Yerusalem dan melontarkan ancaman, saya katakan ini: Yerusalem bukanlah Konstantinopel, dan Negara Israel bukanlah Kekaisaran Salib yang runtuh.”

“Israel adalah negara yang kuat dan teguh yang telah membuktikan kemampuannya untuk membela diri terhadap ancaman apa pun,” tulis Katz dalam pernyataan berbahasa Turki di X.

“Yerusalem telah menjadi ibu kota bangsa Yahudi selama 3.000 tahun dan akan tetap menjadi ibu kota Israel selamanya,” katanya. “Anda dan Kekaisaran Ottoman yang diimpikan Erdoğan, di sisi lain, telah runtuh dan tidak akan pernah kembali.”

“Sayangnya, Anda tidak belajar apa pun dari warisan Atatürk, yang berupaya mengubah Turki menjadi negara modern; sebaliknya, Anda berupaya menyeret Turki kembali ke era yang gelap dan terbelakang,” tambah Katz.

3. Hubungan Israel dan Turki Memburuk

Hubungan Israel dengan Turki, yang dulunya merupakan hubungan terkuat negara Yahudi dengan negara mana pun di kawasan itu, telah memburuk secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak dimulainya perang di Gaza setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

Erdogan sejak itu menjadi salah satu pemimpin asing yang paling keras mengkritik Israel, menuduh Yerusalem melakukan genosida dan kejahatan perang, memuji surat perintah penangkapan ICC terhadap para pemimpin Israel, dan menyerukan PBB untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan terhadap Israel.

Turki secara teratur menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Hamas, dan Erdogan telah memuji teroris kelompok tersebut sebagai pejuang kemerdekaan sambil mengutuk Israel, termasuk dengan membandingkannya dengan Nazi Jerman dan menyamakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Hitler. Negara itu juga telah menangguhkan perdagangan dengan Israel, dan maskapai penerbangan Turki telah berhenti terbang ke Israel.

TEL AVIV - Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Ciftci mengatakan selama konferensi partai penguasa bahwa Ankara suatu hari nanti akan merebut kembali dan membebaskan Yerusalem. Komentar itu langsung direspons sinis oleh rezim Zionis Israel.

Berbicara pada pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) yang berkuasa di provinsi Corum pada Sabtu pekan lalu, Cepik mengatakan: “Sama seperti kita menyaksikan pembebasan Damaskus dan Aleppo, insya Allah, kita akan menyaksikan pembebasan Yerusalem suatu hari nanti.”

"Saya masih percaya hari ini bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada kita hari-hari itu. Dia pasti akan menunjukkannya kepada kita. Saya telah mempercayai ini dari lubuk hati saya, dan saya masih mempercayainya," paparnya.

"Sama seperti di masa lalu, tempat-tempat ini akan kembali kepada kita sekali lagi. Insya Allah, mereka akan kembali di bawah kekuasaan dan otoritas kita, karena kita memiliki pemimpin global seperti Recep Tayyip Erdoğan di pucuk pimpinan kita. Kita memiliki pemimpin berkaliber global," imbuh dia.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz merespons sinis komentar menteri Turki tersebut.

“Saya katakan kepada menteri dalam negeri Turki, yang mengancam dan bermimpi untuk menguasai Yerusalem: Yerusalem bukanlah Konstantinopel, dan Israel bukanlah Kekaisaran Salib yang sedang runtuh. Israel adalah negara yang kuat dan teguh yang telah membuktikan kemampuannya untuk membela diri terhadap ancaman apa pun,” kata Katz, yang dilansir Middle East Monitor, Selasa (9/6/2026).

"Yerusalem telah menjadi ibu kota bangsa Yahudi selama 3.000 tahun dan akan tetap menjadi ibu kota Israel selamanya, sementara Kekaisaran Ottoman yang Anda dan Erdogan impikan telah runtuh dan tidak akan pernah kembali," paparnya.

Katz menambahkan: “Sangat disayangkan bahwa Anda tidak belajar apa pun dari warisan Mustafa Kemal Atatürk, yang berupaya menjadikan Turki sebagai negara modern. Sebaliknya, Anda mencoba membawa Turki kembali ke era kegelapan dan keterbelakangan.”

AMMAN - Komite Palestina di parlemen Yordania mengutuk tindakan Israel menyita properti dan wakaf Islam Palestina di daerah Bab al-Silsila yang berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Ketua komite, anggota parlemen Suleiman Abdul Aziz Al-Saud, mengatakan komite sepenuhnya menolak semua tindakan Israel.

Dia menggambarkannya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan status quo historis dan hukum di Yerusalem yang diduduki.

Ia mengatakan "praktik ilegal" tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, serangan langsung terhadap identitas kota dan tempat-tempat sucinya, dan upaya berbahaya memaksakan realitas baru dengan kekerasan.

Al-Saud memperingatkan keseriusan tindakan yang meningkat dan potensinya untuk semakin memperparah ketegangan, mengatakan tindakan tersebut merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas dan merusak peluang untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania juga mengutuk rencana Israel menyita properti dan wakaf Islam di daerah Bab al-Silsila yang berdekatan dengan kompleks Masjid Al-Aqsa.

Kementerian tersebut menegaskan kembali komitmen Yordania terhadap perwalian Hashemite atas situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem.

Kementerian tersebut juga menekankan peran Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania, dalam mengawasi urusan masjid tersebut.

YERUSALEM - Penjaga keamanan di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada hari Jumat (1/5/2026) menggagalkan upaya pendudukan Israel untuk menyerbu kompleks masjid dan menyembelih hewan kurban.

Satu video yang beredar luas di media sosial menunjukkan para pendudukan menuju Masjid Al-Aqsa, melompati penghalang polisi Israel di jalan menuju Bab Hutta, salah satu gerbang masjid.

Rekaman tersebut menunjukkan penjaga keamanan masjid bergegas menutup Bab Hutta, menggagalkan upaya penyerbuan tersebut.

Pusat Informasi Wadi Hilweh Palestina mengatakan para pendudukan "membawa hewan kurban hidup dalam upaya membawanya ke dalam kompleks masjid."

Ditambahkan bahwa "kurban" tersebut merujuk pada persembahan hewan yang kelompok-kelompok ekstremis Kuil berusaha dilakukan dan disembelih di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa.

Tidak ada komentar langsung dari polisi Israel atau Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengenai insiden tersebut.

Polisi Israel telah mengizinkan pendudukan memasuki kompleks Al-Aqsa setiap hari sejak tahun 2003, kecuali pada hari Jumat dan Sabtu.

Departemen Wakaf Islam di Yerusalem telah berulang kali menyerukan penghentian serangan tersebut, tanpa tanggapan dari otoritas Israel.

Warga Palestina mengatakan Israel selama beberapa dekade telah meningkatkan tindakan yang bertujuan men-Yahudikan Yerusalem Timur yang diduduki, termasuk Masjid Al-Aqsa, dan menghapus identitas Arab dan Islamnya.

Warga Palestina menganggap Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kota negara masa depan mereka, berdasarkan resolusi internasional yang tidak mengakui pendudukan Israel atas kota tersebut pada tahun 1967 atau aneksasinya pada tahun 1980.

Bisnis.com, JAKARTA — Para Menteri Luar Negeri (Menlu) mulai dari Indonesia, Arab Saudi, hingga Turki mengecam pelanggaran berulang Israel di Al-Aqsa, khususnya berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa atau Al-Haram Al-Sharif.

Sebanyak 8 Menlu, mulai dari Menlu RI Sugiono, Menlu Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Persatuan Emirat Arab mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan otoritas pendudukan Israel terhadap status quo historis dan hukum di situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem.

Para Menlu khususnya mengecam berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi Israel, serta pengibaran bendera Israel di halamannya.

Deretan Menlu juga menegaskan kembali bahwa tindakan-tindakan provokatif di Masjid Al-Aqsa merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Selain itu, tindakan Israel merupakan provokasi yang tidak dapat diterima bagi umat Muslim di seluruh dunia dan pelanggaran serius terhadap kesucian kota suci tersebut.

"Para Menteri menegaskan kembali penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan situs-situs suci Islam dan Kristen, serta menekankan pentingnya menjaga status tersebut, dengan mengakui peran khusus pengelolaan Hasyimiyah," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam laman resminya pada Jumat (24/4/2026).

Seluruh area Masjid Al-Aqsa yang seluas 144 dunam dinilai merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan secara eksklusif bagi umat Muslim. Sementara, Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania merupakan entitas hukum yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengelola urusan Masjid Al-Aqsa serta mengatur akses masuk ke dalamnya.

"Para Menteri juga mengecam percepatan aktivitas permukiman ilegal, termasuk keputusan Israel untuk menyetujui lebih dari 30 pemukiman baru, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Fatwa Hukum Mahkamah Internasional tahun 2024," tulis Kemlu RI.

Di samping itu, para Menteri mengecam kekerasan yang terus berlangsung dan meningkat yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk serangan baru-baru ini terhadap sekolah dan anak-anak Palestina.

Tindakan-tindakan itu dinilai merupakan serangan yang disengaja dan langsung terhadap kelangsungan negara Palestina serta terhadap implementasi solusi dua negara. Selain itu, meningkatkan ketegangan, merusak upaya perdamaian, dan menghambat berbagai inisiatif yang sedang berlangsung yang bertujuan de-eskalasi dan memulihkan stabilitas.

Kemudian, para Menteri menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah pendudukan Palestina. Para Menteri secara tegas juga menolak setiap upaya untuk menganeksasi wilayah pendudukan Palestina atau memindahkan rakyat Palestina secara paksa.

Para Menteri pun kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi tanggung jawab hukum dan moralnya. Selain itu, mendesak Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki, dan mengakhiri praktik-praktik ilegalnya.

Dilansir dari Anadolu, ratusan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki di bawah perlindungan polisi yang ketat pada Rabu (22/4/2026).

Departemen Wakaf Yerusalem yang mengawasi masjid tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 508 pemukim memaksa masuk ke lokasi tersebut selama pagi hari.

Beberapa pemukim mengenakan kemeja bergambar bendera Israel dan sekelompok orang mengibarkan bendera saat keluar melalui salah satu pintu masuk masjid.

GAZA - Argentina akan menjadi negara kedelapan yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem setelah Presiden Javier Milei berjanji selama kunjungannya ke Israel bahwa pemindahan tersebut akan dilakukan “segera setelah kondisi memungkinkan.”

Milei tiba di Israel pada hari Minggu untuk kunjungan resmi ketiganya sejak menjabat pada Desember 2023. Ia pertama kali mengumumkan rencana untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv selama kunjungan pada Februari 2024 dan menegaskan kembali keputusan tersebut pada Juni 2025 selama pidato di parlemen Israel, dengan mengatakan bahwa pemindahan tersebut akan dilakukan pada tahun 2026.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina dan secara luas dianggap sebagai salah satu isu paling sensitif.

Meskipun Israel mengklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya, Palestina memandang Yerusalem Timur – yang diduduki Israel sejak 1967 – sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, sesuai dengan konsensus internasional dan resolusi PBB yang telah lama ada.

Israel menduduki Yerusalem Timur dalam perang Arab-Israel 1967 dan kemudian mencaploknya pada tahun 1980 dalam langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB menolak aneksasi tersebut dan, dalam Resolusi 478, menyerukan negara-negara untuk menarik misi diplomatik mereka dari Yerusalem, memperkuat posisi bahwa status akhir kota tersebut harus diselesaikan melalui negosiasi daripada tindakan sepihak.

Meskipun Israel bersikeras bahwa Yerusalem adalah "ibu kota yang tidak terbagi," sebagian besar misi asing tetap berada di Tel Aviv atau pinggiran kotanya, mencerminkan keengganan untuk mengakui klaim kedaulatan Israel atas kota yang sektor timurnya dianggap sebagai wilayah pendudukan berdasarkan hukum internasional.

Meskipun demikian, beberapa negara telah memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Berikut adalah daftar kronologisnya:

8 Negara yang Memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem, Salah Satunya Negara Mayoritas Muslim

1. Amerika Serikat

Melansir Anadolu, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017 selama masa jabatan pertama Donald Trump, menandai perubahan dari kebijakan AS yang telah lama berlaku mengenai status kota tersebut.

AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018, bertepatan dengan peringatan 70 tahun berdirinya Israel.

Pembukaan tersebut terjadi di tengah protes di sepanjang perbatasan Gaza. Pada 14 Mei, pasukan Israel menewaskan sekitar 60 warga Palestina selama bentrokan.

Pada tahun 1995, AS mengadopsi Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem, menetapkan batas waktu 31 Mei 1999 untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Namun, presiden-presiden berikutnya mengesampingkan persyaratan tersebut setiap enam bulan, dengan alasan kekhawatiran atas proses perdamaian Israel-Palestina dan kepentingan AS yang lebih luas.

2. Guatemala

Guatemala memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada 16 Mei 2018, hanya dua hari setelah AS, menjadi negara kedua yang melakukannya setelah langkah Washington.

3. Paraguay

Paraguay meresmikan kedutaannya di Yerusalem pada 21 Mei 2018, di bawah Presiden Horacio Cartes saat itu, menjadi negara ketiga yang melakukannya.

Langkah tersebut dibatalkan pada 5 September 2018, setelah Presiden yang baru dilantik, Mario Abdo Benitez, memerintahkan kedutaan dikembalikan ke Tel Aviv, dengan alasan keinginan untuk mendukung sikap netral dan berkontribusi pada upaya perdamaian Timur Tengah.

Negara tersebut mengembalikan kedutaannya di Yerusalem pada 12 Desember 2024, di bawah Presiden Santiago Pena.

4. Kosovo

Kosovo membuka kedutaannya di Yerusalem pada 14 Maret 2021, menjadi negara Eropa dan wilayah mayoritas Muslim pertama yang melakukannya.

Langkah tersebut mengikuti komitmen yang dibuat berdasarkan perjanjian normalisasi yang dimediasi AS dengan Serbia yang ditandatangani pada September 2020, di mana Kosovo berjanji untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Uni Eropa menyatakan penyesalan atas keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu menyimpang dari posisi blok tersebut mengenai Yerusalem.

5. Honduras

Honduras secara resmi meresmikan kedutaannya di Yerusalem pada 24 Juni 2021, di bawah Presiden Juan Orlando Hernandez.

Langkah ini mengikuti langkah-langkah sebelumnya untuk memperdalam hubungan dengan Israel, termasuk pembukaan kantor perdagangan di Yerusalem pada tahun 2019, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kedutaan penuh.

7. Papua Nugini

Papua Nugini membuka kedutaannya di Yerusalem pada 5 September 2023, dengan Perdana Menteri James Marape menghadiri upacara peresmian.

Marape menggambarkan langkah tersebut sebagai "pilihan yang disadari," mengatakan bahwa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel terkait dengan identitas Kristen negara tersebut, menurut media Israel.

"Bagi kita untuk menyebut diri kita sebagai orang Kristen, menghormati Tuhan tidak akan lengkap tanpa mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota universal rakyat dan bangsa Israel," katanya.

8. Fiji

Baru-baru ini, Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka pada 17 September 2025 membuka kedutaan baru negaranya di Yerusalem, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri

YERUSALEM - Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dibuka kembali untuk para jemaah Muslim pada hari Kamis (9/4/2026) setelah penutupan selama 40 hari yang diberlakukan Israel di tengah aksi militer gabungan AS-Israel terhadap Iran. Menurut seorang koresponden Anadolu di lapangan, masjid yang terletak di Kota Tua itu dibuka kembali saat fajar, memungkinkan ratusan Muslim Palestina memasuki kompleks Al-Haram al-Sharif.

Saat gerbang dibuka dengan azan subuh, sejumlah besar jemaah berbondong-bondong ke tempat tersebut, banyak yang terlihat menangis dan melakukan sujud syukur di halaman masjid.

Ratusan Muslim berbaris untuk salat subuh, menandai ibadah berjamaah pertama di tempat tersebut sejak penutupannya.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu kompleks tersebut pada 6 April saat masih ditutup.

Israel telah sepenuhnya menutup akses ke Masjid Al-Aqsa sejak 28 Februari, bertepatan dengan serangannya terhadap Iran.

Rezim Zionis hanya mengizinkan staf masjid dan pejabat dari Wakaf Islam Yerusalem untuk salat di tempat tersebut, sementara warga Palestina lainnya terpaksa beribadah di masjid-masjid kecil di seluruh kota.

Pihak berwenang juga mencegah pelaksanaan salat Idulfitri di Masjid Al-Aqsa tahun ini, menandai pembatasan pertama sejak pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada tahun 1967.

Pihak berwenang Israel juga menutup Gereja Makam Suci, salah satu situs tersuci umat Kristen di Yerusalem, selama periode yang sama.

Pemerintah Israel telah memperpanjang keadaan darurat hingga pertengahan April tetapi tidak menjelaskan apakah masjid akan tetap ditutup selama periode tersebut.

YERUSALEM - Pemerintah Israel telah melarang umat Kristen untuk merayakan Misa Minggu Palma di Gereja Makam Suci di Yerusalem. Larangan ini memicu kemarahan komunitas Nasrani.

Lantaran mendapat respons marah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta otoritas terkait pada Senin (30/3/2026) pagi untuk mengizinkan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriark Latin, memasuki Gereja Makam Suci di Yerusalem pada Minggu Palma. "Dan mengadakan ibadah sesuai keinginannya," katanya.

Pada hari Minggu, Patriarkat Latin di Yerusalem mengatakan polisi Israel mencegah para pemimpin senior gereja untuk masuk dan merayakan Misa. Ini merupakan pertama kalinya larangan ini terjadi dalam beberapa abad.

“Untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, para Pemimpin Gereja dicegah untuk merayakan Misa Minggu Palma di Gereja Makam Suci,” kata Patriarkat Latin dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, seperti dikutip dari CNN.

“Insiden ini merupakan preseden yang serius dan mengabaikan kepekaan miliaran orang di seluruh dunia yang, selama minggu ini, menantikan Yerusalem," lanjut pernyataan tersebut.

Minggu Palma menandai dimulainya Pekan Suci, periode paling sakral dalam kalender Kristen, dengan liturgi hari Minggu memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem. Gereja tersebut diyakini sebagai tempat pemakaman dan kebangkitan Yesus.

Langkah pelarangan ini diambil ketika otoritas Israel membatasi akses ke situs-situs keagamaan di Yerusalem Timur di tengah perang dengan Iran, termasuk Masjid al-Aqsa dan Tembok Barat, dengan alasan kekhawatiran keamanan.

Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania dalam perang tahun 1967, dan telah berperang berkali-kali sejak itu, tetapi pembatasan akses yang luas ke situs-situs suci—terutama selama periode keagamaan besar—jarang terjadi.

Dalam pernyataannya di X, Netanyahu mengatakan: “Iran telah berulang kali menargetkan situs-situs suci dari ketiga agama monoteistik di Yerusalem dengan rudal balistik selama beberapa hari terakhir."

Dia menambahkan bahwa satu serangan menghantam hanya beberapa meter dari Gereja Makam Suci.

Polisi Israel juga mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyetujui pengaturan doa terbatas di Gereja Makam Suci bekerja sama dengan perwakilan Patriark Latin, setelah penilaian situasi yang dipimpin oleh Wakil Komisaris Distrik Yerusalem Avshalom Peled dan para perwira senior lainnya. Pihak berwenang menambahkan bahwa situs-situs keagamaan utama lainnya, termasuk Lapangan Tembok Barat dan kompleks Bukit Bait Suci, tetap ditutup bagi para jemaat karena kekhawatiran akan keselamatan publik.

Pemerintah Italia telah mengkritik keputusan polisi Israel yang melarang akses ke gereja, dan berencana untuk memanggil duta besar Israel di Roma.

Patriarkat Latin telah membatalkan prosesi Minggu Palma tradisional di Yerusalem.

"Dua pejabat senior Gereja, termasuk Kardinal Pierbattista Pizzaballa, dihentikan di tengah jalan, saat mereka berjalan secara pribadi dan tanpa ciri-ciri prosesi atau upacara, dan dipaksa untuk berbalik,” kata Patriarkat Latin.

"Mencegah masuknya mereka merupakan tindakan yang jelas-jelas tidak masuk akal dan sangat tidak proporsional,” imbuh dia.

Patriarkat Latin juga menuduh otoritas Israel mengambil keputusan yang tergesa-gesa dan pada dasarnya cacat, yang diwarnai oleh pertimbangan yang tidak tepat.

Kantor PM Netanyahu mengeklaim tidak ada niat jahat sama sekali dalam larangan tersebut, dan hanya kaerena kekhawatiran akan keselamatan para jemaat.

“Namun, mengingat kesucian minggu menjelang Paskah bagi umat Kristen di seluruh dunia, aparat keamanan Israel sedang menyusun rencana untuk memungkinkan para pemimpin gereja beribadah di tempat suci tersebut dalam beberapa hari mendatang,” imbuh kantor Netanyahu.

Polisi Israel mengatakan bahwa semua tempat suci di Kota Tua Yerusalem telah ditutup untuk para jemaat, terutama lokasi yang tidak memiliki ruang terlindungi standar, untuk menjaga keselamatan dan keamanan publik.

“Kota Tua dan tempat-tempat suci merupakan area kompleks yang tidak memungkinkan akses bagi kendaraan darurat dan penyelamatan besar,” kata polisi dalam sebuah pernyataan.

Jumlah orang Yahudi yang diizinkan untuk berdoa di Tembok Barat di Yerusalem telah dibatasi hingga 50 orang per hari, sementara umat Muslim sepenuhnya dilarang mengakses Masjid al-Aqsa sejak perang dimulai pada akhir Februari, termasuk seluruh bulan suci Ramadan.

Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, seorang pendukung Israel yang terkenal, merilis pernyataan di X yang mengkritik keputusan Israel tersebut, menyebutnya sebagai “tindakan berlebihan yang disayangkan dan telah menimbulkan dampak besar di seluruh dunia.”

Dia mencatat bahwa gereja-gereja, sinagoge, dan masjid-masjid di seluruh Yerusalem telah menerapkan pembatasan 50 orang atau kurang karena alasan keamanan. “Sulit untuk memahami atau membenarkan pelarangan masuknya Patriark ke Gereja pada Minggu Palma untuk upacara pribadi,” katanya.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan pemerintahnya mendukung Kardinal Pizzaballa dan para pemimpin agama lainnya.

“Makam Suci di Yerusalem adalah tempat suci Kekristenan, dan karena itu harus dilestarikan dan dilindungi,” tambah Meloni.

"Mencegah para pemimpin gereja memasuki gereja merupakan penghinaan bukan hanya terhadap umat beriman, tetapi juga terhadap setiap komunitas yang mengakui kebebasan beragama,” kata Meloni.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan di X bahwa larangan tersebut tidak dapat diterima. Dia telah menginstruksikan duta besar Italia di Israel untuk memprotes kepada pemerintah dan akan memanggil duta besar Israel di Roma pada hari Senin.

Selama Misa di Vatikan pada hari Minggu, Paus Leo mengatakan bahwa Tuhan menolak doa para pemimpin yang memulai perang dan memiliki “tangan yang penuh darah".

Dia juga mengatakan bahwa doanya lebih dari sebelumnya bersama umat Kristen di Timur Tengah, yang menderita akibat konflik brutal dan, dalam banyak kasus, tidak dapat sepenuhnya menjalankan liturgi hari-hari suci ini.

Berbicara kepada puluhan ribu orang di Lapangan Santo Petrus pada Minggu Palma, perayaan yang membuka pekan suci menjelang Paskah bagi 1,4 miliar umat Katolik di dunia, Paus Leo menyebut konflik tersebut “mengerikan” dan mengatakan Yesus tidak dapat digunakan untuk membenarkan perang apa pun.

Awal bulan ini, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki mengutuk penutupan berkelanjutan kompleks Masjid al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel bagi para jamaah Muslim.

Bisnis.com, YERUSALEM — Perayaan Misa Minggu Palma di Gereja Makam Kudus Yerusalem untuk pertama kalinya dalam beberapa abad terakhir tidak terlaksana setelah kepolisian Israel melarang Pierbattista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem mengikuti ibadah tersebut pada momentum awal Pekan Suci umat Katolik.

Dalam pernyataannya, Patriark Latin Yerusalem menjelaskan bahwa Kardinal Pizzaballa bersama Kustos Tanah Suci Francesco Ielpo dihentikan aparat saat berjalan menuju lokasi ibadah.

Dalam pernyataan resmi disebutkan bahwa Kardinal Pizzaballa dan rombongan dipaksa berputar balik oleh aparat keamanan saat hendak memasuki kawasan gereja yang menjadi salah satu situs paling suci bagi umat Katolik di dunia.

Dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026), pelarangan itu menandai untuk pertama kalinya seorang pemimpin gereja dicegah ikut serta memperingati Minggu Palma di Gereja Makam Kudus, yang secara historis menjadi pusat perayaan Pekan Suci di Yerusalem.

Patriarkat Latin Yerusalem menilai tindakan tersebut sebagai preseden yang berpotensi mengganggu praktik kebebasan beribadah, terutama pada masa yang dianggap sakral bagi umat Katolik global.

Dalam pernyataan resminya, otoritas gereja juga menegaskan bahwa para pemimpin gereja selama ini telah mematuhi berbagai pembatasan keamanan yang diberlakukan otoritas Israel sejak eskalasi konflik regional pada akhir Februari lalu. Pembatasan tersebut antara lain mencakup pembatalan kegiatan publik serta pengaturan ibadah agar dapat diikuti secara daring oleh umat di berbagai negara.

Patriark Latin Yerusalem menyampaikan keprihatinan atas dampak insiden tersebut terhadap umat Katolik, baik di Yerusalem maupun di berbagai belahan dunia, mengingat Minggu Palma merupakan salah satu momentum penting dalam kalender liturgi gereja yang menandai dimulainya rangkaian Pekan Suci menuju perayaan Paskah.

"Langkah yang benar-benar tak masuk akal dan sangat tidak proporsional," kata Patriark Latin

Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kebebasan beribadah serta menjaga status quo yang selama ini mengatur pengelolaan tempat-tempat suci di Yerusalem, yang menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di kawasan tersebut

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Israel melarang pelaksanaan salat Idulfitri di kompleks Masjid Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki dengan alasan pembatasan keamanan di tengah perang melawan Iran.

Melansir Kantor Berita Anadolu, warga Palestina pada Jumat (20/3/2026) menyerukan umat Muslim untuk berkumpul di sekitar kawasan Kota Tua (Old City) dan melaksanakan salat sedekat mungkin dengan Al-Aqsa guna menandai berakhirnya bulan suci Ramadan.

Sebelumnya, polisi Israel dilaporkan menggunakan tongkat pemukul, granat suara, dan gas air mata terhadap warga Palestina yang melaksanakan salat di luar tembok Kota Tua sebagai bentuk protes terhadap pembatasan akses ke Al-Aqsa selama Ramadan.

Wilayah Yerusalem Timur yang diduduki memasuki periode perayaan Idulfitri dalam suasana muram.

Kawasan Kota Tua yang biasanya dipenuhi warga Palestina menjelang Idulfitri tampak sepi dan nyaris tanpa aktivitas, menyerupai kota mati.

Israel membatasi akses dengan mengacu pada larangan berkumpul. Selain itu, para pedagang Palestina juga tidak diizinkan membuka toko mereka. Hanya apotek serta toko makanan pokok yang diperbolehkan beroperasi.

Sejumlah pedagang Palestina yang enggan disebutkan namanya karena khawatir terhadap tindakan balasan dari otoritas Israel mengatakan pembatasan tersebut membuat mereka mengalami tekanan ekonomi yang berat.

Penutupan kawasan tersebut memicu kecaman sejumlah pihak. Melansir The Guardian, Liga Arab (Arab League) menyebut kebijakan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta berpotensi merusak kebebasan beribadah dan memicu ketegangan di kawasan.

Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab, dan Komisi Uni Afrika juga menyampaikan kecaman keras terhadap penutupan Masjid Al-Aqsa bagi umat Muslim, terutama selama bulan suci Ramadan.

Dalam pernyataan bersama, organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa penutupan itu merupakan pelanggaran serius terhadap status historis dan hukum yang berlaku bagi situs suci Islam dan Kristen di Kota Yerusalem yang diduduki.

Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai serangan terhadap hak-hak keagamaan yang telah lama diakui serta warisan umat Islam, sekaligus provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari langkah-langkah yang disebut ilegal dan provokatif tersebut.

Jika kebijakan tersebut terus berlanjut, organisasi-organisasi itu memperingatkan potensi eskalasi kekerasan dan meningkatnya ketegangan yang dapat mengancam perdamaian serta keamanan regional maupun internasional.

YERUSALEM - Pemerintah Provinsi Yerusalem mengutuk penutupan berkelanjutan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur oleh Israel. Penutupan itu mencegah warga Palestina melaksanakan salat Idulfitri di kompleks masjid tersebut.

Dalam pernyataan, pemerintah provinsi menggambarkan penutupan berkelanjutan situs suci umat Muslim tersebut sebagai "eskalasi yang berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya serta pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beribadah dan status quo hukum dan sejarah yang ada di Kota Suci".

Penutupan Masjid Al-Aqsa telah dilakukan Israel sejak awal Ramadan sehingga warga Palestina tidak bisa melaksanakan salat Tarawih di masjid tersebut.

Sementara itu, serangan Iran ke Israel semakin gencar. Militer Israel mengatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran beberapa saat yang lalu, dan sistem pertahanan udara beroperasi untuk "mencegat ancaman tersebut".

Pesan peringatan telah dikirim kepada masyarakat melalui telepon seluler, kata militer.

"Masuklah ke ruang yang dilindungi setelah menerima peringatan dan tetaplah di dalamnya sampai ada pengumuman baru. Keluar dari ruang yang dilindungi hanya akan diizinkan setelah menerima arahan yang jelas," ungkap militer.

YERUSALEM - Sheikh Ekrima Sabri, khatib Masjid Al-Aqsa dan mantan Mufti Yerusalem dan wilayah Palestina, mengeluarkan fatwa (ketetapan agama) yang menyerukan umat Muslim untuk melaksanakan salat Idulfitri di tempat terdekat dengan Masjid Al-Aqsa, yang telah ditutup selama lebih dari dua minggu.

Media Palestina melaporkan fatwa tersebut mengimbau semua umat Muslim untuk menuju Masjid Al-Aqsa dan salat sedekat mungkin dengannya.

Fatwa tersebut juga menyerukan agar masjid-masjid di seluruh Yerusalem ditutup dan salat Id tidak diadakan di dalamnya.

Pasukan Israel mencegah para jemaah melaksanakan Tarawih Laylat al-Qadr di Masjid Al-Aqsa pada hari Minggu, karena tempat tersebut tetap ditutup untuk hari ke-17 berturut-turut.

Ratusan orang terpaksa merayakan malam tersebut, yang jatuh pada hari ke-27 Ramadan, di luar tembok masjid.

Para jemaah melaksanakan salat Isya dan Tarawih di jalan-jalan dekat Bab al-Sahira dan Bab al-Amud di Kota Tua Yerusalem, yang berada di bawah pengamanan ketat.

Pasukan Israel dikerahkan secara besar-besaran, melakukan penggeledahan dan dilaporkan melakukan pelecehan terhadap penduduk di daerah tersebut.

Sementara itu, negara-negara anggota Liga Arab mengecam keras penutupan Masjid Al-Aqsa yang terus berlanjut oleh otoritas Israel, dengan mengatakan hal itu mencegah para jemaah melaksanakan salat dan ritual keagamaan, khususnya selama bulan suci Ramadan dan sepuluh hari terakhirnya.