Bisnis.com, JAKARTA — Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat dalam skala besar membawa sejumlah konsekuensi terhadap kedaulatan dan keamanan siber negara.

Menurutnya, ketika data warga negara berada di yurisdiksi asing, kontrol langsung negara terhadap akses, pemrosesan, dan potensi pemanfaatannya menjadi lebih terbatas.

Data yang secara fisik maupun logis tersimpan di pusat data di Amerika Serikat akan tunduk pada rezim hukum setempat, termasuk mekanisme permintaan akses oleh otoritas penegak hukum dan aparat keamanan nasional negara tersebut.

“Risiko bukan hanya kebocoran akibat peretasan, tetapi juga kemungkinan lawful access oleh otoritas asing berdasarkan hukum domestik mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Pratama menjelaskan, dampak pertama yang perlu dicermati adalah potensi profiling dan analisis perilaku dalam skala besar. Data konsumen Indonesia yang diproses di luar negeri berpeluang digunakan untuk membangun pola preferensi ekonomi, kecenderungan politik, hingga karakteristik sosial masyarakat.

Pada era big data dan kecerdasan buatan, agregasi data lintas platform mampu menghasilkan informasi strategis yang nilainya jauh melampaui transaksi komersial biasa. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran, penetrasi pasar, bahkan strategi pengaruh digital.

Selain itu, terdapat risiko ketergantungan struktural terhadap infrastruktur digital asing. Jika penyimpanan, pemrosesan, dan analitik data terlalu bergantung pada sistem di luar negeri, kedaulatan teknologi nasional dinilai menjadi rapuh.

Ketergantungan itu tidak hanya menyangkut lokasi server, tetapi juga kontrol algoritma, standar keamanan, serta arsitektur sistem. “Dalam situasi krisis geopolitik atau konflik kepentingan, ketergantungan tersebut berpotensi menjadi titik tekan strategis,” tuturnya mengingatkan.

Pratama juga menyoroti potensi kompleksitas penanganan kebocoran data lintas yurisdiksi. Meski perusahaan teknologi global umumnya memiliki standar keamanan tinggi, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari insiden.

Jika terjadi pelanggaran keamanan pada entitas pemroses data di luar negeri, proses penegakan hukum, ganti rugi, hingga audit forensik akan melibatkan mekanisme lintas negara yang rumit.

“Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan bahwa hak subjek data tetap terlindungi secara efektif meskipun datanya diproses di yurisdiksi asing,” tuturnya.

Lebih jauh, Pratama menilai anggapan bahwa pemberian akses data konsumen memiliki kepentingan lebih luas dari sekadar transaksi dagang merupakan asumsi rasional dalam geopolitik digital.

Data menjadi bahan bakar utama ekonomi berbasis kecerdasan buatan. Negara atau korporasi yang menguasai volume dan variasi data terbesar akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan teknologi seperti machine learning, sistem rekomendasi, hingga predictive analytics.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya objektivitas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak melarang transfer data lintas negara sepanjang terdapat tingkat pelindungan yang setara atau mekanisme pengamanan yang memadai.

Artinya, secara hukum kerja sama tetap dapat dilakukan apabila dirancang dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan yang kuat. Fokus utamanya, menurut dia, bukan pada boleh atau tidaknya transfer data, melainkan pada tata kelola, klasifikasi data strategis, dan penerapan pengendalian risiko secara ketat.

Pratama memandang kebijakan ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, langkah tersebut dapat mempercepat integrasi Indonesia dalam rantai nilai digital global dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Di sisi lain, tanpa arsitektur kedaulatan data yang jelas serta penguatan otoritas pengawas, potensi risiko jangka panjang dinilai bisa melampaui manfaat jangka pendek.

Dia menekankan perlunya batas tegas terhadap jenis data yang dapat ditransfer, kewajiban enkripsi dan anonimisasi yang kuat, mekanisme audit independen, serta hak intervensi negara apabila muncul ancaman terhadap kepentingan nasional.

“Dalam ekonomi digital, keterbukaan memang penting, tetapi kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan tanpa pengamanan yang memadai,” tegas Pratama mengingatkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak (DJP) sedang menyusun peraturan menteri keuangan baru untuk menampung perubahan skema pertukaran informasi keuangan dalam amandements to the common reporting standard alias CRS OECD.

Rencana perubahan beleid itu dilakukan melalui perubahan ketiga PMK No.70/2017 yang mengatur tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Salah satu poinnya adalah memasukkan data transaksi dari produk uang elektronik tertentu sebagai bagian dari informasi keuangan yang dipertukarkan dengan yurisdiksi asing.

Adapun common reporting standard kalau melansir laman resmi DJP adalah standar internasional yang mewajibkan yurisdiksi untuk memperoleh informasi dari lembaga keuangan mereka dan mempertukarkan informasi tersebut secara otomatis dengan yurisdiksi lain secara periodik setiap tahun.

CRS menetapkan informasi rekening keuangan yang akan dipertukarkan, lembaga keuangan yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan, cakupan jenis-jenis rekening keuangan dan wajib pajak, serta prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence procedures) yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan.

Otoritas pajak, untuk menyesuaikan dengan standar yang baru, akan menambah dan memasukkan sejumlah poin perubahan. Pertama, menambahkan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan yang mencakup produk uang elektronik tertentu (Specified Electronic Money Products) dan mata uang digital bank sentral.

Kedua, pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Ketiga, penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi seperti yang disebut dalam poin nomor tiga mencakup tentang informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person)

Kemudian, informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equityinterest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement); informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru; informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Sedangkan yang terakhir adalah informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud; penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Keempat, penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.