Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Pasar Digital untuk memperkuat pengawasan terhadap ekosistem e-commerce dan penggunaan artificial intelligence (AI) di Indonesia.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai diperlukan pengaturan yang lebih kuat untuk mendukung pengawasan sektor digital dan sinergi lintas kementerian serta lembaga.

“Dalam kerangka tersebut, dapat dimunculkan gagasan mengenai perlunya Undang-Undang Pasar Digital yang memberikan pengaturan yang lebih tegas, memperkuat pengawasan, dan memperjelas sinergi antarkementerian dan lembaga,” kata Fanshurullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah struktur pasar secara mendasar melalui perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Dia menilai platform digital kini tidak lagi sekadar menjadi perantara transaksi antara penjual dan pembeli, melainkan berkembang menjadi ekosistem yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI).

Fanshurullah menjelaskan integrasi tersebut memang mampu mendorong efisiensi ekonomi, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang usaha baru. Namun, di sisi lain, kondisi itu juga menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan persaingan usaha.

KPPU mencatat sejumlah persoalan dominan di sektor digital, mulai dari penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, integrasi vertikal, diskriminasi layanan dan akses pasar,predatory pricing, subsidi silang, hingga praktik antipersaingan baru melalui pemanfaatan algoritma dan AI.

Menurutnya, penggunaan algoritma dan AI perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi persaingan usaha apabila tidak dijalankan secara transparan.

“Penggunaan teknologi yang tidak transparan dipandang dapat menimbulkan risiko perilaku yang memengaruhi persaingan seperti kartel, diskriminasi, self-referencing, integrasi vertikal, dan perilaku lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam ekosistem digital, algoritma berperan menentukan berbagai aspek mulai dari peringkat produk, rekomendasi, visibilitas, distribusi permintaan, hingga penentuan harga.

“Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan,” tuturnya.

Selain AI, KPPU juga menyoroti penggunaan big data yang dinilai berpotensi menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Penguasaan data dalam jumlah besar disebut dapat memperkuat dominasi platform digital dan meningkatkan ketergantungan merchant terhadap satu platform tertentu.

Di sisi lain, KPPU mengungkap telah terlibat dalam harmonisasi rancangan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai e-commerce. Menurutnya, sejumlah pengaturan dalam revisi beleid tersebut telah sejalan dengan prinsip persaingan usaha, seperti transparansi biaya platform, informasi asal barang, larangan platform bertindak sebagai produsen, hingga pengaturan tanggung jawab platform atas penggunaan AI.

KPPU mencatat sejak 2020 sektor digital dan e-commerce menyumbang sekitar 4,03% dari total penegakan hukum persaingan usaha yang ditangani lembaga tersebut. Meski masih di bawah sektor konvensional seperti konstruksi dan perdagangan, perkara digital dinilai terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

Dia mencontohkan perkara penyalahgunaan posisi dominan Google melalui Google Billing System yang berujung denda Rp202,5 miliar. Menurutnya, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga Mahkamah Agung dan siap memasuki tahap eksekusi.

Selain itu, KPPU juga pernah menangani perkara integrasi vertikal dan diskriminasi dalam jasa angkutan sewa khusus yang melibatkan ekosistem Grab. Perkara tersebut juga telah berkekuatan hukum setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan KPPU.

“Saat ini masih terdapat empat penyelidikan dan satu pemeriksaan yang berjalan di KPPU terkait sektor digital atau e-commerce tersebut,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) memunculkan pro dan kontra. Regulasi tersebut dinilai penting untuk melindungi anak dari paparan konten berbahaya, tetapi di sisi lain dikhawatirkan dapat membebani industri digital lokal yang masih berkembang.

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengatakan pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengatur ruang digital yang berkembang sangat cepat, khususnya terkait perlindungan anak di internet.

Menurut dia, transformasi digital dalam beberapa tahun terakhir berlangsung lebih cepat dibanding kesiapan regulasi. Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI), media sosial, hingga ekosistem gim digital turut mengubah pola konsumsi internet masyarakat secara signifikan.

“Kecepatan digital transformation di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu sangat cepat sekali,” kata Tesar dalam Bisnis Indonesia Forum: Menciptakan Ekosistem Gim yang Sehat, Rabu (13/5/2026).

Dia menilai PP Tunas hadir untuk membatasi paparan konten yang dianggap berbahaya bagi kelompok usia rentan. Namun, menurutnya, regulasi tersebut masih membutuhkan sejumlah penyesuaian agar dapat mengikuti dinamika industri digital yang terus berubah.

Tesar mencontohkan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan akibat perkembangan AI. Sebagai dosen, dia mengaku kini harus lebih cermat memeriksa jawaban mahasiswa karena penggunaan AI generatif semakin masif.

Di sisi lain, dia melihat tingginya aktivitas digital masyarakat Indonesia, terutama pada sektor gim, menunjukkan besarnya potensi ekonomi industri digital nasional. Berdasarkan pengamatannya, rata-rata masyarakat menghabiskan sekitar tujuh jam per minggu untuk bermain gim, dengan hampir 40% aktivitas internet berkaitan dengan gim digital.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pasar industri gim di Indonesia masih sangat besar, didukung bonus demografi dan dominasi populasi usia muda. Tren urbanisasi serta peningkatan konsumsi digital masyarakat juga dinilai mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Dia menyebut belanja konsumen digital di Indonesia meningkat sekitar 7% per tahun, termasuk untuk pembelian layanan digital dan item dalam gim. Kondisi itu memperlihatkan besarnya potensi ekonomi di sektor digital dan gim.

Tesar menilai percepatan transformasi digital di Indonesia didorong penetrasi perangkat mobile, pandemi Covid-19, cloud computing, hingga pemanfaatan big data untuk pemasaran digital. Menurut dia, pandemi menjadi momentum yang mendorong masyarakat masuk ke ekosistem digital, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja.

“Sekarang meeting juga enggak harus datang langsung. Kampus juga sudah mulai hybrid dan itu menjadi hal yang lumrah,” katanya.

Dia menambahkan, kehadiran cloud computing turut mempercepat pengembangan industri digital karena pelaku usaha tidak lagi harus membangun infrastruktur server secara mandiri seperti sebelumnya.

Selain itu, pemanfaatan big data dan algoritma media sosial dinilai membuat pemasaran digital semakin tepat sasaran. Menurut dia, perilaku pengguna internet saat ini sangat dipengaruhi algoritma platform digital yang terus menampilkan konten sesuai minat pengguna.

Tesar juga menyoroti perubahan pola konsumsi media masyarakat yang kini lebih banyak beralih ke layanan streaming dan platform online dibanding televisi konvensional. Kondisi tersebut turut mengubah strategi bisnis perusahaan yang kini mengandalkan kanal digital dan media sosial untuk pemasaran.

Meski demikian, dia mengingatkan implementasi regulasi digital seperti PP Tunas perlu mempertimbangkan kesiapan industri lokal. Menurut dia, regulasi baru kerap lebih berat dirasakan perusahaan rintisan dan pelaku lokal dibanding pemain global.

“Ketika ada regulasi baru, ternyata yang paling dirasakan impact-nya itu malah industri lokal,” ujarnya.

Dia mengatakan perusahaan asing umumnya memiliki sumber daya lebih besar untuk beradaptasi terhadap aturan baru. Sementara itu, pelaku lokal yang masih berkembang berisiko kehilangan daya saing akibat tambahan beban kepatuhan.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu membuka konsultasi publik secara rutin agar implementasi regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri sekaligus tetap menjaga perlindungan masyarakat.

Menurutnya, regulasi seharusnya tidak bersifat kaku dan perlu dievaluasi secara berkala untuk menemukan titik keseimbangan antara kepentingan konsumen, industri, dan negara.

Tesar juga menyoroti tantangan lain dalam pengembangan ekonomi digital nasional, mulai dari keterbatasan infrastruktur di wilayah tertinggal, kekurangan talenta digital, hingga ketergantungan terhadap tenaga ahli asing di sektor teknologi tinggi.

Dia menilai saat ini banyak lulusan teknologi justru memilih bekerja di luar sektor digital. Sementara itu, sejumlah perusahaan telekomunikasi dan perbankan masih mengandalkan tenaga ahli dari luar negeri untuk posisi tertentu.

Di tengah tantangan tersebut, dia menilai Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem digital yang kompetitif, termasuk melalui pengembangan gim lokal yang dinilai mampu bersaing dengan produk global.

Menurut dia, pelaku startup pada umumnya lebih fokus membangun produk, mencari pengguna, dan menentukan model bisnis dibanding memikirkan regulasi pada tahap awal pengembangan usaha.

“Startup kadang-kadang tidak terlalu memikirkan regulasi awalnya, karena dia sudah pusing memikirkan produk, pengguna, dan monetisasi,” katanya.

Dia menambahkan, pengembangan startup biasanya dimulai dari validasi pasar, pembuatan prototipe, hingga validasi bisnis sebelum akhirnya menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi yang berlaku.

Kita harus jeli melihat tren teknologi masa depan seperti Generative AI, data prediktif, hingga 5G sebagai instrumen untuk meremajakan bisnis

Jakarta (ANTARA) - Transformasi digital dalam sistem manajemen rantai pasok (supply chain management/SCM) dinilai semakin penting seiring peran data yang kini menjadi elemen kunci dalam pengambilan keputusan bisnis.

Menjawab tantangan masih banyaknya perusahaan yang kesulitan menerjemahkan data menjadi hasil nyata yang dapat diimplementasikan secara efektif, Kalbe menghadirkan Kalbe Analytic Expo (KAE) 2026 sebagai platform kolaborasi bagi pemimpin industri, praktisi dan mitra teknologi untuk berbagi wawasan dalam meningkatkan efisiensi operasional dari hulu ke hilir.

Melalui ajang KAE 2026, para pakar teknologi menilai integrasi data secara menyeluruh dapat memecahkan persoalan data yang selama ini terfragmentasi atau silo, sehingga memberikan nilai tambah yang nyata bagi bisnis.

"Kita harus jeli melihat tren teknologi masa depan seperti Generative AI, data prediktif, hingga 5G sebagai instrumen untuk meremajakan bisnis. Intinya adalah bagaimana kita memecahkan masalah data yang masih silo agar benar-benar memberikan nilai tambah bagi perusahaan," ujar Manajer Umum Telkomsel Fadli Hamsani di Jakarta, Selasa.

Fadli menyampaikan implementasi teknologi tersebut telah menunjukkan hasil signifikan di Indonesia, antara lain mampu menekan biaya logistik hingga 12 persen dan mengurangi tingkat inventaris sebesar 25 persen pada perusahaan yang menerapkan integrasi data secara end-to-end.

Selain efisiensi biaya, transformasi digital juga dinilai meningkatkan transparansi dan kecepatan dalam ekosistem omni-channel yang semakin kompleks.

Direktur Operasional SIRCLO Dr. Danang Cahyono mengatakan dalam pengelolaan lebih dari 300 ribu unit stok (SKU), kapabilitas data sangat menentukan akurasi dan kecepatan siklus operasional.

"Dengan kapabilitas data, operasional menjadi lebih cepat dan tingkat kesalahan (error) lebih sedikit. Hal ini krusial untuk memenuhi ekspektasi konsumen yang menginginkan pengiriman cepat dan akurat, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan pada periode promosi besar," ujar Danang.

Para pakar menilai keberhasilan transformasi digital rantai pasok tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang implementatif.

"Transformasi ini bukan sekadar tentang mesin, melainkan tentang meningkatkan kapabilitas talenta Indonesia agar mahir menggunakan data. Keberlanjutan organisasi sangat bergantung pada kesiapan talenta dalam mengolah data menjadi keputusan yang implementatif," kata Fadli.

Pewarta: Ida Nurcahyani/Vina Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan Big Data dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjawab berbagai tantangan di ekosistem logistik terintegrasi dari pelaku bisnis cold chain yang memiliki rentang aspek luas meliputi fasilitas gudang cold storage, hingga armada transportasi terintegrasi dari hulu ke hilir.

Gerry Ardian, Chief Innovation Officer PT Trimitra Trans Persada Tbk (B-Log) mengatakan, analisis Big Data menjadi salah satu terobosan yang solutif untuk mengetahui kemampuan cold chain terutama yang berkaitan dengan produsen dan konsumen.

Dengan Big Data, jelas Gerry, pelaku bisnis cold chain dapat mengetahui kapan dan dari mana mesti menyiapkan unit kendaraan atau kontainer apa saja yang diperlukan, hingga mengkalkulasi utilisasi dari waste atau limbah.

“Kalau orang memproduksi barang, waste-nya itu pasti di barang karena barang yang tidak laku di market. Kalau buat kami, waste itu adalah truk yang berjalan tanpa muatan. Nah, kalau kita bicara solusi terintegrasi, alangkah indahnya bila kita bisa satukan data ini sehingga kita bisa saling melengkapi,” ujarnya kepada Bisnis, di sela-sela Bisnis Indonesia Forum, pada rangkaian Gaikindo Indonesia Commercial Vehicles (Giicomvec) 2026, di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, 8-11 April 2026.

Para pelaku industri dan regulator terus mencari peluang serta solusi menjawab tantangan pengembangan cold chain nasional, mulai dari sisi kebijakan hingga inovasi teknologi.

Gerry memberi contoh, dengan pemanfaatan Big Data, truk cold-chain dari Jakarta yang membawa muatan ke Surabaya dapat membawa muatan pada saat kembali dari Surabaya ke Jakarta yang akan memberi dampak biaya menjadi lebih murah.

“Jadi tidak semua truk mesti jalan dan kosong [muatan] begitu. Kalau ke depannya akan seperti yang Pak Dirjen [Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda M. Risal Wasal] sampaikan, akan ada solusi Big Data yang bisa kita share dan pakai sama-sama, bagi kami itu tentu akan sangat membantu pelaku industri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gerry juga memandang semua pihak dapat bekerja bersama-sama dalam ekosistem cold chain yang secara korporat mencakup fokus pada fasilitas gudang, transportasi, hingga layanan pengiriman.

“Paling banyak yang untuk kami itu pengiriman ke gudang. Kiriman-kiriman ini kami sudah bicarakan dengan pihak KTB [Krama Yudha Tiga Berlian Motors], karena tantangan kami sekarang memang bagaimana agar kendaraan itu kapasitas angkutnya bisa menjadi makin kecil. Kalau truk itu kita isi bagaimana supaya daya angkut ini bisa maksimal sampai ke pelosok negeri,” paparnya.

Dengan begitu, dia optimistis, dampaknya akan baik dalam hitung-hitungan investasi karena sebagai contoh jarak 200 km di Pulau Jawa dibandingkan dengan jarak yang sama di daerah lain belum tentu mencatat waktu tempuh yang sama.

“Artinya mungkin kalau jalannya cukup bagus ya kami bisa kirim dalam waktu 4-5 jam. Tapi ada di daerah-daerah tertentu itu jarak 200 km bisa memakan waktu hingga lebih dari 7 jam untuk pengiriman,” ungkap Gerry.

Problematika itu menjadi salah satu kendala untuk menjaga kualitas barang muatan di mana kualitas ini dapat berubah secara perlahan-lahan di jalan akibat faktor perubahan suhu dan lain-lain. Padahal pelaku bisnis harus memastikan semua lini mulai dari barang itu masuk ke gudang, kemudian diproses di gudang hingga proses pengiriman dan tiba di pelanggan dapat terjaga kualitasnya.

Menurut Gerry, perbaikan pada titik-titik distribusi dan infrastruktur serta pemanfaatan Big Data dapat membantu mengelola pengiriman kontainer pada momen hari raya. “Kami juga melakukan data analitik setiap tahun dengan melihat tren lainnya. Jadi B-Log dapat memastikan kapan harus ada truk baru dan kapan harus menambah unit-unitnya dan di mana saja, termasuk gudang-gudang baru yang kita tengah buka sekarang ini,” jelas Gerry.

Dia menyambut positif rencana pemerintah yang ingin mengembangkan cold chain ke seluruh Indonesia. Hal itu membuka peluang juga bagi B-Log dan mitranya dalam melakukan bisnis, sejalan dengan rencana B-Log membangun gudang-gudang di seluruh Indonesia, melebarkan transportasi ke seluruh Indonesia dan dalam upayanya dalam melengkapi sistem secara berkelanjutan.

“B-Log masih harus terus berkembang karena kami baru masuk ke bisnis gudang pada 2022. Jadi pelan-pelan kami lihat situasi dan kondisinya. Sekarang kami sudah mulai berani membangun gudang [cold storage] dalam jumlah yang cukup banyak. Tahun lalu kami sudah sempat launching di Bandung dan dengan fasilitas yang cukup mumpuni,” singgung Gerry.

Pada tahun ini B-Log berencana membuka beberapa gudang yang kini sudah dalam progres pembangunan. “Tiga gudang lagi sedang kami bangun dan ada beberapa tempat lain yang tengah kami cari untuk membangun gudang. Kalau ditanya sudah cukup atau belum? Capex berapa persen? dengan potensi Indonesia yang sangat besar rasanya kita enggak pernah cukup,” paparnya.

Menurutnya, gudang yang B-Log bangun bukan merupakan gudang untuk penyimpanan untuk waktu yang lama. Gudang tersebut umumnya merupakan gudang distribusi. “Jadi kenapa kami butuh gudang yang cukup banyak. Ini karena bukan untuk menyimpan barang mentah, kebanyakan justru barang yang sudah barang jadi yang harus segera didistribusikan ke pelanggan,” tutup Gerry.

Bisnis.com, JAKARTA — Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat dalam skala besar membawa sejumlah konsekuensi terhadap kedaulatan dan keamanan siber negara.

Menurutnya, ketika data warga negara berada di yurisdiksi asing, kontrol langsung negara terhadap akses, pemrosesan, dan potensi pemanfaatannya menjadi lebih terbatas.

Data yang secara fisik maupun logis tersimpan di pusat data di Amerika Serikat akan tunduk pada rezim hukum setempat, termasuk mekanisme permintaan akses oleh otoritas penegak hukum dan aparat keamanan nasional negara tersebut.

“Risiko bukan hanya kebocoran akibat peretasan, tetapi juga kemungkinan lawful access oleh otoritas asing berdasarkan hukum domestik mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Pratama menjelaskan, dampak pertama yang perlu dicermati adalah potensi profiling dan analisis perilaku dalam skala besar. Data konsumen Indonesia yang diproses di luar negeri berpeluang digunakan untuk membangun pola preferensi ekonomi, kecenderungan politik, hingga karakteristik sosial masyarakat.

Pada era big data dan kecerdasan buatan, agregasi data lintas platform mampu menghasilkan informasi strategis yang nilainya jauh melampaui transaksi komersial biasa. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran, penetrasi pasar, bahkan strategi pengaruh digital.

Selain itu, terdapat risiko ketergantungan struktural terhadap infrastruktur digital asing. Jika penyimpanan, pemrosesan, dan analitik data terlalu bergantung pada sistem di luar negeri, kedaulatan teknologi nasional dinilai menjadi rapuh.

Ketergantungan itu tidak hanya menyangkut lokasi server, tetapi juga kontrol algoritma, standar keamanan, serta arsitektur sistem. “Dalam situasi krisis geopolitik atau konflik kepentingan, ketergantungan tersebut berpotensi menjadi titik tekan strategis,” tuturnya mengingatkan.

Pratama juga menyoroti potensi kompleksitas penanganan kebocoran data lintas yurisdiksi. Meski perusahaan teknologi global umumnya memiliki standar keamanan tinggi, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari insiden.

Jika terjadi pelanggaran keamanan pada entitas pemroses data di luar negeri, proses penegakan hukum, ganti rugi, hingga audit forensik akan melibatkan mekanisme lintas negara yang rumit.

“Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan bahwa hak subjek data tetap terlindungi secara efektif meskipun datanya diproses di yurisdiksi asing,” tuturnya.

Lebih jauh, Pratama menilai anggapan bahwa pemberian akses data konsumen memiliki kepentingan lebih luas dari sekadar transaksi dagang merupakan asumsi rasional dalam geopolitik digital.

Data menjadi bahan bakar utama ekonomi berbasis kecerdasan buatan. Negara atau korporasi yang menguasai volume dan variasi data terbesar akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan teknologi seperti machine learning, sistem rekomendasi, hingga predictive analytics.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya objektivitas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak melarang transfer data lintas negara sepanjang terdapat tingkat pelindungan yang setara atau mekanisme pengamanan yang memadai.

Artinya, secara hukum kerja sama tetap dapat dilakukan apabila dirancang dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan yang kuat. Fokus utamanya, menurut dia, bukan pada boleh atau tidaknya transfer data, melainkan pada tata kelola, klasifikasi data strategis, dan penerapan pengendalian risiko secara ketat.

Pratama memandang kebijakan ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, langkah tersebut dapat mempercepat integrasi Indonesia dalam rantai nilai digital global dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Di sisi lain, tanpa arsitektur kedaulatan data yang jelas serta penguatan otoritas pengawas, potensi risiko jangka panjang dinilai bisa melampaui manfaat jangka pendek.

Dia menekankan perlunya batas tegas terhadap jenis data yang dapat ditransfer, kewajiban enkripsi dan anonimisasi yang kuat, mekanisme audit independen, serta hak intervensi negara apabila muncul ancaman terhadap kepentingan nasional.

“Dalam ekonomi digital, keterbukaan memang penting, tetapi kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan tanpa pengamanan yang memadai,” tegas Pratama mengingatkan.

BOGOR - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor telah menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Kamis 29 Januari 2026. Mereka membahas ekspose Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Langkah ini diambil untuk memperbarui regulasi kependudukan di Kota Bogor agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi digital dan dinamika populasi saat ini. Ketua Pansus Raperda Adminduk, Subhan, mengungkapkan hasil pertemuan menyepakati pembuatan perda baru, bukan sekadar perubahan atas regulasi lama. Sesmendukbangga Dorong Daerah Serius Memanfaatkan Bonus Demografi

Sebagai informasi, regulasi sebelumnya yakni Perda No 16/2008 dianggap sudah tidak relevan meski sempat mengalami beberapa kali perubahan. "Berdasarkan diskusi dengan Disdukcapil, kami sepakat ini menjadi Perda Pembaharuan atau Perda Baru. Aturan lama sudah tidak relevan, sehingga kita butuh 'cantolan' hukum baru yang lebih segar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat," katanya dalam siaran pers, Rabu (11/2/2026).

Subhan menjelaskan ada tiga aspek utama yang akan diperkuat dalam draf raperda ini. Pertama, mobilisasi penduduk, pengaturan perpindahan warga yang lebih tertata. Kedua, identitas Kependudukan Digital (IKD), akselerasi transisi dari dokumen fisik ke digital dan ketiga penguatan eksistensi Dukcapil, menambah taji instansi dalam pengawasan data dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Perda ini diproyeksikan menjadi pembangunan Command Center dan Big Data lokal Kota Bogor. "Targetnya, kita punya database kependudukan yang valid dan terintegrasi untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor," imbuhnya.

Salah satu terobosan signifikan dalam Raperda ini adalah perubahan alur birokrasi yang melibatkan pengurus wilayah. Jika selama ini warga harus meminta surat pengantar RT/RW di awal proses, ke depan alurnya akan dibalik.

Warga didorong melakukan pendaftaran secara mandiri melalui sistem daring (online). Setelah proses di Dukcapil selesai, warga wajib melaporkan hasilnya kepada RT/RW setempat.

"Peran RT/RW berubah dari aktif di awal menjadi pasif di akhir. Artinya, mereka menerima laporan dan mengetahui warga baru setelah proses digital selesai. Namun, fungsi pengawasan tetap ada karena mereka adalah garda terdepan," jelasnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan, menekankan pentingnya raperda ini sebagai payung hukum perlindungan data pribadi dan pemutakhiran data. Ia melihat kendala daerah saat ini di mana database penduduk telah ditarik ke pusat, sehingga data daerah cenderung statis. Temui Komisi V DPR, DPRD Kota Bogor Sampaikan Aspirasi Masyarakat Kota Bogor

"Kami butuh akses data yang lebih baik untuk melayani masyarakat secara efektif. Raperda ini akan mengatur perlindungan data pribadi, hal yang belum ada di Perda lama," katanya.

Ganjar menambahkan raperda baru ini akan lebih inklusif, terutama dalam menjamin hak masyarakat. "Kami akan memperkuat layanan jemput bola dan memastikan pelayanan adminduk merata, baik secara daring maupun luring, guna mengatasi masalah ketidakakuratan data populasi," tandasnya.

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Pendiri yayasan pusat edukasi Rumah Perubahan Rhenald Kasali menekankan pentingnya pemanfaatan big data untuk mencari dan memastikan informasi yang kredibel di tengah derasnya arus komunikasi digital.

Menurut Rhenald, ditemui usai diskusi yang digelar di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, saat ini terdapat dua model komunikasi yang berjalan bersamaan.

Pertama, komunikasi massa yang dilakukan media arus utama dengan pola kerja yang jelas, mulai dari wartawan hingga editor.

Serta kedua, komunikasi publik yang berlangsung di ranah media, termasuk media sosial, di mana masyarakat atau netizen memproduksi sekaligus menyebarkan informasi.

"Komunikasi publik ini sekarang dipercayai lebih cepat ketimbang yang yang melalui proses ini (redaksi), cepat, spontan, dan selalu mengoreksi," ujarnya.

Menurutnya, sekitar separuh informasi yang beredar bisa benar, sementara sisanya meragukan, belum terverifikasi, atau bahkan salah dan mengandung hoaks.

Bahkan, sebagian konten diproduksi oleh robot atau akun otomatis yang seolah-olah tampak seperti manusia.

Dalam situasi tersebut, Rhenald yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia menilai big data menjadi instrumen penting untuk memilah dan memverifikasi informasi.

Menurutnya, melalui analisis data, publik dapat menelusuri sumber informasi, tingkat kredibilitas penyampaian, hingga proporsi akun manusia dan robot yang terlibat dalam penyebaran suatu isu.

Ia mencontohkan isu-isu seperti kepercayaan masyarakat terhadap rupiah atau kabar tentang dampak suatu produk terhadap kesehatan.

Dengan big data, dapat dianalisis siapa yang menyampaikan informasi tersebut, apakah memiliki kompetensi, serta seberapa luas dan masif penyebarannya.

"Bisa jadi satu kebohongan, tapi kalau didapat oleh jutaan orang, itu dianggap satu kebenaran. Jadi itu berbahaya, maka harus ada counter narasi. Jadi big data singkatnya itu bisa mencari kebenaran dan bisa menarasikan pertarungan antar media ini," katanya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Rumah Perubahan hadir sebagai ruang pembelajaran untuk memahami, membaca, dan melakukan perubahan. Lembaga tersebut tidak hanya mengajarkan teori transformasi, tetapi juga praktik langsung dalam berbagai bidang.

Rhenald menuturkan sejak 1998 pihaknya telah melatih kewirausahaan yang terus tumbuh dan berkembang menjadi pengembangan kewirausahaan sosial. Selanjutnya, konsep disrupsi diperkenalkan sebagai respons atas perubahan zaman.

"Maka orang bisa melihat bahwa kami sendiri juga melakukan perubahan. Tempatnya ada di sini, edukasinya ada di sini," katanya.

Sementara itu, Direktur Deep Intelligence Research Neni Nur Hayati menekankan pentingnya pemanfaatan big data dalam diseminasi informasi di era digital yang kian kompleks.

Menurut Neni, tanpa data yang kuat, institusi, baik korporasi maupun pemerintahan akan kesulitan membaca realitas publik secara akurat.

Ia menjelaskan bahwa realitas hari ini tidak lagi terbentuk secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui algoritma dan percakapan digital yang berlangsung secara real time.

"Algoritma dikendalikan oleh manusia, tapi manusia juga mengendalikan algoritma," katanya.

Dalam konteks ini, big data menjadi infrastruktur utama untuk memahami bagaimana opini publik terbentuk, bagaimana tone pemberitaan berkembang, serta bagaimana emosi masyarakat bergerak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bagi ANTARA selaku kantor berita, peran big data itu sangat, bahkan harus menjadi utama sebenarnya. Kenapa? Karena ANTARA itu adalah kantor berita. Kantor berita itu adalah instrumen globalisasi,

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menegaskan pentingnya pemanfaatan big data dalam memperkuat peran diseminasi informasi di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar ditemui usai diskusi yang digelar oleh Rumah Perubahan di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu menyatakan, sebagai kantor berita, ANTARA harus menempatkan big data sebagai elemen strategis dalam operasional dan pengambilan keputusan.

"Bagi ANTARA selaku kantor berita, peran big data itu sangat, bahkan harus menjadi utama sebenarnya. Kenapa? Karena ANTARA itu adalah kantor berita. Kantor berita itu adalah instrumen globalisasi," katanya.

Ia menjelaskan, big data memungkinkan proses analisis data yang lebih mendalam, tidak hanya untuk kebutuhan pemberitaan, tetapi juga dalam mendukung pengambilan keputusan dan memahami konstruksi realitas sosial maupun politik.

Menurut dia, melalui pengelolaan data yang tepat, informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat, sekaligus membantu memetakan arah kebijakan ke depan.

Lebih lanjut, Benny menekankan bahwa pemanfaatan big data juga berperan penting dalam mendukung kerja sama luar negeri dan diplomasi, serta memahami potensi krisis.

Pemanfaatan data analitik, media sosial, serta analisis tren, lanjut dia, dinilai mampu membantu memprediksi berbagai dinamika yang sebelumnya rumit menjadi lebih terukur.

“Big data membantu kita dalam memahami proses yang terjadi, meskipun kita sebagai manusia tetap dipentingkan. Itu menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Benny juga menegaskan bahwa penerapan big data tidak hanya penting bagi korporasi, tetapi juga bagi lembaga pemerintah. Ini karena data yang dianilisis dapat memberikan arah kebijakan sekaligus mitigasi risiko, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global.

Sebagai langkah konkret, perusahaan yang dipimpinnya tengah menyiapkan kerja sama dengan perusahaan big data guna mengoptimalkan pemanfaatan data yang dimiliki.

Selain itu, ANTARA juga berencana mengajukan kebutuhan hak eksklusif untuk mengelola data visual kementerian dan lembaga, sehingga dapat disinergikan dengan ekosistem big data yang lebih terintegrasi.

"ANTARA juga ingin membangun sebuah permintaan kepada pemerintah, kebutuhan untuk hak eksklusif mengelola data visual yang ada di kementerian dan lembaga, sehingga itu bisa kita kelola dan menjadi big data yang lebih besar, yang membuat peran ANTARA sebagai ekosistem informasi negara betul-betul bisa kita wujudkan. Jadi bukan lagi sebuah rujukan berita, tapi sebuah ekosistem, aktornya," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Lanskap ketenagakerjaan dunia mulai berubah, seiring perkembangan teknologi dan masifnya pemanfaatan akal imitasi (AI). Lantas, skill macam apa yang sedang banyak dibutuhkan perusahaan dunia?

Laporan World Economic Forum bertajuk Future of Jobs Report 2025 bisa menjadi gambaran sedang ada tren transisi kebutuhan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan buat para angkatan kerja muda di era terkini.

Pasar tenaga kerja bahkan menghadapi tren semakin rendahnya lapangan kerja buat tingkat pemula, seiring peluang yang menyusut tepat ketika partisipasi angkatan kerja dari generasi muda di dunia sedang mencapai puncaknya.

"Sejak Januari 2024, lowongan pekerjaan tingkat pemula telah turun sebesar 29%, menurut analisis Randstad terhadap 126 juta lowongan di seluruh dunia. Apa yang dulunya merupakan perlambatan sementara, kini tampak semakin struktural," ujar laporan dari laman weforum.org yang dipublikasikan awal tahun ini, dikutip Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Hal ini bukan hanya disebabkan oleh otomatisasi yang didorong oleh AI dan teknologi. Para ekonom mengaitkan perlambatan ini dengan tren struktural yang lebih luas, antara lain kehati-hatian perusahaan dalam kondisi ekonomi sedang dingin, hingga ketidakpastian terkait perdagangan dunia akibat gejolak geopolitik.

Namun, World Economic Forum tetap menekankan masih ada masa harapan dan peluang baru buat para pekerja yang rajin menambah skill.

Contohnya, kendati 41% organisasi memperkirakan akan mengurangi jumlah tenaga kerja dalam peran yang rentan akibat disrupsi AI, sebanyak 70% di antaranya berencana untuk merekrut orang dengan keterampilan baru terkait AI.

Selain itu, meskipun teknologi dan fragmentasi geoekonomi mendorong perubahan, keterampilan yang berpusat pada manusia, yaitu kepemimpinan, adaptasi, dan pembelajaran berkelanjutan, akan tetap menjadi faktor penting.

"Ini seperti kontradiksi yang mendefinisikan tantangan di masa depan. Menghadapi hal ini, kaum muda mendiversifikasi sumber pendapatan dan merangkul program magang dan pelatihan kejuruan, dengan 37% lulusan Gen Z sekarang mengejar pekerjaan kerah biru," tambah laporan.

Bagusnya lagi, sebagian besar pemberi kerja berencana untuk mengatasi kesenjangan keterampilan, dengan 85% menawarkan peningkatan keterampilan dan 77% menyediakan pelatihan AI.

Terkhir, mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan merupakan fokus utama untuk menarik talenta, dengan 64% pemberi kerja mengidentifikasinya sebagai strategi utama untuk meningkatkan ketersediaan talenta.

Berikut merupakan 10 kemampuan dan talenta sumber daya manusia (SDM) yang sedang banyak mereka cari dan akan terus mengalami pertumbuhan pesat sampai 2030:

1. Spesialis Big Data

2. Insinyur dan Perekayasa terkait Teknologi Finansial

3. Spesialis AI dan Pelatih Pembelajaran Mesin

4. Developer aplikasi dan perangkat lunak

5. Spesialis terkait Keamanan Siber

6. Spesialis terkait Data Pergudangan

7. Spesialis kendaraan elektrifikasi (EV) dan kendaraan otonom

8. Desainer UI dan UX

9. Pengemudi truk logistik dan layanan antar

10. Spesialis Internet untuk Semua Perangkat alias Internet of Things (IoT)

ADAGIUM "data is the new oil" semakin relevan dalam konteks perumusan kebijakan transportasi kedepan.

Dengan data akurat dan terkelola dengan baik, negara dapat memperoleh berbagai insight penting yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

Keberadaan database komprehensif akan memudahkan proses penarikan kesimpulan, perumusan kebijakan, serta penyusunan strategi transportasi yang lebih efektif dan terukur.

Bukan hanya sekadar solusi teknologi, tetapi juga strategi mengoptimalkan potensi sumber daya, meningkatkan produktivitas.

Interoperabilitas data memudahkan kita berbagi dan menganalisa data secara sinergis, sehingga kita dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak.

Di era mutakhir, kita sering mendengar jargon big data sebagai solusi ajaib untuk merumuskan kebijakan publik.

Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya: data yang tidak sinkron membuat analisis kebijakan transportasi di Indonesia berjalan terseok-seok.

Bisa dibayangkan seorang perencana transportasi yang harus menentukan jalur baru atau kebijakan tarif. Ia membuka laporan dari kementerian, lalu membandingkan dengan data dari pemerintah daerah, dan hasilnya berbeda. Data variable jumlah kendaraan, angka kecelakaan, hingga proyeksi arus mudik bisa berbeda.

Dampaknya bisa ditebak, kebijakan yang lahir sering kali lebih didorong oleh intuisi semata atau kompromi politik, bukan bukti empiris yang solid.

Ketidaksinkronan ini bukan sekadar masalah teknis. Ini merupakan cermin fragmentasi data. Setiap instansi punya sistem pencatatan sendiri, standar berbeda, bahkan di kondisi tertentu bisa enggan berbagi data.

Akibatnya, big data yang seharusnya menjadi kompas arah jalan atau tambang minyak baru bagi perumus kebijakan transportasi, justru berubah menjadi labirin.

Padahal, tanpa data terintegrasi, sulit bagi Indonesia merancang kebijakan transportasi jangka panjang.

Bagaimana mungkin kita bisa memprediksi kebutuhan infrastruktur, mengatur arus logistik, atau merancang sistem transportasi berkelanjutan jika fondasi datanya rapuh?

Kita bisa maklumi integrasi sistem tentu melibatkan banyak pihak, bukan semata ketidakmampuan negara mengeksekusi hal tersebut. Proses ini pada nyatanya bersifat bertahap.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan kapasitas institusi dalam menganalisis dan memanfaatkan big data.

Analisis data berskala besar membutuhkan keahlian statistik, machine learning, serta pemodelan transportasi yang canggih.

Sayangnya, banyak institusi transportasi di Indonesia belum memiliki tenaga ahli maupun infrastruktur komputasi memadai. Akibatnya, bisa dipastikan data besar hanya menjadi “tumpukan informasi” tanpa nilai kebijakan yang nyata.

Lebih jauh lagi, kebijakan berbasis big data berisiko mengabaikan aspek sosial dan budaya, karena data cenderung menyoroti pola mayoritas dan mengesampingkan kebutuhan minoritas.

Jika tidak diimbangi dengan survei sosial dan pendekatan partisipatif, kebijakan transportasi bisa menjadi eksklusif dan memperlebar kesenjangan akses.

Oleh karena itu, pemanfaatan big data dalam kebijakan transportasi harus disertai dengan standar nasional integrasi data, regulasi privasi yang ketat, investasi pada SDM dan teknologi, serta pendekatan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat terwakili.

Dengan langkah-langkah tersebut, big data dapat benar-benar menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan sistem transportasi yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

Pemanfaatan big data dalam kebijakan transportasi menjadi salah satu strategi utama di berbagai negara.

Singapura, misalnya, dikenal sebagai pionir dalam penerapan Intelligent Transport Systems (ITS) melalui program Smart Mobility 2030.

Pemerintah Singapura mengintegrasikan data real-time dari sensor jalan, kamera, dan aplikasi mobilitas untuk mengatur lalu lintas, menetapkan tarif Electronic Road Pricing (ERP), serta merencanakan transportasi publik.

Dengan sistem ini, kebijakan transportasi dapat dibuat secara adaptif, berbasis bukti, dan mampu merespons dinamika mobilitas masyarakat secara cepat. Hasilnya, kemacetan berkurang, transportasi publik lebih andal, dan efisiensi sistem meningkat.

Keberhasilan Singapura menunjukkan bahwa regulasi yang kuat, sanksi tegas, dan kepemimpinan pemerintah, serta investasi teknologi menjadi kunci dalam mengoptimalkan big data untuk kebijakan transportasi berkelanjutan.

Sementara Inggris menekankan keterbukaan data publik sebagai strategi utama. Melalui Transport for London (TfL), data perjalanan bus, kereta, dan metro dibuka untuk publik dan pengembang aplikasi.

Transparansi ini melahirkan ekosistem inovasi, di mana aplikasi seperti Citymapper mampu memberikan informasi perjalanan lebih akurat dan ramah pengguna.

Kebijakan berbasis keterbukaan data tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi swasta dalam menciptakan solusi mobilitas.

Dengan demikian, Inggris menunjukkan bahwa big data dapat menjadi katalis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan transportasi.

Di sisi lain, Amerika Serikat menonjol dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan sektor swasta secara intensif.

Kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles memanfaatkan data GPS taksi, aplikasi ride-hailing, serta sensor jalan untuk memahami pola mobilitas perkotaan.

Pemerintah kota bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menganalisis data tersebut, sehingga kebijakan transportasi lebih responsif terhadap tren pasar dan kebutuhan masyarakat.

Namun, pendekatan ini bukan berarti tanpa cacat, menimbulkan tantangan terkait privasi dan dominasi swasta dalam pengelolaan data publik.

Selain tiga negara tersebut, Jepang dan Korea Selatan lebih fokus pada efisiensi transportasi publik. Data dari kartu elektronik (IC card) dan sensor digunakan untuk memprediksi kepadatan penumpang serta menyesuaikan jadwal layanan kereta dan bus.

Dengan cara ini, kebijakan transportasi publik menjadi lebih adaptif, ramah lingkungan, dan mampu mengurangi beban energi.

Dengan komparasi ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki strategi berbeda: Singapura menekankan integrasi sistem, Inggris pada keterbukaan data, Amerika Serikat pada kolaborasi dengan sektor swasta, dan Jepang/Korea pada efisiensi transportasi.

Bagaimana dengan di Indonesia?

Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik tersebut dengan mengembangkan regulasi integrasi data nasional, membuka akses data transportasi untuk publik, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta.

Dengan langkah-langkah tersebut, big data dapat benar-benar menjadi instrumen strategis ber-impact dalam mewujudkan sistem transportasi inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan fragmentasi data dan keterbatasan kapasitas institusi yang masih dihadapi saat ini.

Namun demikian, pembenahan sistem transportasi tidak semestinya dimaknai sebagai proses yang harus diawali hanya dari pembenahan database semata.

Kebijakan pengenaan sanksi tetap memiliki sifat mandatory, karena merupakan salah satu instrumen penggerak kebijakan.

Oleh karena itu, pembenahan data dan penerapan sanksi idealnya dijalankan secara paralel, sehingga perbaikan sistem transportasi dapat dilakukan secara holistik tanpa perlu mempertentangkan satu pendekatan dengan pendekatan lainnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menilai kondisi makroekonomi Indonesia menjadi faktor pendukung dalam prospek pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) pada 2026.

Brand Manager AdaKami Jonathan Kriss menyebut faktor itu akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan dan permintaan masyarakat terhadap akses pendanaan dari pindar.

“Kami cukup optimis menyambut 2026, seiring dengan tren pertumbuhan ekonomiIndonesia. Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPS, ekonomi Indonesia pada Triwulan III/2025 tumbuh 5,04% year-on-year,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Dia meneruskan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menjaga tingkat TWP90, perusahaan menerapkan prinsip prudent lending supaya outstanding pembiayaan tetap sejalan dengan kualitas pendanaan.

Kemudian, imbuhnya, AdaKami pun mengandalkan pemanfaatan teknologi, mulai dari proses e-KYC hingga credit scoring berbasis AI dan big data, untuk memastikan penyaluran pendanaan dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan profil risiko pengguna.

“Selain itu, AdaKami secara konsisten menjalankan program literasi dan edukasi keuangan guna mendorong penggunaan pendanaan yang lebih bijak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjebak penipuan online maupun praktik pinjaman ilegal,” tegasnya.

Jonathan menyampaikan bahwa program edukasi tersebut dilakukan perusahaannya melalui berbagai kanal, baik digital maupun tatap muka.

“Melalui pendekatan ini, AdaKami berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas pembiayaan, sekaligus berkontribusi pada penguatan ekosistem pembiayaan digital yang sehat di Indonesia,” tutupnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) outstanding pembiayaan pindar per Oktober 2025 mencapai Rp92,92 triliun, tumbuh 23,86% YoY. Kemudian, TWP90 terjaga pada level 2,76%.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengklaim angka itu menunjukkan bahwa industri terus berkembang secara sehat dan tetap relevan dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat.

“Dengan tren ini, AFPI optimis bahwa pada 2026 industri masih akan mencatat pertumbuhan positif, terutama didorong pembiayaan produktif dan UMKM, seiring penguatan regulasi dan peningkatan kualitas penyaluran,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Adapun, OJK memperkirakan industri pindar akan terus tumbuh positif pada 2026. Hal ini didorong oleh digitalisasi pembiayaan dan inovasi produk berbasis data alternatif.

Kendati demikian, Kepala Eksekutif Pengawas lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengingatkan akan adanya tantangan seperti perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian.

“Sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Penggunaan big data, whistleblowing, hingga pencabutan izin praktik menjadi senjata negara-negara Asia dalam memerangi tindak kecurangan alias fraud program jaminan kesehatan. Indonesia pun mulai memperketat pengawasan agar dana JKN yang dikelola BPJS Kesehatan benar-benar kembali ke peserta.

Salah satu negara tetangga Indonesia, Malaysia memanfaatkan kombinasi dari proses investigasi yang mendalam dan penggunaan teknologi serta big data untuk mencegah tindakan kecurangan pada program jaminan kesehatannya, Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso).

Head of Division Anti Fraud, Ethics & Integrity Perkeso Malaysia, Hasnol Mohamed Hussein, menuturkan pihaknya memiliki divisi yang secara khusus menyelidiki klaim yang terindikasi fiktif atau fraud dalam program kesehatannya, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

Hasnol memaparkan, fungsi anti-fraud di Perkeso dikelola secara terpusat di Kuala Lumpur. Dia menuturkan, pihaknya mengandalkan analisis data-data yang ada untuk menginvestigasi dugaan kecurangan.

"Kami memiliki 54 cabang di seluruh Malaysia, tetapi fungsi anti-fraud tetap dikelola secara terpusat. Kami juga memiliki petugas yang terlatih dengan baik. Ketika menerima laporan, kami melakukan analisis sebagai dugaan klaim fraud, lalu menugaskan tim untuk melakukan pengawasan," jelas Hasnol dalam acara 1^st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference yang digelar di Yogyakarta, pekan lalu.

Lebih lanjut, Perkeso juga memanfaatkan teknologi seperti drone dalam tugasnya mengawasi potensi tindakan kecurangan. Hal tersebut juga dibarengi dengan kerja sama antarinstansi setempat, termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), dengan lembaga antikorupsi Malaysia.

Hasnol menuturkan, kolaborasi antarlembaga tersebut juga telah membuahkan hasil. Dia mengatakan, pada Oktober 2024 lalu, Perkeso dan SPRM berhasil mengungkap kasus kecurangan pada jaminan kesehatan yang berujung pada penangkapan 6 dokter di Penang.

Dia melanjutkan, selain tim investigasi, Perkeso juga terus memperkuat sistem whistleblowing. Hasnol mengatakan, semua orang, baik pegawai Perkeso maupun warga umum Malaysia, dapat menyampaikan laporan fraud melalui sistem ini.

Ke depannya, Hasnol menyebut Perkeso sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif atau penghargaan bagi pelapor. Meski demikian, dia menyebut hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Rencana ini juga masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk dengan Bank Sentral Malaysia serta otoritas terkait lainnya," kata Hasnol.

Sementara itu, China memiliki sejumlah cara tegas dalam menindak aksi kecurangan atau fraud terkait layanan kesehatan. Deputy Director of Healthcare Security Administration (HSA) of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, Wu Huazhang menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memastikan tindakan kecurangan tidak meluas.

Wu memaparkan, penindakan tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera yang signifikan bagi para pelaku. Dia menuturkan, sanksi diberikan dalam dua bentuk yakni sosial dan administratif.

Dia memperinci, pelaku fraud dari pihak rumah sakit akan diberikan peringatan dan mengalami pengurangan poin sebagai penilaian level RS. Kemudian, jika pihak rumah sakit terus melakukan pelonggaran atau fraud, pemerintah akan mencabut izin operasional fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Sementara itu, bagi dokter yang melakukan fraud, izin operasional mereka akan otomatis dicabut. Wu juga mengatakan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh dokter maupun rumah sakit akan dipublikasikan secara umum ke masyarakat luas.

"Pengumuman terkait para pelaku fraud kami berikan ke masyarakat sehingga mereka juga mengetahui informasi tersebut dan mendorong mereka untuk melaporkan perilaku seperti itu [fraud] ke depannya," jelas Wu.

Selanjutnya, jika dokter atau rumah sakit terbukti masih melakukan fraud setelah peringatan dan pencabutan izin, pemerintah China akan melimpahkan kasus itu ke hukum pidana.

Wu menambahkan, pemerintah China juga memastikan pelaku wajib membayar lima kali lipat dari kerugian fraud.

"Untuk denda bisa sampai lima kali lipat dari yang dirugikan dan akan diteruskan ke proses hukum lebih tinggi, kalau di Indonesia mungkin selevel dengan KPK," jelas Wu.

Tindakan Indonesia

Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggaraan JKN juga telah melakukan sejumlah upaya untuk memberantas tindakan fraud.

Ditemui pada acara yang Sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa di balik capaian JKN yang berhasil mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) dalam waktu relatif singkat, tantangan menjaga integritas sistem tetap besar.

“Program JKN berbasis gotong royong dan mampu mencapai UHC kurang dari 10 tahun merupakan hal luar biasa. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan integritas sistem tetap terjaga dan manfaat benar-benar kembali kepada peserta,” ujar Ghufron.

Ghufron menegaskan praktik fraud dan korupsi di sektor jaminan kesehatan bukan sekadar pelanggaran administratif. Dia menuturkan, hal ini merupakan ancaman serius yang dapat menurunkan mutu layanan, mencederai keadilan sosial, menggerus kepercayaan publik, hingga mengganggu keberlanjutan pembiayaan JKN.

Sebagai penyelenggara JKN, BPJS Kesehatan telah membangun sinergi lintas lembaga terkait penindakan fraud dengan Kementerian Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Data BPJS Kesehatan mencatat, jumlah fraud yang ditemukan pada periode Januari—Oktober 2025 mencapai Rp6,8 triliun. Jumlah tersebut mencakup besaran fraud yang dicegah senilai Rp5,1 triliun dan fraud yang terdeteksi dan tertangani senilai Rp1,7 triliun.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antara Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno menuturkan sejumlah bentuk fraud yang paling banyak ditemukan sejauh ini adalah tagihan klaim fiktif (phantom billing) dan manipulasi dokumen.

Mundiharno menyebut, potensi fraud pada layanan kesehatan berkisar antara 0,5% hingga 15%. Oleh karena itu, dia menyebut upaya pencegahan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengurangi tindakan kecurangan.

"Bisa dibayangkan misalkan 5% saja [fraud] dari Rp170 triliun dana kelolaan kami, itu sudah tinggi, jadi potensinya tinggi. Itu by nature, jaminan kesehatan bersamaan ada asuransi, pasti ada fraud," ujar Mundiharno.

Mundiharno menegaskan, penanganan kecurangan di fasilitas kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 16/2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Dalam regulasi tersebut, fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan fraud wajib mengembalikan nilai kerugian yang ditimbulkan serta dikenai denda sesuai ketentuan.

Selain sanksi finansial, BPJS Kesehatan juga dapat melakukan pemutusan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan kecurangan. Mundiharno juga mengatakan bahwa BPJS dapat kembali menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang melanggar setelah mereka melakukan perbaikan, umumnya sekitar satu tahun sejak pemutusan.

Di sisi lain, dia juga menyebut pemutusan hubungan kerja sama ini tidak boleh mengganggu akses layanan peserta JKN

“Jika di satu daerah hanya terdapat satu rumah sakit, terpaksa kerja sama tidak bisa diputus karena itu akan berdampak pada pelayanan peserta,” ujarnya.

Mundiharno memaparkan, efek jera perlu diberikan kepada pelaku fraud dalam Program JKN. Pasalnya, dia mengatakan tindakan tersebut mengancam dana jaminan sosial dan juga menurunkan kualitas layanan kepada peserta.

Dia mengatakan, pemberian sanksi ke depannya direncanakan akan diterpakan kepada individu yang terbukti melakukan fraud. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efek jera mengingat sanksi atas tindakan kecurangan saat ini hanya diterapkan pada institusi, seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

"Yang saat ini kita lakukan adalah memberikan tanda atau flagging ke dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan fraud. Kita bilangnya ke rumah sakit atau faskes, kami tidak mau kerja sama dengan anda kalau masih ada dokter yang melakukan fraud," ujar Mundiharno.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pemberantasan praktik fraud dalam program JKN untuk melindungi masyarakat miskin dan memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menuturkan, praktik fraud dapat terjadi di berbagai level pada JKN, mulai dari fasilitas kesehatan melalui tagihan fiktif atau mark-up biaya, oknum tenaga medis dengan manipulasi diagnosis, hambatan dalam proses verifikasi klaim, pemalsuan identitas peserta, hingga kebijakan yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

Seiring dengan hal tersebut, Cak Imin menyebut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah iuran masyarakat dan anggaran negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sejumlah langkah konkret yang didorong, antara lain penguatan kapasitas daerah dalam pencegahan fraud melalui pembentukan forum anti-fraud daerah yang melibatkan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, masyarakat, serta aparat penegak hukum.

Selain itu, penguatan etika profesi tenaga kesehatan dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku kecurangan, khususnya di situasi darurat dan kebencanaan, juga menjadi perhatian utama.

“Setiap kecurangan dalam JKN adalah pelanggaran moral dan konstitusional. Kerugiannya bukan hanya bersifat material, tetapi juga menghilangkan kesempatan satu keluarga untuk keluar dari kemiskinan,” kata Cak Imin.